Krisis Listrik Krisis Pemerintahan

Komentar Singgalang Jumat 13 September 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Perdebatan, hujatan dan sumpah serapah soal krisis listrik yang melanda Sumbar tahun-tahun belakangan mengingatkan saya pada sebuah pribahasa Minang: “ lubang baluik ditutuik, pematang rabah dipadiakan”.

Ironis, memang. Pembangunan pembangkit listrik di Sumbar dimulai 1974 telah berhenti pada tahun 1998. Atau dari PLTA Batang Agam hingga PLTA Singkarak. Hasilnya, termasuk PLTU/PLTD, hanya 614 MW (kapasitas terpasang). Realisasinya rata-rata cuma sekitar 60 -75%. Dan, saat  pembangunan PLTA dan pembangkit lainnya itu rampung, semua daya sudah habis terjual. Kalkulasinya, tahun 2005 Sumbar berada diawal krisis listrik.

Nyatanya, krisis lsitrik bermula lebih cepat (1999) dari perkiaraan lantaran satu dari dua turbin PLTU Sijantang, Talawi, mengalami kerusakan karena kesalahan pasokan batu bara 1998. Akibatnya Sumbar kehilangan tenaga reserve 100 MW dari 200 MW produksi PLTU itu.

Sementara sejak 1998 itu konsumen listrik di Sumbar mengalami peningkatan antara 10 hingga 13 %/ tahun. Artinya, hingga tahun 2013 setidaknya terjadi peningkatan konsumen sekitar 130% atau sekitar 800 MW.

Krisis berat listrik di Sumbar sudah muncul pada tahun 2000. Kala itu di Padang saja sempat terjadi giliran pemadaman selama 7 jam/lokasi. Saya di depan Pimwil PLN Sumbar Sofyan Amin dan Kepala-Kepala Cabang PLN se-Sumbar di Kantor PLN di Jl. Dr. Wahidin, Padang, sempat “ngamuk” agar giliran pedaman cukup dilakukan 2 jam saja. Tujuannya, agar emosi masyarakat tak sampai meledak. Setelah berdebat panjang, akhirnya diterima.

Lalu, meski keadaan belum pulih, suplay listrik di Padang dan Bukittinggi mulai agak tenang setelah ada suntikan interkoneksi dari PLTU Tanjung Enim, Sumsel. Kemudian, pedaman bergilir diarahkan ke daerah-daerah pinggiran (di luar perkotaan). Buntutnya, kantor PLN di Sitiung dibakar massa. Daerah lain, seperti Pangkalan, Suliki, Kapur IX, dan beberapa daerah di Pasaman pasrah menerima nasib.

Satu-satunya bangsa Indonesia yang menyadari krisis listrik dan akibatnya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik, adalah Yusuf Kalla, saat itu Wakil Presiden. Ia melancarkan gerakan membangun pembangkit 10 ribu MW. Diantaranya, 200 MW dibangun di Teluk Sirih, Padang. Celakanya, pembebasan tanah lokasinya “diolah” oknum pejabat sehingga PLTU itu urung rampung pada waktunya.

Sejak awal persoalannya sudah terang benderang melebih lampu listrik. Namun Gubernur Sumbar, selaku Wakil Pemerintah di daerah, seperti tak terusik dengan kondisi itu. Buktinya, meski menyusun RPJMD 2010-2015 dan visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi nyaris tak pernah menyoal ketersediaan energi listrik sebagai salah satu prasarana pendukung RPJMD dan misinya itu. Lucunya,  Gubernur Irwan Prayitno, layaknya rakyat, lewat tulisanya berjudul Listrik (Komentar Singgalang 10/9/2013) justru ikut “meratapi” dampak berantai pemadaman listrik itu.

Padahal, kalau pemerintahan daerah dikelola dengan baik dan benar sesuai UU No.32 /2004 dan PP No.19 Tahun 2010, maka seharusnya Gubernur sejak awal masa jabatannya sibuk mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal (terutama PLN) serta para bupati/walikota membicarakan bagaimana segera dibangun pembangkit baru.

Gubernur juga sibuk bolak balik menyakinkan Menteri ESDM untuk membangun pembangkit lebih besar di Sumbar. Lalu, para bupati/walikota disiapkan mempasilitasi pengadaan lahan. Bukan hanya menunggu Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria berteriak-teriak minta dibangun listrik tenaga panas bumi berkekuatan 350 MW. Padahal jika ini disegerakan, setidaknya separuh kebutuhan listrik Sumbar akan teratasi.

Menyedihkan, memang. Gubernur dan Wakilnya nyaris tiap hari menyambangi penduduk dan berceramah serta bertausiah sampai ke ujujung-ujung nagari tapi tak terusik urusan listrik. PLN seperti dibiarkan layaknya tuan toko yang menjual barang sesuai kemampuannya, lalu, rakyat dibiarkan berhadapan dan bahkan berdemo ke PLN. Singkat kata, daerah ini seolah tak berpemerintahan.

Jadi jelas , berdasarkan  data dan fakta di atas maka, krisis listrik dan segala dampaknya di Sumbar kini adalah akibat krisis pemerintahan daerah itu sendiri. Maka benarlah (QS. Ar-Rum 41). “Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, disebabkan tangan (kekuasaan) manusia. Allah telah menunjukkan sebagian akibatnya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar”.

Sayang, ketika  dikatakan, janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab “Oh, kami justru sedang melakukan perbaikan-perbaikan”. (QS. Albaqarah 11)

Allah tentu akan menepati janjinya (Q.S. Al Israa’ 16):  Jika Kami mau membinasakan suatu daerah, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di daerah itu menta’ati Allah. Tapi mereka mendurhakai daerahnya sendiri. Maka, Kami akan berlakukan ketentuan Kami. Kami akan hancurkan daerah itu sehancur-hancurnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: