Sekat Profesionalisme Birokrat

Teras Utama Padang Ekspres Senin 25 Febaruari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Isu profesionalisme pejabat birokrat daerah provinsi atau kabupaten/kota di Sumatera Barat sejak Gubernur Irwan Prayitno mengungkapkan hasil pemetaan SDM awal Maret 2011 silam nyaris tak pernah sepi di media massa. Menurut hasil pemetaan itu dari 8.700 PNS, hanya 30% yang profesional.

Angka itu kemudian seperti dibenarkan hasil uji kompetensi pejabat eselon II Pemprov Sumatera Barat 21 Januari 2013 lalu. Separuh diantaranya tak lulus uji kompetensi pengetahuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa dan pemahaman aset.

Isu itu memanas lagi kala 19 pejabat esolon III dan IV  yang di- nonjob-kan tanpa alasan menghadap Gubernur Irwan 4 Februari lalu. Tapi menurut Gubernur, mereka ini tak perlu menghadapnya karena masalahnya masih di bawah kewenangan pejabat eselon II/Kepala SKPD atasan yang menilai kinerja mereka.

Alur karir zik-zak

Apa yang diungkapkan Gubernur Irwan menggambarkan problema profesionalisme yang dihadapi pejabat birokrat Pemda. Problema itu sebenarnya bermula dari persyaratan penerimaan PNS, mekanisme dan kecenderungan penempatan pejabat. Selama ini calon PNS Pemda diterima dari berbagai latar belakangan pendidikan/ jurusan. Baru sekitar 10 tahun terakhir mulai disinerjikan formasi dan kompetensi pendidikan calon PNS. Toh, tak termasuk integritas, bakat dan prilaku calon PNS.

Kecuali untuk dinas/instansi teknis yang terbatas bagi yang berpendidikan keahlian tertentu, setelah diterima bekerja, semua calon pegawai diikutkan LPJ dan jenjang pelalatihan dan pendidikan. Kemudian ditempatkan di berbagai bidang yang kadang tak sejalan dengan kompetensi keilmuannya. Akhirnya,  semuanya jadi pekerja administrasi, yang boleh jadi tak pernah diperoleh di bangku pendidikan.

Selanjutnya PNS yang meningkat jadi pejabat akan mengikuti alur karir zik-zak sesuai hasil seleksi baperjakat, kemauan atasan, dan formasi yang tersedia. Lebih parah lagi, penempatan itu diwarnai primordialisme, nepotisme, politik termasuk jilatisme. Sehingga, tiap kali terjadi mutasi pejabat eselon II, maka pejabat eselon III pun berganti. Begitu seterusnya.

Akibat prilaku mutasi itu terjadilah “pemaksaan-pemaksaan” karir. Misalanya mereka yang tadinya berkerja di bidang ekonomi dalam rentang waktu tertentu pindah atau promosi ke bagian hukum. Yang berpengalaman di pemerintahan dipindah ke bagian humas dan seterusnya. Pindah/ promosi itu selain tak relevans dengan pendidikan juga tak sejalan dengan pengetahuan dan pengalaman kerja sebelumnya. Akibatnya, meski dipromosi namun mereka jadi orang baru dengan pengetahuan baru di tempat yang baru sehingga tak pernah menguasai satu bidang tertentu. Alasan selama ini, kalau tak dizik-zakkan, si pejabat kehilangan kesempatan promosi dan naik pangkat.

Sekat profesionalisme.

Pertanyaannya sekarang adalah mungkinkah dengan sekat-sekat (ganjalan) seperti di atas bisa dilahirkan pejabat profesionalisme? Pendidikan memang tak selalu sejalan dengan profesinalnya seseorang. Hasil penelitian terhadap 14.000 sarjana di Amerika dan Eropa tahun 1970 silam menemukan hanya 15 % yang bekerja sesuai pendidikannya. Sisanya bekerja berdasarkan kemauan dan kemampuan sehingga profesional di bidang yang ditekuninya itu.

Belajar dari situ, mestinya  PNS/ pejabat pun profesional di bidang yang ditekuninya. Cuma untuk tekun di bidang tertentu bukan hal mudah kecuali bila memang secara ekstra berusaha sendiri jadi seorang prfesional. Sebab, melihat proses, mekanisme dan prilaku penempatan pejabat dengan alur karir zik-zak, apalagi diwarnai alasan politik (suka/tak suka) mustahil melahirkan pejabat profesional.

Selain itu pola kerja di pemerintahan yang tak punya deadline, kendali mutu dan tak memberi peluang kreativitas, sangat berpengaruh pada pembentukan profesionalisme. Pejabat birokrat bekerja tergantung perintah atasan. Bila Kepala Biro tak kreatif misalnya, otomatis kabag hingga kasubag dan stafnya “mengaggur”. Saat seperti itu pejabat bisa nongkrong di warung, berkeliaran di pasar, menjemput anak istri bahkan berjualan di kantor saat jam kerja.

Dengan pola kerja “tergantung perintah” itu birokrat hanya bisa jadi pekerja. Itu sebabnya, ketika di-nonjob-kan, meski tetap menerima gaji, mereka merasa kehilangan pekerjaan. Bahkan diangkat jadi staf ahli gubernur atau bupati/walikota (rata-rata eselon II atau III), mereka bak si buta kehilangan tongkat. Maklum, di jabatan ini tak ada lagi perintah atasan. Perintah justru datang dari kreativitas, kecerdasan dan kemampuan sendiri, suatu hal yang sebelumnya tak dibiasakan.

Bukti lain bisa dilihat diantara pejabat yang telah bekerja 30 tahun. Setelah pensiun misalnya, dari kepala biro, asisten, sekda, bahkan kepala daerah, mereka seperti tak menyisakan ilmu dan pengalaman kerja. Mereka yang seharusnya bisa jadi pembicara di berbagai seminar, menulis buku atau kolom, jadi pemimpin sekolah atau madrasah, koperasi dan sebagainya, malah hilang dari pergaulan.

Maka, selama pola rekrutmen, penempatan dan penyaluran karir seperti sekarang sulit menciptakan pejabat profesional dan punya integritas serta karakter yang baik : kepribadian yang baik, kepedulian yang tinggi, kecerdasan, kejujuran dan keberanian yang teruji. Bahkan untuk mendapatkan pekerja yang baik saja, dari kalangan pejabat, sebagaimana dibuktikan gubernur selama ini, tampaknya juga bukan hal mudah.

Jadi, kalau Gubernur Irwan ingin pejabatnya profesional, maka mulai dari  pembinaan karir dan penempatan seharusnya dilakukan secara terarah sebagaimana pembinaan karir perwira di TNI. Mulai dari calon perwira, mereka yang punya integritas dan karakter pemimpin disalurkan ke pendidikan, jabatan dan jenjang karir yang relevans sehingga dalam rentang waktu tertentu diharapkan jadi profesinal di bidangnya. Jika tidak demikian, sama juga berharap tanduk ke kuda.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: