Bareh Samo Dibali, Karak Untuak Urang

8 Agustus 2013

 

 

Khazanah Minggu Padang Ekspres 28 Juli 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Mana yang lebih baik berawajah ustaz berjiwa preman dari pada berwajah preman berjiwa ustaz?  Pertanyaan itu muncul dari pribahasa atau papatah bareh samo dibali, karak diagiahkan ka urang. Ungkapan ini mengingatkan kepada kita kalau bekerjasama dengan berbagai pihak mestilah dengan sikap dan perlakuan yang jujur. Celakanya yang banyak terjadi justru keuntungan dimakan sendiri sedangkan kesulitan dibagi kepada orang banyak.

Pribahasa ini cocok dengan kebanyakan prilaku pemimpin kita hari-hari ini. Di saat mengahadapi pilkada, gubernur, bupati atau walikota, semua pihak diajak bekerjasama mendukung dirinya. Katanya, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang. Atau ungkapan tatilantang samo minum aie tatilungkuik  samo makan tanah. Artinya buruk baik atau untung rugi sama dialami.  Toh, masih ditambahkan lagi, baraie sawah di ateh lambok pulo sawah di bawah.

Tapi kenyataannya, beda siang dan malam. Saya menyaksikan sendiri. Seorang kepala daerah yang berkoar-koar mengajak semua lapisan masyarakat mendukung pencalonan dan programnya. Hebatnya, setelah terpilih dan duduk jadi kepala daerah, yang diurusnya hanya partainya saja. Orang-orang dekatnya, misalnya tim suksesnya diberi ruang dan kantor sendiri dan bahkan mau diberi baju dinas khsusus. Untuk DPRD menolak memberi anggaran untuk itu.

Meski dekiman personil tim suksesnya kemudian diberi jabatan pada komisaris –komisaris perusahaan daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Sementara orang lain yang lebih berkompeten, berpengalaman dan layak menduduki jabatan itu dijauhkan. Yang tak kebagaian jabatan komisaris diberi peluang untuk mendapatkan fasilitas dari dinas instansi yang ada.

Sementara pejabat resmi yang diangkat juga atas pertimbangan kepentingan partai dengan dalih sama-sama satu sekolah alias sama alumni sekolah di mana dulu kepala daerah itu bersekolah. Maka, yang diangkat hanya alumni SMA sekolah asal si kepala daerah. Inilah kemudian yang melahirkan baperjakat alias badan pertimbangan jauh dekat. Padahal arti baperjakat sesungguhnya adalah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Sayang, urusan kolusi dan nepotisme ini belum tersentuh KPK sehingga belum ada kepala daerah yang diseret kepengadilan gagra-gara sikap dan perlakuan bareh samo dibali, karak diagiahkan ka urang. Padahal dampaknya terhadap sikap dan dedikasi pejabat pemerintahan sangat buruk. Pegawai dan pejabat kehilangan etos kerja, motivasi dan semangat kerja. Yang punya pengalaman, pendidikan dan prestasi jadi lumpuh layu untuk bekerja lebih baik. Sementara yang mendapat angin, semakin menyuburkan sikap menjilat. Lalu, si pejabat di mana-mana berbicara profesionalisme.

Kalau dikaji sesuai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), sikap bareh samo dibali, karak diagiahkan ka urang itu adalah sifat munafiq. Munafiq adalah sifat yang sangat dibenci oleh Islam. Pemimpin seperti itu lazimnya suka mendalilkan ayat Alquran dan Hadits Rasulullah dalam setiap berbicara. Bahkan kalau berpidato di depan khalayak sulit dibedakan apakah ia sedang memberi pengajian atau sedang menegaskan kebijakannya.

Dari kondisi itu pula kemudian muncul istilah baru, bantuak alim atau ustaz, tapi jiwanya lebih dari pada preman. Di depan khalayak suka mengaji sementara dalam bekerja suka menggergaji. Oleh karena itu orang-orang pun berbicara, biarlah betampang pareman asal berjiwa ustaz ketimbang bertampang ustaz berjiwa preman.

Masyarakat perlu diingatkan supaya berhati-hati, dan lebih selektif menilai bantuak jo rupo. Para ulama kita sudah lama mengingatkan bahwa ada orang yang berkompetensi sebagai ulama (pemimpin umat) dan ada yang berkompetensi sebagai umara’, pemimpin pemerintahan.

Kalau memang seseorang dianggap layak sebagai ulama, ustaz atau mubaligh maka terima dan besarkan dia sebagai ulama dan ustaz. Kalau dia layak jadi umara’ besarkan dan terimalah dia sebagai umara’. Jangan ulama dijadikan umara’ atau umara’ dijadikan ulama. Nanti kita akan kesulitan siapa yang harus memberi nasehat dan siapa yang akan menjalankan nasehat itu. Lagi pula, Rasulullah mengingat apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya (berkompeten) maka tunggulah kehancurannya.

Sebenarnya kita sudah banyak dan sudah lama mengalami kehancuran itu, namun kita juga tak kunjung jera. Jadi, hati-hatilah memilih pemimpin supaya tidak salah pilih, ulama dijadikan umara’ atau umara’ dijadikan ulama

 

 

15 Desember 2012

 

Iklan

Kultur Polisi Tidur

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh menarik tulisan Dr. Badrul Mustafa tentang tanggul alias polisi tidur (Padang Ekspres Sabtu, 15/12/2012).  Tinjauan jelimet mengenai dampak  negatif pembuatan tanggul dari beton, kayu dan karet di hampir semua jalan lingkungan, bahkan  di jalan penghubung di kotaPadang, amat relevans dengan peran Badrul sebagai anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumbar.

Badrul mengurai rinci gangguan risiko tanggul itu terhadap kelancaran berlalulintas, terutama bagi kelancaran mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance juga kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Kecenderungan itu sungguh bertentangan dengan ajaran agama. Sebab, sebilah duri saja yang  dampaknya tak separah sebatang tanggul, dianjurkan Rasulullah SAW agar dijauhkan dari jalan raya.

Secara hukum, pembuatan tanggul itu pun tak boleh sembarangan. Tanggul, dengan ukuran ketebalan tertentu hanya dibolehkan di jalan tertentu yang berfungsi sebagai pengejut. Misalnya, di ruas jalan lurus yang panjang dan menjelang pelintasan kereta api.

Kultur

Apa yang ditulis Badrul kelihatannya persoalan kecil. Tapi kalau ditinjau secara sosiologis, penyelenggaraan pemerintahan dan secara hukum pembuatan tanggul itu bukanlah masalah sepele. Polisi tidur atau tanggul yang dibuat masyarakat di berbagai ruas jalan tersebut pada hakikatnya selain merupakan cerminan rendahnya pengawasan atau peran pemerintahan juga sebagai cerminan prilaku sosial dan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh subur sejak era reformasi bertabuh genderang kebebasan dan hak asasi manusia.

Pada awalnya tanggul mungkin dibuat masyarakat terutama di kawasan pemukiman sekedar mengingatkan pengendara sepeda motor yang kini sudah “menyemut” agar  mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Namun karena tanggul sederhana tak banyak berpengaruh maka dibuatlah tanggul yang kadang hampir jadi penghalang jalan. Inilah kemudian yang menular ke berbagai tempat yang ukurannnya dibuat seolah melampiaskan kecemburuan sosial akibat kesejangan ekonomi yang kini semakin melebar.

Seandainya pemerintahan kota menjalankan tugas pokoknya selaku pengayom dan pembina ketertiban umum, maka selayaknya jalan-jalan tersebut dilengkapi rambu-rambu lalulintas dan mengawasi efektifitasnya. Namun kenyatannya, jangankan untuk jalan lingkungan, jalan utamapun masih banyak yang belum dilengkapi rambu-rambu.

 

Masyarakat akhirnya berinisiatif  membuat rambu-rambu sendiri. Bahkan ada yang memasang papan-papan bertulisan peringatan agar pengendara pelan-pelan mengingat banyak anak-anak di pemukiman yang bermain di jalan. Tapi karena minimnya penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat, ditimbah lagi rendahnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketenteraman orang lain, rambu-rambu itu menjadi tak berarti

Maka kemudian yang muncul di jalanan adalah dua kesadaran yang saling bertolak belakang. Di satu pihak pengendara kendaraan yang merasa punya hak dan memiliki kebebasan menggunakan kendaraan sesukanya di jalan itu. Di pihak lain masyarakat yang merasa tak aman merasa punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Pemerintahan kota yang mestinya memberi solusi di tengah pertaruangan dua sikap tersebut terkesan membiarkan. Dari situlah kemudian terciptanya rambu-rambu yang terkesan jadi penghalang jalan tersebut

Bahasa Pisik

Tapi kalau ditinjau dari segi ilmu komunikasi, penggunaan tanggul mengisyartkan bawah rambu-rambu lalulintas  yang merupakan simbol-simbol isyarat tidak efektif lagi mengatur masyarakat kita. Bahkan tulisan-tulisan dengan bahasa yang cukup lugas, seperti  rawan kecelakaan,  keramaian, dilarang parkir dan sebagainya tak efektif jadi media komunikasi dalam masyarakat.

Kenyataan itu mengingakan kita pada pribahasa, “manusia tahan kias binatang tahan pukul”. Ketika kini bahasa kiasan melalui simbol-simbol rambu-rambu itu  tak komunikatif alias tak efektif lagi masyarakat sendiri menggunakan bahasa pisik, antara lain untuk jalan raya digunakanlah tanggul itu. Jika demikian halnya maka, pertanyaannya adalah apakah kita kini sedang mengalami animalisasi sosial.

Jangan-jangan memang, karena itu rambu-rambu lalulintas atau ketentuan hukum, baik yang berhubungan dengan jalan raya, prosedur administrasi pemerintahan dan penegakkan hukum, adat dan etika dalam masyarakat kini semakin tak diindahkan. Karena itu masyarakat lebih efektif diatur dengan bahasa pisik. Jika itu benar tentu yang diperlukan adalah pemimpin bak memandikan kuda, bukan pemimpin yang suka berbicara saja dan memajang diri dan menabur slogan di baliho-baliho.(*).

 

 

15 Desember 2012


Majalah dari Sebuah Jorong

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang di Hari Pers Senin 11 Febaruari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 67 ini mengingatkan saya pada sebuah jorong Padangjapang, satu dari tujuh jorong di Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, 18 Km di utara Kota Payakumbuh. Hampir seratus tahun silam di jorong ini pernah diterbitkan sebuah majalah yang kemudian melahirkan sejumlah pengarang.

Majalah itu bernama Al Imam, diterbitkan Syekh Abbas Abdullah, tahun 1919 sepulang belajar di Timur Tengah. Kemudian bersama Syekh Abdul Karim Amarullah, ayah almarhum Prof. Dr. HAMKA, dan beberapa ulama mendirikan sejumlah sekolah  di daerah asal masing-masing dengan satu nama: Madrasah Sumatra Thawalib (MST). Inilah madrasah pertama sistem klasikal yang memakai papan tulis serta kursi dan meja.

Di tahun yang sama Syekh Ibrahim Musa pendiri MST Parabek Bukittinggi menerbitkan Al-Bayan. Pada 1918 Zainuddin Labay El Yunusiah pendiri Diniyah Puteri Padangpanjang, menerbitkan Al Munir El Manar, melanjutkan majalah Al Munir, majalah pertama di Indonesia, yang diterbitkan Abdul Karim Amarullah, yang lama tak terbit.

Di MST Sungayang, Tanah Datar, Syekh Sungayang menerbitkan majalah Al-Basyir, lalu, 1920 diteruskan Muhammad Yunus dan Ismail Laut. Di SMT Maninjau Syekh H. Rasyid menerbitkan majalah Al-Ittiqan. Sebagaimana majalah yang lain, majalah Al Imam Padangjapang berbasis di DFA. Majalah setengah bulanan itu berukuran kertas kuarto. Menggunakan tulisan Arab Melayu alias huruf Jawi, Al Imam memuat berbagai ilmu pengetahuan, artikel antipenjajahan, bahkan puisi dan pantun.

Majalah itu beredar luas mengikuti daerah asal para murid DFA dan Nahdhhatun Nisyaiyah (NN) mekaran DFA. Maklum, murid kedua sekolah selain berasal dari sekitar Kecamatan Guguk dan Kabupaten Limapuluh Kota, berdatangan dari Riau Daratan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Singapura, Malaysia bahkan Patani Thailand. Dari Bengkulu yang terbanyak berasal dari Krui, Bengkulu Selatan, dan dari Riau Kepulauan berasal dari Pulau Rupat Bengkalis.

Tahun 1968 saat berusia 12 tahun saya menemukan salah satu edisi Al Imam dalam tumpukan buku di sebuah podium tua di asrama DFA. Tumpukan buku itu adalah sisa pembakaran yang dilakukan Pemuda Rakyat antek Partai Komunis Indonesia (PKI) saat pergolakan PRRI 1958-1960.  Tahun 1970 saya juga menemukan setempel Al Imam, bertulisan Arab terbuat dari tembaga di surat Dt. Mangkuto, salah satu asrama siswa sekitar 75 meter dari gedung DFA. Takjelas, apakah ada yang memelihara setempel atau tidak.

Basis Perjuangan    

Jorong Padangjapang, kini berpenduduk sekitar 2.500 jiwa, terbilang unik. Sekitar tahun 1940-1975 di jorong ini terdapat empat sekolah menengah: DFA, NN,  Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tabek Gadang masing-masing tingkat tsanawiyah/ aliyah. Semula MTI didirikan Syekh Muhammad Shaleh famili Syekh Abbas Abdullah, di Jorong Padang Kandis, 1906 dipindahkan ke Tabek Gadang Padang Japang. Kemudian Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Tahun didirkan alumni NN. Tak aneh jika kala itu nyaris separuh penghuni jorong ini adalah siswa keempat sekolah tersebut.

DFA didirikan oleh ulama Syekh Abdullah pada 1875. Awalnya hanya berupa pengajian sistem halaqah di sebuah masjid tua beratap ijuk. Setelah Syekh Abdullah meninggal pada 1903 dalam usia 73 tahun, pada tahun 1919 puteranya Syekh Abbas, saat berusia 36 tahun, dan kakaknya Syekh Mustafa pulang belajar dari Timur Tengah, melanjutkan sekolah itu. Di Mekah kaka beradik itu diasuh  ulama Minangkabau Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka juga sempat belajar di beberapa perguruan di Timur Tengah dan Eropa. Bahkan pernah jadi murid Syekh Djamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh di Kairo, Mesir. Merekalah yang mengubah sistem pendidikan dan mendirikan MST.

Pada tahun 1921 beliau kembali ke Mekkah,  dan belajar di Al-Azhar Mesir sampai tahun 1924. Pulang melalui Palestina, Libanon dan Syria beliau meneruskan MST. Tahun 1930 kala tokoh-tokoh MST, seperti Ilyas Ya’kub dan Mukhtar Luthfi mendirikan organisasi PERMI (Persatuan Muslim Indonesia), sebuah organisasi politik antipenjajah, Syekh Abbas Abdullah menolak bergabung dan mengganti nama sekolahnya jadi DFA.

DFA tak sebatas mengajarkan Al-Quran dan Hadits, tapi juga ilmu falaq, geografi, fisika, kimia, aljabar, ilmu mantiq serta kesenian, semuanya dalam bahasa Arab. DFA juga punya barisan pandu terlatih, grup kesenian, dan kesebelasan yang mampu bermain hingga ke Singapura. Foto kesebelasan ini pernah dipajang di Lapau Dt. Amat Padangjapang.

Saat perjuangan kemerdekaan, DFA jadi basis perjuangan. Maklum, Syekh Abbas adalah Panglima Jihad Sumatera Tengah. Pada Juli 1942, saat Jepang memasuki Indonesia, dan Soekarno dilepas dari tahanan Bengkulu, Soekarno melalui Padang ke Padangjapang menemui Syekh Abbas. Syek mengimngat bahwa negara ini mesti berdasarkan ketuhanan. Saat makan siang Bung Karno dihadiahi peci tinggi, pengganti peci pendek Soekarno yang sudah lusuh. Sejak itu, Bung Karno selalu mengenakan peci tinggi, dan tampak lebih gagah.

Ketika perang melawan agresi militer Belanda II 1948 banyak pemimpin negara berbasis di Padangjapang. Mr. Tengku Mohammad Hassan Gubernur Sumatera kala itu berkantor di DFA. Setelah Soekarno dan Hatta ditahan Belanda di Jogyakarta, lalu, didirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), DFA jadi markas PDRI. Presiden PDRI, Mr. Syafruddin Prawira Negara  menghuni Suarau Ruyung dan berkantor di DFA bersama  Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dan Menteri Agama. Maka kala Moh. Natsir dan Dr. Leimena menjemput Mr. Syafrudin agar kembali ke Jakarta pertemuan diadakan di gedung DFA.

Majalah Al- Imam efektif terbit selama 3 tahun ( 1919-1921). Ketika Syekh Abbas melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, majalah ini diurus para guru yang ada. Begitupun, Al-Imam berhasil melahirkan pengarang terkemua. Antara lain, Abbas Hasan, pengarang novel dan buku pelajaran. A. Hasan Bandung, pengarang Tafsir Al Quran dan Buku (terjemahan) Hadits Bulughul Muram.

Sebelumnya, alumni DFA Zainudin Labay Elyunusia dan pendiri Diniayah Puteri PadangPanjang jadi penerbit Al Munir Al Manar. Zainuddin Hamidi, pendiri Ma’had Islamy Payakumbuh, Nashruddin Thaha, pendiri Islamic College Payakumbuh, penulis Tafsir Alquran. Kemudian Ilyas Ya’kub dan Mukhtar Luthfi juga pengarang. Kini pun siswa DFA mengikuti jejak pendahulunya. (*)


Penghulu Bersinggulung Batu

8 Agustus 2013

Opini Singgalang 13 February 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Setiap kali berbicara sisi negatif praktek beragama dan beradat (akhlak, moral dan prilaku masyarakat) terutama di kalangan generasi muda di ranah Minang’ yang jadi sasaran ocehan nyaris selalu komitmen adat basandi syarak, syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK). Ujung-ujungnya bermuara kepada ninik mamak, penghulu dan pemangku adat.  Simak tulisan Riwayat, mahasiswa pasca sarjana IAIN Imam Bonjol Padang berjudul Agama dan Degradasi Moral (Opini Singgalang 17/2/ 2012), yang “menyambung” tulisan Syofyan Kudan berjudul Membentengi Moral Generasi Muda (Opini Singgalang 13/2/2012).

Syofyan mendeskripsikan beberapa kejadian sebagai indikasi kerusakan moral sebagian generasi muda. Diantaranya, mereka yang terlibat pergaulan bebas, asusila, pronografi pornoaksi sampai pada narkoba. Syofyan memberi solusi sederhana. Yaitu, tingkatkan pembinaan agama dan ABS-SBK pada generasi muda sejak SD, SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi. Lalu, tingkatkan pengawasan oleh orang tua,  ninik mamak, masyarakat, dan pemerintah.

Riwayat membenarkan kenyataan itu, lalu, menyimpulkan penyebabnya.  Diantaranya Riwayat menggunakan pendapat Azyumardi Azra, bahwa orang Minang terjebak dalam materialisme sehingga lebih bangga menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dan perguruan tinggi umum ketimbang di sekolah dan perguruan tinggi agama. Tak heran, jika pendidikan yang berbau agama di Ranah Minang mengalami pasang surut, kalau tidak dikatakan  jalan di tempat.

Riwayat sendiri berpendapat,  degradasi moral terjadi karena daya gebrak ABS-SBK mandul. Filosofi ABK-SBK masih sebatas utopia, symposium, seminar dan diskusi-diskusi massif, sebatas mimpi dan bualan yang tak membawa perubahan secara nyata pada sikap dan perilaku generasi muda dan masyarakat. Sebagi bukti ia menunjuk penyakit sosial yang semakin meningkat.

Riwayat mempertanyakan apakah ABS -SBK masih layak dijadikan filosofi kehidupan di Minang? Padahal kalau ABS-SBK diyakini mampu membentengi generasi muda maka seharusnya penerapan ABS-SBK diprioritaskan dan didukung berbagai pihak, seperti ninik mamak, bundo kandung, dan alim ulama dan pemerintah. Para intelektual perlu menyusun kembali konsep ABS-SBK lebih konkrit sehingga dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan.

Bukan Mimpi

Perhatian Riwayat pada ABS-SBK dan pendidikan agama patut diacungi jempol. Namun sebagai calon doktor di IAIN keluhkesah dan keraguannya pada ABS-SBK justru mengisyaratkan betapa jauh jarak perguruan tingginya dan realita yang berkembang di masyarakat sehingga pengetahuannya tentang ABS SBK terkesan mengawang.

Padahal, soal degradasi moral di sebagian kalangan generasi muda, di berbagai belahan dunia ini, termasuk di Sumatera Barat, tak perlu diperdebatkan lagi. Kondisi itu, sekalipun merujuk Prof. Dr. Azyumardi Azra, tak rasional dan tak relevan didakwakan sebagai kelemahan ABS-SBK. Sebab, menydodok ABS-SBK sama halnya menghujat Islam, sebagaimana ramai dilakukan pengikut orentalis, dan paham sekularisme dan liberalisme terhadap adat dan agama di Indonesia .

Untuk diketahui Sumatera Barat hanyalah sebuah provinsi di Indonesia dan Minang salah satu sub etnis masyarakat budaya Melayu Nusantara. Karena itu saya menyebutnya “Minangkabau Bukan Sebutir Telur” (FR-Media Indonesia 27/3/2007) yang terbebas dari pencemaran gombalisasi global, steril dari segala hama sekulariasasi/liberalisasi agama dan kultural. Minang itu berada di tengah pergulatan budaya regional dan internansional. Pergulatan itu terus berlangsung dan korban, seperti degradasi moral, terus berjatuhan.

ABS-SBK sendiri bukan kebijakan negara. Ia hanya doktrin/ komitmen sosial dan moral  bagaimana menjadikan Islam sebagai landasan sistem nilai budaya. Ia bergulat menggali nilai-nilai Islam, lalu memilah mana tradisi adat yang sejalan dan mana yang belum sesuai dengan nilai-nilai Islam itu. Syariat Islam jadi rujukan melengkapi yang kurang dan meluruskan mana yang menyimpang sampai akhirnya ABS-SBK bisa mewarnai kehidupan. Jika Riwayat memang memahami tradisi beradat dan beragama tentu dengan almamaternya ia bisa meneliti mana adat yang sudah dan belum sesuai syariat Islam sehingga terpetakan mana yang harus dipertahankan dan yang perlu disesuaikan dengan Islam.

Pemrov Sumatera Barat sendiri bersama Pemko/Pemkab, paling tidak sejak pemerintahan Gubernur Gamawan Fauzi sudah menyiapkan langkah dan SDM pelopor untuk mewujudkan ABS-SBK. Antara lain memberikan pembekalan ABS-SBK kepada ninik mamak, walinagari, lurah dan kepala desa. Kemudian, sejak 2006 terus diadakan pelatihan da’i, guru mengaji, memberi honor imam masjid dan guru mengaji, menerbitkan Perda wajib tulis baca Alqur’an, Perda Antimaksiat, pakaian muslim sebagai seragam sekolah dan PNS dan sebagainya.

Untuk lebih konkret dan terukur, Gubernur Irwan Prayitno pada 22 September 2011 lampau bersama ulama, pemuka adat, budayawan, dan kalangan akademisi merumuskan indikator pengamalan ABS-SBK sebagai salah  satu dari tujuh gerakan terpadu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemprov Sumatera Barat. Rumusan itu kemudian disosialisasikan ke berbagai elemen dan dalam berbagai kesempatan.

Mengingat bahwa prinsip ABS-SBK sebagai jalinan yang menyatu antara adat dan agama maka, tugas penegakkan ABS-SBK tanggungjawab semua pihak di dan asal Minangkabau; ulama, da’i, mubaligh dan para ustaz bersama ninik mamak/ pemuka adat, pejabat pemerintahan, aparat negara, kalangan pendidik dan akademisi.

Mengandalkan ninik mamak jelas tak memadai. Maklum, kewenangan mereka hanya sebatas kaum/suku di wilayah nagari. Mereka tak berkuasa sampai ke sekolah, perguruan tinggi, objek wisata, hotel dan organisasi pemerintahan. Itupun  ninik mamak sudah bak berbeban berat bersinggulung batu. Jangan lagi dihujat dan diintervensi dengan berbagai teori.

Pemrprov dan pemko/pemkab masih lagi melakukan penguatan ninik mamak. Antara lain diusahakan adanya Forum Kemitraan Polisi dan Masayarakat (FKPM) di tiap nagari sehingga persoalan masyarakat yang berbau adat dan agama bisa diselesaikan para ulama dan ninik mamak. Dengan lembaga ini ninik mamak bisa lebih berwibawa. (Satu Kata dalam ABS-SBK, FR- Refleksi Haluan  20/10/2011). Saya ikut berpartisipasi dalam sosialisasi ABS-SBK dan FKPM itu.

Karena itu pendapat yang mengganggap  ABS-SBK hanya mimpi dan bualan kosong boleh dibilang sudah kesiangan. Sebab, sebagian besar adat itu sudah berjalan mengikuti syariat Islam. Hanya saja, yang diperlukan adalah penyempuraan dan membangun iklim sosial yang lebih islami.

Namun harus diakui, pembudayaan nilai-nilai, termasuk ABS-SBK yang berada di tengah pergulatan budaya global, tentu bukan bak memanen buah terung. Sedangkan pembudayaan nilai-nilai islami misalnya sikap istiqamah, keberanian mengatakan kebenaran, kejujuran, keikhlasan dan kepedulian sosial, di perguruan tinggi Islam yang dikelola secara khusus, masih jauh panggang dari api. Tak aneh, meski sudah berusia puluhan tahun masih saja tendengar adanya tindak pidana korupsi, kasus skripsi bodong dan sebagainya di perguruan tinggi dan departemen yang dinamai agama.

Mendalilkan pendapat Azyumardi Azra tentang kecenderungan masyarakat memilih sekolah umum ketimbang sekolah agama, lalu dikaitkan dengan penerapan ABS-SBK dan degradasi moral, juga tak relevan. Soalnya, pengasuh dan para pakarnya sendiri justru lebih cenderung mengubah lembaga pendidikan agama itu jadi pendidikan umum.

Tak aneh, jika tak seorang pun kalangan perguruan tinggi Islam yang bersuara kala Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri disulap jadi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliayah Negeri saja sehingga sekolah agama itu berubah jadi sekolah umum bernuasa agama.

Bahkan IAIN yang dicetuskan sebagai lembaga regenerasi ulama dan budayawan muslim, justru rektor dan para guru besarnya bersepakat mengubahnya jadi universitas umum berlabel Islam (UIN). Azyumardi sendiri ikut mendorong perubahan ke UIN itu.

Lantas bagaimana mengharapkan pembudayaan ABS-SBK dari lembaga dan pemimpin sosial sementara lembaga pendidikan agama dibiayai negara yang berkompeten jadi agen perubahan/ perbaikan kehidupan beragama justru berubah arah jadi pendidikan umum. Padahal, lembaga pendidikan adalah wadah paling efektif untuk sosialisasi dan akulturasi budaya.

Saya kira jika memang tak berniat menghancurkan kultur islami semua pihak perlu bahu membahu mempertahankan, menggali dan memelihara potensi yang ada. Jadikan semua lembaga pendidikan, apalagi yang bebasis agama, sebagai wadah pembudayaan ABS-SBK. Ambil bagian sesuai komptensi masing-masing. Karena, tiap muslim yang menyoal ABS-SBK, ia berada dalam persoalan itu.(*)

Padang 19 Februari 2012

 


Satu Kata Dalam ABS-SBK

13 Februari 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Salah satu dari tujuh gerakan terpadu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemprov Sumatera Barat adalah merealisasikan prinsip-prinsip Adat Basandi  Syara’,  Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keinginan yang sudah lama hendak diwujudkan Pemprov dan masyarakat Sumatera Barat.

Dimulai dengan diskusi perumusan indikator pengamalan ABS-SBK bersama  sejumlah ulama, tokoh adat dan kalangan budayawan 22 September 2011 lampau,  kemudian  Gubernur Irwan Prayitno membuka pembekalan pemahaman dan konsep aktualisasi nilai-nilai ABS-SBK terhadap para ninik mamak, tahap awal 150 orang, di Padang 18-19 Oktober lalu. Saya kebetulan kebagian berbicara tentang Peran Ninik Mamak Dalam Penguatan Nilai-nilai ABS-SBK.

Saya melihat meski tanpa gembak gembor, kegiatan ini cukup menarik dan diikuti secara antusias oleh ninik mamak dan penghulu adat.  Maklum, rumusan pemahaman ABS-SBK cukup sederhana. Ungkapan ABS-SBK, syara’ mangato adat mamakai, menunjukkan bahwa adat Minangkabau itu adalah islami. Konsekwensinya, adat yang tak sejalan dengan prinsip syara’ atau nila-nilai Islam bukanlah adat Minangkabau.

Penegak ABS-SBK

Upaya penegakkan nilai-nilai ABS-SBK jelas tak menambah tugas/peran ninik mamak.  Selain sebagai pemimpin anak kemanakan dalam satu kaum, pemelihara dan pelindung sako dan pusko dalam wilayah/ teritorial kaumnya, tetap jadi penegak dan pelindung adat salingka nagari pusako salingka kaum. Tagak di kampuang (suku) mamaga kampuang tagak di nagari mamaga nagari.

Mengingat bahwa prinsip ABS-SBK sebagai jalinan yang menyatu antara adat dan agama seharusnya ulama, da’i, mubaligh dan para ustaz bersama ninik mamak/ pemuka adat satu kata dalam penanaman dan penegakan adat dan agama dalam masyarakat. Sebab, agama tanpa adat sama dengan kitba-kitab  tanpa umat. Sementara adat tanpa agama (Islam) sama dengan bangunan tanpa pondasi.

Namun persoalannya selama in, masing-masing cenderung membatasi diri. Ulama, da’i, mubaligh dan ustaz berbicara teks-teks agama dan para pemuka adat, termasuk kalangan pengurus LKAAM berbicara teks-teks adat melalui  pepapatah petitih. Keduanya belum berusaha untuk sama-sama mengkaji nilai-nilai yang saling mendukung sebagaimana konsep ABS-SBK. Celakanya, ada diantara ulama yang tak peduli dengan adat dan ada pula diantara ninik mamak yang tak menghiraukan nilai-nilai agama.

Maka, kini sesuai dengan semangat dan prinsip ABS-SBK, seharusnya ulama, da’i dan mubaligh dalam menjalan perannya jangan mengabaikan adat. Sebab, adat adalah perwujudan atau tempat aplikasi nilai-nilai Islam. Sebaliknya, ninik mamak, penghulu dan pemuka adat dalam menjalankan peran dan fungsinya jangan mengabaikan nila-nilai agama atau syara’ karena adat yang tak sesuai dengan ajaran Islam, seperti disebutkan di atas,  bukanlah adat Minangkabau.

Untuk memilah adat yang sejalan dengan prinsip ABS-SBK,  ulama dan ninik mamak  bisa duduk bersama mencermati adat tradisi yang hidup dalam masyarakat nagari masing-masing. Bagaimana adat pinang meminang, adat perkawinan, adat baralek, pakaian marapulai,  adat menjalang bako, adat basandiang, adat bajamba, adat bajago-jago  dan sebagainya. Bagaimana adat penyelenggaraan kematian, turun mandi, sunatan, adat berkorban, adat bernazar, adat mandu’a dan seterusnya. Bagaimana adat pergaulan, babaso basi, jalang manjalang, janji bajanji, naik rumah orang, sapo manyapo dan bagaimana adat berpakaian. Bagaimana adat bergalanggang, berkasenian rabab, barandai, atau berorgen tunggal dan sebagainya. Bagaimana adat berjual bali, adat berkongsi, adat pagang gadai dan seterusnya.

Semua adat tradisi itu dirujukkan pada syariat Islam. Apakah ada diantaranya yang bertentangan dengan aqidah Islam, melanggar syara’/ syariat Islam, mengabaikan sholat, jatuh pada perbuatan syirik atau munafik, perbuatan maksiat, mubazir, mendekati zina, membuka aurat, mengundang kecurigaan (sumbang), dan semua hal yang dilarang dalam Islam. Unsur-unsur yang dinilai bertentangan/ melanggar aqidah dan syariat Islam secara bertahap harus disosialisakan untuk ditinggalkan. Yang sejalan dengan prinsip syariat Islam bisa diteruskan.

Hasil kajian tersebut dapat pula dirumuskan jadi pedoman hidup beragama, beradat di nagari. Melalui Badan Musyawarah Nagari, KAN, Ampek Suku, atau lembaga sejenis lainnya bisa dikukuhkan jadi Peraturan Nagari (Pernag) yang disahkan dan didukung Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian ABS-SBK akan jadi legal dan dapat berkekuatan hukum positif.

Supaya nilai-nilai ABS-SBK berlaku efektif , sebagaimana juga peraturan perundang-undangan di negeri ini, tentu perlu pengawasan. Oleh beberapa nagari hanya mengandalkan peran ninik mamak dan aparat nagari.  Beberapa nagari lain melalui Badan Musyawarah Nagari dibentuk Lembaga  Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM). Lembaga ini terdiri dari unsur pemerintahan nagari ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang dan para pemuda. Kapolsek dan Camat sebagai pembina dan pelindung. LKPM yang disahkan berdasarkan Peraturan Nagari dilengkapi dengan aparatur pengawas yang disebut paga nagari semacam hansip tempo hari.  Paganagari inilah kemudian yang menjadi perpanjangan tangan ninik mamak dan alim ulama termasuk wali nagari dalam mengawasi penegakkan Peraturan Nagari.

LKPM diberi kewenangan mengawasi jalannya ABS-SBK, seperti pemberantasan penyakit masyarakat, perbuatan maksiat dan memelihara kamtibmas. LKPM pun bisa efektif membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, batas tanah adat, pagar, tanaman, pengairan sawah, hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan berat dan atau pencurian. Meski dilaporkan ke polisi, namun kasus-kasus itu akan diserahkan kepada ninik mamak dan penghulu yang bersangkutan untuk diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan ninik mamak baru diteruskan ke polisi.

Dengan cara itu  ninik mamak punya kekuatan dan bisa lebih berwibawa di tengah kaumnya, lebih berperan menegakkan ABS-SBK sekaligus menjaga kamtibmas. Dengan demikian ninik mamak selain diikutsertakan dalam urusan negara dan pemerintahan. Dengan demikian penegakkan nilai-nilai ABS-SBK di Minangkabau tentulah menjadi lebih konkret.(*)

Refleksi Haluan Jumat 20 Oktober 2011


TKI Dalam Kultur Saudi

21 Desember 2010

Refleksi Haluan 22 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kisah sedih tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, seperti di Arab Saudi seakan tak pernah habisnya. Korban terbaru Sumiati asal Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sumiati sebelumnya berparas cantik, kini hampir seluruh wajahnya rusak. Bibir atasnya dipotong oleh majikannya. Kemudian Keken Nurjanah, TKI asal Cianjur, Jawa Barat. Keken dibunuh majikannya tiga hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Mayatnya ditemukan dalam tong sampah umum di Kota Abha.

Kejadian itu adalah dua dari 22.035 kasus kejahatan diantara 960 ribu TKI yang ada di Saudi Arabia (2008). Migrant Care menyebutkan selama 2010 sekitar 5.563 pekerja rumah tangga  bermasalah di Saudi,1.097 menjadi korban penganiayaan, 3.568 orang sakit akibat situasi kerja tidak layak, dan 898 orang korban kekerasan seksual dan tidak digaji.

Meski dianggap belum sebanding dengan devisa yang dikumpulkan negara dari TKI itu, namun pengirimanTKI ke luar negeri tentulah tak cukup mempertimbangkan faktor materi belaka. Pengiriman TKI, apalagi kategori pembantu rumah tangga, juga harus dilihat dari faktor kemanusiaan martabat dan marwah bangsa Indonesia yang merdeka. Dan dari sisi ini, pantas jika banyak pihak menghimbau pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab.

Saya termasuk salah seorang yang menyatakan keberatan terhadap pengiriman TKI pembantu rumah tangga ke Arab Saudi bahkan sejak zaman Menteri Transimigrasi dan Tenaga Kerja dijabat Sudomo sekitar 25 tahun silam. Alasan paling mendasar adalah perbedaan sosial kultural masyarakat Indonesia sebagai bangsa Timur yang tumbuh berkembang di bawah negara demokrasi yang merdeka dan bangsa Arab dengan latar belakang sosial kultural Badui dan padang pasir di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan yang obsolut yang jadi penyebab kekerasan terhadap TKI itu.

Untuk mencermati perbedaan tersebut secara objektif dalam kontek berbagai kasus kekerasan terahadap TKI di Arab Saudi itu, buat sementara kesampingkan dulu hubungannya dengan agama mayoritas yang jadi anutan masyarakat. Sebab, ajaran agama, apapun dan di manapun, termasuk di Indonesia, belum sepenuhnya berimplikasi pada kultur dan prilaku seluruh anggota masyarakat pemeluknya. Seadainya agama telah indetik dengan kultur dan prilaku pemeluknya tentulah seluruh TKI akan mendapat perlakuan yang baik. Bukankah pada pemeluk agama yang sama akan berlaku nilai-nailai yang sama tanpa memberbedakan suku, ras, negara dan sistem pemerintahannya.

Di Indonesia, apalagi di pedesaan, ikatan sosial dan nilai sosial masih sangat tinggi.  Tenggang rasa, kepedulian dan solidaritas sesama tanpa melihat status sosial masih menjadi ukuran moral, kepribadian dan integritas seseorang. Jangankan penganiyaan, perlakuan buruk meski cuma dalam bentuk kata-kata, baik terhadap keluarga sendiri maupun orang lain dianggap aib, tercela perbuatan dosa yang bisa dikenai sanksi sosial: dikucilkan atau dikenai denda adat. Kalaulah potensi sosial itu diberi tempat oleh negara secara legal formal seharusnya Indonesia tak perlu mengadopsi UU kekerasan dalam rumah tangga berkultur barat.

TKI, meski cuma pembantu rumah tangga, dalam sistem nilai budaya dan hukum di Indonesia adalah anggota masyarakat sebagaimana yang lainnya. Pada mereka berlaku hukum dan aturan yang memberikan perlindungan atas hak-haknya sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai pekerja.

Dalam akar budaya Arab, seorang pembantu rumah, apalagi yang dikontrak dan dibayar, dianggap budak yang belum merdeka. Kemerdekaan mereka ada di tangan majikannya sampai kontrak itu berakhir. Maka, sebagai budak mereka bebas diperkerjakan/ diperlakukan bahkan masih ada yang menganggap halal dizinahi.

Selain itu perbedaan pola pergaulan sosial antara masyarakat kita dan masyarakat Arab juga sangat berpeluang mengundang kekerasan. Dalam masyarakat kita bertegur sapa, bercengkrama, saling mengunjungi bahkan dengan pria yang berasal dari daerah atau negara yang sama adalah sebuah realita sosial. Berbicara, bersalaman atau bertemu di depan umum, dengan wanita dan pria lain bukan hal tabu.

Dalam tradisi  Arab, sebuah keluarga sepanjang hari praktis berada di rumah masing-masing yang jaraknya satu sama lain bisa berkilometer. Kebanyakan rumah, rata-rata bertingkat, itu berpagar beton setinggi dua tiga meter dan selalu dalam keadaan terkunci. Apa yang terjadi di di satu rumah nyaris tak diketahui tetangga. Kecuali ke sekolah, anak-anak dan istri hanya keluar rumah berombongan didampingi suami atau saudara lelaki dewasa pada hari Jumat dan Sabtu. Biasanya pembantu ikut rombongan itu.

Biang lain adalah komunikasi. Sebagaimana diketahui, TKI yang dikirim ke luar negeri rata-rata adalah ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Mereka diajari bahasa Arab dalam satu dua bulan sekedar memenuhi tuntutan komunikasi sehari-hari. Ketika kemudian mereka tinggal dan hidup di tengah keluarga Arab, terdiri dari ibu bapak dan anak-anak mungkin ada yang masih kecil, bekal bahasa Arab tadi tak memadai. Mereka tak mengenal rasa bahasa, bahasa isyarat atau bahasa sehari-hari yang  hanya komunikatif di kalangan Arab.

Teknologi peralatan rumah tangga  masakan dan kebersihan adalah hal lain yang bisa mengundang celaka.  Rata-rata rumah tangga di negeri kaya minyak itu menggunakan teknologi modern serba elektrik yang belum tentu semuanya dikenal dan dikuasai TKI. Begitu pula masakan dan bumbunya yang nyaris beda dengan apa yang ada di Indonesia. Baik  jenis, takaran maupun pengolahannya. Bahkan soal kebersihan, misalnya pakaian. Jika di Indonesia bersih dan tak bersih dibedakan kotor atau tidak kotor, maka di Arab dibedakan dengan najis atau tidak najis. Meski kelihatan kotor sepanjang tak najis buat mereka tak masalah. Sebaliknya, meski kelihatan bersih tapi dianggap terkena najis, mereka anggap kotor.

Perbedaan latarbelakang kultural dan prilaku sosial antara Arab dan Indonesia inilah yang jadi penyebab berbagai tindak pidana pada TKI. Dan  itu tentu tak cukup diatasi dengan berbagai aturan, perjanjian dan apalagi himbauan-himbauan. Tak cukup juga dengan membekali handphone sebagaimana direncanakan Presiden SBY. Kalau tetap mempertahankan TKI di Arab, untuk menyelamatkannya  tempatkan mereka di asrama di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia. Dari asrama itu mereka diantar bus khusus ke rumah majikannya sepanjang siang. Sebelum malam mereka kembali ke asrama. Artinya, jangan biarkan mereka serumah dengan majikannya. (*)


Adat Palangkahan

21 November 2010

Refleksi Haluan 8 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Secara hukum positif maupun administrasi kepemerintahan, agaknya perjalanan Gubernur Irwan Prayitno ke luar negeri, apalagi dalam kontek otonomi daerah, adalah hal biasa dan lumrah. Kendati, misalnya dianggap indsipliner karena belum mengantungi izin dari presiden.

Tapi kenapa menuai kritik tajam secara luas? Tampaknya ada beberapa hal yang mengundang kritik. Pertama, Gubernur Irwan studi banding ke Jepang 2 hingga 9 Oktober 2010, hanya 47 hari setelah ia dilantik jadi gubernur 15 Agustus 2010. Sebulan kemudian, 3 hingga 7 November 2010,  beliau sudah terbang pula ke Jerman. Artinya, baru dua setengah bulan di kursi gubernur, Irwan sudah dua kali ke luar negeri.

 

Padahal di saat bersamaan Gubernur Irwan punya PR berat yang membutuhkan penanganan serius. Di awal masa tugasnya ia dituntut menuntaskan penyaluran dana bantuan bagi korban gempa 30 September 2009 sebagaimana dijanjikan tuntas dalam waktu dua bulan. Ternyata, entah karena pergi ke Jepang, janji itu urung terealisasi. Bahkan surat edarannya No. B. 181/RR/ BPBD/IX-2010 tanggal 24 September 2010 Tentang Larangan Pemotongan Dana Bantuan Gempa nyaris tak terkontrol dan pemotongan berjalan terus.

Perjalanan Gubernur Irwan  ke Jerman menuai kritik karena dianggap melanggar adat  palangkahan alias berjalan/ turun dari rumah atau meninggalkan kampung/nagari.  Ada  empat waktu orang tak boleh berjalan meninggalkan rumah atau kampung. Pertama, ketika ada orang di kampung /tetangga/saudara meninggal dunia. Orang yang berjalan  saat seperti itu, meski secara hukum formal tak dilarang, secara adat dianggap tak memiliki perasaan kemanusian. Karena itu lazimnya, jika ada kematian, orang akan menunda perjalannanya betapapun pentingnya, setidaknya sampai jenazah dimakamkan.

Kedua, saat orang di rumah yang akan ditinggalkan hendak makan. Meninggalkan orang yang hendak makan dianggap menolak rezeki, meski orang yang akan pergi tak akan ikut makan bersama. Ketiga, turun dari rumah, di rumah sendiri atau sedang bertamu di rumah orang, saat orang lain datang ke rumah itu. Turun dari rumah saat seperti itu akan menimbulkan fitnah atau paling tidak mengundang kecurigaan dari yang datang terhadap yang pergi.

Keempat, meninggalkan rumah atau kampung saat berebut magrib. Soalnya, waktu solat magrib sangat pendek waktunya dan dikhawatirkan akan habis  di jalan. Karena itu lazimnya orang berjalan setelah sholat magrib. Sebagian yang lain mengatakan bahwa saat magrib itu iblis dan setan suka berkeliaran karena itu dikhawatirkanakan akan terjadi musibah. Berjalan saat berebut waktu magrib itu dianggap sio-sio alias rawan bahaya. Pribahasa Minang menyebutkan dek sio-sio utang tumbuah atau akan mengundang perkara.

Pemahaman terhadap adat palangkahan termasuk salah satu kategori tahu jo ampek. Dalam bahasa Minang kata ampek mengandung makna tiga. Pertama ampek dalam arti bilangan empat. Kedua, ampek bermakna kearifan. Tahu jo ampek maksudnya adalah kearifan tentang kato (kata) nan ampek (empat). Yaitu kata mendatar ( kata –kata sehari-hari, biasa atau lumrah), kato mendaki (peringatan/ancaman), kato menurun (perlu hati-hati) dan kato melereng (perlu dicermati dan diwaspadai). Ketiga, ampek bermakna carut.

Perjalan Gubernur Irwan ke Jerman memang saat jenazah korban gempa dan tsunami di Mentawai belum seluruhnya dimakamkan. Yang mengungsi pun masih menunggu bantuan makanan dan tempat berteduh. Mengandalkan lembaga dan pejabat yang ada tentulah diangap belum memenuhi kearifan seorang kepala daerah. Apalagi Gubernur Irwan ke luar negeri saat orang lain, bahkan bangsa lain, pada berdatangan mengulurkan bantuan.

Padahal perjalan ke Jerman itu, berbicara tentang peluang investasi di Sumatera Barat dalam  acara diskusi Indonesian Bussiness Day di Munchen yang digagas Duta Besar RI untuk Federasi Jerman Eddy Pratomo, dianggap tak lebih penting ketimbang kondisi daerah, terutama musibah yang melanda Mentawai. Buktinya, dari 12 pemerintah daerah, sebagian daerahnya juga terkena musibah, yang diundang Eddy Pratomo, hanya Gubernur Irwan yang datang. Kalau pun dianggap penting, namun karena hanya satu dari 12 undangan yang datang, acara itu mungkin pantas ditunda.

Maka, meski secara hukum dan prosedur formal perjalan Gubernur Irwan ke luar negeri tak bermasalah, namun pengelolaan masyarakat dan pemerintahan juga perlu mempertimbangkan kearifan, termasuk kearifan lokal. Soalnya, kearifan kadang lebih jitu menyukseskan atau merontokkan kewibawaan pemerintah ketimbang hukum dan prosedur administrasi formal itu.  Karena itulah agaknya para ahli selalu mengingatkan bahwa memimpin pemerintahan itu  gabungan ilmu pemerintahan dan keterampilan memerintah. Keduanya mesti berjalan seiring.

Gubernur Irwan agaknya menyadari kealfaannya tentang adat pelangkahan itu. Ia mempersingkat masa perjalannanya ke Jerman, kemudian minta maaf kepada publik. Artinya, utang dibayia doso disambah, memang demkian adat penyelesainnya. (*)