Menunggu Ledakan Lamang Angek

Teras Utama Padang Ekspres 23 November 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sudah diduga dana aspirasi DPRD Sumbar yang ramai dibicarakan media sejak dua tahun terakhir akan menjadi lamang angek di pundak pejabat SKPD. Betapa tidak. DPRD yang menentukan bentuk, lokasi kegiatan dan anggarannya, pejabat SKPD yang harus melaksanakan dan bertanggungjawab atas segala kemungkinan resiko.

Kini lamang angek itu tampaknya semakin panas dan bukan mustahil dalam waktu dekat akan meledak. Maklum, kasusnya sudah sampai ke meja KPK. Ahdiman Koordinator dan Supervisi Pen­cegahan pada KPK, mengungkapkan hal itu dalam seminar “Pencegahan Korupsi me­lalui Peningkatan Kualitas Pe­layanan Publik dan Penge­lolaan APBD” Provinsi Sumbar di Padang Selasa 20 November lalu.( Padang Ekspres 21/11/2012)

Menurut Ahdiman ditemukan kenaikan belanja pada APBD Sumbar 2012 sebesar Rp 383 milyar. Anggaran itu masuk di luar mekanisme musrenbang dan digunakan pada pos dan kewenangan yang keliru yaitu melalui aspirasi anggota DPRD. Padahal usulamn program/ kegiatannya tidak dilengkapi dokumen pe­rencanaan, belum ada ke­jelasan status tanah, dan tidak dikoordinasikan dengan pem­kab atau pemko dimana kegiatan dilaksanakan.

Atas kejadian tersebut, KPK me­rekomendasikan Pemprov se­bagai partner DPRD  meng­kaji secara intensif stiap usulan-usu­lan apirasi DPRD. Penyusunan program kegiatan agar mem­pedo­mani standar pelayanan minimal dan analisa standar biaya dan standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah. “Masuknya kegiatan tanpa pe­ren­­canaan, memperlihatkan ma­sih adanya praktik-praktik yang tidak transparan. Ini akan me­­nyebabkan target pem­ba­ngu­nan terhambat,” katanya.

Ahdiman mengaku sudah mengikuti perkembangan pembahasan di DPRD Sumbar itu sejak Juli lalu. Namun apakah temuan itu hanya sekedar jadi bahan seminar atau akan ada tindaklanjutnya tentu kita menunggu perkembangan.

Namun dibicarakan prihal dana aspirasi itu oleh pejabat KPK setidaknya memberi isyarat kepada kita bahwa kasus tersebut sudah diketahui oleh KPK dan berpeluang menjadi persoalan hukum.

Aspirasi Ekstra.

Sebagaimana diketahui secara kelembagaan DPRD adalah penampung dan penyalur aspirasi rakyat. Untuk merealisasikannya dalam APBD aspirasi itu kemudian dirumuskan dalam bentuk usulan-usulan. Pemprov pun menyerap aspirasi rakyat melalui mekanisme Musrenbang. Kemudian keduanya dipertemukan untuk mendapatkan kebijakan umum nggaran (KUA). Lalu Pemda dan DPRD memilahnya dalam prioritas plafon an­g­ga­­ran se­mentara (PPAS).

Selanjut rapat anggaran membicarakan bentuk kegiatan dan rencana anggaran tiap kegiatan. Kemudian dibicarakan lagi dalam rapat anggaran untuk RAPBD. Semua aspirasi (baca usulan/ permohonan) rakyat diharapkan terjawab melalui kebijakan angaran yang direalisasikan dan disahkan melalui APBD. Pelaksanaan APBD itulah yang diawasi DPRD.

Ternyata lembaga penampung aspirasi itu masih lagi punya aspirasi ekstra, yang masuk melalui jalur di luar mekanisme musrenbang atau reses yang disebut anggaran atau dana aspirasi. Anggota dewan menampung aspirasi (kegiatan) dari daerah pemilihannya masing-masing. Lal mengusulkannya langsung dalam bentuk klegiatan. Misalnya,  jembatan dan jalan desa, jalan lingkungan, saluran dan drainase, irigasi ukuran kecil, perbaikan rumah ibadah dan sebagainya.

Agar bisa dibahas dalam rapat APBD Perubahan, anggota dewan minta pejabat SKPD terkait mengusulkan anggaran tiap kegiatan yang diaspirasikannya. Usulan itu, tentu saja, diterima anggota dewan. Dengan cara itu, anggaran dan kegiatannya seolah berasal dari SKPD dan disetujui dewan.

Meski tanpa didahului kajian kelayakan, efektivitas, efisiensi, klasifikasi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dan sebagainya, para pejabat SKPD tak kuasa menolak karena akan beresiko pada penolakan usulan anggaran SKPD masing-masing. Tak aneh jika kemudian dana aspirasi  itu ngacir ke berbagai pos anggaran. Dan menjadi lamang angek  karena sepenuhnya jadi tanggungjawab pejabat SKPD.

Tahun 2011 dana spirasi mencapai Rp 11 milyar (Haluan 21 Juli 2011). Tahun 2012 ini dana aspirasi dewan itu sekitar Rp 227 milyar. Sempat dihebohkan setelah BPK menemukan keganjilan dan Gubernur melalui SKPD terkait menolak mencarikan.

Temuan BPK antara lain,  ada anggaran belanja barang masuk ke kelompok belanja modal. Kegiatan yang seharusnya jadi kewenangan Pemkab/Pemko, digarap oleh Pemprov. Antara lain pembangunan jalan lingkungan, perbaikan dan pembangun irigasi, drainase dan sebagainya. Meski sebagian sempat dicairkan, namun Pemprov menolak melanjutkan karena akan beresiko hukum.

Rupamnya sebagian anggota dewan tak rela kegiatan melalui dana aspirasi itu dibatalkan. Sebanyak 12 anggota DPRD Sumbar kemudian membentuk Forum Penyelamat Aspirasi Masyarakat DPRD Sumbar. Pada 24 September 2012 mereka menerbitkan pengumuman tentang gagalnya sejumlah kegiatan yang yang telah mereka aspirasikan dalam APBD. Seolah dengan cara itu mereka ingin mengabarkan bahwa mereka sudah berjuang tapi ditolak pihak Pemprov.

Kini dengan diungkapkannya kekeliruan dana aspirasi itu oleh KPK tentu publik menunggu kabar berikutnya. Siapa yang akan jadi korban ledakan lamang angek itu,  bukan?. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: