Aneh, Bencana Dulu Rencana Kemudian

4 November 2012

Opini Haluan 2 Agustus 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Pememerintahan daerah (Pemerintah daerah dan DPRD) Sumatera Barat tahu benar bahwa daerah ini miskin sumberdaya alam, tapi kaya bencana alam. Karena memang tak punya sumber daya alam seperti tambang emas, tambang minyak dan gas, batubara (sudah habis), dan sebagainya. Sementara bencana alam nyaris terjadi sepanjang tahun. Mulai dari gempa bumi yang berpusat di laut, di perut bumi, sampai di gunung. Selain itu,  Sumatera Barat diap tahun dilanggani tanah longsor dan banjir bandang alias galodo.

Saya akan berbicara soal banjir dan galodo itu. Coba buka catatan sejak 35 tahun terakhir. Mulai dari galodo di Pasir Laweh, di kaki timur Gunung Merapi, Tanah Datar, 1979 yang menelan 50 korban nyawa. Longsor Bukit Tui, Padangpanjang, Ramadhan 1987  yang menewaskan 156 jiwa. Longsor disertai galodo Bukit Selayang, Paritpanjang, Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam April 1991 yang menelan puluhan hektare sawah dan rumah.

Kemudian ada banjir besar di Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Pesisir Selatan, menjelang Idul Fitri,  Mei 1994 yang merusak 2.500 hektare tanaman kedele, palawija, dan  pemukiman penduduk. Kerugian mencapai Rp 1,9 milyar.  Tahun 2000 galodo di Calau, Talawi,  Pesisir Selatan 27 korban tewas 10 dinyatakan hilang. Pada tahun yang sama Malalo Kabupaten Tanah Datar dilanda galodo,  31 tewas 8 diantaranya hilang.

Masih di tahun 2000, galodo menerjang Desa Gantiang Kabupaten Pasaman 37 korban tewas. Tahun 2004 galodo di Panti Pasaman 56 korban tewas. Tahun 2005 Bukik Lantiak, Padang, rubuh menewaskan 67 jiwa. Awal September 2005  Bukit Pincuran Gadang, Kelurahan Gates Lubuk Begalung, Telukbayur, terban. Sebanyak 25 nyawa melayang dan belasan rumah tertimbun. Galodo Koto Baru Nagari Aia Dingin, Kabupaten Solok, tahun 2006, menewaskan 18 warga. Tahun 2007 galodo menerjang Kolam Janiah Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman, 13 korban tewas

Saat diguyur hujan lebat 24 hingga 25 Desember 2007, seperempat Kota Padang, dihuni 452 jiwa, terendam. Saluran utama Irigasi  Gunung Nago di hulu Batang Kuranji rubuh. Sekitar 2.087 hektare sawah produktif, ratusan hektare kolam ikan air tawar di Kecamatan Pauh, Kuranji dan Nanggalo dan Lubuk Bagalung kering. Irigasi Koto Tuo, Kecamatan Koto Tangah, ikut hancur. Sekitar 1.088 hektare sawah dan ratusan hektare kolam ikan serta sumur dan sumber air MCK kekeringan. Kerugian ditaksir Rp 10 milyar.

Sekitar pukul 03.00 Rabu 3 November 2011, air bah dari Bukit Kaciak mendera Kasiak Putih, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Enam nyawa melayang. Sekitar 300 meter jalan raya Lintas Barat Sumatera rubuh ke laut. Bersamaan itu  7 kecamatan di Pesisir Selatan tergenang banjir. Sekitar  52.315 jiwa penduduk diungsikan, 750 meter jalan negara terban,  3 km jalan kabupaten dan enam jembatan rusak, 23 unit irigasi binasa, 27 unit sekolah terendam, 9 unit  rusak berat, 10.219 unit rumah warga dan 43 rumah ibadah terendam, diantaranya 24 rusak berat. Kerugian sekitar 99,6 milyar.

Yang paling anyar adalah banjir dan galodo di sekitar Bukit Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, magrib Selasa 24 Juli 2012 lalu. Galdo itu berdampak pada 24 kelurahan di enam kecamatan. Sebanyak 3.636 warga diungsikan,  95 bangunan rusak berat, 172 rusak sedang dan 249 rusak ringan. Kerugian ditaksir sekitar Rp 15,49 milyar.
Alam Tak Jadi Guru

Semua juga tahu orang Minang punya filosfi, alam takabang jadi guru. Tapi  bencana alam yang terjadi sejak 35 tahun terakhir tampaknya belum jadi guru dan belum menjadi pelajaran bagi Pemerintahan Daerah.  Buktinya, tiap kali terjadi bencana Pemda, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selalu turun memberi bantuan tanggap darurat dan melakukan perbaikan-perbaikan. Namun urusan bencana demi bencana ditutup begitu tahun anggaran ditutup.

Sementara kalangan politisi, baik calon kepala daerah maupun anggota DPR dan DPRD, termasuk DPD, juga mencatat. Paling tidak sebagai kenangan-kenangan pernah menabur simpati politis pernah mengulurkan bantuan dan berfoto-foto di lokasi bencana dengan harapan warga akan berpartisipasi saat pemilu.

Warga juga mencatatnya sebagai kenangan hidup. Walinagari Kototinggi, Kotobesar, Dharmasraya, misalnya, diberi nama Andestra singkatan anak desa transmigrasi. Maklum, orang tuanya adalah korban galodo Tanjung Raya, Maninjau, tahun 1987 yang ditransmigrasikan ke Kototinggi.

Sayangnya, kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) bersama jajarannya, termasuk DPR, DPRD dan DPD, belum menjadikan bencana demi bencana sebagai kajian dan patokan kebijakan pembangunan antisipasi banjir dan galodo itu. Sehingga, meski tak mampu menghentikannya, bisa mengurangi resikonya..
 
Ironis.

Kalau dilihat organisasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, sebetulnya sudah ada lembaga/instansi yang berperan mengantisipasi bencana tersebut. Ada Bapedalda yang mengurusi soal lingkungan, Dinas Kehutanan yang mengurusi soal hutan dan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) yang mengurusi kelestarian hutan dan isinya. Ada Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) yang mengurusi sumber air, sungai dan rawa. Ada Bappeda sebagai koordinator perencanaan dan perancang Tata Ruang.

Sumatera Barat juga punya sejumlah perguruan tinggi dan ahli masalah lingkungan dan kebencanaan. Ada pula beberapa LSM dan bahkan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana).

Maka, dilihat dari kerawaanan bencana alam selama ini serta potensi sumber daya manusia dan lembaga pemerintahan yang ada itu selayaknya daerah ini  sudah punya peta tata ruang bencana, setidaknya sejak 15 tahun terakhir. Sebab, tahun 1995 silam Dinas Pertambangan Sumatera Barat pernah melakukan penelitian tentang pemukiman penduduk. Hasilnya, sekitar 35% pemukiman warga provinsi ini berada di atas kemiringan 45 derajat alias rawan longsor.

Peta itu tentu berisikan inventarisi dan klasifikasi gambaran kondisi daerah aliran sungai dan celah bukit yang rawan banjir dan galodo di pelosok provinsi ini. Di situ akan terlihat mana kawasan yang sangat rawan (hamil tua) mana yang bakal berbahaya dan mana lokasi yang dianggap aman. Dari peta itu, kalau memang diiringi kebijakan, dapat ditentukan prioritas penanggulangan/ antisipasi, dan pembinaan serta pemeliharaan lingkungan.

Terhadap lokasi  yang sangat rawan diantisipasi misalnya dengan membangun embung/ waduk. Ukuran dan volume embung disesuaikan dengan kondisi curah hujan, daerah tangkapan air, luas celah bukit dan sebagainya. Masyarakat di sekitar embung diajak melakukan penghijauan dengan bertanam pepohonan dan bambu. Air embung bisa jadi sumber air bersih, pertanian/perikanan, dan bahkan objek rekreasi. Pepohonan bisa jadi cadangan kayu bagi nagari setempat. Bambu bisa jadi bahan bangunan, industri kerajinan, dan kuliner.  Yang terpenting adalah di musim hujan embung bisa mengendalikan debit air dan arus sungai. Sehingga, meski terjadi galodo, resikonya dapat dikurangi.

Pembiayaan embung bisa diklasifikasi dan direncakan. Embung ukuran besar berbiaya milyaran rupiah, bisa didanai APBN seperti beberapa yang sudah dibangun. Embung ukuran menengah dapat dibiayai APBD Provinsi, dan ukuran sedang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Untuk ukuran kecil bisa diprogramkan embung pedesaan yang dana dan teknisnya dibantu provinsi bersama kabupaten /kota. Saluran dan lingkungan embung pedesaan, seperti dulu Irigasi Pedesaan berbiaya Rp 5 juta, dikerjakan warga nagari secara manunggal.

Gagasan ini pernah saya bicarakan secara terpisah dengan kepala Dinas PSDA, Kepala Bapedalda dan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Mungkin karena belum direspon Gubernur/Wakil Gubernur serta DPRD, gagasan itu tak kunjung direalisasikan. Padahal gagasan itu sangat urgen mengingat dana pemerintah untuk menanggulangi bencana, khususnya galodo, dari tahun ke tahun cukup besar. Belum lagi dampak sosial, ekonomi dan psikologis yang diderita rakyat.

Kalau memang Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota bermisi meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dana sebanyak itu tentu akan lebih bermanfaat digunakan mengantisipasi berbagai galodo dan banjir. Bukankah banjir dan galodo selama ini sangat berpotensi memiskinkan rakyat? (*)

Iklan

Deteksi Dini Galodo

4 November 2012

Teras Utama Padang Ekspres 13 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Hanya berselang satu setengah bulan banjir dan galodo berulang di sekitar Bukit Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pertama saat magrib Selasa 24 Juli 2012 lalu. Galodo memaksa 3.636 warga mengungsi,  95 bangunan rusak berat, 172 rusak sedang dan 249 rusak ringan. Kerugian ditaksir Rp 15,49 milyar. Kedua, Rabu sore 12 September 2012 lalu. Dua nyawa melayang, lima rumah rubuh tertimbun dan ratusan lainnya terendam.

Tapi bencana seperti itu bukan yang pertama di Sumbar. Di luar galodo kecil dan menengah, sejak 35 tahun silam saya mencatat ada 13 kali galodo besar. Mulai dari galodo di Pasir Laweh, di kaki timur Gunung Merapi, Tanah Datar, 1979 yang menelan 50 korban nyawa sampai  air bah melanda Kasiak Putiah , Kambang dan 7 Kecamatan di Pesisir Selatan yang merenggut enam nyawa merendam 10.219 rumah 52.315 jiwa diungsikan (kerugian sekitar Rp 99,6 milyar) 3 November 2011 lampau.

Setidaknya 503 jiwa melayang, ribuan rumah dan harta benda warga binasa. Belasan irigasi, ratusan meter jalan, jembatan, sejumlah sekolah, rumah ibadah dan ratusan hektar lahan pertanian porakporanda. Kerugian lebih Rp 500 milyar.  Karena itu saya pun lancang mengubah pribahasa sekali air gadang sekali tepian beranjak jadi sekali air gadang sekali desa beranjak.

Menyadari kenyataan tersebut, sekitar lima bulan sebelum galodo pertama Limau Manih, saya memberanikan diri berbicara secara terpisah dengan tiga pejabat Sumatera Barat; Bapedalda, Dinas Kehutanan dan Dinas PSDA. Kami membicarakan perlunya deteksi dini galodo, serta teknik penanggulangan, kemungkinan dampak serta manfaat sosial ekonomi dan lingkungan. Termasuk antisipasi dengan cara membangun embung (kecil, menengah dan besar), revolusi bambu (penghijauan dengan bambu) di lokasi yang rawan galodo.

Kemudian tiga hari setelah galodo Limau Manih, saat berbuka bersama Gubernur Irwan Prayitno dan wartawan/budayawan di Auditorium Gubernuran, secara spontan saya berucap: “Pak Gubernur, saatnya ada koordinasi Bapedalda, Dinas PSDA dan Dinas Kehutanan mengantisipasi kemungkinan galodo berikutnya”. “Ya, itu mesti itu,” kata Gubernur.

Saat dialog tentang mitigasi bencana di rumah kediaman Wakil Gubernur Muslim Kasim, tiga hari sebelum lebaran, persoalan deteksi dini galodo tersebut saya sampaikan kepada Ir. Yazid Fadhli, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Beliaupun mengutip gagasan itu dalam sambutannya. Lalu, saya sendiri saat berkesempatan berbicara merinci maksud dan tujuan deteksi dini galodo tersebut.

Ternyata pemikiran itu sampai kepada Ketua BNPB Syamsul Maarif Yang Dipertuan Rajo Maulana Paga Alam. Saat kunjungan di Painan dan berbicara di depan Bupati Nasrul Abit bersama pemuka masyarakat di sebuah shelter Kamis sore 6 September 2012, Syamsul mengungkapkan pentingnya deteksi dini galodo tersebut.

Setengah menginstruksi, ia merinci bagaimana langkah-langkah deteksi dan antisipasi galodo itu. Ia minta pemuda dan mahasiswa pencinta alam dilibatkan mengecek semua celah bukit yang berpotensi galodo. Lalu, buat rencana tindakan. Kerpada DPRD ia berharap agar dialokasikan anggaran untuk itu dalam masing-masing APBD.“Kami akan bantu semaksimal mungkin. Tapi daerah juga mengalokasikan anggarannya. Jadi shering-lah,” katanya.

Menunggu action.

Terus terang saya bukan ahli lingkungan. Namun pengalaman 30 tahun keluar masuk nagari, mendaki bukit, menelusuri hutan dan sungai –sungai kemudian mendatangi hampir tiap lokasi bencana di daerah ini, mengajarkan bahwa galodo adalah sesuatu yang nyata, terjadi di alam terbuka. Penyebab dan akibatnya bisa dilihat secara kasat mata. Antisipasinya pun bisa dilakukan secara terencana. Dari situlah muncul keberanian mengajak pihak-pihak yang dianggap berkompeten melaklukan deteksi dini galodo tersebut.

Disamping itu ada pedoman bersama, yaitu Perda No.5  Tahun 2011 Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar  2010-2015. Salah satu misi yang diundangkan adalah “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.  Caranya, memprioritaskan pembangunan “Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup”. Menurut Perda tersebut, instansi pelaksana misi ini adalah Bapedalda, Dinas Prasja dan Tarkim, Dinas PSDA dan Dinas Kehutanan.

Sebetulnya, Perda itu telah disosialisasikan kepada seluruh SKPD, Ketua Ketua -Komisi DPRD Provinsi, Kepala Bappeda dan DPKD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di sebuah hotel berbintang di Padang, 25 Januari 2012 lampau.  Namun sampai kini, saat tahun 2012 mendekati akhir, realisasi RPJMD dalam bentuk langkah nyata gerakan penanggulangan dan antisipasi bencana, khusus galodo, masih mengawang.

Padahal kalau Pemda kabupaten/kota bersama provinsi mengajak berbagai pihak terutama masyarakat tentangga perbukitan mendeteksi  setiap lokasi yang berpotensi galodo, tentu kalau bukan bisa mencegah galodonya, paling tidak bisa memberikan peringatan dini kepada rakyat sehingga korban nyawa dan harta benda bisa terkurangi.

Begitupun kita hanya bisa bertanya. Belum cukupkah pengalaman pahit di Limau Manih itu membuat semua pihak tersentak?  Jangan-jangan bencana ini merupakan peringatan dini kepada kita yang mengingkari janji kepada Ilahi Rabbi dan diri sendiri yang tak juga melaksanakan Perda dan RPJMD sampai kini (*).


Pesisir Selatan Tak Putus Dirundung Bencana

13 Februari 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Setiap kali datang banjir, air mata pun mengalir. Ungkapan itu cukup mengambarkan kondisi kebencanaan di seantero Kabupaten Pesisir Selatan. Lihat saja bencana banjir yang terjadi  2 November 2011 lalu. Enam nyawa warga melayang. Sekitar 3 Km jalan raya Lintas Barat Sumatera rubuh ke laut, beberapa irigasi, sekolah, sarana/ prasarana kesehatan, sarana air bersih, rumah masyarakat, rumah ibadah, ternak, dan sawah ladang. Kerugian ditaksir sekitar Rp 99,61 miliar

Menyedihkan memang. Soalnya, bencana itu datang saat upaya Bupati Nasrul Abit mengentaskan 50%  dari 433.181 jiwa miskin mulai menunjukkan hasilnya. Kehidupan rakyat baru menggeliat berkat kebun sawit, jagung dan padi yang kian subur. Kemudian, jalan nasional  sepanjang 234 Km satu-satunya jalan raya yang melintasi kabupaten ini juga baru beransur mulus sejak empat bulan belakangan. Bak orang lumpuh yang baru mulai belajar berdiri Pesisir Selatan terjerembab lagi.

Bantuan yang diturunkan pemerintah dan masyarakat mungkin bisa meringankan beban korban. Tapi itu hanya sesaat. Untuk selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus membangun jalan baru, merehabilitasi irigasi serta sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Rakyat pun harus membangun kembali basis ekonominya. Artinya, kehidupan yang seharusnya sudah bisa ditingkatkan sebagian harus dimulai lagi dari nol.

Pesisir Selatan tampaknya akan terus jatuh bangun akibat bencana alam. Dan seharusnyalah bencana demi bencana memberikan perenungan bagi semua pihak dan semua lapisan mayarakat daerah ini. Jika meyakini ayat-ayat Alqur’an, tentu akan dipercaya bahwa bencana terjadi akibat ulah manusia terhadap alam dan ulah manusia terhadap Tuhan.

Bencana yang menimpa kampung Kasiak Putiah Kenagarian Kambang itu misalnya, amat pantas jadi renungan. Kenapa tiba-tiba tiga sungai, Batang Lenggayang, Batang Ampiang Parak dan Batang Kambang, menyatu dan memilih Kasiak Putiah jadi sasarannya. Kenapa bukan ke tempat yang lebih rendah di sebelah utaranya. Adakah hubungannya dengan objek wisata yang sejak  empat tahun belakangan selalu ramai tiap senja hingga menjelang tengah malam.

 

Renungan juga bisa diarahkan pada analisa ekosistem dan aspek lingkungan. Soalnya, semua pihak tahu bahwa Pesisir Selatan diambil posisi dari Barat ke Timur, sebelah Utara seluruhnya adalah daerah perbukitan dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), hulu dari seluruh sungai di Pesisir Selatan. Sebelah Selatan adalah Laut. Jarak perbukitan dan laut terpanjang hanya 15 kilometer dan terpendek 0,0 kilometer. Tak aneh ada jalan raya berada di bibir pantai. Diantara pantai dan perbukitan itulah nagari dan lahan pertanian.

Bisa dimengerti jika pemerintahan Belanda dulu mematok kawasan TNKS sampai ke permukiman. Lalu dipatok pula hutan penyangga (penopang/ penghambat) banjir diantara pemukiman dan TNKS itu. Tapi atas desakan pemerintah daerah tahun 1991 luas TNKS di Pesisir Selatan direvisi sehingga pemukiman lebih luas. Lalu, sejak 1980 hutan penyangga dan bahkan sebagian TNKS pun dibabat. Baik atas nama HPH, IPK dan sebagainya. Penduduk pun nyaris beralih ke hutan dan meningalkan sawah ladang serta ternak piaraannya.

Sebagaimana pernah saya ungkapkan dalam makalah berjudul ‘Miskin di Lumbung Beras’ saat Musrenbang Kabupaten Pesisir Selatan di Gedung Serbaguna Painan, 31 Maret 2008 lampau, penebangan hutan itu berdampak sangat luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Meski Pesisir Selatan sejak 1980 penghasil kayu nomor satu di Sumatera Barat tapi sejak itu pula daerah ini daerah bencana alam nomor satu di Sumatera Barat. Mulai dari kasus penduduk diterkam harimau sampai sungai yang tersumbat sisa penebangan dan berubah jadi liar. Di musim panas sungai jadi kering dan di musim hujan sungai melimpah dan membawa air bah merendam pemukiman dan lahan pertanian.

Keasikan menebang kayu di hutan juga membuat terhentinya regenerasi pertani hampir dua generasi. Sementara selama musim kayu itu tak ada pula upaya untuk meningkatkan nilai tambah kayu misalnya mengembangkan usaha mebel atau furniture. Hal ini kemudian punya andil besar terhadap terlantarnya lahan pertanian, pengangguran dan kerawanan sosial, yang berujung pada, misalnya, meningkatnya angka perceraian pasangan usia muda dan angka kriminalitas.

Dampak berikutnya terlihat pada kerusakkan tatanan sosial yang ditandai menurunnya kewibawaan ninik mamak terhadap keponakan, ulama terhadap umatnya, pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum dan aparat keamanan terhadap masyarakat. Kini ada dinatara nagari bahkan seperti  tak punya pemimpin.

Penebangan kayu dihutan telah menumbuhkan kebiasaan bagaimana menghasilkan uang kontan secara cepat. Sikap ini membuat warga malas bertani karena bertani perlu waktu lama untuk menghasilkan  uang. Kebiasaan cepat mendapat uang dari hutan juga telah menumbuhkan prilaku konsumtif. Sehingga, setelah kayu habis, prilaku itu menimbulkan persoalan sosial ekonomi dalam masyarakat yang terlanjur konsumtif.

Tak mudah bagi Pemerintahan Bupati Nasrul Abit untuk membangun Pesisir Selatan. Selain menuntut kesadaran yang mendalam dari staf dan jajaran SKPD-nya tentang tantangan yang dihadapi, ia juga harus membangun kesadaran lingkungan dan kesedaran pada tatanan sosial dalam masyarakat. Berharap pada kesadaran aparat yang ada tampaknya belum memadai. Buktinya, kayu asal Pesisir Selatan masih terus mengalir ke Padang. Penebangan hutan, baik untuk alasan perkebunan karet, sawit dan gambir juga belum bisa dihentikan. Padahal wilayah perbuktian sebelah utara atau sebelah kiri jalan dari Padang sepanjang Pesisir Selatan selayaknya dihutankan kembali dan tidak ditebangi lagi.

Salah satu solusi mengamankan daerah hutan dan perbukitan itu, selain mengefektifkan pelaksanaan UU yang ada, seluruh nagari perlu mengeluarkan peraturan nagari tentang penyelamatan lingkungan. Sehingga, dengan demikian ninik mamak dan para pemuda berperan menjaga hutan dari penebangan oleh siapapun, rakyat sendiri, oknum aparat Pemda atau aparat keamanan.

