Kultur Polisi Tidur

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh menarik tulisan Dr. Badrul Mustafa tentang tanggul alias polisi tidur (Padang Ekspres Sabtu, 15/12/2012).  Tinjauan jelimet mengenai dampak  negatif pembuatan tanggul dari beton, kayu dan karet di hampir semua jalan lingkungan, bahkan  di jalan penghubung di kotaPadang, amat relevans dengan peran Badrul sebagai anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumbar.

Badrul mengurai rinci gangguan risiko tanggul itu terhadap kelancaran berlalulintas, terutama bagi kelancaran mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance juga kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Kecenderungan itu sungguh bertentangan dengan ajaran agama. Sebab, sebilah duri saja yang  dampaknya tak separah sebatang tanggul, dianjurkan Rasulullah SAW agar dijauhkan dari jalan raya.

Secara hukum, pembuatan tanggul itu pun tak boleh sembarangan. Tanggul, dengan ukuran ketebalan tertentu hanya dibolehkan di jalan tertentu yang berfungsi sebagai pengejut. Misalnya, di ruas jalan lurus yang panjang dan menjelang pelintasan kereta api.

Kultur

Apa yang ditulis Badrul kelihatannya persoalan kecil. Tapi kalau ditinjau secara sosiologis, penyelenggaraan pemerintahan dan secara hukum pembuatan tanggul itu bukanlah masalah sepele. Polisi tidur atau tanggul yang dibuat masyarakat di berbagai ruas jalan tersebut pada hakikatnya selain merupakan cerminan rendahnya pengawasan atau peran pemerintahan juga sebagai cerminan prilaku sosial dan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh subur sejak era reformasi bertabuh genderang kebebasan dan hak asasi manusia.

Pada awalnya tanggul mungkin dibuat masyarakat terutama di kawasan pemukiman sekedar mengingatkan pengendara sepeda motor yang kini sudah “menyemut” agar  mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Namun karena tanggul sederhana tak banyak berpengaruh maka dibuatlah tanggul yang kadang hampir jadi penghalang jalan. Inilah kemudian yang menular ke berbagai tempat yang ukurannnya dibuat seolah melampiaskan kecemburuan sosial akibat kesejangan ekonomi yang kini semakin melebar.

Seandainya pemerintahan kota menjalankan tugas pokoknya selaku pengayom dan pembina ketertiban umum, maka selayaknya jalan-jalan tersebut dilengkapi rambu-rambu lalulintas dan mengawasi efektifitasnya. Namun kenyatannya, jangankan untuk jalan lingkungan, jalan utamapun masih banyak yang belum dilengkapi rambu-rambu.

 

Masyarakat akhirnya berinisiatif  membuat rambu-rambu sendiri. Bahkan ada yang memasang papan-papan bertulisan peringatan agar pengendara pelan-pelan mengingat banyak anak-anak di pemukiman yang bermain di jalan. Tapi karena minimnya penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat, ditimbah lagi rendahnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketenteraman orang lain, rambu-rambu itu menjadi tak berarti

Maka kemudian yang muncul di jalanan adalah dua kesadaran yang saling bertolak belakang. Di satu pihak pengendara kendaraan yang merasa punya hak dan memiliki kebebasan menggunakan kendaraan sesukanya di jalan itu. Di pihak lain masyarakat yang merasa tak aman merasa punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Pemerintahan kota yang mestinya memberi solusi di tengah pertaruangan dua sikap tersebut terkesan membiarkan. Dari situlah kemudian terciptanya rambu-rambu yang terkesan jadi penghalang jalan tersebut

Bahasa Pisik

Tapi kalau ditinjau dari segi ilmu komunikasi, penggunaan tanggul mengisyartkan bawah rambu-rambu lalulintas  yang merupakan simbol-simbol isyarat tidak efektif lagi mengatur masyarakat kita. Bahkan tulisan-tulisan dengan bahasa yang cukup lugas, seperti  rawan kecelakaan,  keramaian, dilarang parkir dan sebagainya tak efektif jadi media komunikasi dalam masyarakat.

Kenyataan itu mengingakan kita pada pribahasa, “manusia tahan kias binatang tahan pukul”. Ketika kini bahasa kiasan melalui simbol-simbol rambu-rambu itu  tak komunikatif alias tak efektif lagi masyarakat sendiri menggunakan bahasa pisik, antara lain untuk jalan raya digunakanlah tanggul itu. Jika demikian halnya maka, pertanyaannya adalah apakah kita kini sedang mengalami animalisasi sosial.

Jangan-jangan memang, karena itu rambu-rambu lalulintas atau ketentuan hukum, baik yang berhubungan dengan jalan raya, prosedur administrasi pemerintahan dan penegakkan hukum, adat dan etika dalam masyarakat kini semakin tak diindahkan. Karena itu masyarakat lebih efektif diatur dengan bahasa pisik. Jika itu benar tentu yang diperlukan adalah pemimpin bak memandikan kuda, bukan pemimpin yang suka berbicara saja dan memajang diri dan menabur slogan di baliho-baliho.(*).

 

 

15 Desember 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: