Raker (Tanpa) Aspirasi Nagari

Komentar Singgalang 19 Februari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Awal Maret ini, secara bertahap Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan kegiatan tahunan rapat kerja (raker) walinagari, kepala desa dan lurah seprovinsi ini. Gelombang pertama dua angkatan untuk 642 walinagari. Lalu, disusul raker 256 lurah dan 126 kepala desa.

Seperti lazimnya, raker kepala pemerintahan terendah itu nyaris diwarnai ceramah pejabat pimpinan daerah, lalu, diikuti pemaparan program/ kegiatan oleh beberapa kepala dinas. Raker-raker seperti yang dilaksanakan di Asrama Haji Parupuk, Padang selama ini, nyaris berlangsung monolog sehingga peserta raker merasa diperlakukan bak jamaah dalam tabligh akbar.

Ada memang kesempatan tanya jawab/dialog. Namun karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta yang demikian besar, hanya dua tiga orang walinagari bisa  menyuarakan persoalan yang dihadapi nagarinya. Akibatnya raker itu kurang menarik. Tak aneh jika banyak peserta memilih duduk di warung atau ngobrol di luar saat ceramah-ceramah berlangsung.  Alhasil, raker cara itu tak efektif.

Menampung Aspirasi.

Untuk diketahui nagari, desa dan kelurahan, adalah hulu sekaligus muara segala bidang pembangunan. Paling tidak hal itu bisa dilihat dari hirarki musrenbang dan  pelaksanaan sebagian besar kegiatan pembangunan atau realisasi APBD kabupaten/kota dan provinsi. Setidaknya, melalui alur musrenbang itu diharapkan   upaya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pembinaan ketertiban dan keamanan serta peningkatan kualitas hidup rakyat bisa lebih dicapai memenuhi sasaran.

Tapi pengalaman berdialog dengan sejumlah besar walinagari, kepala desa dan lurah serta pemuka dan kelompok-kelompok masyarakat selama empat tahun terakhir menunjukan bahwa  kondisi nagari, desa dan kelurahan yang menjadi hulu pembangunan masih menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah besar pemerintahan nagari belum didukung jumlah dan kualitas personil yang memadai. Tenaga yang ada kebanyakan merupakan honorer. Sejumlah nagari bahkan masih belum punya kantor yang refresentatif.

Setidaknya, yang paling mendesak adalah dukungan tenaga di bidang aset dan kearsipan, pendataan potensi nagari, perencanaan pembangunan di nagari, tenaga bidang administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan/ pembinaan ekonomi kreatif, dan tenaga pembinaan hukum, adat dan agama.

Pembinaan ekonomi kreatif itu misalnya diperlukan mengingat sebagian besar rakyat nagari sudah berusaha keras, menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk meningkatkan perekonomiannya. Misalnya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, dan sebagainya. Namun hasilnya masih belum memadai. Penyebabnya, antara lain, keterbatasan pengetahuan dan teknologi, keterbatasan modal dan kemampuan melihat peluang pasar.

Dengan kata lain, kalau kondisi di hulu pembangunan masih belum “jernih” tentu muaranya juga akan tetap keruh. Maksudnya, jika fasilitas dan perangkat pendukung  penyelenggaran pemerintahan di garis terdepan itu kondisinya belum baik tentu realiasasi pembangunan di tingkat rakyat pun takkan lebih baik.

Oleh karena itu raker walinagari, kepala desa dan lurah ini selayaknya  dimanfaatkan jadi wadah komunikasi antara pemerintahan di garis paling ujung dengan pemerintahan provinsi pusat kendali dan pengambilan kebijakan. Artinya, raker yang hanya berlangsung sekali setahun itu dapat dimanfaatkan pemerintahan provinsi menyerap aspirasi tentang berbagai persoalan yang dihadapi walinagari, kepala desa dan lurah untuk kemudian jadi pedoman kebijakan pembangunan rakyat ke depan.

Dibagi kedalam komisi

Agar raker lebih berfaedah bagi peningkatan kualitas pemerintahan nagari, desa/kelurahan yang akan berimplikasi pada perbaikan kualitas hidup rakyat, maka sebaiknya peserta raker, pada tiap angkatan dibagi kedalam beberapa kelompok/ komisi. Misalnya, kelompok yang membahas permasalah SDM dan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi/kesra, pemberdayaan masyarakat. Pembinaan hukum, ketertiban dan keamanan, kelompok yang membicarakan pembinaan adat dan agama. Tiap kelompok dibimbing/dinotuleni staf pemerintahan provinsi yang berkompeten.

Hasil rumusan masing-masing kelompok kemudian dibawa dan dibicarakan dalam rapat paripurna, tentu di depan pejabat pimpinan daerah dan para kepala SKPD. Pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari sidang paripurna itu mungkin ada yang perlu dijawab/ ditanggapi langsung oleh pejabat terkait atau menjadi agenda untuk dipedomani dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program serta penyusunan APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun berikutnya.

Jika raker dilaksanakan seperti itu, tentulah seluruh walinagari, kepala desa dan lurah merasa perlu terlibat aktif dan mempersiapkan diri. Raker itu juga bisa lebih mendidik, dan lebih memberi harapan bagi para peserta. Seandainya raker masih dipertahankan dalam bentuk sebelum-sebelumnya, selain tak menarik, tak banyak memberi arti bagi perbaikan pemerintahan di garis terdepan itu. Raker hanya jadi ajang reuni walinagari, kepala desa dan lurah. Akhirnya, minyak (APBD) habis samba tak lamak. Arang habis besi binasa, tukang titik (apar) latiah sajo. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: