Mencermati Penembakan Polisi

Teras Utama Padang Ekspres 23 September 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh memprihatinkan. Sesuai pasal 13 Bab III UU No 2/2002 Tentang Polri, polisi ditugasi negara memelihara keamanan dan keteriban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kini justru polisi dibuat tak aman.

Dalam empat bulan terakhir (7 Juni s/d 13 September 2013) setidaknya sudah delapan anggota Polri ditembak orang tak dikenal. Tujuh diantaranya meninggal dunia dan seorang terluka. Lokasi penembakan, satu di Kediri, Jawa Timur, satu di Desa Bunut, Seragi, Lampung Selatan, satu  di Sukamaju Baru, Depok, Jawa Barat, dan enam kasus di Ibukota Jakarta.

Sejauh ini baru penembakan dua anggota Polsek Pondok Aren, Bripka Maulana, 35 tahun dan Aiptu Kus Hendratma, 44 tahun, di Jalan Graha Raya Pondok Aren Tangerang, Banten, (16/8) ditenggarai kawanan teroris. Pelaku yang lain masih spekulasi.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika yang membidangi masalah kepolisian dalam sebuah diskusi di Jakarta 14 September lalu, menduga pelakunya dari tiga kelompok : penjahat, pesaing formal, dan keluarga korban perlakuan polisi. Pasek tak merinci. Namun ia menghimbau agar kepolisian mengurangi kesenjangan antara yang di level bawah dan level atas sehingga masing-masing tak sibuk mencari side job ( pekerjaan sampingan). Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan mengevaluasi anggotanya yang punya pekerjaan ekstra dinas itu.

Mengikuti pikiran yang berkembang, diantara pelaku mungkin saja dari kelompok teroris. Maklum, sebelumnya memang sudah ada diantaranya yang terungkap. Tapi tak mustahil pula kelompok kejahatan lain. Misalnya, mereka yang selama ini  “jadi teman” membantu polisi. Kini setelah polisi bertindak keras,  meraka merasa dikhianati dan dimusuhi, lalu, berbalik arah.

Reaksi korban, keluarga atau simpatisan korban perlakuan polisi juga tak bisa diabaikan. Mereka diantaranya,  pencari keadilan, korban salah tembak, salah tangkap dan salah diadili. Contohnya Indra Azwan, 53 tahun, asal Blimbing, Malang, Jawa Timur yang berjalan kaki dari Malang ke Jakarta menemui Presiden SBY 10 Agustus 2010. Ia melakukan itu karena kematian anaknya korban tabrak lari seorang oknum polisi 1993 silam tak kujung ditanggapi.

Perlakuan terhadap Minah, 55 tahun, warga Darmakraden, Ajibareng, Banyumas, Agustus 2009  lalu juga mengusik simpati. Nenek miskin itu dikenai tahanan rumah hanya karena mencuri tiga buah kakao dan dihukum percobaan setu setengah bulan  20 November 2009. 

Pengalaman Misbachul, 20 tahun, dan Budi 28 tahun, warga Tampingan, Tegalrejo, Magelang, juga menyentuh rasa kekadilan. Mereka dikenai wajib lapor dan ditahan jaksa karena memotong dua batang bambu yang tumbang menimpa rumah orang tuanya 20 November 2012.  Mereka dijerat pasal pengrusakan. Hebatnya, rumah yang dirusak bambu tak dipersoalkan.

Kita juga masih teringat aksi sejuta sendal yang sempat diberitakan Harian Washington Post, Amerika. Aksi itu muncul kala dua brigadir polisi melaporkan  siswa SMK Palu, Sulawesi Tengah,  mencuri sendal jepit Mei 2011. Pada 4 Januari 2012 siswa itu dihukum dengan dikembalikan ke orang tuanya.

Di Sumbar ada kisah lima warga Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Solok yang ditahan jaksa di LP sebulan, dari 27 Desember 2012. Mereka dilaprokan sebuah perusahaan melanggar pasal 170 dan 406 KUHP karena mencabut 27 batang bibit karet senilai Rp 54 ribu 14 Oktober 2012. Padahal, katanya, bibit karet itu ditanam tanpa izin di lahan milik mereka.

Di Pesisir Selatan lebih memprihatinkan lagi. Penyidikan laporan pengrusakan  (membongkar dan membuang) pagar kebun dan perampasan lahan di sebuah Polsek sejak Juni 2010 perlu waktu tiga tahun dan 3 kali penyidik ke TKP, baru sampai ke pengadilan. Hebatnya, 3 tersangka dijerat pidana ringan, bukan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Dua dari tiga terdakwa yang ditolak hakim karena berkasnya tak lengkap, tak diajukan kembali ke pengadilan.

Sementara tersangka penipuan dalam kasus itu tak dipanggil-panggil polisi. Semula alasannya, terngka tak di tempat. Kemudian berubah: lokusnya (tempat kejadian perkara) berada di Padang. Padahal objek penipuan, barang tak bergerak, ada di wilayah Polsek itu.

Pertanyannya, kenapa kasus-kasus seperti itu bisa terjadi? Apakah karena tak paham hukum atau prilaku? Jawabannya bisa saja diperdebatkan. Tapi berbagai peristiwa penyerbuan dan pembakaran kantor Polsek selama ini barangkali bisa diidikasikan sebagai bentuk ketidakpuasan atau keputusasaan masyarakat. Tak mustahil semua itu berproses dan berakumulasi, lalu, berujung pada aksi penembakan.

Karena itu agaknya Bambang Widodo Umar dosen PTIK merasa perlu menghimbau supaya Polri mawas diri, dan introspeksi ke dalam. Terimalah masukan-masukan masyarakat secara jujur tanpa berkelit-kelit. “Analisalah sungguh-sungguh bahwa di dalam diri Polri pasti masih ada kekurangan,” katanya.

Salah yang perlu divealuasi mungkin pengamalan prinsip-prinsip Tri Brata Polri. Yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan. Bukan tak mungkin berbagai masalah yang kini menerpa Polri karena  banyak polisi yang tak lagi menghayati Tri Brata Polri itu.(*) 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: