Sapi Haji Masuak Parak Haji

Komentar Singgalang 26 Mei 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ada pameo di Minang yang berbunyi, “Jawi haji masuak parak haji”. Disebut haji, karena yang banyak sapi dan luas kebunnya, tentulah orangnya kaya, bisa menunaikan ibadah haji.  Jika  kebun milik haji dan jawi alias sapi yang lepas juga milik haji, tentu tanaman yang dimakan sapi adalah milik haji juga. Artinya, tak ada yang bisa melarang apalagi menuntut. Untung rugi tanggungan pak Aji sendiri. Ya, suka-suka pak hajilah.

Pameo itu dikiaskan pada urusan yang tak mungkin dicampuri orang lain. Misalnya, anak merusak atau mencuri barang orang tuanya. Dalam perusahaan keluarga juga demikian. Si ayah jadi komisaris (pemilik). Si ibu atau si anak jadi  direktur. Jika diantaranya mau menggunakan kekayaan perusahaan semaunya tak ada orang lain yang bisa mencegah. Istilahnya, kalau lego sekandang, tak ada yang bisa menengahi.

Tapi kalau sapi dan kebun, beda pemilik atau milik negara misalnya, tentu akan jadi perkara. Kasus Wisma Atlit di Palembang, pada dasarnya muncul dari anggapan sapi haji masuak parak haji karena dikelola orang –orang yang berada dalam satu lingkaran “perkerabatan” politik atau bisnis. Kasus  proyek pusat pendidikan dan pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, juga terjadi karena sikap sapi Aji  masuak para Aji.

Proyek itu berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahrga, Andi Malaranggeng, yang nota bene DPP Partai Demokrat. Anggaran biaya pembangunan dialokasikan Banggar DPR (disitu ada Anggielina Sondakh, Wakil Sekretasi DPP Partai Demokrat). Kemudian “bermain” pula dengan pejabat  pengguna anggaran, dan pengusaha pelaksana kegiatan. Ketiganya berkolusi dan berkonspirasi mengatur biaya proyek, menetapkan kontraktor pelaksana kegiatan.

Kasus itu baru jadi perkara setelah sebagian bangunannya rubuh. Lalu dari reruntuhannya terungkap berbagai permainan. Mulai dari pembebasan lahan, perubahan perencanaan, perubahan alokasi anggaran, sampai pada perubahan bestek dan konstruksi bangunan.

Persepsi  sapi haji masuk parak haji juga terlihat pada kasus impor daging sapi yang kini sedang diperiksa KPK dan diantara terdakwa pelaku sedang diadili di pengadilan. Kewenangan impor daging sapi itu berada di tangan Menteri Pertanian yang berasal dari PKS. Pengusaha importir daging sapi, Ahmad Fathonah, juga berada dalam lingkaran PKS.

Dari berita yang beredar terungkap, untuk memanfaatkan kewenangan impor dari Menteri Pertanian, digunakan tangan LHI, Presiden PKS,  yang nota bene  atasan Menteri Pertanian dalam partai. Ketiga pihak yang berda dalam satu perkerabatan partai dan bisnis itu mengelola impor daging sapi bak sapi haji masuk parak haji.

Padahal sapi bukan milik  haji dan paraknya juga bukan milik haji. Sapi dan  parak alias kewenangan impornya milik negara. Memperlakukan milik dan kewenangan negara sebagai milik pribadi tentu saja berdampak kesewenang-wenangan. Karena itu sapi yang masuk parak, pegembala yang memasukkannya dan tentu juga petani yang dipercaya memelihara parak yang memberi peluang sapi masuk parak, akan “dikandangkan” penegak hukum.

Kelihatannya pemerintah kesulitan membangun sikap dan integritas yang mampu membedakan mana sapi dan parak milik pribadi, keluarga, kelompok, partai dan mana yang milik negara. Akibatnya, sulit pula dibedakan mana pagar dan mana yang tanaman. Entah pagar yang makan tanaman, entah tanaman yang makan pagar. Negeri ini seolah seperti parak tak berpagar dan sapi lepas tak bertali. Rakyat sulit memilah antara sapi yang masuk parak dan parak yang masuk sapi.

Yang mengherankan, status sosial, tingkat pendidikan, jabatan, pengetahuan hukum dan tingkat keberagamaan, yang seharusnya jadi sensor yang sensitif tak berperan menyeleksi mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana atauran hukum dan mana pelanggaran hukum.

Padahal, jika pengetahuan, pendidikan serta keyakinan agama ditanamkan dan diamalkan secara benar, tentu akan jadi sensor aktif dalam hati, dalam keluarga, dan masyarakat. Dengan begitu negara dan bangsa ini akan terjauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sayang,  sensor-sensor itu tampaknya kini pada lelet.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: