Jalan ke Gelugur Kec Kapur IX Kab Limapuluh Kota Sumbar

23 September 2013
Jalan ini tahun lalu dilakukan pengerasan, kini sudah hancur kembali.

Jalan ini tahun lalu dilakukan pengerasan, kini sudah hancur kembali.

Iklan

Pangkalan Setelah Kelok Sembilan

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres Selasa 21 Mei 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sedikit hari lagi ply over alias jembatan layang Kelok Sembilan (K-9) akan rampung. Rencananya bulan Agustus 2013 ini akan diresmikan. Lantas apa yang bisa diraih Pangkalan Kotobaru?

Pertanyaan ini perlu dijawab pejabat, pemuka, dan para ninik mamak di Pangkalan, mengingat dulu sejak akhir abad 18 hingga awal abad 20 Pangkalan adalah pelabuhan terbesar di timur Minangkabau ke Selat Malaka. Setiap mau memasuki bulan Ramadhan, sesuai kesapakatan ninik mamak dan ulama, kapal-kapal milik pengusaha dilabuhkan di Pangkalan. Saat itu anak kemanakan boleh naik dan berlayar di sepanjang batang Mahat. Dari situ kemudian lahir tradisi perayaan “Patang Balimau”

Belanda berusaha menguasai Pangkalan karena mengalahkan Pelabuhan Muara Padang. Untuk itu Belanda mencoba masuk melalui Kuala Kampar menesuri Batang Kampar, dan masuk ke Batang Mahat menuju Pangkalan. Tapi karena sungainya deras dan berhutan lebat, upaya itu sia-sia. Pada 1932 Belanda memutuskan membuka jalan dari Payakumbuh, Sarilamak, ke Pangkalan. Salah satu ruasnya adalah K-9. Lalu, mengerahkan pekerja pasa, jalan diteruskan ke Bangkinang, Danau Bingkuang, Taratak Buluh hingga ke Logas.

Sejak terbuka jalan darat ke Riau, perlahan pelabuhan Pangkalan jadi sepi. Para pengusaha kapal Pangkalan akhirnya beralih jadi pengusaha angkutan darat sehingga Pangkalan terkenal sebagai nagari pengusaha angkutan di Sumbar-Riau. Angkutan penumpang milik pengusaha Pangkalan yang amat terkenal adalah bus Gagak Hitam, Sinar Riau dan Bunga Setangkai.

Sejak 15 tahun belakangan setelah angkutan bus makin terjepit, pengusaha Pangkalan berkosentrasi penuh pada angkutan truk/barang. Dan, ketentuan memautkan kapal tiap memasuki Ramadhan beralih ke truk. Itu sebabnya, di hari-hari Patang Balimau semua truk milik orang Pangkalan yang beroperasi di berbagai daerah, pada pulang kampung. Dan, jalan di sepanjang Pangkalan pun disesaki truk.

Kini, setelah pembangunan K-9 generasi kedua (jembatan layang) rampung, apakah potensi ekonomi dan posisi strategis Pangkalan akan mengalami kemunduran seperti halnya setelah K-9 dibangun Belada dulu?

Saya percaya, secara perorangan, orang Pangkalan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Ketika dulu jalur perdagangan lewat sungai digantikan jalan darat, pengusaha Pangkalan pun mengganti kapal dengan truk. Artinya, mereka tetap pada posisi ekspedisi dan distribusi barang.

Nanti, setelah K-9 generasi kedua rampung, posisi itu pasti akan lebih berkembang. Boleh jadi perusahaan bus milik orang Pangkalan yang pada tutup, akan dihidupkan kembali, tentu dengan model dan pelayanan yang lebih modern.

Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan Nagari Pangkalan itu sendiri. Apakah Pangkalan akan tetap jadi nagari pelintasan angkutan orang dan barang?

Selama ini tampaknya memang demikian. Hasil penelitian Dinas PU 2002, membuktikan Pangkalan dilintasi rata 6.800 hingga 11.350 kendaran/ hari. Kendaran itu  mengangkut sekitar 16 juta orang dan 28,5 juta ton barang/ tahun (50% hasil pertanian dan peternakan). Tentu kini dan sepuluh tahun ke depan keramaian kendaran, orang dan barang melintasi Pangkalan tentu akan berlipat ganda. Apalagi jika rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanabaru-Dumai,  jari-jari jalan tol Lintas Sumatera, rampung sekitar tahun 2025.

Fakta ini tentu memperlihatkan posisi Pangkalan sebagai pintu gerbang Sumbar dari Riau akan semakin penting. Tapi, sekali lagi, bagaimana Pangkalan menyikapi posisi tersebut. Musyawarah  pembangunan Pangkalan di rumah kediaman Bupati Alis Marajo tahun 2002 silam mencoba menjawab hal itu. Aacara itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Pangkalan. Antara lain Anwar Syukur, H. Syakrani,  H. Nizar dan Dr. Muchlis Hasan.

Tokoh-tokoh Pangkalan memahami bahwa Pangkalan memang akan tumbuh jadi sebuah kota. Karena itu disepakati perlunya menyusun tata ruang, kerangka kota sehingga seluruh ruang nagari Pangkalan terintegrasi, terhubung, dan berarti bagi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dari situ bisa dirinci mana daerah sumber air bersih, daerah pertanian/ perkebunan, daerah pertumbuhan dan pusat ekonomi, daerah pendidikan dan sebagainya sampai pada kebutuhan saluran drainase.

Bupati Alis Marajo kemudian membangun jaringan jalan memperkuat Kota Pangkalan masa depan. Dimulai dengan membangun dan meningkatkan jalan dari Pangkalan ke Kecamatan Kapur IX  hingga di Nagari Gelugur menuju Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian jalan dari Pangkalan ke Baluang atau ke Lipat Kain  Kabupaten Kampar.

Setelah Pangkalan tumbuh jadi pusat perdagangan, kota harapan di pinggir Danau PLTA Kotopanjang seluas 140 ribu hektare itu bisa jadi kota wisata. Di Pangkalan bisa dibangun dermaga danau untuk tujuan pelancongan, olahraga dayung, lomba perahu dan olahraga memancing.

Maka, jika tata ruang Pangkalan direncanakan dengan baik dan semua potensinya digarap dengan benar, selain jadi kota perdagangan Pangkalan akan jadi kota wisata dan kota peristirahatan bagi Riau. Dan, ini amat menarik bagi investor membangun hotel, restoran dan objek wisata.

Jadi, kini tinggal bagaimana Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar cerdas mengangkat potensi tersebut sehingga Pangkalan memberi peluang peningkatan ekonomi daerah ini. (*)


Mahat Paling Berat

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang  8 Juli 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Jika diadakan penelitian, agaknya, jalan raya menuju Nagari Mahat (Maek) Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah jalan terberat di dunia.  Nagari itu hanya sekitar 40 km di utara kota Payakumbuh. Atau sekitar 16 kilometer dari Guntung, ibu kecamatan.

Tapi sepanjang 12 km dari 16 km dari Guntung merupakan turunan tajam dengan kemiringan di atas 45 derjat. Tikungannya patah, melebihi siku-siku sehingga tak cukup dilewati dengan seputaran stir mobil truk diesel. Akibatnya, setiap melintasi belokan itu truk harus mundur dulu. Dan, di jalan itu turun naik mesti menggunakan porsneling satu.

Yang mengerikan hampir seluruh jalan di ruas ini berada di pinggir jurang berhutan lebat dengan kedalaman antara 100 hingga 200 meter.  Sialnya, baut besi pembatas jalan dan jurang habis dicuri orang sehingga besi baja itu bergelimpangan di pinggir jalan.

Sepanjang 6 km kondisi jalannya cukup mulus dengan aspal hotmix. Tapi 6 km lagi sebelum masuk ke Nagari Mahat, jalannya hancur. Bukan hanya aspal yang terbongkar, coran jalan di sepanjangan tikungan pun sudah berantakan. Akibatnya, kendaraan di ruas jalan ini persis bak berjalan di sungai kering.

Dulu, sekitar tahun 2001  Gubernur Sumbar (alm) Zainal Bakar, datang ke Mahat meresmikan Kantor Wali Nagari. Ketika pulang menaiki tanjakan sejauh 6 km itu, sopirnya ganti porsneling dari satu ke dua. Eh, tiba-tiba mobilnya tersurut. Gubernur cemas sekali sehingga sempat kolap dan buru-buru dilarikan ke RS. Suliki, kemudian diteruskan ke Padang.

Mengerikan memang. Tapi bagi pengemudi dan pemilik kendaraan di Mahat hal itu kelihatannya sudah biasa. Siswa-siswi SMA asal Mahat juga berani berkendaraan sendirian 20 km ke Limbanang. Hanya saja, meski jumlah kendaraan belum seberapa, di sini banyak bengkel mobil. Maklum, setiap kali keluar dan pulang ke Mahat, kendaraan mereka harus diservice. Terutama kain rem dan gardan.

Upaya memperbaiki/ rehabiltasi jalan ini tampaknya tak banyak menolong.  Meski diaspal mulus, usianya tak bakalan lama. Sebab, jalan yang sempit dan curam ini tak cukup lahan untuk dibuat saluran. Akibatnya, bila hujan turun, jalan raya berubah jadi saluran. Inilah penyebab utama jalan itu hancur-hancuran.

Padahal Nagari Mahat, penduduk 12 ribu jiwa, terbilang kaya dan makmur. Selain menghasilkan gambir, Mahat punya lahan persawahan yang luas dengan beras melimpah. Mahat pun terkenal penghasil ternak sapi dan kopi selain kini kakao dan sawit.Tak aneh jika masjid bagus dan permanen. Juga banyak mobil pribadi di rumah-rumah beton yang berantena prabola. “Apapun ada di sini,” ujar Yasni, teman saya.

Buat saya, yang lebih utama adalah soal jalan raya itu. Selain biaya pemeliharannya tinggi, jalan itu juga sangat berbahaya. Bila kelak jumlah penduduk semakin tinggi dan ekonomi makin membaik, dipastikan lalulintas kendaraan ke Mahat semakin ramai. Apalagi, kini pemuka masyarakat Mahat  berniat membangun SMA sendiri untuk menampung tamatan SMP yang terus bertambah. Dengan sendirinya jalan raya yang berbahaya itu akan jadi kendala.

Lantas bagaimana dengan masa depan Mahat?. Melalui serangkaian diskusi dengan pejabat teknis dan Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo, saya melihat Mahat berpeluang berdampingan dengan Nagari Gunung Malintang di Kecamatan Pangkalan Kotobaru. Membangun jalan ke Gunung Malintang sejuah 20 km akan lebih efektif dan lebih baik. Kondisinya jauh lebih aman karena daerah ini lebih datar ketimbang Mahat – Guntung. Lagi pula hanya butuh sekitar tiga jembatan.

Selain itu, secara historis, etnis, bahasa dan adat, Mahat lebih dekat ke Gunung Malintang. Maklum, sebagaimana diakui pemuka adat kedua nagari, Gunung Malintang adalah balahan dari Mahat. Artinya, kelak Mahat pun bisa bergabung ke Kecamatan Pangkalan Kotobaru, sama-sama penghasil gambir.

Paling tidak, kalau dibangun jalan baru dari Mahat ke Gunung Malintang (persisnya dari Bukit Pasuak melintasi perkebunan sawit PTP IV) akan  terbentuk jalan strategi nansisional dari Guntung – Mahat- Gunung Malintang -Pangkalan.  Dengan begitu Mahat tidak lagi berada di jalur buntu.

Rencana membangun jalan Mahat-Gunung Malintang dengan sendirinya bisa masuk daftar pembangunan jalan baru di bawah Dinas Prasja Tarkim Sumatera Barat. Pembukaan jalan baru tersebut otomatis akan berdampak pada pengembangan wilayah, peningkatan kesejahteraan rakyat, diantaranya warga transmigrasi yang bermukim di Gunung Malintang. Sebuah rencana yang patut dipertimbangkan. (*)


S-U-M-B-A-R

4 November 2012

Opini Singgalang Sabtu 25 Agustus 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Pelesatan Sumbar, Semula Urusan Mulus Berakhir Ricuh, bukan hanya muncul dari beberapa pengusaha yang berpengalaman buruk berinvestasi di daerah ini, tapi juga dari mereka yang bukan pengusaha.  Sebut saja Ahmad, 55 tahun. Pengalamannya membuka kebun sawit 10 hektar di sebuah nagari di Pesisir Selatan cukup dramatis. Bayangkan, tiga tahun ia bertarung melawan kongkalingkong seorang ketua kelompok tani.
.
Alkisah, Juni 2009 ketua Kelompok Tani itu, sebut saja Mardin, 45 tahun, mendatangi Ahmad. Ia  mengaku mendapat kuasa dari KAN setempat  mengelola hutan ulayat sekitar 1.500 hektar. Mendalilkan ikatan keluarga, kebetulan Ahmad suami dari eteknya sendiri, Mardin membujuk dengan berbagai jaminan kemudahan agar Ahmad bergabung dalam kelompoknya.

Caranya, untuk  anak nagari dijatah 2,25 hektar /keluarga. Untuk anggota asal nagari lain berlaku aturan berbagi dua hasil pembukan lahan. Dibuka 6 hektar, separuhnya untuk kelompok, separuh untuk sipembuka lahan. Untuk Ahmad yang sumando, berlaku ketentuan bagi tiga.

Ahmad yang mau berkebun 10 hektare untuk atas nama istri dan empat anaknya diwajibkan membuka lahan 15 hektar, 5 hektar untuk kelompok. Biaya pembukan lahan 15 hektar itu dipatok Mardin Rp 28 juta.  Ahmad pun menyerahkan uangnya, sejak  Juli s/d September 2009  sebanyak Rp 21 juta. Janjinya, dalam dua bulan lahan 10 hektare itu siap ditanami, dan Ahmad akan melunasi biaya pembukaan lahan itu.

Ternyata sudah enam bulan belalu belum sejengkal pun lahan yang disiapkan. Ketika didesak, Mardin menyerahkan lahan miliknya 2 hektar. Kemudian ia menunjukkan semak belukar. Ahamad pun menanam 200 dari 600 batang bibit sawit yang disiapkannya. Sisanya ditanam di semak belukar yang kemudian dikerjakannya sendiri dengan biaya Rp 3 juta/hektar.

Setelah diukur, rupanya lahan itu hanya 6,5 hektar. Mardin berkilah. Katanya, lahan itu belum cukup 10 hektar karena Ahmad belum membayar uang imas timbang, bahasa lain dari biaya tebas tebang. Ia menunjuk perjanjian bertulis tangan yang dibuatnya sendiri di buku hariannya.  Padahal sejak awal Mardin menolak dibuat perjanjian tertulis dengan alasan hubungan keluarga.

Merasa dikibuli, 1 Mei 2011, Ahmad melapor ke SekretarisKAN. Berdasarkan bukti yang ada, SekretarisKAN menegaskan bahwa uang imas timbang sudah dibayar Ahmad sesuai kwitansi yang diteken Mardin. Mardin pun diperintahkan menyediakan lahan 10 hektar untuk Ahmad tanpa harus melunasi sisa pembayarannya. Karena kenyatannya lahan itu   dikerjakan sendiri oleh Ahmad.

Menjawab perintah itu, 2o Juli 2011, Mardin dan beberapa pengurus kelompok turun ke lokasi. Kepada Ahmad kemudian diserahkan lahan Ibrahim dan diganti dengan lahan di tempat lain. Ahmad pun membuka lahan tersebut.  Tapi ketika diukur, total luas lahan Ahmad masih 9,5 hektar atau kurang 0,5 hektar.  Padahal dari 9,5 hektar itu 7,5 hektar dibuka sendiri Ahmad sehingga menghabiskan Rp 25 juta. Mardin sendiri yang telah menerima uang Rp 21 juta hanya membuka lahn 2 hektar. Artinya, untuk 9,5 hektar itu Ahmad menghabiskan Rp 46 juta dari Rp 28 juta/10 hektar yang disepakti.

Toh Ahmad menerima kenyataan pahit itu. Pada 19 Mei 2012 ia memagar lahannya dengan kawat berduri. Pada 2 Juni 2012, sesuai permintaan Mardin, Ahmad mendatanginya di rumah Walinagari, untuk meneken surat penyerahan lahan tersebut. Walinagari ikut meneken sebagai saksi.

Sudah aman? Ternyata esoknya Ahmad mendapati pagarnya dibuang dan di sela-sela  pohon sawitnya ditanami bibit sawit dan jagung oleh sepadannya. Mereka mengaku menyerobot lahan Ahmad atas petunjuk Mardin.  Tapi Mardin yang dilapori hanya berjanji segera menyelesaikannya. Tapi beberapa hari kemudian ia mengirim pesan SMS. Katanya, ia masih mencari para penyerobot. Padahal yang dicari sehari-hari ada di lahan itu.

Merasa dipermainkan, 10 Juni 2012 Ahmad melaporkan kasus itu ke Polsek setempat. Mardin jadi salah seorang  saksi. Tapi, entah dapat dekingan dari mana, di depan polisi Mardin berbohong. Ia menggiring Ahmad jadi tersangka. Katanya, surat penyerahan lahan yang ditekennya dibuat dalam keadaan terpaksa. Ukuran dan batas-batas lahan Ahmad bukan seperti dalam surat itu.

Padahal kepada polisi Ahmad telah menyerahkan sejumlah barang bukti, kwitansi, foto-foto pengurus bersama Mardin sedang memasang patok batas, beberapa surat, termasuk tiga saksi yang menguatkan kepemilikan lahannya.  Karenanya,  Walinagari tadi pun akan melaporkan Mardin ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya.

Menurut tetua nagari, persoalan itu sebetulnya gampang diselsaikan. Mardin tinggal mengukur lahan para sepadan, yang  menurut anggota pengurus sudah pas di batas lahan Ahmad. Lalu, mengakui surat dan patok batas lahan Ahmad. Tapi Mardin punya skenario lain. Ia sengaja memancing terjadinya penyerobotan untuk meneror Ahmad. Bila Ahmad meninggalkan lahannya, seperti dilakukannya kepada sejumlah warga, Mardin menjualnya  ke orang lain.

Ahmad tak surut. Ia kini siap melaporkan Mardin ke polisi dengan tuduhan penipuan sesuai  pasal 383 KUHP:  menyerahkan barang (lahan) yang beda luas, bentuk dan sifatnya dari yang dijanjikan. Atau pasal 385 tentang tindak pidana menjual atau menukar milik orang lain secara melawan hukum. Ancaman hukumannya empat tahun penjara. Dan itu pasti ramai karena belasan korban yang sama kini bersiap melaporkan Mardin ke polisi dengan tuduhan serupa.

Namun bila polisi setempat berpendapat lain, seperti banyak terjadi selama ini, tak mustahil para korban akan bertindak dengan caranya sendiri-sendiri. Jika itu terjadi,  benarlah semula urusan mulus berakhir ricuh.(*)


Sinerji Pariwisata dan Koperasi

4 November 2012

Opini Haluan 25 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno 26 dan 27 September ini akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Bupati/Walikota di Padang untuk Pengembangan Pariwisata dan Revitalisasi Koperasi. Pembicara utama dalam rakor tersebut adalah Sapta Nirwandar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rakor itu pantas disambut gembira. Sebab, pertama, setelah rakor ini diharapkan pengelolaan pariwisata terutama objek wisata alam di Sumbar yang selama ini diagung-agungkan menjadi jelas dan koperasi bisa berperan di situ. Kedua, dengan kombinansi pembinaan/pengelolaan pariwisata dan koperasi, diharapkan ke depan Sumbar mampu mewujudkan misi RPJMD peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pariwisata dan koperasi itu.
 
Sebagaimana diketahui potensi pariwisata Sumbar memang cukup besar. Namun sejauh ini belum mampu menciptkan multi efek, terutama bagi peningkatan ekonomi rakyat. Hal itu, antara lain karena objek wisata belum dikelola secara profesional. Sebut misalnya objek wisata alam, sebagian besar dibiarkan apa adanya. Begitu juga objek wisata pasar atau pekan yang merupakan potensi wisata setelah objek wisata alam hanya dikelola Dinas Pasar. Dan, itu nyaris belum tersentuh roh kepariwisataan.

Padahal ivestasi Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota untuk objek wisata alam dan pasar sudah cukup besar. Hampir tiap tahun dialokasikan anggaran APBD  untuk pembangunan/perbaikan jalan, jembatan, pembangunan fasilitas umum di objek wisata ini. Bahkan ruas jalan raya ke beberapa daerah ditingkatkan dengan dalil kepentingan pariwisata. Namun pengelolalaan objek wisata dan kegiatan pendukungnya tetap saja tak jelas sehingga semua investasi tersebut tak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Melihat perkembangan pembangun infrastruktur ke lokasi objek dan daerah tujuan wisata, sudah saatnya tiap objek wisata dikelola secara profesional.  Objek wisata tertentu semisal Lembah Harau, Panorama Baru, Ngarai Sianok, Rimbo Panti, Air Terjun Bayang dan sebagainya, dikelola oleh sebuah perusahaan..

Atau objek wisata semisal Danau Singkarak atau Danau Maninjau bisa dibagi jadi beberapa kapeling dan setiap kapeling dikeloal sebuah peruhaan atau badan hukum.  Perusahaan itu bisa bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota atau pemerintah nagari, atau ninik mamak, tergantung kepemilikan lahan. Badan usaha itu bisa berinvestasi, lalu, menerapkan prinsip menejerial dan prinsip bisnis secara profesional

Pemda tinggal membina dan mengeluarkan aturan bagi hasil dan ketentuan pengelolaan, termasuk penataan tempat, pengaturan keamanan, perparkiran,  restoran dan penjual makan serta cidera mata. Bahkan pemda bisa mengeluarkan aturan tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang di objek wisata sehinga objek wisata tidak lagi menjadi objek maksiat, seperti sekarang.

Selain itu berkunjung ke objek wisata, selain tidak bersih juga tidak nyaman. Hampir semua objek wsiata yang “dijual” tidak terpelihara keindahannya, kenyamanan, kebersihan, dan keamanannya. Yang memalukan misalnya, Lembah Anai. Di pinggir sungai di lembah terkenal itu dibikin pondok-pondok dari plastik dan kolam renang sekenanya. Selain tidak indah dan tidak bersih, juga kelihatan jorok.

Objek wisata pasar, seharusnya pula dilakukan koordinasi pengelolaannya antara Dinas Pasar dan Dinas Pariwisata. Dengan cara itu pasar di Sumbar, yang di  banyak negara dan daerah menjadi tujuan utama wisatawan bisa jadi kunjungan yang menarik sehingga rakyat juga bisa memperoleh manfaat ekonomi dari pasar tersebut.

Seandainya, objek wisata alam dan pasar –pasar di Sumatera Barat memang dikelola secara profesional, tentulah akan berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja. Katakanlah, misalnya, ada 100 objek wisata alam, dan masing-masing menyerap 30 pekerja, tentu sekitar 3000 tenga kerja bisa ditampung. Begitu juga dengan pasar. Bila ada 20 pasar tradisional yang dikelola secara profesional, dan tiap pasar memerlukan 100 pekerja, tentu sekitar 2000 tenaga kerja bisa diserap di sektor ini.

Peran Koperasi

Pengelolaan objek wisata, termasuk pasar, selain bisa dilakukan oleh perusahaan/badan usaha swasta sangat mungkin dikelola oleh badan usaha milik koperasi.  Selain akan lebih terbuka dan menguntungkan banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi, investasinya juga bisa memanfaatkan fasilitas koperasi.

Disamping itu, objek wisata dan pasar-pasar bisa menjadi pasar empuk bagi produk industri kerajinan yang kini banyak dikelola koperasi. Persoalannya kini tinggal bagaimana menyinkronkan produksi koperasi dengan kebutuhan dan permintaan pasar pariwisata.

Saya kira kalau memang pembinaan koperasi dan pariwisata dikoordinasikan dengan baik dan didukung oleh niat dan program yang baik tentulah citra pariwisata di masa yang akan berubah. Sumbar bukan lagi sekedar tempat berjalan-jalan tapi juga tempat  memperoleh hasil kerajinan dan menikmati kuliner di tengah suanasa alam yang tenang, nyaman dan aman.

