Pilihan Rakyat atau Rakyat Pilihan

Teras Utama Padang Ekspres Senin 11 Maret 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Meski jadwal pemilihan Walikota Padang belum ditetapkan, namun kesibukan politisi dan peminat pengganti Walikota Fauzi Bahar, sudah bermunculan menyuarakan diri lewat iklan, spanduk dan baliho.  Pemilu legislatif 2014 juga masih cukup lama lagi. Malah partai-partai belum menetapkan siapa calon mereka untuk pemilu itu. Tapi diantara para peminat sudah berkeliaran keluar masuk nagari “menjajakan” diri.

Mengingat angin pemilu sudah mulai bertiup, selayaknya rakyat diingatkan mengenai siapa orang-orang yang seharusnya dipilih. Baik untuk duduk di kursi kepala daerah maupun jadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi, DPRRI, dan DPD.

Hal ini jadi penting karena pengalaman dari hasil pemilu kepala daerah secara langsung dan pemilu legislatif, pemilihan anggoat DPD selama ini mengajarkan agar rakyat selektif melihat dan menilai perbedaan antara figur pilihan rakyat dan figur rakyat pilihan. Lalu, dari situ rakyat bisa berkesimpulan siapa sebetulnya yang dibutuhkan bagi kemajuan kota/kabupaten, provinsi dan negerara ini. Apakah pilihan rakyat atau rakyat pilihan?

Dari hasil pilkada ke pilkada dan pemilu ke pemilu rakyat bisa membedakan tokoh-tokoh yang dihasilkannya. Banyak anggota legislatif yang terpilih dengan suara melebihi batas mininal, baik karena dukung kader partainya maupun karena kredibilitas pribadi, dan kemampuan dana, sehingga mereka bisa menyebut diri sebagai tokoh pilihan rakyat.

Namun setelah duduk di kursi DPR/DPD dan DPRD, pikiran, pendapat serta aspirasi rakyat yang disuarakannya dalam menentukan kebijakan pemerintahan nyaris tak sebanding dengan dukungan suara yang diberikan rakyat. Bahkan ada yang asal ngomong atau tak memberikan respon sama sekali terhadap aspirasi dan kehidupan rakyat. Kenyataan itu menjadi bukti langsung bahwa tokoh pilihan rakyat bukan jaminan bahwa dia juga pro rakyat.

Tak cuma itu. Diantara mereka kemudian malah menjadi beban rakyat karena terlibat tindak pidana korupsi. Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sejak  Oktober 2004 hingga Juli 2012 membuktikan. Dari  2008 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia,  431 orang terlibat korupsi. Dari 16.267 anggota DPRD kabupaten/kota 2.553 terlibat kasus korupsi. Sejumlah yang lain jadi urusan polisi karena tersangkut kasus pidana narkoda dan susila.

Angka itupun akan bertambah mengingat sejumlah anggota DPRD kini sedang dalam pemeriksaan penyidik. Di Sumatera Barat sendiri, dua priode terakhir anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disebut-sebut akan diperiksa penyidik sehubungan tindak pidana korupsi itu.

Hasil pilkada bupati/walikota dan gubernur juga demikian. Diantara bupati/walikota, dan gubernur ada yang menjadi pemenang mutlak pemilu. Kemenangan itu, seperti juga anggota legislatif, ada yang karena dukungan masa partai, karena kekuatan mempengaruhi massa dengan kampanye, spanduk dan tanda gambar, pengerahan artis serta kekuatan uang atau serangan fajar, sehingga ia jadi tokoh pilihan rakyat.

Tapi evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap gubernur dan bupati/walikota sepanjang delapan tahun terakhir juga patut pertimbangkan rakyat. Sebanyak 17 dari 33 gubernur di Indonesia dan 260 dari 524 bupati dan walikota terlibat tindak pidana korupsi. Itu belum termasuk mereka yang kini dalam daftar penyidik, baik yang buron maupun yang sedang sakit atau  yang masih dalam penyelidikan KPK, Kejaksaan dan Polri. Maka, sekali lagi, fakta tersebut di atas membuktikan kepada kita bahwa kepala daerah pilihan rakyat tidak sama artinya, atau bukan jaminan bahwa mereka adalah rakyat pilihan.

Kenyataan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya yang dicari rakyat, yang dibutuhkan daerah dan negara ini adalah rakyat pilihan. Rakyat pilihan artinya orang yang memang sudah dikenal integritasnya, yang sudah diketahui dan dilihat kiprahnya selama ini. Terutama sudah dikenal kepribadiannya dan keluarganya. Sudah teruji kecerdasannya, kejujurannya dan keberanian moral dan itlektualnya di tengah-tengah masyarakat.

Indikator rakyat pilihan itu sangat penting dicermati karena hanya orang yang punya integritas: kepribadian dan keluarga yang baik, punya kecerdasan dan kejujuran dan keberanian yang teruji bisa terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hanya mereka yang bisa jadi ikutan, jadi pemimpin dan pemegang amanah.

Rakyat pilihan itu mungkin tak bergelar akademis yang tinggi seperti master, doktor dan profesor, tak kaya dan bermobil mewah, saat kampanye tidak tampil dengan organ tunggal dan artis, tidak banyak baliho dan spanduknya. Mungkin juga tak mahir berkhutbah dan berpidato. Dulu, Walikota Padang Sjahrul Ujud, bukan orang yang pintar berorasi tapi sangat komunikatif dengan rakyat.

Mungkin juga partai pendukungnya tak terlalu besar, dan tidak membagi-bagikan uang kepada rakyat saat kampanye. Sebab, kenyataannya orang yang didukung partai besar pun tak menjamin ia bisa melahirkan pemikiran dan karya besar buat rakyat. Juga, bukan orang-orang yang membagikan uang kepada rakyat saat kampanye dan pemilu. Karena terbukti setelah menduduki jabatanya tak peduli dengan rakyat lantaran merasa sudah membeli suara rakyat dan merasa tak perlu lagi menyuarakan rakyat.

Negeri ini memang sedang mencari rakyat pilihan. Untuk memilah mana yang  pilihan rakyat dan rakyat pilihan, dari sekarang  cermatilah jalan pikirannya, sikap dan prilaku serta kejujuran dan keberanian moral dan inlektualnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga tak terulang lagi: pemilu habis rakyat binasa.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: