Wartawan Bukan Profesi Preman

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang

Oleh Fachrul Rasyid HF

Tulisan ini terinspirasi perlakuan buruk seorang istri pejabat penting Sumatera Barat sebagaimana diungkapkan seorang wartawan kepada saya Jumat, 24 Mei 2013 lalu.  Katanya, istri pejabat itu mengundang wartawan mengikuti acara yang diselengarakannya. Lalu, ia minta dimuat berita dan foto-fotonya lebih banyak dalam ukuran besar.

Karena berupa pesanan, wartawan tahu benar bahwa berita nyonya tersebut adalah pariwara alias iklan. Sesuai aturan main, beberapa hari kemudian beberapa wartawan yang menerima pesanan menagih harga pariwara itu. Ternyata jawabannya sungguh mencengangkan. Katanya, kami sedang tidak punya. Wartawan, kok, tahunya minta uang saja. “Mestinya berterimakasih tu, dengan dimuatnya foto-foto saya, korannya  jadi laku”, bentaknya.

Mendengar ucapan itu para wartawan balik kanan. Mereka pada menggerutu. “Kami tidak asal minta uang. Yang kami tagih cuma harga pariwara sesuai pesanannya. Kalau belum punya uang bilang saja baik-baik.  Tidak perlu sampai mendabik dada gara-gara memuat foto si ibuk koran kami jadi laku. Padahal sebelum dia ada di Sumbar ini koran kami sudah laku juga,” kata mereka.

Terus terang saya selaku Direktur Program Sertifikasi dan Komptensi wartawan PWI Sumbar cukup sedih mendengar ocehan seorang istri pejabat itu. Saya jadi ingat PWI, ingat Forum Editor, ingat AJI yang selama ini sering menyelenggarakan pendidikan wartawan untuk menegakkan integritas dan profesionalisme anggotanya.

Ucapan seperti yang dilontarkan ibuk penjabat itu dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan terhadap profesi wartawan. Tapi saya kira tak perlu dituntut karena dia kelihatannya tak mengerti profesi wartawan atau, karena istri pejabat,  ia sedang lupa diri dan jadi angkuh. Memperkarakan orang yang berjiwa kecil tentu akan menyeret wartawan jadi orang rendahan.

Padahal wartawan bukan profesi preman, bukan profesi murahan dan rendahan yang bisa disuruh-suruh dan dibentak-bentak. Kalaupun ada wartawan yang mengandalkan premanisme atau menyalahgunakan “kewenangan” pers, sebetulnya dia bukan wartawan. Dia mungkin lebih tepat disebut preman.

Wartawan, meski sering tampak miskin dan tak rapi tapi mereka adalah pekerja intlektual. Bekerja dengan kecerdasan pikiran, ketajaman logika, dengan refrensi dan suara hati nurani. Apabila hatinya terusik, pikirannya akan bekerja dan logikanya akan jalan. Dia tidak akan respek meski itu terhadap pejabat, guru besar dan siapapun yang angkuh, suka petenteng dan sok kuasa yang tak tahu menerima wartawan sebagai rekan bicara setara.

Mungkin tak banyak yang tahu, sebagai pekerja intlektual, sejumlah media secara resmi menetapkan standar calon wartawannya berpendidikan S1 dengan IP minimal 3,2, lincah berkomunikasi dan suka berorganisasi. Hal itu jadi penting karena perusahaan pers merupakan gabungan perguruan tinggi dan bisnis.  Dan usaha bisnis itu baginya modal penggerak idelaisme pers.

Karenanya, sebagaimana di perguruan tinggi, perusahaan pers mewajibkan diri punya perpustakaan dan lembaga penelitian/pengembangan untuk mengasah intlektualitas dan wawasan  wartawannya.

Sekali lagi wartawan bukan profesi rendahan atau pesuruh yang bisa dipesan-pesan tulisannya semau-mau sumber. Apakah sumber itu pejabat, pengusaha, atau aparat sekalipun. Sepanjang tidak memenuhi kaidah jurnalistik, wartawan tak akan mau menulis. Sebab, selain akan merusak profesi dan medianya, ia bisa terjebak dalam keberpihakan dan pembohongan publik sebagaimana sering dilakukan para pejabat.

Kepada rekan-rekan wartawan supaya tetap memelihara etika pergaulan dan etika pers. Andalan wartawan adalah komunikasi. Jika ada sumber-sumber berita yang tak komunikatif  lebih baik dijauhi, dari pada kelak terbawa arus emosi dan merusak profesi. Seorang sumber biasa yang komunikatif jauh lebih baik dari seribu sumber yang angkuh dan mendikte.

Hubungan antara wartawan dan sumbernya adalah saling menguntungkan. Sumbernya beruntung karena dipublikasikan, dan wartawan beruntung karena mendapatkan sumber yang berkompeten dan layak jual. Figur publik, tokoh politik, pejabat penting, artis dan para news maker lainnya sadar benar popularitas mereka sangat dipengaruhi publikasi media. Karena itu mereka tak sembarangan memperlakukan wartawan.

Nyonya pejabat yang berlaku buruk kepada wartawan itu tampaknya bukan figur publik, bukan akademisi dan tokoh yang pembicaraannya bisa jadi pedoman dan berarti bagi masyarakat. Karena itu kita pantas curiga, janga-jangan karena memuat foto dan pernyataannya di media justru membuat koran tidak dilirik pembaca. Maka, untuk sumber seperti itu, daripado mandapek lebih baik kehilangan (*)

 

 

 

 

Padang 26 Mei 2013

Iklan

Investigasi Wartawan dan Polisi

25 Juli 2012

Kenang-kenangan: Peserta Pelatihan Jurnalistik HMG foto bersama dengan bg Fachrul Rasyid Hf — bersama Andre Vetronius, Bayu Agustari Adha, Esha Tegar Putra, Novita Sri Dewi, DP Dinata, Sonya Winanda Sikumbang, Adil Wandi, Hendriko Firman Koto, Novita Yulia Sukiman, Fachrul Rasyid Hf, Vino Haluan, Andri El Faruqi, Rara Handayani, Delvi Yandra, Gadis Kampung, Della Syahni, Benny Sumarna, Asri Apriliani, Ade Faulina, Yurnaldi Paduka Raja dan Pajok Zondra Volta di Harian Haluan.

Oleh : Fachrul Rasyid HF

Berkunjung ke beberapa daerah tiga bulan terakhir saya sering bertemu  wartawan muda. Diantara mereka pernah mengikuti pelatihan wartawan yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau  Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Mereka selalu menanyakan prihal investigasi wartawan atau polisi, materi yang saya berikan dalam pelatihan tersebut. Karena itu, saya merasa perlu menuliskan kembali.

Pada prinsipnya investigasi alias penyelidikan oleh wartawan dan polisi, sama. Rumusan yang digunakan juga sama, yaitu pasal 1 ayat 1 – 5  Bab I KUHAP. Investigasi atau investigative reporting adalah serangkaian penyelidikan yang dilakukan wartawan dalam upaya menemukan kebenaran fakta dan informasi yang setelah dikonfirmasi kepada sumber-sumber berkompeten ditulis sesuai unsur dan prinsip  berita atau laporan wartawan.

Sedangkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum (polisi/ jaksa) adalah serangkaian upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan itu sendiri adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Belajar dari pengalaman menginvestigasi berbagai peristiwa kiminal (pidana) maupun perdata selama 25 tahun lebih, saya menggunakan rumusan atau kata lain tentang penyelidikan dan penyidikan oleh wartawan maupun oleh polisi itu. Yaitu, tahu dulu baru bertanya dan mengerti dulu baru menulis.

Untuk mengetahui sesuatu wartawan melakukan investigasi/penyelidikan. Setelah tahu duduk persoalan dan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung  dalam satu perkara wartawan harus melanjutkannya pada penyidikan. Penyidikan oleh wartawan berbetuk konfirmasi kepada sumber-sumber terkait /berkompeten yang nama dan keterangannya bisa dikutip untuk ditulis atau dijadikan sumber tanpa menyebut nama (on backround).

Beda dengan penyelidikan, konfirmasi harus dilakukan terbuka dan terus terang. Ungkapkan semua masalah yang akan ditulis supaya sumber konfirmasi bisa memenuhi  hak-haknya, seperti hak jawab, sehingga berita yang ditulis memenuhi aspek perimbangan. Semua informasi hasil penyelidikan yang  dikonfirmasi itu kemudian diseleksi untuk ditulis jadi berita/laporan.

Sementara polisi, setelah mengetahui duduk perkara, biasanya dilakukan oleh bagian intelijen, baru kemudian dilakukan penyidikan, biasanya oleh bagian reserse. Untuk kasus-kasus tertentu, penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan langsung oleh reserse. Bentuknya, berupa pemeriksaan saksi atau tersangka, kadang diikuti penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, seterusnya dilakukan pemberkasan perkara sehingga memenuhi syarat untuk dilimpahkan kepada kejaksaan.

Dalam penyelidikan di lapangan, wartawan atau polisi harus mampu membaca aspek psikolgis masyarakat agar komunikasi dengan sumber-sumber yang diperlukan tak tertutup dan penyelidikan jadi mudah, lancar dan aman. Ada kalanya diperlukan pendekatan formal dan terbuka. Sebaliknya ada kalanya menggunakan pendekatan pribadi, informal dan tertutup alias penyamaran.

Sesuai etika profesi, dalam berinvestigas/menyelidik harus bersikap objektif. Hindari pembenturan informasi dari satu pihak ke pihak lain, apalagi sampai menyebut nama sumber informasinya. Jika sempat teradudomba, diantara sumber bisa saling menyalahkan yang akan memperkeruh suasana sebelum penyelidikan rampung.

Selain itu, pembenturan informasi diantara sumber juga akan membuat jarak antara investigator/penyelidik dengan sumber-sumber informasi yang lain. Lagi pula cara itu akan mengesankan keberpihakan. Padahal sekali sumber informasi  mencium gelagat keberpihakan, penyelidik wartawan/polisi akan dituduh macam-macam. Misalnya dituduh jadi perpanjangan tangan lawan, menerima suap atau sogok dan sebagainya.

Sikap yang baik adalah menerima informasi dari semua pihak secara netral. Biarkan sumber membuka informasi seluas-luasnya.  Informasi dari satu pihak hanya bisa dijadikan bahan pendalaman pertanyaan kepada pihak lain. Lalu kemudian,  semua informasi diolah/dicerna sendiri oleh wartawan atau polsi, mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang punya bukti dan alasan hukum.

Sayangnya dalam banyak praktek di lapangan wartawan/ polisi, entah karena larut, terlibat atau melibatkan diri dalam perkara yang sedang diivestigasi, menjadi subjektif dan langsung main tuduh atau main klaim seolah satu pihak lebih benar dari pihak lain. Bahkan kadang, belum tahu duduk persoalan langsung menyalahkan pelapor atau pihak yang dilaporkan. Saya sendiri sering mendengar wartawan/ polisi berucap, sianu itu jahat, sianu itu tidak benar, sianu itu nanti saya tangkap dan sebagainya.

Arogansi seperti itu sangat merugikan investigator. Sumber–sumber yang tadinya  diharapkan mendukung investigasi malah jadi tertutup dan menutup diri. Yang merasa dibela berkoar-koar, sementara yang merasa dirugikan balik jadi musuh. Akibatnya pengungkapan kasus mengalami kesulitan.

Lebih parah lagi, wartawan/ polisi, meski belum tentu benar, dipergunjingkan masyarakat dengan berbagai tuduhan miring. Bahkan banyak yang dilaporkan kepada atasannya atau dibeberkan ke media sehingga dikenai mutasi atau dijatuhi sanksi.  Hal itu selain merusak karir, profesi dan institusi tentu juga akan membuat jauhnya masyarakat dari wartawan/polisi.(*)

Padang 20 Juli 2012


Setelah 10 Wartawan Lolos Uji Kompetensi

13 Februari 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Ini kabar gembira buat insan pers, pemerintaha daerah dan masyarakat Sumbar. Sepuluh wartawan senior anggota PWI Sumbar, Kamis (26/1) lalu dinyatakan lulus dalam Uji Kompe­tensi Wartawan (UKW) yang d­ise­leng­garakan oleh Dewan Pers di kantor PWI Jaya Jl Suryopranoto Jakarta, demikian diberitakan Haluan Jumat 27 Januari lalu.

Mereka adalah  Khairul Jasmi (Pemred Harian Singgalang) Eko Yanche Edrie (Wapemred Harian Haluan) Heranof Firdaus (Kasubsi Ulasan Berita dan Dokumentasi RRI Padang) Sukri Umar (Wakil Pemim­pin Umum Harian Pagi Padang Ekspres) Fadril Aziz Isnaini (Pe­mim­pin Redaksi Mingguan Media Sumbar), Widya Navies (Redaktur Pelaksana Harian Sing­ga­lang) Nita Indrawati Arifin (Pemimpin Redaksi Padang­media. com) Amirudin (Wakil Ketua PWI Sumatera Barat), Naswardi (Wakil Bendahara PWI Sumbar) dan John Edwar Rhony (Redaktur Pelaksana Harian Koran Padang).

Kenapa kabar ini perlu disambut gembira? Pertama, karena hal ini merupakan jawaban terhadap “kegelisahan” masyarakat pada kenyataan beragam sikap dan   prilaku serta karya wartawan sejak era reformasi yang kemudian mengundang munculnya tututan perlunya standarisasi dan uji kompetensi wartawan.

Kedua, kesepuluhnya adalah wartawan senior yang secara fungsional memegang kendali manajemen redaksi dan operasional wartawan yang tentunya akan sangat mempengaruhi sikap dan kepedulian (sensitifitas) serta mutu karya jurnalistik di masa yang akan datang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan UU No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Ketiga, mengingat kesepuluhnya berhasil melewati mata ujian; Mengevaluasi Rencana Liputan, Menentukan Bahan Liputan Layak Siar, Mengarahkan Liputan Inves­tigasi, Menulis Opini/Tajuk Ren­cana, Kebijakan Rubrikasi, Simulasi Rapat Pimpinan/Rapat Redaksi dan Unjuk Kebolehan Membangun Jejaringan,  tentulah diharapkan masing-masingnya dapat melahirkan tulisan-tulisan yang kritis, tajam proporsional, profesional dan berimbang sehingga dapat jadi bahan rujukan bagi masyarakat dan jadi contoh bagi wartawan yunior.

Keempat, mengingat kesepuluhnya adalah wartawan yang senior secara fungsional maupun profesional, tentulah PWI Sumbar akan memiliki cukup sumber daya manusia untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan wartawan r sehingga dalam waktu yang tak terlalu lama semua wartawan di bawah PWI memenuhi persyaratan dan standar kompetensi wartawan Indonesia. Setidaknya, saya selaku orang yang dipercaya menjaga gawang Program Peningkatan Kompetensi Waratwan PWI Sumbar, jelas akan punya banyak “pasukan” dalam meningkatkan komepetnsi wartawan tersebut.

Karena itulah, setelah sepuluh wartawan senior Sumbar tersebut lolos uji kompetensi, selain perlu disambut gembira juga jadi taruhan harapan masyarakat. Masyarakat jelas ingin cepat melihat sejauh mana pengaruhnya pada produk media di Sumbar ke depan. Harapan itu jelas sebuah keinginan yang ril dan wajar. Sebab, siapapun, wartawan atau apalagi pejabat dan akademisi, apapun tingkat pendidikan dan ujian yang dilewatinya nilai akhirnya tetap saja dilihat pada kepeduliannya terhadap masyarakat dan pada karya-karya yang dilahirkannya kemudian. (*)

Refleksi Haluan Senin 30 Januari 2012