Kemudian Pemda melalui Dinas Pariwisata bisa melaksanakan tugas pokoknya sebagai  fasilitator, pembina dan pendukung promosi objek wisata saja.  Dengan demikian objek wisata bisa menjadi mata air bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerah ini. Jika dimulai dari sekarang tentu Sumbar yang telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia segera bisa memetik “buahnya”. Dan, Sumbar yang miskin sumber daya alam tentu bisa memperkaya diri dengan keindahan alamnya. (*)

ont-u8: ��d8�cnt-family:Arial;color:#323233′> Dengan demikian TNI bisa turun tangan, setidaknya, menengahi atau mencegah komplik sosial yang kini merebak di berbagai daerah.

Namun, seperti sudah diduga, UU itu ditolak beberapa kelompok tertutama kalangan yang selama ini getol mengusung isu liberalisme, hak-hak rakyat atas tanah, demokrasi dan HAM. Mereka menilai keikutsertaan TNI menanggulangi komplik sosial akan rawan pelanggaran hukum. LSM  Kontras, seperti dikutip TRIBUNNEWS.COM, malah mengajak elemen masyarakat sipil berkonsolidasi melakukan uji materil UU tersebut.

Berasal dari Rakyat

Di balik penolakan itu, harus diakui  sesungguhnya lebih banyak rakyat yang sejak lama berharap keikutsertaan TNI membangun rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maklum, TNI berasal dan dibesarkan rakyat.  Dan, ini jadi kekuatan utama Indonesia sebagai sebuah negara selama ini. Semua pihak tentu juga memahami bahwa reformasi memang menuntut TNI tak lagi berperan di bidang sosial politik pemerintahan sebagaimana di masa Orde Baru.

Tapi itu tak berarti peran sosial TNI juga harus ditiadakan. Partisipasi TNI, baik dilihat dari doktrin, sapta marga dan keberadaannya sepanjang sejarah bisa lebih luas. Partisipasi TNI bisa menjangkau bidang pertanian, kesehatan, termasuk yang kini mendesak adalah penegakkan hukum dan menciptakan rasa aman yang bisa berimpilkasi pada keselamatan negara. Karena itu menjadi aneh jika ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan, apalagi memisahkan, TNI dari rakyat (*)
 


Dengan Coklat mengangkat Rakyat

13 Februari 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim Jumat 20 Januari 2012 lalu menerima kunjungan Dr. Teguh Wahyudi Msc, Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslit Koka) Depertemen Pertanian di Jember Jawa Timur di ruang kerjanya. Yang dibicarakan tak lain upaya perluasan dan peningkatan produksi kakao Sumatera Barat yang telah ditetapkan sejak 2006 lampau sebagai daerah pengembangan kakao nasional untuk wilayah baratIndonesia.

Teguh Wahyudi sebelumnya sudah berkeliling Sumatera Barat. Ia menilai perkembangan kakao di daerah ini cukup baik. Selain iklim, kondisi tanah daerah ini cukup subur. Bahkan dinilai lebih baik dari kondisi perkebunan kakao Sulawesi Selatan, daerah pengembangan kakao nasional untuk wilayah timurIndonesia.

Teguh berharap Puslip Koka bisa meningkatkan kerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat. Dari semula hanya di bidang pengadaan bibit, kini akan dikembangkan pada upaya peningkatan produksi dan kualitas biji kakao serta industri dan pemasaran kakao. Produksi biji kakao kering Sumatera Barat kini masih sekitar 800 kilogram/ hektare/tahun akan ditingkatkan 1.200 hingga 1.600 kilogram/hektare/tahun.

Produksi biji kering kakao Sumatera Barat sejak 2005 lampau memang mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2005 masih 14,068 ton dengan luas kebun 21.139 hektare.  Lima tahun kemudian, tahun 2010 meningkat jadi 49.836 ton dengan luas kebun 84.700 Ha hektare. Ekspor kakao Sumatera Barat pun mengalami kenaikan. Tahun 2005 masih 3.201 ton dengan nilai ekspor  sebesar 3.384.583,14 US$ , tahun 2006 naik 5.653 ton/ US$ 5.653, 400,  tahun 2007 sebanyak 8.111 ton/ US$ 10.717.000,  tahun 2008 sebanyak 12.283 ton/US$ 12.283.000, tahun 2009 menjadi 38.000 ton  US$ 80 juta dengan nilai sekitar US$. 80.000.000

Karena dinilai komit mengembangkan kakao, Pemprov Sumatera Barat diwakili Ir. Fajaruddin Kepala Dinas Perkebunan, pada 23 November 2009 menerima Penghargaan dari Menteri Pertanian RI. Pada 15 Desember 2009 giliran Wakil Presiden memberikan penghargaan kepada kelompok tani kakao yang dinilai paling berhasil, yaitu Kelompok Tani Bunga Rampai dari Kabupaten Padang Pariaman, saat itu di bawah Bupati Muslim Kasim.

Bisa dimengerti jika Wakil Gubernur Muslim Kasim antusias sekali menerima ajakan Teguh Wahyudi. Katanya, bila produksi dan kualitas kakao Sumatera Barat bisa ditingkatkan lagi, tentu kehidupan rakyat bisa lebih sejahtera. Lalu, kita akan kembangkan industri makanan kakao sehingga daerah ini bukan hanya bisa menghasilkan biji tapi juga hasil industri berbahanbakukakao,” katanya.

Tanaman kakao memang jadi salah satu komoditi andalan dalam Gerakan Penyejahteraan Petani (GPP) yang dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur Irwan Prayitno- Muslim Kasim. Dan, dari perkembangan yang ada produksi biji kering kakao dengan harga sekitar Rp 24 ribu/kg cukup membantu pendapatan petani. Namun untuk mencapai produksi 1.200 hingga 1.600 kilogram/ hektare/ tahun sebagaimana diharapkan Teguh Wahyudi ada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Antara lain, pelatihan dan pembinaan petani. Sebab, meski kakao sudah dikembangkan di Sumatera Barat sejak 11 tahun silam, masih banyak petani yang memperlakukan tanaman kakao layaknya tanaman tua dan tradisional. Setelah ditanam dibiarkan tumbuh subur tanpa perawatan. Bahkan kala harga kakao turun kebunnya pun ditinggalkan.

Belum banyak petani yang menyadari bahwa kakao adalah tanaman industri. Bibitnya harus pilihan, dahan dan daunya secara berkala harus dipangkas, perlu pemupukan dan penyemprotanhama. Apabila aspek pemeliharaan itu terabaikan, seperti banyak ditemukan di berbagai pelosok nagari hasilnya akan sangat minim dan bahkan mengecewakan. Akibatnya, banyak petani yang sudah menghabiskan tenaga, waktu dan biaya membuka lahan namun hasil yang diperolehnya mengecewakan. Akhirnya, upaya peningkatan kesejahteraan berbalik arah jadi kesengsaraan.

Pengolahan produksi juga masih perlu pembinaan. Kini masih banyak petani yang menjemur biji kakao secara sembarangan, dibiarkan berhujan berpanas. Aatu menumpuknya dalam karung lembab sehingga dimakan bubuk.Akibatnya, kualitas dan harga jualnya sangat rendah. Tak aneh jika banyak negara pengimpor kakaoIndonesiayang komplen dan bahkan mengembalikannya ke pihak eksportir.

Oleh karena itu, untuk mendukung GPP Gubernur dan Wakil Gubernur Irwan Prayiotno-Muslim Kasim perlu meningkatkan koordinasi diantara pejabat instansi terkait termasuk dengan Pemko dan Pemkab se Sumatera Barat. Bahkan instnasi seperti Badan Pemberdayaan Perempuan, juga PKK, semestinya memberdayakan petani khusus  perempuan untuk peningkatan produksi dan kreasi pengolahan makanan berbahanbakukakao. Maklum sebagian besar kebun kakao di nagari-nagari dikelola kaum wanita. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dan gerakan PKK bisa efektif meningkatkan ekonomi perempuan yang sekaligus berimplikasi pada pengentasan kemiskinan.(*)

Refleksi Haluan Selasa 24 Januari 2012


Beda Semen Padang dan Rumah Makan Padang

13 Februari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ketika muncul perdebatan soal peluang Pemprov Sumbar dan Pemko Padang mendapatkan saham PT. Semen Padang (PT.SP) melalui pinjam pakai hutan lindung seluas 412 hektar sebagai lahan bahan baku semen, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apa beda Rumah makanPadangdan Semen Padang? Jawaban pun beragam.

Padahal, kalau menggunakan prinsip dalam memahami pribahasa Minang, yaitu mengenal zat dan sifat kata yang diucapkan, jawabannya sederhana. Rumah makanPadangberada di luar Sumbar dan tak ditemukan  diPadang. Yang mencoba menyebut diri Rumah Makan Padang di Padang malah tak laku. Sedangkan PT. SP hanya ada di Kota Padang dan tak ada di luar Sumatera Barat.

Lantas apa hubungannya dengan upaya Pemrpov Sumbar dan PemkoPadangmendapatkan saham di PT. SP melalui lahan 412 hekatare itu? Soal ini tentu tak ada hubungannnya dengan jual beli saham. Tapi lebih pada prinsip yang terkandung dalam pribahasa “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di situ air disauk, di situ ranting dipatah, di situ adapt di pakai”.  Pribahasa adat inilah sesungguhnya yang menginspirasi  undang-undang tentang perimbangan keungan daerah- pusat.

Maka, karena PT. SP berada di Padangmaka pantaslah rasok minyak ka kuali, rasok aie ka pamatang. Tak mungkin minyak meresap ke kuali orang lain atau air meresap ke pematang sawah orang di daerah lain. Di sini bedanya dengan Rumah Makan Padang. Meski bernama Padang, namun karena berada di luar Padang, rasok minyaknya dan rasok aie-nya tentulah di kuali daerah mana minyaknya tertuang dan ke pematang mana sawahnya disenak. Karena itu aneh kalau Pemrpov Sumbar atau Pemko Padang menyoal Rumah Makan Padang berdasarkan prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

Berdasarkan pemikiran di atas dari awal kita menawarkan kiat bagaimana bisa Pemprov Sumbar dan Pemko Padang mendapatkan saham melalui lahan 412 itu sehingga berpeluang  diakomodasikan semua pihak terkait. Sebagaimana diketahui PT. SP kini berada di bawah naungan Semen Gersik Group (SGG). Sebanyak 99,09 % saham PT. SP dimiliki oleh SGG dan 0,01%  keluarga karyawan PT. SP. Sedang saham SGG dimiliki 51% oleh pemerintah dan sisanya, 24,9%  dimiliki Blue Valley Holding PTe , 3,32% Deutsche Bank AG London dan 20,88% publik.

Saham yang berpeluang didapat Pemrov Sumbar dan PemkoPadangadalah milik pemerintah pada SGG yang otomatis akan berimplikasi pada kepemilikan saham PT. SP. Berdasarkan prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kemudian atas kemauan menciptakan perimbangan keuangan daerah-pusat, diharapkan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan tentu Menko Ekuin atas nama pemerintah pusat memahami kondisi ekonomi Sumbar dan Padang yang miskin sumber daya alam dan sumber keuangan, apalagi kondisi pasca gempa 30 September 2009. Atas pemahaman itu diharapkan pemerintah bermurah hati menghibahkan sebagian sahamnya di SGG  untuk Pemrpov Sumbar dan pemkoPadang, setidaknya sekitar 10%.

Apabila mampu meyakinkan pemerintah pusat, tentu juga Presiden SBY, maka penghibahan saham itu tentulah tak akan mempengaruhi komposisi kepemilihan saham SGG maupun PT Semen Padang. Sebab, saham Pemrov Sumatera Barat dan PemkoPadangberada di bawah kepemilikan pemerintah. Bak dalam adat, sebagai keponakan baru Pemrpov Sumbar dan Pemko Padang hanya “malakok” ke penghulu dan suku induk, yaitu pemerintah. Karena itu proses hibah saham ini tak perlu melalui RUPS. Beda kalau saham itu diperoleh melalui jual beli  atau di luar saham pemerintah.

Tampaknya, sejauh ini semua pihak terkait mampu memahami pemikiran itu. Buktinya, pertemuan antara Gubernur Irwan Prayitno dan Walikota Padang Fauzi Bahar bersama Direksi PT. Semen Padang 12 Januari 2012 lalu, cepat membuah kesepakatan. Kita malah percaya Direksi PT. SP akan berusaha meyakinkan dan mendorong agar solusi terbaik yang ditawarkan tersebut bisa diterima pemerintah. Karena itu kini tinggal kapan dan bagaimana Pemprov Sumbar dan Pemko Padang melakukan lobi dan pendekatan dengan pemerintah pusat.

Saya dari awal memang memilih mendukung pendekatan seperti diatas ketimbang cara-cara lain dengan dalil-dalil yang pernah dilontarkan oleh berbagai pihak baik di lingkungan Pemprov Sumbar maupun oleh beberapa pejabat di lingkungan Pemko Padang. Sebab di luar cara itu cenderung mengundang munculnya argumentasi dan aksi-aksi yang bisa berujung tindakan irrasional yang  dapat merusak hubungan dengan berbagai pihak sehingga niat baik bisa berbuah buruk.

Pengalaman sepuluh tahun silam kala DPRD dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbar mengeluarkan Maklumat Pengambilalihan Semen Padang 1 November 2001 bisa jadi pelajaran berharga. Maklumat itu menyatakan bahwa untuk sementara waktu PT SP berada di bawah penguasaan masyarakat Sumbar dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sumbar yang diawasi oleh DPRD Provinsi Sumbar sampai dilaksanakan spin off (pemisahan) PT SP dari PT Semen Gresik dan PT SP dikembalikan sebagai BUMN yang berdiri sendiri oleh pemerintah RI”.

Hasilnya, bukan hanya pengambilalihan itu tak membuat terpisahnya PT. SP sesuai maklumat, tapi juga berbuntut panjang. Peristiwa itu, menurut mantan Kepala BAKIN,  Jenderal (purn) ZA Maulani, menjadi salah satu dari tiga alasan kenapa DPRD Sumbar priode 1999-2004 “dipaksa” dimejahijaukan. Artinya, kita memang selayaknya menangkap hikmah dari kearifan lokal. Diantaranya tentang bagaimana menarik rambut dalam tepung.

Insyaallah, jika tak ada lagi aral melintang, solusi yang ditawarkan itu segera memenuhi harapan. (*)

Komentar Singgalang 19 Januari 2012