Kemudian setiap nagari juga perlu membentuk Forum Kemitraan/Koordinasi Polisi dan Masyarakat (FKPM). Melalui lembaga yang dibentuk Bamus dan Walinagari yang direkomendasikan Pemda dan Kepolisian, nagari punya aparat sendiri untuk menjaga kerusakan lingkungan, memelihara Kamtibmas dan menjcgah penyakit masyarakat. Persoalan yang berbau adat dan ulayat diselesaikan melalui ninik mamak, dan yang berbau tindak kriminalitas murni diserhkan ke polisi. Dengan deemikian ninik mamak terangkat kewibawaannya di tengah masyarakat, lingkungan ikut terjaga, penyakit masyarakat bisa dicegak dan kamtibmas bisa diciptkan secara bersama-sama.

Disamping itu, Nasrul bisa mengerahkan seluruh SKPD bidang ekomi dan kesejahtraan rakyat untuk meningkatkan kinerja. Gerakkan seluruh penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan dengan teknologi serta fasilitas pendudukung sehingga semua lahan yang sudah ada bisa efektif, produktif dan bernilai eknomis secara berkelanjutan. Cara ini sekaligus bisa mencegah kebiasaan setiap membuka kebun diikuti dengan pembukaan lahan baru dapat diatasi sehingga kerusakan lingkungan bisa dicegah dan ekonomi rakyat bisa ditingkatkan.

Hanya dengan kerjasama masyarakat, pemuka adat dan aparat keingian Nasrul Abit untuk mengeluarkan Pesisir Selatan dari kemiskinan bisa tercapai. (*}

Opini Haluan Kamis 17 November 2011 


Diambang Ledakan Penduduk

10 Juni 2010

Komentar Singgalang 27 Mei 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Entah karena leguh legah pemilu legislatif, permilu kepala daerah, pemilu DPD dan pemilu presiden, sebagian besar masyarakat, pejabat legislatif dan pejabat pemerintah kini seakan lupa program keluarga berencana (KB). Sehingga, program KB di Indonesia yang pernah dianggap paling sukses di dunia pada Era Orde Baru, kini malah terkesan dikseampingkan. Buktinya, KB tak lagi masuk proram proritas tiap daerah. Jika dulu KB dikelola sebuah badan khusus kini malah jadi satu bagian yang ditumpangkan pada SKPD tertentu.

Kondisi ini bahkan telah menggeser nilai dan penilaian terhadap program dan masyarakat pendukung KB. Jika 15 tahun lalu jumlah anak, dalam bahasa lain kesungguhan melaksanakan program KB dijadikan indikator integritas moral  pemimpin yang baik di masyarakat dan pemerintahan kini nilai-nilai itu mulai diabaikan. Tak pelak, Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya kini berada di ambang ledakan penduduk.

Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman, diwakili Staf Ahli Gubernur Ir. Surya Darma, pada pembukaan Temu Kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Asrama Haji 17 Mei 2010 lalu, mengingatkan ancaman itu. Menurut Gubernur, laju pertumbuhan penduduk secara nasional kini mencapai 1,3 %, atau tiap tahun penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat justru lebih tinggi, sebesar 1,49%.

Padahal tahun 2003 angka kelahiran di Sumatera Barat sudah berhasil mencapai  3,1 perwanita usia subur. Pada tahun 2007 naik jadi 3, 4%. Artinya, setiap pasangan usia subur berpotensi punya 3 dan 4 orang anak. Maka, Sumatera Barat pun menjadi salah satu dari lima besar daerah penyumbang pertambahan penduduk Indonesia. Salah satu penyebab adalah karena semakin berkurangnya perhatian terhadap program keluarga berencana itu.

Padahal mengabaikan program keluarga berencana berdampak luas pada lingkungan, kesejahteraan rakyat, peningkatan sarana/prasarana, belanja dan pelayanan pemerintahan dan sebagainya. Prof. Dr. Emil Salim, saat itu Menteri Lingkungan Hidup, pada pembukaan Latihan dan Pendidikan Konservasi Alam bagi mahasiswa di Mes Taman Hutan Raya Bung Hatta, Ladangpadi, Padang satu malam pada Desember 1981 silam mengingatkan. Katanya, ”Seandainya semua perantau Minang pulang kampung, orang Minang akan tidur berdiri”.

Tahun 1981 penduduk Sumatera Barat masih 3.468.825 jiwa. Lahan budidaya 5, 9 juta hektare dari 42, 297 juta hektare luas wilayah provinsi (BPS-1981). Warga Minang di rantau saat itu diperkirakan sekitar 1, 2 juta jiwa. Emil seakan mengingatkan kalau Sumatera Barat dihuni 4,6 juta jiwa, orang Minang akan menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

Ramalan Emil masuk akal. Sumatera Barat yang berada di jajaran Bukit Barisan, sekitar 30%  dari 4, 297 juta hektare wilayahnya merupakan daerah kemiringan di atas 40% yang rawan longsor dan tak layak huni. Hanya 55 % yang dapat dimanfaatkan untuk lahan budi daya. Kawasan budidaya terdiri dari pemukiman (desa/kota), lahan pertanian dan perkebunan. Dan, lebih sepertiganya (36,4 %) kawasan budi daya itu adalah hutan berbagai kondisi dan fungsi.

Sedangkan 44,8%  wilayah Sumatera Barat adalah hutan lindung yang praktis jadi “pematang” atau pembatas kabupaten dan kota. Dari hutan lindung ini mengalir puluhan sungai yang bermuara ke pantai barat dan  pantai timur.  Di daerah aliran sungai itulah tersebar kota-kota serta desa-desa dan lahan pertanian.

Tahun 2000 jumlah penduduk sudah 4,248,515 . Tahun 2004 meningkat 4, 456.816 jiwa dan lahan budidaya berkurang jadi 2, 335 juta hektare. Tahun 2010 ini penduduk Sumatera Barat diperkirakan sudah mencapai 4,9 juta. Dan, tahun 2019 atau di akhir RTRW Sumatera Barat  2005-2019, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi tahun 2006 lalu memperkirakan jumlah penduduk mencapai 5,8 juta.

Nayatanya, sejak 1990-an atau sembilan tahun setelah Emil berbicara, Sumatera Barat nyaris tak pernah sepi dari bencana akibat kerusakan lingkungan. Tiap musim hujan galodo dan banjir menggusur pemukiman dan lahan pertanian. Akibatnya, bukan hanya bencana alam, penghuni hutan seperti harimau termasuk monyet jadi kelaparan dan mencari makan ke pedesaan. Akhirnya yang dialami Sumatera Barat bukan lagi bencana alam melainkan alam bencana. Peribahasa yang dulu berbunyi, sekali air besar sekali tepian beranjak, kini berubah. Sekali air besar sekali desa beranjak.

Kondisi ini memaksa warga desa hijrah ke kota. Tahun 1980, posisi penduduk perkotaan Sumatera Barat masih 16,84%. Tahun 1990 meningkat 19,03%. Tahun 2003 sudah mencapai 26,59%. Dan, semua itu menimbulkan berbagai masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan persoalan lingkungan di perkotaan.  Akibatnya, bukan hanya tidur, berdiripun warga tak sanggup lantaran harus mengungsi.

Fakta ini seharusnya menyadarkan kembali semua pihak tentang pentingnya program KB tersebut. Sudah saatnya para pemimpin formal/informal menumbuhkan kembali budaya menghargai tokoh atau pemimpin yang sungguh-sungguh menjalankan program KB itu. Dan, kesungguhan ber-KB itu patut dijadikan pertimbangan dalam  memilih kepala desa, walinagari, bupati/walikota, calon gubernur dan sebagainya. Sebab, keteladanan (termasuk KB) sangat mempengaruhi respons masyarakat terhadap para pejabat dan program yang dicanangkannya.(*)