UU PKS, Peluang Partisipasi TNI

Opini Singgalang 1 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pada 6 Agustus menjelang peringatan HUT RI ke 67 Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, di Mabes TNI memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa dua prajurit. Pertama, Nicolas Sandi Harewan, 22 tahun, anggota Kapassus, dinaikkan pangkatnya dari sersan dua jadi sersan satu.

Nicolas diberi penghargaan bukan karena sukses di medan perang tapi justru karena berhasil menggagalkan perampokan dan percobaan perkosaan oleh sopir mikrolet bersama kawan-kawannya terhadap seorang penumpang wanita di atas angkot di Jakarta 23 Juli 2012.

Kedua, Melkior Nandi, Babinsa Kelurahan Tangge, Koramil 1612-06/Lembor, Kodim 1612/Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dinaikkan pangkatnya dari sersan mayor jadi pembantu letnan dua (pelda). Melkior dianggap berjasa karena berhasil menggagalkan aksi anarkhis massa yang akan membakar Kantor Polsek Lembor 26 Desember 2011 lalu.

Pelda Januar Prihatin Sinaga, prajurit Kesehatan Kodim 0201 Medan Berdiri Sendiri, mungkin menunggu giliran. Pada 2 Agustus 2012 lalu Januar berhasil menggagalkan kawanan bersenjata api yang merampok Anggel dan sopirnya Purnomo, karyawan Maju Bersama Swalayan yang baru mengambil uang Rp 200 juta di Bank BRI Jalan Putri Hijau, Medan. Januar menabrakkan mobilnya ke sepeda motor pelaku hingga kedua perampok tunggang langgang. Uangnya berhasil diselamatkan.

Memberi Harapan

Penghargaan tersebut tentu saja tak sekedar memotivasi prajurit tapi juga mengandung makna tersendiri. Setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa kebaikan, dedikasi dan partisipasi sosial masih berharga di negeri ini. Kedua, keberhasilan seorang prajurit tak hanya di medan tempur tapi juga di depan masyarakat. Ketiga, memberi harapan bahwa TNI siap memberikan  perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Kepedulian TNI seperti yang ditunjukan tiga prajurit tersebut memang dinanti-nantikan. Soalnya, masyarakat kini nyaris prustasi melihat berbagai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan bersenjata api/senjata tajam, penjambretan, maling, penodongan, pemerkosaan, penjarahan rumah, toko atau kebun, dan tawuran yang terus dipertontonkan. Kota Padang, sejak tiga bulan terakhir seakan sedang diobok-obok aksi jambret  yang telah banyak memakan korban jiwa.

Ada diantara kelompok masyarakat yang nekad bertindak sendiri atau kelompok  lingkungan, kesukuan atau kelompok solidaritas. Mereka menghajar, membantai dan membakar tersangka pelaku. Celakanya, aksi  itu sering berbuntut perang antar kelompok, antar suku, dan antar desa. Akhirnya, seperti banyak kita saksikan terjadilah anarkis versus anarkis.

Kerusuhan horizontal, meski baru bersifat lokal, kini semakin terbuka. Dan, itu terus digiring dengan opini, seolah mengharapkan munculnya revolusi sosial yang membawa negara dalam bahaya. Lihat saja berbagai gejolak sosial yang terjadi.  Awalnya cuma berbentuk aksi kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penyerobotan tanah atau pengrusakan. Lalu berubah jadi aksi pembakaran kantor polisi dan bahkan kantor bupati.

Sebaliknya, ada gerakan pembenturan massa rakyat, buruh, petani, dan kelompok lainnya dengan aparat dan pejabat pemerintah. Upaya merespon aksi tersebut dibalas dengan gugatan hukum seperti pelanggaran HAM sehingga membuat kepolisian dalam posisi dilematis. Padahal dalam berbagai analisa, apabila satu peristiwa diikuti peristiwa serupa berikutnya di tempat yang sama atau di tempat lain, dengan modus, bahasa dan krakter pelaku yang sama, ini  mengindikasikan sebuah gerakan yang terkonsfirasi atau terkoordinasi.

TNI tentu mencermati semua itu secara terus menerus. Isyarat sudah datang dari Pangdam V/Brawijaya, Jawa Timur, Mayjen TNI Bambang Suranto di depan  ulama dan tokoh masyarakat di Makodim 0809 Kediri, 11 Februari 2008 lampau. Katanya, seperti dikutip INILAH.COM,  ancaman kebangkitan neo-komunis saat ini tak hanya sebatas retorika, tapi sudah mulai kembali menggalang kekuatan.

Panglima mengaku dua kali membubarkan petemuan eks anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), di Nganjuk dan Tuban, akhir 2007. Mereka berusaha menanamkan ajaran komunis dalam bentuk baru. Gerakan komunis itu juga muncul di daerah lain, terutama di daerah miskin seperti di kawasan selatan Pulau Jawa.  Karena itu diingatkan agar seluruh elemen masyarakat mewaspadai kelompok-kelompok yang melakukan aktivitas mencurigakan di masyarakat. “Jika dibiarkan, dikhawatirkan gerakan itu akan menjadi sangat besar dan mengancam kesatuan bangsa dan negara,” katanya

Melihat intensitas kejahatan dan pelanggaran hukum yang cenderung mengarah pada ancaman keselamatan negara, boleh jadi TNI menganggap sudah waktunya turun tangan, meski dalam bentuk dedikasi dan partisipasi kepada masyarakat, misalnya, menolong warga yang terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya, seperti dilakukan tiga prajurit tersebut.

Sebaliknya pemerintah, seperti juga rakyat, tampaknya juga menaruh harapan kepada TNI lebih dari sekedar pertolongan spontan para prajurit. Untuk memenuhi harapan itu pemerintah menyiapkan payung hukum. Yaitu UU Pengamanan Konflik Sosial (PKS) yang telah disahkan DPR 11 April 2012 lalu. Dengan demikian TNI bisa turun tangan, setidaknya, menengahi atau mencegah komplik sosial yang kini merebak di berbagai daerah.

Namun, seperti sudah diduga, UU itu ditolak beberapa kelompok tertutama kalangan yang selama ini getol mengusung isu liberalisme, hak-hak rakyat atas tanah, demokrasi dan HAM. Mereka menilai keikutsertaan TNI menanggulangi komplik sosial akan rawan pelanggaran hukum. LSM  Kontras, seperti dikutip TRIBUNNEWS.COM,  malah mengajak elemen masyarakat sipil berkonsolidasi melakukan uji materil UU tersebut.

Berasal dari Rakyat

Di balik penolakan itu, harus diakui  sesungguhnya lebih banyak rakyat yang sejak lama berharap keikutsertaan TNI membangun rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maklum, TNI berasal dan dibesarkan rakyat.  Dan, ini jadi kekuatan utama Indonesia sebagai sebuah negara selama ini. Semua pihak tentu juga memahami bahwa reformasi memang menuntut TNI tak lagi berperan di bidang sosial politik pemerintahan sebagaimana di masa Orde Baru.

Tapi itu tak berarti peran sosial TNI juga harus ditiadakan. Partisipasi TNI, baik dilihat dari doktrin, sapta marga dan keberadaannya sepanjang sejarah bisa lebih luas. Partisipasi TNI bisa menjangkau bidang pertanian, kesehatan, termasuk yang kini mendesak adalah penegakkan hukum dan menciptakan rasa aman yang bisa berimpilkasi pada keselamatan negara. Karena itu menjadi aneh jika ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan, apalagi memisahkan, TNI dari rakyat (*)

Padang 8 Agustus 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: