Kapur IX Mengusik Nyali Kepemerintahan

6 Februari 2017

Catatan lama

Haluan 24 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Berkunjung ke Nagari Sialang dan Gelugur Kecamatan Kapur IX sungguh menggugah  perasaan kemanusian dan nyali kepemerintahan. Inilah yang dirasakan saat menyertai rombongan safari Ramadhan Bupati Lima Puluh Kota Dr. Alis Marajo bersama sejumlah pejabat kepala satuan kerja pemerintah daerah setempat ke perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Riau itu Sabtu 20 Aguastus 2011 lalu.

Berkendaraan dari Pangkalan Kotobaru ke Muara Paiti ibukecamatan Kabupur IX  (34 km) terus ke Kotobangun dan Durian Tinggi (9 km) terbilang nyaman. Maklum, meski agak sempit jalan provinsi ini masih mulus. Namun dari Durian Tinggi ke Sialang (3 km) kondisinya mulai parah. Di sepanjang jalan roda kendaraan hanya menginjak sisa aspal dan genangan air di lobang yang mirip danau-danau kecil. Tapi tak lama lagi ruas ini segera berubah karena kini sedang dilakukan perbaikan saluran dan bahu jalan oleh Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim) Sumatera Barat.

Lihat pos aslinya 1.628 kata lagi

Iklan

Kilas Balik: Kongres Islam Sumatera, Bukittinggi, 6-9 Desember 1945

15 Desember 2016

Renungan Hari Pahlawan 2015: Orang Minang Menghadapi Agresor Belanda

11 November 2016

Dr. Suryadi | LIAS - SAS Indonesië, Universiteit Leiden, Belanda

Orang Minang Menghadapi Agresor Belanda : Perang Sabil Melawan ‘Musuh Allah dan Musuh Kita’

14473839751754945709Pada pertengahan Juli 1947, kaum Muslim di Indonesia sedang menunaikan ibadah puasa. Suasana Ramadahn tentu terasa di mana-mana, juga di Sumatera Barat: surau dan mesjid diramaikan oleh jemaah yang melaksanakan shalat taraweh.

Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan Belanda yang dilakukan secara mendadak. Belanda menyerang titik-titik penting wilayah Republik Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Banyak orang tidak menyangka bahwa Belanda tanpa rasa malu melanggar kesepakatan damai PerundinganLinggarjati yang baru saja ditandatangani pada 25 Maret 1947.

Lihat pos aslinya 912 kata lagi


Sia-sia DPD Satu Priode

24 Maret 2016

Fokus Minggu Harian Haluan 20 Juli 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sejak terpilih tahun 2004 silam hingga tahun 2009 nanti tak terasa sudah lima tahun, atau satu priode, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) duduk di kursinya. Seandainya DPD itu pohon kelapa tentu sudah banyak buahnya. Kalau ia pohon karet sudah bisa disadap sajak dua tahun lalu. Kalau pohon sawit tentulah ia sudah mulai mendekati produksi puncak.

Tapi DPD jelas bukan pohon. DPD merupakan empat tokoh tiap daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Mereka dipilih untuk mewakili pemerintah, rakyat, alam dan kultur daerah yang diwakilinya di forum politik nasional.

Menurut pasal 33 ayat (4) UU No.22 / 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPD itu berdomisili di daerah pemilihannya. Hanya selama persidangan boleh tinggal di Jakarta. Artinya, anggota DPD asal pemilihan Sumatera Barat mesti tinggal di Sumatera Barat. Tapi anehnya, anggota DPD Sumatera Barat justru tak seorang pun yang berdomisili di daerah ini.

Bukan hanya alamat domisili, keberadaan anggota DPD itu pun tak jelas. Maklum, sejauh ini tak terdengar kapan anggota DPD itu pernah berdialog dengan pejabat pemda, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat daerah ini sebagaimana diperintahkan pasal 50 huruf (e,f, g) untuk kemudian aspirasi itu disuarakan secara politik, baik melalui media maupun melalui forum persidangan di tingkat nasional seuai pasal 46 ayat (1) UU 22 Tahun 2003 itu. Seolah, selama ini DPD ke bawah tak berakar ke atas tak berpucuk.

Tentu saja tak akan pernah terdengar kapan anggota DPD memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat pemilih atau kepada pemerintahan daerah yang diwakilinya. Padahal pasal 50 huruf (h) UU 22 tahun 2003 memerintahkan anggota DPD memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Ada memang satu dua anggota DPD Sumatera Barat muncul di daerah ini. Tapi kehadiran mereka bukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggoat DPD. Mereka berkunjung ke daerah ini selain urusan pribadi juga urusan di luar DPD. Kalau pun mereka berbicara kepada publik di media lokal, mereka justru mengkritisi rakyat dan pemda bukan menampung aspirasi dan kemudian membawa aspirasi itu ke forum nasional.

Padahal, ada segudang persoalan urgen di daerah yang perlu diserap dan disuarakan di pusat. Sebut misalnya, persoalan tidak efektifnya otonomi daerah di kabupaten/kota bagi Sumatera Barat yang merupakan satu walayah budaya. Tidak efektifnya pengawasan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pelaksanaan program pendidikan, peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota yang dianai baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Semua tahu, betapa diantara kepala daerah kabupaten/kota ada yang bersikap sebagai raja yang mabuk kekuasan dan mengabaikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak punya kewenangan memberi sanksi atau mengoreksi pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah itu.

DPD seharunya bisa memahami betapa kebijakan pengumuman tender proyek di media nasional berdampak buruk terhadap media lokal, terhadap pengusaha daerah, dan tentu juga terhadap lapangan kerja di daerah. Padahal ketika semua hal itu menimbulkan keguncangan berdampak pada pemerintahan provinsi dan di pusat.

DPD sepatutnya punya nyali menangkap kegelisahan pemerintahan di daerah terhadap prilaku penegakkan hukum, di tengah-tengah sistem dan aturan administasi keuangan yang sering berubah-ubah. DPD mestinya tahu betapa rakyat dan pemda kesulitan kayu bahan bangunan karena tak disediakannnya sentra produksi dan bursa  penjulanan kayu itu. Sehahsrunya DPD juga bisa beruiara tentang daerah ini yang miskin sumber daya alam dan sepi investasi tapi kaya bencana alam.

Semua itu dapat disurakan DPD, sesuai pasal 40 s/d 50 UU No.22/2003 yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya DPD. Tapi DPD ingin punya kewenangan setara dengan DPR, dan asik menyoal kesetaran itu sehingga lupa tugas pokoknya sebagai wakil daerah.

Maka, melihat kenyataan selama lima tahun ini, selain melanggar UU No.22/2003, keberadaan DPD pun terasa percuma dan sia-sia. Maka, betapapun UU mengakuinya, namun kalau diambil contoh “ka nan sudah”, DPD tampaknya tak diperlukan lagi. Apalagi urang awak punya pertimbangan sederhana penuh makna. “Bialah mintak indak ka dapek, asal tanyo lai bajawab”. Padahal terhadap DPD, bukan hanya meminta, untuk sekedar bertanya saja malah tak pernah dapat.(*)

 


Jalan Kambang-Muara Labuh: Dua Selatan Satu Persoalan

24 November 2015

Drs. H. Fachrul Rasyid HF
(Opini Haluan Selasa, 24 Juli 2012)

Yang dimaksud dua selatan itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan. Keduanya, punya satu persoalan yaitu jalan raya. Maklum kedua kabupaten tersebut, bak sepasang telinga meski berdekatan tapi tak pernah bertemu, karena tak ada akses jalan.

Upaya mempertemukan kedua kabupaten itu sudah direncanakan Sabri Zakaria, saat itu, Kakanwil PU Sumatera Barat, sejak tahun 1994 silam, dengan membangun jalan dari Koto Pulai Kambang ke Muara Labuh sepanjang 60 kilometer melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Lalu, setelah mendapat persetujuan Departemen Kehutanan dilakukan pembebasan kawasan hutan seluas lebih kurang 60 hektare. Semua kayu, mulai berdiameter 15 Cm dihitung dan dibayar ganti rugi, kalau tak salah sekitar Rp 164 juta. Uang tersebut diterima Ir. Darlis dari Kanwil Kehuatan Sumatera Barat.

Kemudian setelah dilakukan berbagai kajian tentang penyelamatan hutan dan segala isinya di kawasan itu, lalu didapat persetujuan Bappenas dan Departemen Keuangan, tahun 1996 pembangunan jalan pun di mulai dari Koto Pulai. Saya pernah masuk ke jalan itu. Sayang, baru terbuka sepanjang 7 kilometer, Departemen Kehutanan, melalaui salah satu Dirjen meminta proyek tersebut dihentikan. Alasannya, karena merusak ekosistem TNKS. Tiba-tiba bebrapa LSM pun menyuarakan hal itu.

Tapi di balik itu tersiar kabar bahwa ada permintaan ganti rugi hutan sekali lagi dari salah seorang Dirjen Kehutanan. Karena permintaan itu ditolak Departemen PU, maka muncullah isu lingkungan. Dan, jalan yang baru dibuka kemudian ditutup menggunakan tiang beton agar tak bisa dilalui kendaraan. Sejak itu rencana Jalan Kambang – Muaralabuh pun jadi mengambang. Kedua daerah yang mestinya sudah bertaut, kembali merenggang .

Potensi Yang Terpendam

Kabupaten Pesisir Selatan merentang sepanjang garis pantai Samudera Indonesia sejauh 231 kilometer dari batas Kota Padang hingga perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Bengkulu. Bak pinang sebatang, tak ada cabang jalan dari jalan nansional sepanjang 243 kilometer di Pesisir Selatan ke Solok Selatan kecuali melingkar jauh ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Padahal Kabupaten Pesisir Selatan, 12 kecamatan dan 76 nagari, berpenduduk 433.181 jiwa ini punya potensi ekonomi sangat besar. Antara lain di daerah ini terdapat sekitar 12 ribu hektare kebun sawit. Selain itu ada 2.000 hektare kebun kakao dengan produksi sekitar kitar 630 ton dansekitar 8 ribu hektare kebun karet dengan produksi 5.300 ton.

Disamping itu terdapat sekitar 10 ribu hektare ladang jagung dan 93 ribu ternak sapi. Produksi padi pun cukup tinggi, tahun lalu mencapai 253 ribu ton dari luas areal tanam 45 ribu hektare. Pesisir Selatan yang wilayahnya berhadapan dengan laut termasuk pengasil ikan laut terbesar di Sumatera Barat, sekitar 25 ribu ton setahun. Ternyata 32% dari 97.978 KK penduduknya keluarga miskin, tertinggi di Sumatera Barat.?

Sementara Kabupaten Solok Selatan terentang sepanjang jalan provinsi sejauh 165 kilomter menuju perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi. Solok Selatan tak bisa keluar ke arah utara atau timur ke Kabupaten Dharmasraya karena terbentur belum rampungnya jalan sepanjang 328 kilomter yang direncanakan sejak 1992 silam.

Kabupaten seluas 3,346 kilometer persegi, 7 kecamatan dan 33 nagari, penduduk 144 ribu jiwa ini juga punya potensi ekonomi yang sangat besar. Ada 80 ribu hektare kebun sawit dan 30 ribu hektare teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, kemiri dan sebagainya. Solok Selatan juga punya 11 ribu hektare sawah yang 80% beririgasi teknis.

Selain itu ada bahan tambang seperti biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Kini PLN sedang membangun pembangkit listrik panas bumi berkuatan 230 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci, cukup menutupi kekurangan tenaga listrik di Sumatera Barat/ Riau.

Seandainya jalan Kambang – Muara Labuh bisa dibuka, setidaknya produksi ikan laut dan beras yang melimpah di Pesisir Selatan bisa dipasarkan sampai ke Jambi dan Riau lewat Solok Selatan yang juga perlu akses jalan ke Lintas Sumatera di Dharmasraya.

Sebaliknya, produksi perkebunan dan pertambangan dari Dharmasraya juga Solok Selatan bisa diekspor ke Pelabuhan Teluk Bayur, 200 kilomter lebih dekat ketimbang ke Padang lewat jalan Lintas Tengah Sumatera. Dengan demikian, perekonomian Kota Padang yang merupakan daerah kedua termiskin di Sumatera Barat, bisa bergairah bila Teluk Bayur yang menjadi jantung ekonomi kota ini juga bergairah kembali.

Selain itu jalur jalan Kambang – Muara Labuh, akan menjadi jalur ketiga yang membuka akses dari Pantai Barat, Kambang – Muara Labuh, Kiliran Jao, Rengat dan Tembilan di Pantai Timur Sumatera, kawasan perdagangan internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Jalur pertama adalah Padang-Bukittinggi Pekanbaru. Jalur kedua Air Bangis- Simpang Empat- Rao- Rokan – Dumai di bibir Selat Melaka. Jalur keempat adalah Solok-Dharmasraya- provinsi Jambi.

Selain itu i apabila keempat jalur jalan itu berfungsi secara optimal seluruh daerah Sumatera Barat bisa berakses langsung ke Pantai Timur Sumatera. Sebaliknya diharapkan pula arus pengunjung ke Ranang Minang, untuk tujuan wisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan andalan Sumatera Barat, ikut meningkat. Tujuan akhir semua gerak pembangunan itu memang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Fakta Membantah

Alasan penolakan jalan Kambang –Muara Labuh karena melintasi hutan lindung TKNS, tentu saja tak masuk akal terutama bila dibandingkan dengan fakta yang ada. Sebab, kenyatannya hutan di Sumatera Barat merupakan pematang antar kabupaten. Karena itu nyaris semua jalan antar kabupaten/ kota dan jalan antar provinsi dari Sumatera Barat ke provinsi tetangga melintasi hutan lindung.

Diantaranya, Padang – Solok melintasi Hutan Lindung Ladangpadi, bagian dari TNKS. Padang –Painan melintasi Hutan Siguntur, juga bagian dari TNKS. Padang Pariaman- Padang Panjang melintasi Hutan Cagar Alam Lembah Anai, ujung dari TNKS. Maninjau – Lubuk Basung melintasi Hutan Lindung Muko-Muko. Bukittinggi – Lubuk Sikaping melintasi Hutan Cagar Alam Palupuah. Pasaman Barat- Pasaman melintasi Hutan Lindung Panti di utara dan Hutan Lindung Bawan di selatan.

Payakumbuh – Pangkalan terus ke perbatasan Riau, melintasi Hutan Cagar Alam Teluk Air Putih, Lubukbangku, bagian dari Cagar Alam Lembah Harau dan Hutan Lindung Muara Mahat. Dari Pasaman ke Muara Sipongi, Sumatera Utara melintasi Hutan Lindung Bukit Barisan. Tapan Pesisir Selatan ke Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, malah memotong TNKS. Masih banyak lagi kalau mau disebutkan satu persatu.

Maka, jika karena melintasi hutan lindung atau taman nasional yang menjadi alasan mengehentikan pembangunan jalan Kambang -Muara Labuh, maka pemerintah seharusnya konsisten dengan dalil itu. Artinya, pemerintah harus juga menutup semua ruas jalan yang kini melintasi hutan lindung cagar alam dan TNKS.

Para peneliti atau lembaga apapun, termasuk anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat, seharusnya tak menutup mata terhadap kondisi dan potensi yang terpendam di kedua daerah. Karena itu seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah manfaat dan mudharat dibuka atau tidak dibukannya jalan tersebut.

Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah kenapa Pesisir Selatan yang punya potensi ekonomi jadi daerah termiskin di Sumatera Barat? Jawabannya sederhana. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor kultur dan prilaku. Jika jalan raya sebagai urat nadi ekonomi diakui memiliki positif multi player effect maka ketiadaan jalan pun akan menimbulkan negatif multi player effect. Diantaranya, ya, kimiskinan itu, bukan?(*)

Padang 22 Juli 2012

Mencermati Penembakan Polisi

23 September 2013

Teras Utama Padang Ekspres 23 September 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh memprihatinkan. Sesuai pasal 13 Bab III UU No 2/2002 Tentang Polri, polisi ditugasi negara memelihara keamanan dan keteriban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kini justru polisi dibuat tak aman.

Dalam empat bulan terakhir (7 Juni s/d 13 September 2013) setidaknya sudah delapan anggota Polri ditembak orang tak dikenal. Tujuh diantaranya meninggal dunia dan seorang terluka. Lokasi penembakan, satu di Kediri, Jawa Timur, satu di Desa Bunut, Seragi, Lampung Selatan, satu  di Sukamaju Baru, Depok, Jawa Barat, dan enam kasus di Ibukota Jakarta.

Sejauh ini baru penembakan dua anggota Polsek Pondok Aren, Bripka Maulana, 35 tahun dan Aiptu Kus Hendratma, 44 tahun, di Jalan Graha Raya Pondok Aren Tangerang, Banten, (16/8) ditenggarai kawanan teroris. Pelaku yang lain masih spekulasi.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika yang membidangi masalah kepolisian dalam sebuah diskusi di Jakarta 14 September lalu, menduga pelakunya dari tiga kelompok : penjahat, pesaing formal, dan keluarga korban perlakuan polisi. Pasek tak merinci. Namun ia menghimbau agar kepolisian mengurangi kesenjangan antara yang di level bawah dan level atas sehingga masing-masing tak sibuk mencari side job ( pekerjaan sampingan). Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan mengevaluasi anggotanya yang punya pekerjaan ekstra dinas itu.

Mengikuti pikiran yang berkembang, diantara pelaku mungkin saja dari kelompok teroris. Maklum, sebelumnya memang sudah ada diantaranya yang terungkap. Tapi tak mustahil pula kelompok kejahatan lain. Misalnya, mereka yang selama ini  “jadi teman” membantu polisi. Kini setelah polisi bertindak keras,  meraka merasa dikhianati dan dimusuhi, lalu, berbalik arah.

Reaksi korban, keluarga atau simpatisan korban perlakuan polisi juga tak bisa diabaikan. Mereka diantaranya,  pencari keadilan, korban salah tembak, salah tangkap dan salah diadili. Contohnya Indra Azwan, 53 tahun, asal Blimbing, Malang, Jawa Timur yang berjalan kaki dari Malang ke Jakarta menemui Presiden SBY 10 Agustus 2010. Ia melakukan itu karena kematian anaknya korban tabrak lari seorang oknum polisi 1993 silam tak kujung ditanggapi.

Perlakuan terhadap Minah, 55 tahun, warga Darmakraden, Ajibareng, Banyumas, Agustus 2009  lalu juga mengusik simpati. Nenek miskin itu dikenai tahanan rumah hanya karena mencuri tiga buah kakao dan dihukum percobaan setu setengah bulan  20 November 2009. 

Pengalaman Misbachul, 20 tahun, dan Budi 28 tahun, warga Tampingan, Tegalrejo, Magelang, juga menyentuh rasa kekadilan. Mereka dikenai wajib lapor dan ditahan jaksa karena memotong dua batang bambu yang tumbang menimpa rumah orang tuanya 20 November 2012.  Mereka dijerat pasal pengrusakan. Hebatnya, rumah yang dirusak bambu tak dipersoalkan.

Kita juga masih teringat aksi sejuta sendal yang sempat diberitakan Harian Washington Post, Amerika. Aksi itu muncul kala dua brigadir polisi melaporkan  siswa SMK Palu, Sulawesi Tengah,  mencuri sendal jepit Mei 2011. Pada 4 Januari 2012 siswa itu dihukum dengan dikembalikan ke orang tuanya.

Di Sumbar ada kisah lima warga Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Solok yang ditahan jaksa di LP sebulan, dari 27 Desember 2012. Mereka dilaprokan sebuah perusahaan melanggar pasal 170 dan 406 KUHP karena mencabut 27 batang bibit karet senilai Rp 54 ribu 14 Oktober 2012. Padahal, katanya, bibit karet itu ditanam tanpa izin di lahan milik mereka.

Di Pesisir Selatan lebih memprihatinkan lagi. Penyidikan laporan pengrusakan  (membongkar dan membuang) pagar kebun dan perampasan lahan di sebuah Polsek sejak Juni 2010 perlu waktu tiga tahun dan 3 kali penyidik ke TKP, baru sampai ke pengadilan. Hebatnya, 3 tersangka dijerat pidana ringan, bukan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Dua dari tiga terdakwa yang ditolak hakim karena berkasnya tak lengkap, tak diajukan kembali ke pengadilan.

Sementara tersangka penipuan dalam kasus itu tak dipanggil-panggil polisi. Semula alasannya, terngka tak di tempat. Kemudian berubah: lokusnya (tempat kejadian perkara) berada di Padang. Padahal objek penipuan, barang tak bergerak, ada di wilayah Polsek itu.

Pertanyannya, kenapa kasus-kasus seperti itu bisa terjadi? Apakah karena tak paham hukum atau prilaku? Jawabannya bisa saja diperdebatkan. Tapi berbagai peristiwa penyerbuan dan pembakaran kantor Polsek selama ini barangkali bisa diidikasikan sebagai bentuk ketidakpuasan atau keputusasaan masyarakat. Tak mustahil semua itu berproses dan berakumulasi, lalu, berujung pada aksi penembakan.

Karena itu agaknya Bambang Widodo Umar dosen PTIK merasa perlu menghimbau supaya Polri mawas diri, dan introspeksi ke dalam. Terimalah masukan-masukan masyarakat secara jujur tanpa berkelit-kelit. “Analisalah sungguh-sungguh bahwa di dalam diri Polri pasti masih ada kekurangan,” katanya.

Salah yang perlu divealuasi mungkin pengamalan prinsip-prinsip Tri Brata Polri. Yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan. Bukan tak mungkin berbagai masalah yang kini menerpa Polri karena  banyak polisi yang tak lagi menghayati Tri Brata Polri itu.(*) 


Kultur Polisi Tidur

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh menarik tulisan Dr. Badrul Mustafa tentang tanggul alias polisi tidur (Padang Ekspres Sabtu, 15/12/2012).  Tinjauan jelimet mengenai dampak  negatif pembuatan tanggul dari beton, kayu dan karet di hampir semua jalan lingkungan, bahkan  di jalan penghubung di kotaPadang, amat relevans dengan peran Badrul sebagai anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumbar.

Badrul mengurai rinci gangguan risiko tanggul itu terhadap kelancaran berlalulintas, terutama bagi kelancaran mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance juga kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Kecenderungan itu sungguh bertentangan dengan ajaran agama. Sebab, sebilah duri saja yang  dampaknya tak separah sebatang tanggul, dianjurkan Rasulullah SAW agar dijauhkan dari jalan raya.

Secara hukum, pembuatan tanggul itu pun tak boleh sembarangan. Tanggul, dengan ukuran ketebalan tertentu hanya dibolehkan di jalan tertentu yang berfungsi sebagai pengejut. Misalnya, di ruas jalan lurus yang panjang dan menjelang pelintasan kereta api.

Kultur

Apa yang ditulis Badrul kelihatannya persoalan kecil. Tapi kalau ditinjau secara sosiologis, penyelenggaraan pemerintahan dan secara hukum pembuatan tanggul itu bukanlah masalah sepele. Polisi tidur atau tanggul yang dibuat masyarakat di berbagai ruas jalan tersebut pada hakikatnya selain merupakan cerminan rendahnya pengawasan atau peran pemerintahan juga sebagai cerminan prilaku sosial dan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh subur sejak era reformasi bertabuh genderang kebebasan dan hak asasi manusia.

Pada awalnya tanggul mungkin dibuat masyarakat terutama di kawasan pemukiman sekedar mengingatkan pengendara sepeda motor yang kini sudah “menyemut” agar  mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Namun karena tanggul sederhana tak banyak berpengaruh maka dibuatlah tanggul yang kadang hampir jadi penghalang jalan. Inilah kemudian yang menular ke berbagai tempat yang ukurannnya dibuat seolah melampiaskan kecemburuan sosial akibat kesejangan ekonomi yang kini semakin melebar.

Seandainya pemerintahan kota menjalankan tugas pokoknya selaku pengayom dan pembina ketertiban umum, maka selayaknya jalan-jalan tersebut dilengkapi rambu-rambu lalulintas dan mengawasi efektifitasnya. Namun kenyatannya, jangankan untuk jalan lingkungan, jalan utamapun masih banyak yang belum dilengkapi rambu-rambu.

 

Masyarakat akhirnya berinisiatif  membuat rambu-rambu sendiri. Bahkan ada yang memasang papan-papan bertulisan peringatan agar pengendara pelan-pelan mengingat banyak anak-anak di pemukiman yang bermain di jalan. Tapi karena minimnya penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat, ditimbah lagi rendahnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketenteraman orang lain, rambu-rambu itu menjadi tak berarti

Maka kemudian yang muncul di jalanan adalah dua kesadaran yang saling bertolak belakang. Di satu pihak pengendara kendaraan yang merasa punya hak dan memiliki kebebasan menggunakan kendaraan sesukanya di jalan itu. Di pihak lain masyarakat yang merasa tak aman merasa punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Pemerintahan kota yang mestinya memberi solusi di tengah pertaruangan dua sikap tersebut terkesan membiarkan. Dari situlah kemudian terciptanya rambu-rambu yang terkesan jadi penghalang jalan tersebut

Bahasa Pisik

Tapi kalau ditinjau dari segi ilmu komunikasi, penggunaan tanggul mengisyartkan bawah rambu-rambu lalulintas  yang merupakan simbol-simbol isyarat tidak efektif lagi mengatur masyarakat kita. Bahkan tulisan-tulisan dengan bahasa yang cukup lugas, seperti  rawan kecelakaan,  keramaian, dilarang parkir dan sebagainya tak efektif jadi media komunikasi dalam masyarakat.

Kenyataan itu mengingakan kita pada pribahasa, “manusia tahan kias binatang tahan pukul”. Ketika kini bahasa kiasan melalui simbol-simbol rambu-rambu itu  tak komunikatif alias tak efektif lagi masyarakat sendiri menggunakan bahasa pisik, antara lain untuk jalan raya digunakanlah tanggul itu. Jika demikian halnya maka, pertanyaannya adalah apakah kita kini sedang mengalami animalisasi sosial.

Jangan-jangan memang, karena itu rambu-rambu lalulintas atau ketentuan hukum, baik yang berhubungan dengan jalan raya, prosedur administrasi pemerintahan dan penegakkan hukum, adat dan etika dalam masyarakat kini semakin tak diindahkan. Karena itu masyarakat lebih efektif diatur dengan bahasa pisik. Jika itu benar tentu yang diperlukan adalah pemimpin bak memandikan kuda, bukan pemimpin yang suka berbicara saja dan memajang diri dan menabur slogan di baliho-baliho.(*).

 

 

15 Desember 2012