Mencermati Penembakan Polisi

23 September 2013

Teras Utama Padang Ekspres 23 September 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh memprihatinkan. Sesuai pasal 13 Bab III UU No 2/2002 Tentang Polri, polisi ditugasi negara memelihara keamanan dan keteriban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kini justru polisi dibuat tak aman.

Dalam empat bulan terakhir (7 Juni s/d 13 September 2013) setidaknya sudah delapan anggota Polri ditembak orang tak dikenal. Tujuh diantaranya meninggal dunia dan seorang terluka. Lokasi penembakan, satu di Kediri, Jawa Timur, satu di Desa Bunut, Seragi, Lampung Selatan, satu  di Sukamaju Baru, Depok, Jawa Barat, dan enam kasus di Ibukota Jakarta.

Sejauh ini baru penembakan dua anggota Polsek Pondok Aren, Bripka Maulana, 35 tahun dan Aiptu Kus Hendratma, 44 tahun, di Jalan Graha Raya Pondok Aren Tangerang, Banten, (16/8) ditenggarai kawanan teroris. Pelaku yang lain masih spekulasi.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika yang membidangi masalah kepolisian dalam sebuah diskusi di Jakarta 14 September lalu, menduga pelakunya dari tiga kelompok : penjahat, pesaing formal, dan keluarga korban perlakuan polisi. Pasek tak merinci. Namun ia menghimbau agar kepolisian mengurangi kesenjangan antara yang di level bawah dan level atas sehingga masing-masing tak sibuk mencari side job ( pekerjaan sampingan). Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan mengevaluasi anggotanya yang punya pekerjaan ekstra dinas itu.

Mengikuti pikiran yang berkembang, diantara pelaku mungkin saja dari kelompok teroris. Maklum, sebelumnya memang sudah ada diantaranya yang terungkap. Tapi tak mustahil pula kelompok kejahatan lain. Misalnya, mereka yang selama ini  “jadi teman” membantu polisi. Kini setelah polisi bertindak keras,  meraka merasa dikhianati dan dimusuhi, lalu, berbalik arah.

Reaksi korban, keluarga atau simpatisan korban perlakuan polisi juga tak bisa diabaikan. Mereka diantaranya,  pencari keadilan, korban salah tembak, salah tangkap dan salah diadili. Contohnya Indra Azwan, 53 tahun, asal Blimbing, Malang, Jawa Timur yang berjalan kaki dari Malang ke Jakarta menemui Presiden SBY 10 Agustus 2010. Ia melakukan itu karena kematian anaknya korban tabrak lari seorang oknum polisi 1993 silam tak kujung ditanggapi.

Perlakuan terhadap Minah, 55 tahun, warga Darmakraden, Ajibareng, Banyumas, Agustus 2009  lalu juga mengusik simpati. Nenek miskin itu dikenai tahanan rumah hanya karena mencuri tiga buah kakao dan dihukum percobaan setu setengah bulan  20 November 2009. 

Pengalaman Misbachul, 20 tahun, dan Budi 28 tahun, warga Tampingan, Tegalrejo, Magelang, juga menyentuh rasa kekadilan. Mereka dikenai wajib lapor dan ditahan jaksa karena memotong dua batang bambu yang tumbang menimpa rumah orang tuanya 20 November 2012.  Mereka dijerat pasal pengrusakan. Hebatnya, rumah yang dirusak bambu tak dipersoalkan.

Kita juga masih teringat aksi sejuta sendal yang sempat diberitakan Harian Washington Post, Amerika. Aksi itu muncul kala dua brigadir polisi melaporkan  siswa SMK Palu, Sulawesi Tengah,  mencuri sendal jepit Mei 2011. Pada 4 Januari 2012 siswa itu dihukum dengan dikembalikan ke orang tuanya.

Di Sumbar ada kisah lima warga Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Solok yang ditahan jaksa di LP sebulan, dari 27 Desember 2012. Mereka dilaprokan sebuah perusahaan melanggar pasal 170 dan 406 KUHP karena mencabut 27 batang bibit karet senilai Rp 54 ribu 14 Oktober 2012. Padahal, katanya, bibit karet itu ditanam tanpa izin di lahan milik mereka.

Di Pesisir Selatan lebih memprihatinkan lagi. Penyidikan laporan pengrusakan  (membongkar dan membuang) pagar kebun dan perampasan lahan di sebuah Polsek sejak Juni 2010 perlu waktu tiga tahun dan 3 kali penyidik ke TKP, baru sampai ke pengadilan. Hebatnya, 3 tersangka dijerat pidana ringan, bukan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Dua dari tiga terdakwa yang ditolak hakim karena berkasnya tak lengkap, tak diajukan kembali ke pengadilan.

Sementara tersangka penipuan dalam kasus itu tak dipanggil-panggil polisi. Semula alasannya, terngka tak di tempat. Kemudian berubah: lokusnya (tempat kejadian perkara) berada di Padang. Padahal objek penipuan, barang tak bergerak, ada di wilayah Polsek itu.

Pertanyannya, kenapa kasus-kasus seperti itu bisa terjadi? Apakah karena tak paham hukum atau prilaku? Jawabannya bisa saja diperdebatkan. Tapi berbagai peristiwa penyerbuan dan pembakaran kantor Polsek selama ini barangkali bisa diidikasikan sebagai bentuk ketidakpuasan atau keputusasaan masyarakat. Tak mustahil semua itu berproses dan berakumulasi, lalu, berujung pada aksi penembakan.

Karena itu agaknya Bambang Widodo Umar dosen PTIK merasa perlu menghimbau supaya Polri mawas diri, dan introspeksi ke dalam. Terimalah masukan-masukan masyarakat secara jujur tanpa berkelit-kelit. “Analisalah sungguh-sungguh bahwa di dalam diri Polri pasti masih ada kekurangan,” katanya.

Salah yang perlu divealuasi mungkin pengamalan prinsip-prinsip Tri Brata Polri. Yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan. Bukan tak mungkin berbagai masalah yang kini menerpa Polri karena  banyak polisi yang tak lagi menghayati Tri Brata Polri itu.(*) 

Iklan

Krisis Listrik Krisis Pemerintahan

23 September 2013

Komentar Singgalang Jumat 13 September 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Perdebatan, hujatan dan sumpah serapah soal krisis listrik yang melanda Sumbar tahun-tahun belakangan mengingatkan saya pada sebuah pribahasa Minang: “ lubang baluik ditutuik, pematang rabah dipadiakan”.

Ironis, memang. Pembangunan pembangkit listrik di Sumbar dimulai 1974 telah berhenti pada tahun 1998. Atau dari PLTA Batang Agam hingga PLTA Singkarak. Hasilnya, termasuk PLTU/PLTD, hanya 614 MW (kapasitas terpasang). Realisasinya rata-rata cuma sekitar 60 -75%. Dan, saat  pembangunan PLTA dan pembangkit lainnya itu rampung, semua daya sudah habis terjual. Kalkulasinya, tahun 2005 Sumbar berada diawal krisis listrik.

Nyatanya, krisis lsitrik bermula lebih cepat (1999) dari perkiaraan lantaran satu dari dua turbin PLTU Sijantang, Talawi, mengalami kerusakan karena kesalahan pasokan batu bara 1998. Akibatnya Sumbar kehilangan tenaga reserve 100 MW dari 200 MW produksi PLTU itu.

Sementara sejak 1998 itu konsumen listrik di Sumbar mengalami peningkatan antara 10 hingga 13 %/ tahun. Artinya, hingga tahun 2013 setidaknya terjadi peningkatan konsumen sekitar 130% atau sekitar 800 MW.

Krisis berat listrik di Sumbar sudah muncul pada tahun 2000. Kala itu di Padang saja sempat terjadi giliran pemadaman selama 7 jam/lokasi. Saya di depan Pimwil PLN Sumbar Sofyan Amin dan Kepala-Kepala Cabang PLN se-Sumbar di Kantor PLN di Jl. Dr. Wahidin, Padang, sempat “ngamuk” agar giliran pedaman cukup dilakukan 2 jam saja. Tujuannya, agar emosi masyarakat tak sampai meledak. Setelah berdebat panjang, akhirnya diterima.

Lalu, meski keadaan belum pulih, suplay listrik di Padang dan Bukittinggi mulai agak tenang setelah ada suntikan interkoneksi dari PLTU Tanjung Enim, Sumsel. Kemudian, pedaman bergilir diarahkan ke daerah-daerah pinggiran (di luar perkotaan). Buntutnya, kantor PLN di Sitiung dibakar massa. Daerah lain, seperti Pangkalan, Suliki, Kapur IX, dan beberapa daerah di Pasaman pasrah menerima nasib.

Satu-satunya bangsa Indonesia yang menyadari krisis listrik dan akibatnya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik, adalah Yusuf Kalla, saat itu Wakil Presiden. Ia melancarkan gerakan membangun pembangkit 10 ribu MW. Diantaranya, 200 MW dibangun di Teluk Sirih, Padang. Celakanya, pembebasan tanah lokasinya “diolah” oknum pejabat sehingga PLTU itu urung rampung pada waktunya.

Sejak awal persoalannya sudah terang benderang melebih lampu listrik. Namun Gubernur Sumbar, selaku Wakil Pemerintah di daerah, seperti tak terusik dengan kondisi itu. Buktinya, meski menyusun RPJMD 2010-2015 dan visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi nyaris tak pernah menyoal ketersediaan energi listrik sebagai salah satu prasarana pendukung RPJMD dan misinya itu. Lucunya,  Gubernur Irwan Prayitno, layaknya rakyat, lewat tulisanya berjudul Listrik (Komentar Singgalang 10/9/2013) justru ikut “meratapi” dampak berantai pemadaman listrik itu.

Padahal, kalau pemerintahan daerah dikelola dengan baik dan benar sesuai UU No.32 /2004 dan PP No.19 Tahun 2010, maka seharusnya Gubernur sejak awal masa jabatannya sibuk mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal (terutama PLN) serta para bupati/walikota membicarakan bagaimana segera dibangun pembangkit baru.

Gubernur juga sibuk bolak balik menyakinkan Menteri ESDM untuk membangun pembangkit lebih besar di Sumbar. Lalu, para bupati/walikota disiapkan mempasilitasi pengadaan lahan. Bukan hanya menunggu Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria berteriak-teriak minta dibangun listrik tenaga panas bumi berkekuatan 350 MW. Padahal jika ini disegerakan, setidaknya separuh kebutuhan listrik Sumbar akan teratasi.

Menyedihkan, memang. Gubernur dan Wakilnya nyaris tiap hari menyambangi penduduk dan berceramah serta bertausiah sampai ke ujujung-ujung nagari tapi tak terusik urusan listrik. PLN seperti dibiarkan layaknya tuan toko yang menjual barang sesuai kemampuannya, lalu, rakyat dibiarkan berhadapan dan bahkan berdemo ke PLN. Singkat kata, daerah ini seolah tak berpemerintahan.

Jadi jelas , berdasarkan  data dan fakta di atas maka, krisis listrik dan segala dampaknya di Sumbar kini adalah akibat krisis pemerintahan daerah itu sendiri. Maka benarlah (QS. Ar-Rum 41). “Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, disebabkan tangan (kekuasaan) manusia. Allah telah menunjukkan sebagian akibatnya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar”.

Sayang, ketika  dikatakan, janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab “Oh, kami justru sedang melakukan perbaikan-perbaikan”. (QS. Albaqarah 11)

Allah tentu akan menepati janjinya (Q.S. Al Israa’ 16):  Jika Kami mau membinasakan suatu daerah, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di daerah itu menta’ati Allah. Tapi mereka mendurhakai daerahnya sendiri. Maka, Kami akan berlakukan ketentuan Kami. Kami akan hancurkan daerah itu sehancur-hancurnya. (*)


Jalan ke Gelugur Kec Kapur IX Kab Limapuluh Kota Sumbar

23 September 2013
Jalan ini tahun lalu dilakukan pengerasan, kini sudah hancur kembali.

Jalan ini tahun lalu dilakukan pengerasan, kini sudah hancur kembali.


Bendi dan Kantor Gubernur Sumatera Barat (12/7/13)

23 September 2013
Gambaran Kondisi Pemerintahan Sumatera Barat hari-hari ini.

Gambaran Kondisi Pemerintahan Sumatera Barat hari-hari ini.