Sia-sia DPD Satu Priode

Fokus Minggu Harian Haluan 20 Juli 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sejak terpilih tahun 2004 silam hingga tahun 2009 nanti tak terasa sudah lima tahun, atau satu priode, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) duduk di kursinya. Seandainya DPD itu pohon kelapa tentu sudah banyak buahnya. Kalau ia pohon karet sudah bisa disadap sajak dua tahun lalu. Kalau pohon sawit tentulah ia sudah mulai mendekati produksi puncak.

Tapi DPD jelas bukan pohon. DPD merupakan empat tokoh tiap daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Mereka dipilih untuk mewakili pemerintah, rakyat, alam dan kultur daerah yang diwakilinya di forum politik nasional.

Menurut pasal 33 ayat (4) UU No.22 / 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPD itu berdomisili di daerah pemilihannya. Hanya selama persidangan boleh tinggal di Jakarta. Artinya, anggota DPD asal pemilihan Sumatera Barat mesti tinggal di Sumatera Barat. Tapi anehnya, anggota DPD Sumatera Barat justru tak seorang pun yang berdomisili di daerah ini.

Bukan hanya alamat domisili, keberadaan anggota DPD itu pun tak jelas. Maklum, sejauh ini tak terdengar kapan anggota DPD itu pernah berdialog dengan pejabat pemda, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat daerah ini sebagaimana diperintahkan pasal 50 huruf (e,f, g) untuk kemudian aspirasi itu disuarakan secara politik, baik melalui media maupun melalui forum persidangan di tingkat nasional seuai pasal 46 ayat (1) UU 22 Tahun 2003 itu. Seolah, selama ini DPD ke bawah tak berakar ke atas tak berpucuk.

Tentu saja tak akan pernah terdengar kapan anggota DPD memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat pemilih atau kepada pemerintahan daerah yang diwakilinya. Padahal pasal 50 huruf (h) UU 22 tahun 2003 memerintahkan anggota DPD memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Ada memang satu dua anggota DPD Sumatera Barat muncul di daerah ini. Tapi kehadiran mereka bukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggoat DPD. Mereka berkunjung ke daerah ini selain urusan pribadi juga urusan di luar DPD. Kalau pun mereka berbicara kepada publik di media lokal, mereka justru mengkritisi rakyat dan pemda bukan menampung aspirasi dan kemudian membawa aspirasi itu ke forum nasional.

Padahal, ada segudang persoalan urgen di daerah yang perlu diserap dan disuarakan di pusat. Sebut misalnya, persoalan tidak efektifnya otonomi daerah di kabupaten/kota bagi Sumatera Barat yang merupakan satu walayah budaya. Tidak efektifnya pengawasan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pelaksanaan program pendidikan, peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota yang dianai baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Semua tahu, betapa diantara kepala daerah kabupaten/kota ada yang bersikap sebagai raja yang mabuk kekuasan dan mengabaikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak punya kewenangan memberi sanksi atau mengoreksi pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah itu.

DPD seharunya bisa memahami betapa kebijakan pengumuman tender proyek di media nasional berdampak buruk terhadap media lokal, terhadap pengusaha daerah, dan tentu juga terhadap lapangan kerja di daerah. Padahal ketika semua hal itu menimbulkan keguncangan berdampak pada pemerintahan provinsi dan di pusat.

DPD sepatutnya punya nyali menangkap kegelisahan pemerintahan di daerah terhadap prilaku penegakkan hukum, di tengah-tengah sistem dan aturan administasi keuangan yang sering berubah-ubah. DPD mestinya tahu betapa rakyat dan pemda kesulitan kayu bahan bangunan karena tak disediakannnya sentra produksi dan bursa  penjulanan kayu itu. Sehahsrunya DPD juga bisa beruiara tentang daerah ini yang miskin sumber daya alam dan sepi investasi tapi kaya bencana alam.

Semua itu dapat disurakan DPD, sesuai pasal 40 s/d 50 UU No.22/2003 yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya DPD. Tapi DPD ingin punya kewenangan setara dengan DPR, dan asik menyoal kesetaran itu sehingga lupa tugas pokoknya sebagai wakil daerah.

Maka, melihat kenyataan selama lima tahun ini, selain melanggar UU No.22/2003, keberadaan DPD pun terasa percuma dan sia-sia. Maka, betapapun UU mengakuinya, namun kalau diambil contoh “ka nan sudah”, DPD tampaknya tak diperlukan lagi. Apalagi urang awak punya pertimbangan sederhana penuh makna. “Bialah mintak indak ka dapek, asal tanyo lai bajawab”. Padahal terhadap DPD, bukan hanya meminta, untuk sekedar bertanya saja malah tak pernah dapat.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: