KUA, Kantong Uang Atasan (?)

Teras Utama Padang Ekspres Kamis 10 Januari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Penjelasan M. Jasin, Inspektur Jenderal Kementerian Agama 26 Desember 2012 membuat banyak orang terperangah. Katanya, pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia mencapai Rp 1,2 trilyun setahun. Jumlah itu dihitung berrdasarkan 2,5 juta pernikahan setahun. Tiap pernikahan dipungut minimal Rp 500 ribu. Padahal tarif resmi diatur PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Depertemen Agama, hanya Rp 30 ribu/ pernikahan.

Sebenarnya saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, 1 Desember 2011 lalu, Jasin sudah memberi aba-aba. Kala itu ia mengungkapkan hasil survei integritas tentang pelayanan KUA yang dinilainya sangat rentan pungli. Tapi Dirjen Bimas Islam Kemenag Abdul Djamil mengaku tak pernah membenarkan tindakan pungli biaya pencatatan nikah di luar PP No 47/2004 itu. ”Saya tegaskan kalau ada pegawai KUA yang menarik biaya di luar itu bisa dikenai sanksi. Masyarakat diminta melaporkan pungli tersebut,” kata Djamil kepada wartawan.

Kantong Uang Atasan.

Kalau saja Djamil turun ke berbagai daerah, misalnya  ke Sumatera Barat, mungkin bisa mendengar berbagai keluhan para KUA tersebut. Dan itu, setidaknya bisa jadi bukti benar tidaknya hasil temuan Irjen  M. Jasin.

Diantara KUa itu ada yang secara spontan menyebut diri anjungan tunai mandiri (ATM). “Atasan memperlakukan kami sebagai ATM, pak,” kata mereka.  Menurut mereka, tarif resmi biaya pernikahan memang hanya Rp 30 ribu sesuai PP No.47 Tahun 2004 itu. Dari Rp 30 ribu itu nanti dikembalikan ke KUA Rp 19.200 sebagai biaya operasional. Tapi, bukan uang operasional itu yang dikembalikan malah kami yang sering dimintai uang. Karena itu, atas perintah atasan kami memungut uang nikah minimal Rp 300 ribu dan Rp 500 ribu. “Berpandai-pandai sajalah,” kata mereka menyebut saran atasannya.

Sebagian uang itu digunakan membayar honor pegawai, rata-rata 3 orang tiap KUA. Yang banyak, Rp 180 ribu/ bulan/ pernikahan dikirim ke pejabat kepala Kantor Kemenang Kabupaten/ kota atau pejabat di Kanwil Kemenag. KUA juga harus membayar uang jalan tim peremeriksa yang turun tiga bulan sekali. Kadang, meski tak turun memeriksa,  uang jalannya harus disetorkan juga.

Setiap KUA juga harus beriyuran Rp 200 ribu tiap kali pejabat Kakan Kemenag melakukan perjalanan dinas atau perjalanan pribadi ke luar daerah. Misalnya, menyambut kedatangan Menteri atau Dirjen di Padang. Biaya akomodasi dan kosumsi pejabat kasi-kasi dan Kakan Kemenag ditanggung para KUA. Begitu juga kalau ada pejabat menunaikan ibadah haji atau cuma berlibur ke Jakarta atau Batam. Bila pejabat Kakan Kemenag atau Kanwil Kemenag “baralek”, seperti baru-baru ini ada pejabat Kanwil Kemenag “baralek”, pejabat Kakan Kemenag mematok uang kado Rp 200 ribu/KUA.

Tiap bulan gaji KUA termasuk pegawai di jajaran Kemenag dipotong Rp 5.000. Uang makan KUA juga dipotong tiap bulan 2 hari (Rp 50 ribu), katanya, untuk biaya peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag. Lucunya, jumlah uang terkumpul sudah berlebih dari kebutuhan tapi selalu dilaporkan tekor.  Dana sertifikasi guru juga dipotong 3% tiap bulan. Hebatnya, kepada para guru sertifikasi disodorkan surat pernyataan bermeterai bahwa tidak ada pemotongan dana sertifikasi.

Di sebuah kabupaten, ada pembangunan kantor KUA. Untuk membeli tanahnya, Rp 120 juta, dipinjam uang koperasi. Lalu, sesuai dengan edaran Kakan Kemenag pinjaman itu dicicil oleh seluruh KUA Rp 35.000/ pernikahan,  terhitung sejak tahun 2010 sampai 2013. “Kami kira dana pembangunan itu sudah ada dari pusat, kok, diminta lagi kepada kami,” kata mereka.

Yang lucu, iyuran perbaikan mobil dinas. Belum lama ini mobil dinas pejabat di Kanwil Kemenang dipakai di hari libur dan mengalami kecelakaan. Lalu datang perintah dari Kakan Kemenag kepada para pejabat KUA bahwa biaya perbaikannya sekitar Rp 20 juta. Tiap KUA diminta beriyuran. Jumlah uang terkumpul mencapai Rp 40 juta. Kami tak tahu kemana uang yang Rp 20 juta lagi.

Mereka mengaku tak sampai hati melanggar sumpah jabatan dan peraturan yang berlaku. Kalau misalnya, pernikahan itu jauh dari kantor masih wajar kalau mendapat uang jalan dari keluarga pengantin. Anehnya pernikahan di kantor pun diminta minimal Rp 300 ribu.  Kawan-kawan terpaksa melakukannya karena, katanya, KUA itu sudah berubah arti jadi Kantong Uang Atasan.

Begitupun ada diantara Kakan Kemenag yang menganjurkan supaya tiap pejabat KUA membeli mobil. “Kalau pakai mobil, para pejabat KUA akan kelihatan lebih berwibawa,” begitu si pejabat beralasan. Tapi diantara KUA  malah memilih mengundurkan diri dari PNS Kemenag karena takut terjerumus lebih dalam.

Jalan Buntu.

Cerita para KUA itu  tentu perlu dikonfirmasi lagi. Sebab, mereka tak berani melapor kepada pihak berwajib karena takut dimutasi atau dipecat. Disamping itu pegawai di Kemenag, juga para KUA, kebanyakannya alumni IAIN. Lapangan kerja mereka sangat terbatas. Bekerja di Kemenag atau KUA, seolah berada di jalan buntu. “Inilah  kenapa mereka pasrah saja dan menjadi lahan subur praktek penyelewengan”, ujar seorang KUA.

Selain tak ada kepastian perlindungan hukum bagi para pelapor, mereka menilai aparat hukum kurang serius membongkar penyimpangan tersebut. “Kalau saja ada kepastian perlindungan hukum, kami akan ramai-ramai melaporkan penyimpangan itu ke KPK,” katanya.

Kita tentu cuma bisa berharap mudah-mudahan intelijen KPK mendengar keluhan para KUA. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara Kemenag dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau lalu lintas uang pejabat Kemenag yang dianggap memiliki rekening tak wajar, akan terbongkarlah berbagai penyimpangan di jajaran Kemenag termasuk di Perguruan Tinggi Islam.

Semua pihak, terutama kalangan Islam, punya harapan serupa. Sebab, berita tentang pungli di KUA itu saja sudah membuat tulang belulang kita jadi ngilu. Maklum, pejabat Kemenag, termasuk  KUA, umumnya adalah dai, khatib dan bahkan ada yang diperlakukan sebagai ustaz atau ulama. Dilihat dari latar belakang pendidikan maupun dari fungsi dan perannya dapat dipastikan mereka orang-orang yang mengerti dan tahu perbutan dosa.

Apa yang diungkapkan M. Jasin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mengerti dosa yang seharusnya jadi panutan, seolah-olah, merasa tak berdosa berbuat dosa. Kenyataan itu sungguh merisaukan. Selain merusak citra agama, kejadian itu dan berbagai tindak pidana korupsi di Kemenang sebelumnya, akan menambah alasan pihak-pihak tertentu yang selama ini menuntut agar Kemenag dibubarkan. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: