Bank Nagari Sendiri

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dua hari lalu saya dikagetkan kiriman kliping koran harian Singgalang yang sudah usang, edisi 15 September 2014. Dan lebih kaget lagi membaca judul berita yang ada di dalamnya: BANK NAGARI DISINGKIRKAN? ; Pemko Payakumbuh Pindahkan Rp60 Miliar–

Wartawan Muhammad Bayu Vesky di situ melaporkan bahwa Pemko Payakumbuh selama ini menyimpan kas daerahnya di Bank Nagari. Kini, sebesar Rp 60 milyar dana kas itu dialihkan ke bank BRI, BNI dan Mandiri secara lelang. Alasanya, “Bunga di ketiga bank itu mencapai 9,5 % sementara di Bank Nagari hanya 3%. “ kata Syafwal Kepala DPPKAD Payakumbuh.

Muhammad Bayu Vesky menulis kebijakan Pemko Payakumbuh itu mirip dengan yang dilakukan Pemprov Sumbar Agustus 2013. Yang dimaksud rupanya berita Singgalang 20 Agustus 2013 yang mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar mengalihkan dana kas daerah sebesar 25 miliar ke BTN.

Alasanya pun serupa: bunga di BTN lebih tinggi, 7 % setahun. Di Bank Nagari cuma 6,5 % setahun. Kecilnya bunga di Bank Nagari itu dianggap merugikan daerah. Tapi Gubernur Irwan Prayitno membantah tuduhan menerima fee dari BTN. “ Masa, saya memindahkan dari hal yang buruk menjadi lebih baik dianggap ada apa-apanya,” katanya.

Namun begitu, seperti dikutip Singgalang, berbagai pihak merespon negatif. Baik terhadap sikap Pemko Payakumbuh maupun Pemprov Sumbar. Pengamat ekononomi Niki Lukviarman, seperti dikutip Haluan 21 Agustus 2013, menilai tindakan Pemprov itu merupakan presdent buruk bagi Bank Nagari.

Menurut Niki, alasan kecilnya bunga deposito bukan alasan yang mendasar mengalihkan kas daerah ke luar Bank Nagari. Bank Nagari adalah milik Pemprov dan Pemko Pemkab. Seharusnya gubernur dan Pemda berusaha mamajukan Bank Nagari bukan malah memindahkan kasnya ke bank lain. “Sebagai pemilik Pemprov Sumbar kan tak cuma mendapat keuntungan dari bunga, tapi juga deviden,” katanya.

Rasa Memiliki

Berita tersebut mengingatkan kita pada seleksi calon komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah alias Bank Nagari oleh tim Bank Indonesia sekitar 3 tahun lalu. Kepada salah seorang calon komisaris diajukan pertanyaan begini: ”Di Bank Nagari misalnya bunga deposito cuma 6 %. Di bank lain bunganya 8 %. Lantas anda pilih yang mana?” tanya penguji. ”Saya akan pilih bank lain itu ,” ujar yang diuji.

Ternyata kemudian orang ini dinyatakan tidak lulus. Tim penilai menganggapnya tak punya integritas. ”Calon komisaris itu lebih mengejar materi. Jika jadi komisaris dia akan meninggalkan banknya sendiri demi kuntungan pribadi. Dia tak punya rasa memiliki,” ujar kalangan penguji kala itu.

Tapi memang, kalau dibaca sejarah, akta pendirian dan Perda yang diterbitkan untuk Bank Nagari, terlihat jelas bahwa bank ini didirikan untuk kepentingan daerah dan pemerintahan daerah. Salah satunya berbunyi :” Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian tersebut diatas, maka perlu ditetapkan ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni, antara lain (huruf e): Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.

Wajar kiranya kalau Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeni, seperti dikutip Singgalang, menghimbau Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sumbar menyimpan dana kas daerah di Bank Nagari. Katanya, cara itu dapat memacu kinerja Bank Nagari dalam membangun perekonomian daerah.

Menurut Betty, lebih dari itu, akan mendukung penyelenggaraan keuangan daerah yang baik dan bersih. Sebab, pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh BPK menggunakan data Bank Nagari. “Dan itu akan memudahkan audit aliran dana Pemda,” katanya.

Pernyataan Betty tentu saja membantah informasi bahwa rendahnya bunga deposito di Bank Nagari mengurangi pendapatan daerah dan menjadi temuan Inspekrat Jendral Kemendagri.

Maka, jika dilihat kembali sejarahnya, AD/ ART, Perda dan tanggapan berbagai pihak termasuk BPK seputar pengalihan dana Pemda/ Pemrov ke luar Bank Nagari, tak berlebihan kiranya kalau ada yang menganggap Bank Nagari digembosi (istilah Singgalang> disingkirkan) pemiliknya sendiri.

Padahal seperti yang ditunjukkan pejabat Bank Indonesia dan BPK , sikap dalam melihat milik sendiri jelas berbeda dengan milik lain. Pada milik sendiri berhubungan dengan moralitas, integritas, tanggungjawab dan patriotisme. Dan itu merupakan ajaran moral yang sudah sangat tua di negeri ini. Hal itu misalnya terbaca dalam pribahasa, ”(jangan karena) sayang ka baruak di rimbo anak di pangkuan dilepaskan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri.

Artinya, adalah perbuatan tercela kalau seorang ibu melepaskan anak di pangkuannya karena berharap beruk di rimba. Atau dianggap tak punya integritas dan patriotisme kalau lebih mencintai negeri orang hanya karena di negeri sendiri cuma hujan batu.

Bank Nagari memang sebuah bank yang mengejar provit dan keuntungan. Tapi dia anak kandung pemerintah daerah, pemiliknya. (*)

Komentar Singgalang 12 Desember 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: