Pemerintah Lalai DPRD Abai

Opini Haluan 17 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Hari ini 17 September 2012 Pemerintah cq Kementerian Perhubungan Memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke 41. Tema yang diusung cukup menarik, “Melalui Peringatan Harhubnas Kita Wujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas Kepada Masyarakat”.

Tapi kalau tema itu dirujuk pada pasal 138, pasal 139 dan pasal 143 UU No. 22 /2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentu akan sangat memalukan. Sebab menurut pasal 138, “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau (ayat 1). Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-(ayat 2)”.

Pasal 139 ( ayat 1) menyatakan Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara (ayat 1). Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi (ayat 2). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota (ayat 3). Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4)

Pasal 143 merinci kriteria pelayanan angkutan (umum) orang sebagai berikut : a. memiliki rute tetap dan teratur; b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Kenyataan Yang Terjadi

Namun kenyataan yang terjadi, di Sumatera Barat misalnya, semua pihak bisa menyimpulkan sendiri. Angkutan umum yang masih tersedia, meski jumlahnya amat terbatas, adalah angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP). Yaitu trayek Padang-Bukittinggi- Pekanabaru, Medan atau Jakarta. Karena terbatas, jalur itu Padang- Pekabaru, Padang-Jambi misalnya didominasi pula oleh angkutan travel resmi atau tidak resmi.

.Sedangkan angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP)  yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Sumtera Barat boleh hitung dengan jari. Misalnya, Padang –Solok, Dharmas Raya, Padang- Bukittinggi-Payakumbuh atau Batusangkar, Padang –Lubukbasung-Simpang Empat, Padang-Paianan. Jumlah dan trayeknya sangat terbatas. Hebatnya, di Padang selain tak ada terminal, keberangkatannya pun tak terjadwal.

Keterbatasan angkutan umum AKDP di Sumatera Barat berimplikasi pada bermunculannya travel liar. Angkutan yang menggunakan mobil pribadi itu tak jelas terminalnya, tak terjadwal keberangkatannya, tak jelas tarif sewa dan jaminan keselamatannya.

Meski demikian, akibat kelalaian pemerintah provinsi, laju pertumbuhan travel liar makin tak dibendung. Kemudian karena ketiadaan terminal keberangkatan, travel itu “membangun” terminal sendiri. Upaya mengatasi terminal bayangan travel tersebut, meski sudah mengerahkan seluruh angkatan, tak juga bisa diatasi.

Sedangkan angkutan dalam kota dan pedesaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kota/ kabupaten juga belum memenuhi standar UU tersebut. Kota Padang misalnya, selain tak punya terminal AKAB dan AKDP, juga tak  punya terminal angkutan kota. Akibatnya, kesembrautan lalulintas dalam kota pun semakin tak terelakkan.

Terbatasnya jumlah AKAP dan AKDP semakin terbatas pula pelayanan angkutan umum yang terjangkau, selamat dan aman yang bisa dinikmati rakyat. Padadal dengan angkutan umum ini, selain murah bisa lebih banyak mengangkut orang dan jumlah angkutan yang melintasi jalan raya pun bisa dibatasi. Sebaliknya dengan travel, selain tak terjadwal dan mahal, jumlah penumpang terbatas jumlah kendarannya berlipat ganda sehingga makin menambah padatnya jalan raya.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di jalan raya. Kemacetan itu sendiri pada akhirnya bukan hanya merugikan pengguna jasa angkutan umum, tapi juga merugikan seluruh pengguna jalan raya. Beresiko biaya tinggi, mengganggu kelancaran angkutan barang dan akan berdampak luas pada ekonomi rakyat.

Pemprov dan DPRD

Mengingat bahwa UU tersebut sudah berusia tiga tahun dan persoalan angkutan umum semakin nyata, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di Sumatera Barat bukan hanya patut disebut lalai tapi juga bisa dianggap melanggar UU. Hebatnya,  DPRD sebagai wakil rakyat yang berperan mengawasi jalannya UU dan pemerintahan justru diam seribu bahasa. DPRD seperti belum membaca UU ini dan tak merasakan bagaimana mahal dan sulitnya rakyat mendapat angkutan umum.

Karena itu tema Harhubnas seperti diatas dibandingkan kenyataan dan perintah UU tersebut, bisa memancing masyarakat menggungat secara class action  pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/ kota). Dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Dinas-Dinas Perhubungan atas pelanggaran UU No. 22/2009 itu.

Namun sebelum gugatan muncul,  kita berharap DPRD sepatutnya meminta pertanggungjawaban Pemprov dan Pemkab/Pemko tentang pelaksanaan UU tersebut. DPRD bisa mengusulkan agar Pemprov atau Pemkab/kota mendirikan perusahaan daerah angkutan umum sehingga pelayanan pemerintah terhadap rakyat bisa diwujudkan. Jika tak sanggup, serahkan ke badan hukum atau lindungi dan bina perusahaan yang pernah ada yang kini sudah banyak gulung tikar akibat disaingi travel dan ketiadaan terminal.

Sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat bukan tema-tema, tapi realita. Menulis tema dengan manis, di depan kelalain terhadap UU sama artinya menutup malu dengan jari. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: