Jalan Kambang-Muara Labuh: Dua Selatan Satu Persoalan

24 November 2015

Drs. H. Fachrul Rasyid HF
(Opini Haluan Selasa, 24 Juli 2012)

Yang dimaksud dua selatan itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan. Keduanya, punya satu persoalan yaitu jalan raya. Maklum kedua kabupaten tersebut, bak sepasang telinga meski berdekatan tapi tak pernah bertemu, karena tak ada akses jalan.

Upaya mempertemukan kedua kabupaten itu sudah direncanakan Sabri Zakaria, saat itu, Kakanwil PU Sumatera Barat, sejak tahun 1994 silam, dengan membangun jalan dari Koto Pulai Kambang ke Muara Labuh sepanjang 60 kilometer melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Lalu, setelah mendapat persetujuan Departemen Kehutanan dilakukan pembebasan kawasan hutan seluas lebih kurang 60 hektare. Semua kayu, mulai berdiameter 15 Cm dihitung dan dibayar ganti rugi, kalau tak salah sekitar Rp 164 juta. Uang tersebut diterima Ir. Darlis dari Kanwil Kehuatan Sumatera Barat.

Kemudian setelah dilakukan berbagai kajian tentang penyelamatan hutan dan segala isinya di kawasan itu, lalu didapat persetujuan Bappenas dan Departemen Keuangan, tahun 1996 pembangunan jalan pun di mulai dari Koto Pulai. Saya pernah masuk ke jalan itu. Sayang, baru terbuka sepanjang 7 kilometer, Departemen Kehutanan, melalaui salah satu Dirjen meminta proyek tersebut dihentikan. Alasannya, karena merusak ekosistem TNKS. Tiba-tiba bebrapa LSM pun menyuarakan hal itu.

Tapi di balik itu tersiar kabar bahwa ada permintaan ganti rugi hutan sekali lagi dari salah seorang Dirjen Kehutanan. Karena permintaan itu ditolak Departemen PU, maka muncullah isu lingkungan. Dan, jalan yang baru dibuka kemudian ditutup menggunakan tiang beton agar tak bisa dilalui kendaraan. Sejak itu rencana Jalan Kambang – Muaralabuh pun jadi mengambang. Kedua daerah yang mestinya sudah bertaut, kembali merenggang .

Potensi Yang Terpendam

Kabupaten Pesisir Selatan merentang sepanjang garis pantai Samudera Indonesia sejauh 231 kilometer dari batas Kota Padang hingga perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Bengkulu. Bak pinang sebatang, tak ada cabang jalan dari jalan nansional sepanjang 243 kilometer di Pesisir Selatan ke Solok Selatan kecuali melingkar jauh ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Padahal Kabupaten Pesisir Selatan, 12 kecamatan dan 76 nagari, berpenduduk 433.181 jiwa ini punya potensi ekonomi sangat besar. Antara lain di daerah ini terdapat sekitar 12 ribu hektare kebun sawit. Selain itu ada 2.000 hektare kebun kakao dengan produksi sekitar kitar 630 ton dansekitar 8 ribu hektare kebun karet dengan produksi 5.300 ton.

Disamping itu terdapat sekitar 10 ribu hektare ladang jagung dan 93 ribu ternak sapi. Produksi padi pun cukup tinggi, tahun lalu mencapai 253 ribu ton dari luas areal tanam 45 ribu hektare. Pesisir Selatan yang wilayahnya berhadapan dengan laut termasuk pengasil ikan laut terbesar di Sumatera Barat, sekitar 25 ribu ton setahun. Ternyata 32% dari 97.978 KK penduduknya keluarga miskin, tertinggi di Sumatera Barat.?

Sementara Kabupaten Solok Selatan terentang sepanjang jalan provinsi sejauh 165 kilomter menuju perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi. Solok Selatan tak bisa keluar ke arah utara atau timur ke Kabupaten Dharmasraya karena terbentur belum rampungnya jalan sepanjang 328 kilomter yang direncanakan sejak 1992 silam.

Kabupaten seluas 3,346 kilometer persegi, 7 kecamatan dan 33 nagari, penduduk 144 ribu jiwa ini juga punya potensi ekonomi yang sangat besar. Ada 80 ribu hektare kebun sawit dan 30 ribu hektare teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, kemiri dan sebagainya. Solok Selatan juga punya 11 ribu hektare sawah yang 80% beririgasi teknis.

Selain itu ada bahan tambang seperti biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Kini PLN sedang membangun pembangkit listrik panas bumi berkuatan 230 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci, cukup menutupi kekurangan tenaga listrik di Sumatera Barat/ Riau.

Seandainya jalan Kambang – Muara Labuh bisa dibuka, setidaknya produksi ikan laut dan beras yang melimpah di Pesisir Selatan bisa dipasarkan sampai ke Jambi dan Riau lewat Solok Selatan yang juga perlu akses jalan ke Lintas Sumatera di Dharmasraya.

Sebaliknya, produksi perkebunan dan pertambangan dari Dharmasraya juga Solok Selatan bisa diekspor ke Pelabuhan Teluk Bayur, 200 kilomter lebih dekat ketimbang ke Padang lewat jalan Lintas Tengah Sumatera. Dengan demikian, perekonomian Kota Padang yang merupakan daerah kedua termiskin di Sumatera Barat, bisa bergairah bila Teluk Bayur yang menjadi jantung ekonomi kota ini juga bergairah kembali.

Selain itu jalur jalan Kambang – Muara Labuh, akan menjadi jalur ketiga yang membuka akses dari Pantai Barat, Kambang – Muara Labuh, Kiliran Jao, Rengat dan Tembilan di Pantai Timur Sumatera, kawasan perdagangan internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Jalur pertama adalah Padang-Bukittinggi Pekanbaru. Jalur kedua Air Bangis- Simpang Empat- Rao- Rokan – Dumai di bibir Selat Melaka. Jalur keempat adalah Solok-Dharmasraya- provinsi Jambi.

Selain itu i apabila keempat jalur jalan itu berfungsi secara optimal seluruh daerah Sumatera Barat bisa berakses langsung ke Pantai Timur Sumatera. Sebaliknya diharapkan pula arus pengunjung ke Ranang Minang, untuk tujuan wisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan andalan Sumatera Barat, ikut meningkat. Tujuan akhir semua gerak pembangunan itu memang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Fakta Membantah

Alasan penolakan jalan Kambang –Muara Labuh karena melintasi hutan lindung TKNS, tentu saja tak masuk akal terutama bila dibandingkan dengan fakta yang ada. Sebab, kenyatannya hutan di Sumatera Barat merupakan pematang antar kabupaten. Karena itu nyaris semua jalan antar kabupaten/ kota dan jalan antar provinsi dari Sumatera Barat ke provinsi tetangga melintasi hutan lindung.

Diantaranya, Padang – Solok melintasi Hutan Lindung Ladangpadi, bagian dari TNKS. Padang –Painan melintasi Hutan Siguntur, juga bagian dari TNKS. Padang Pariaman- Padang Panjang melintasi Hutan Cagar Alam Lembah Anai, ujung dari TNKS. Maninjau – Lubuk Basung melintasi Hutan Lindung Muko-Muko. Bukittinggi – Lubuk Sikaping melintasi Hutan Cagar Alam Palupuah. Pasaman Barat- Pasaman melintasi Hutan Lindung Panti di utara dan Hutan Lindung Bawan di selatan.

Payakumbuh – Pangkalan terus ke perbatasan Riau, melintasi Hutan Cagar Alam Teluk Air Putih, Lubukbangku, bagian dari Cagar Alam Lembah Harau dan Hutan Lindung Muara Mahat. Dari Pasaman ke Muara Sipongi, Sumatera Utara melintasi Hutan Lindung Bukit Barisan. Tapan Pesisir Selatan ke Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, malah memotong TNKS. Masih banyak lagi kalau mau disebutkan satu persatu.

Maka, jika karena melintasi hutan lindung atau taman nasional yang menjadi alasan mengehentikan pembangunan jalan Kambang -Muara Labuh, maka pemerintah seharusnya konsisten dengan dalil itu. Artinya, pemerintah harus juga menutup semua ruas jalan yang kini melintasi hutan lindung cagar alam dan TNKS.

Para peneliti atau lembaga apapun, termasuk anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat, seharusnya tak menutup mata terhadap kondisi dan potensi yang terpendam di kedua daerah. Karena itu seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah manfaat dan mudharat dibuka atau tidak dibukannya jalan tersebut.

Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah kenapa Pesisir Selatan yang punya potensi ekonomi jadi daerah termiskin di Sumatera Barat? Jawabannya sederhana. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor kultur dan prilaku. Jika jalan raya sebagai urat nadi ekonomi diakui memiliki positif multi player effect maka ketiadaan jalan pun akan menimbulkan negatif multi player effect. Diantaranya, ya, kimiskinan itu, bukan?(*)

Padang 22 Juli 2012

Krisis Listrik Krisis Pemerintahan

23 September 2013

Komentar Singgalang Jumat 13 September 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Perdebatan, hujatan dan sumpah serapah soal krisis listrik yang melanda Sumbar tahun-tahun belakangan mengingatkan saya pada sebuah pribahasa Minang: “ lubang baluik ditutuik, pematang rabah dipadiakan”.

Ironis, memang. Pembangunan pembangkit listrik di Sumbar dimulai 1974 telah berhenti pada tahun 1998. Atau dari PLTA Batang Agam hingga PLTA Singkarak. Hasilnya, termasuk PLTU/PLTD, hanya 614 MW (kapasitas terpasang). Realisasinya rata-rata cuma sekitar 60 -75%. Dan, saat  pembangunan PLTA dan pembangkit lainnya itu rampung, semua daya sudah habis terjual. Kalkulasinya, tahun 2005 Sumbar berada diawal krisis listrik.

Nyatanya, krisis lsitrik bermula lebih cepat (1999) dari perkiaraan lantaran satu dari dua turbin PLTU Sijantang, Talawi, mengalami kerusakan karena kesalahan pasokan batu bara 1998. Akibatnya Sumbar kehilangan tenaga reserve 100 MW dari 200 MW produksi PLTU itu.

Sementara sejak 1998 itu konsumen listrik di Sumbar mengalami peningkatan antara 10 hingga 13 %/ tahun. Artinya, hingga tahun 2013 setidaknya terjadi peningkatan konsumen sekitar 130% atau sekitar 800 MW.

Krisis berat listrik di Sumbar sudah muncul pada tahun 2000. Kala itu di Padang saja sempat terjadi giliran pemadaman selama 7 jam/lokasi. Saya di depan Pimwil PLN Sumbar Sofyan Amin dan Kepala-Kepala Cabang PLN se-Sumbar di Kantor PLN di Jl. Dr. Wahidin, Padang, sempat “ngamuk” agar giliran pedaman cukup dilakukan 2 jam saja. Tujuannya, agar emosi masyarakat tak sampai meledak. Setelah berdebat panjang, akhirnya diterima.

Lalu, meski keadaan belum pulih, suplay listrik di Padang dan Bukittinggi mulai agak tenang setelah ada suntikan interkoneksi dari PLTU Tanjung Enim, Sumsel. Kemudian, pedaman bergilir diarahkan ke daerah-daerah pinggiran (di luar perkotaan). Buntutnya, kantor PLN di Sitiung dibakar massa. Daerah lain, seperti Pangkalan, Suliki, Kapur IX, dan beberapa daerah di Pasaman pasrah menerima nasib.

Satu-satunya bangsa Indonesia yang menyadari krisis listrik dan akibatnya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik, adalah Yusuf Kalla, saat itu Wakil Presiden. Ia melancarkan gerakan membangun pembangkit 10 ribu MW. Diantaranya, 200 MW dibangun di Teluk Sirih, Padang. Celakanya, pembebasan tanah lokasinya “diolah” oknum pejabat sehingga PLTU itu urung rampung pada waktunya.

Sejak awal persoalannya sudah terang benderang melebih lampu listrik. Namun Gubernur Sumbar, selaku Wakil Pemerintah di daerah, seperti tak terusik dengan kondisi itu. Buktinya, meski menyusun RPJMD 2010-2015 dan visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi nyaris tak pernah menyoal ketersediaan energi listrik sebagai salah satu prasarana pendukung RPJMD dan misinya itu. Lucunya,  Gubernur Irwan Prayitno, layaknya rakyat, lewat tulisanya berjudul Listrik (Komentar Singgalang 10/9/2013) justru ikut “meratapi” dampak berantai pemadaman listrik itu.

Padahal, kalau pemerintahan daerah dikelola dengan baik dan benar sesuai UU No.32 /2004 dan PP No.19 Tahun 2010, maka seharusnya Gubernur sejak awal masa jabatannya sibuk mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal (terutama PLN) serta para bupati/walikota membicarakan bagaimana segera dibangun pembangkit baru.

Gubernur juga sibuk bolak balik menyakinkan Menteri ESDM untuk membangun pembangkit lebih besar di Sumbar. Lalu, para bupati/walikota disiapkan mempasilitasi pengadaan lahan. Bukan hanya menunggu Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria berteriak-teriak minta dibangun listrik tenaga panas bumi berkekuatan 350 MW. Padahal jika ini disegerakan, setidaknya separuh kebutuhan listrik Sumbar akan teratasi.

Menyedihkan, memang. Gubernur dan Wakilnya nyaris tiap hari menyambangi penduduk dan berceramah serta bertausiah sampai ke ujujung-ujung nagari tapi tak terusik urusan listrik. PLN seperti dibiarkan layaknya tuan toko yang menjual barang sesuai kemampuannya, lalu, rakyat dibiarkan berhadapan dan bahkan berdemo ke PLN. Singkat kata, daerah ini seolah tak berpemerintahan.

Jadi jelas , berdasarkan  data dan fakta di atas maka, krisis listrik dan segala dampaknya di Sumbar kini adalah akibat krisis pemerintahan daerah itu sendiri. Maka benarlah (QS. Ar-Rum 41). “Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, disebabkan tangan (kekuasaan) manusia. Allah telah menunjukkan sebagian akibatnya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar”.

Sayang, ketika  dikatakan, janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab “Oh, kami justru sedang melakukan perbaikan-perbaikan”. (QS. Albaqarah 11)

Allah tentu akan menepati janjinya (Q.S. Al Israa’ 16):  Jika Kami mau membinasakan suatu daerah, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di daerah itu menta’ati Allah. Tapi mereka mendurhakai daerahnya sendiri. Maka, Kami akan berlakukan ketentuan Kami. Kami akan hancurkan daerah itu sehancur-hancurnya. (*)


Kemacetan di Jalur Pemerintah

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kemacetan lalulintas kendaraan di jalan raya, di perkotaan atau di pedesaan, sejak 10 tahun terakhir seolah dianggap prilaku alam. Layaknya hujan dan panas, bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Dan, selalu diangkat ke forum diskusi  tapi tak pernah bisa diatasi.

Biang perkara cukup kasat mata: tak sebandingnya peningkatan populasi kendaraan dan penambahan panjang jalan raya. Duniaindustri edisi Desember 2011, mengungkapkan tahun 2000 jumlah kendaraan masih 18, 975 juta (termasuk sepeda motor 5, 554 juta unit). Pada tahun 2010 sudah jadi 76, 907 juta  (sepeda motor 61, 078 juta unit ). Dengan prediksi peningkatan 15% setahun, tahun 2011 populasi kendaraan di Indonesia mencapai 107.226 juta unit. Itu merupakan populasi kendaran terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat (246,56 juta unit) dan China (154,65 juta unit).

Polulasi kendaaran tersebut  jelas tak sebanding dengan pertumbuhan jalan raya. Panjang jalan di Indonesia hingga tahun lalu hanya 368.360 kilometer. Dengan begitu, rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan di Indonesia mencapai 138 unit/kilometer. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 74 unit/kilometer, dan Filipina 11 unit/kilometer.

Menurut pengamat otomotif, Soehari Sargo, seperti dikutip Kapanlagi.com-2011,  dibandingkan negara ASEAN Indonesia memang ketinggalan dalam pengadaan jalan. Di Indonesia, panjang jalan hanya 160 km/1 juta penduduk. Di Thailand atau Korea mencapai 800 km/1 juta penduduk. Bahkan Jepang 6.000 km/1 juta penduduk.

Maka, untuk mengatasi kemacetan angkutan lalulintas di jalan raya pemerintah seharusnya menentukan pilihan prioritas. Apakah mendahulukan pembangunan jalan raya atau menekan populasi kendaraan, misalnya, dengan mengurangi penjualan dan jenis kendaraan dalam negeri kemudian meningkatkan jumlah angkutan umum.

Sayangnya, solusi yang diharapkan justru macet di ruang seminar dan diskusi. Maklum, membangun jalan baru dan pembebasan lahan diperlukan dana besar yang usulannya sering macet di ruang sidang DPR/DPRD. Niat, kalau ada, untuk mengurangi penjualan kendaraan juga mengalami kemacetan akibat berbagai pertimbangan dan kepentingan politik dan bisnis  di sekitar industri kendaraan itu.

Yang tidak macet tampaknya hanyalah kosumsi BBM yang harganya tergantung pada pasar dunia. Tapi, ketika  kemudian pemerintah berniat mengurangi subsidi dan menaikkan harga eceran BBM, kebijakan itupun macet di jalur politik.

Di tengah kemacetan lalulintas dan urusan BBM itu, pemerintah/pemerintah daerah lupa sehingga penyediaan angkutan umum pun jadi macet. Akibatanya masyarakat berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi (mobil/sepeda motor). Meski jumlahnya mencapai 88% dari populasi kendaraan, tapi cuma mengangkut 44% pengguna jalan. Sementara angkutan umum yang populasinya hanya 4,5 % mengakut 53 persen pengguna jalan (Kompas-Sri Hartati Samhadi 2008).

Padahal penyediaan angkutan umum penumpang dan barang itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 138, pasal 139 dan pasal 143 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.  Pemerintah pusat wajib menjamin serta bertanggungjawab menyediakan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.

Sementara Pemprov wajib menjamin tersedianya angkutan umum antar kota dalam provinsi. Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum dalam wilayah kabupaten/kota. Jika pemerintah/pemerintah daerah tak punya badan usaha sendiri bisa menunjuk badan hukum lain sesuai ketentuan.

Maka, melihat fakta di atas wajar kalau disimpulkan bahwa kemacetan lalulintas di jalan raya itu adalah gambaran kemacetan pemerintah menentukan sikap dan kebijakan antara pembangunan jalan raya, membatasi jumlah kendaraan dan menyediakan sendiri atau melindungi usaha angkutan umum oleh swasta. Sebetulnya DPR/DPRD, juga pengacara dan LSM bisa menggungat kelalain pemerintah/pemerintah daerah memenuhi tuntutan UU tersebut.

Tapi, meski sudah teramat nyaring keluh kesah rakyat mengenai kemacetan lalulintas namun tak terdengar kritik atau sikap politik kalangan DPR maupun DPRD. Jangan-jangan aspirasi rakyat juga mengalami kemacetan memasuki ruang-ruang wakil rakyat itu. Atau DPR/DPRD sendiri memeng lebih suka kemacetan di jalan raya tersebut. Bukankah dengan begitu kunjungan kerja dan masa reses bisa lebih lama dan uang perjalanan dinas pun bisa lebih besar? (**)

 

Padang 26 Agustus 2012


Mata Hati dan Mata Anggaran

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang 21 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ada perdebatan sengit dalam beberapa kali rapat antara pejabat Pemrpov dan DPRD Sumbar  sepekan terakhir. Yang diperdebatkan sebagaimana diberitakan  Singgalang dua hari berturut-turut (19 dan 20/09/2012), soal anggaran Rp 227 milyar dalam APBD 2012 yang ditemukan BPK ditaruh salah “kamar”.

Anggaran itu “seso” dicairkan karena dincatumkan pada kelompok belanja modal. Artinya, jika dibelanjakan akan menambah aset Pemprov Sumbar. Tapi dilihat dari rincian kegiatannya dana itu diperuntukan bagi pembangunan jalan lingkungan, perbaikan dan pembangun irigasi, drainase dan sebagainya yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota.

Kalaupun provinsi dibolehkan menangani langsung kegiatan tersebut, maka  anggarannya masuk kelompok mata anggaran belanja barang dan jasa yang akan habis terpakai. Anggaran belanja modal bisa digunakan, meski di bawah kabupaten/kota, namun kemudian haruslah dihibahkan kepada kabupaten/kota. Sedangkan belanja barang dan jasa tak boleh dihibahkan. Selain melanggar aturan juga beresiko hukum.

Masalahnya menjadi rumit karena sebagian kegiatan sudah dilaksanakan dan sebagian masih dalam proses tender. Sementara tahun 2012 sudah mendekati akhir. Bila tak segera dicairkan akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran. Artinya, anggaran sebesar itu menjadi buah simalakama.

Untunglah Kemendagri memberi “maaf” untuk yang terlanjur. Terhadap sisanya, diperintahkan supaya direlokasi atau reposisi dulu ke mata anggaran yang sesuai peruntukkan dan kewenangan provinsi. Inilah yang membuat rapat antara pejabat Pemrpov Sumbar dan DPRD dilaksanakan berkali-kali.

Di satu pihak Pemrpov menolak mencairkan anggaran tersebut karena membayangkan resiko hukum yang akan menjelma. Di pihak lain anggota DPRD tetap ngotot menggunakan anggaran tersebut karena hal itu merupakan hasil  jaringan aspirasi yang mereka lakukan di nagari-nagari.

Akhirnya, seperti diberitakan, disepakati sebagian besar anggaran tersebut tetap dicairkan sesuai peruntukan semula. Sisanya sekitar Rp 48 milyar dipasrahkan masuk sisa lebih penggunaan anggaran yang akan diluncurkan ke dalam APBD 2013 mendatang.

Kenapa bisa terjadi kegiatan belanja barang dan jasa di bawah Kabupaten/Kota masuk ke dalam APBD Provinsi Sumbar, tidak ada penjelasan. Bahwa Kabupaten/ kota kekurangan dana, lalu ditangani provinsi, tentulah bukan jawaban yang benar. Sebab, kalau demikian kejadiannya, pemprov melalui APBD  mengalokasikan dana hibah atau anggaran perbantuan. Alasan perbantuan pun harus kuat. Antara lain harus ada shering pembiayaan dengan Kabupaten/kota.

Namun bila ditilik ke masa  DPRD priode 1999-2004 dan 2004-2009 lampau, besar kemungkinan hal itu terjadi lantaran adanya pergulatan antara mata hati dan mata anggaran. Di satu pihak anggota DPRD provinsi ingin menyalurkan ”aspirasi” masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Misalnya, permintaan pembangunan irigasi, perbaikan jalan, drainase dan sebagainya.

Kalangan anggota DPRD yang mengusulkan kegiatan itu tentulah memahami beda klasifikasi kegiatan dan prosedur pembiayaan oleh provinsi terhadap kabupaten/kota. Namun karena menurutkan mata hati bagaimana permintaan masyarakat di daerah pemilihannya dipenuhi melalui APBD yang mereka kelola, klasifikasi dan predur itupun terbaikan dan usulan pun diteruskan ke SKPD terkait.

Sebaliknya, pejabat SKPD, meski tahu dan sadar bahwa kegiatan yang diusulkan tak relevan dengan mata anggaran dan kewenangan kabupaten/kota bukan kewenangan provinsi, sulit  menolak permintaan tersebut. Mereka “terpaksa” meneruskan usulan itu ke APBD. Jika tidak, usulan mereka sendiri taruhannya.

Lazimnya, begitu kegiatan masuk APBD, masyarakat di wilayah pemilihan langsung diberitahu. Bahkan kadang siapa pengusaha pelaksana kegiatan kelak juga sudah dipersiapkan. Tapi apa hendak di kata dapek nan di hati tapi indak dapek bak kato hati, BPK menemukan keganjilan itu sehingga terbuka kepada publik. Dan kegiatan pun harus dihentikan.

Urusan anggaran itupun jadi buah simalakama. Tak dicarikan, bagaimana menutup malu ke masyarakat di wilayah pemilihan yang telanjur diberi harapan pasti. Mau dicairkan terganjal Pemrpov dan tentu juga dibayangi ancaman hukum.  Bagi SKPD yang bersangkutan, temuan  BPK itu adalah sebuah “barkah”.  Sesuatu yang tadinya tak bisa dibantah kini terbantah sendiri oleh keadaan. Diharapkan, tentunya, anggaran yang terlanjur dicairkan kelak tak  jadi  perhatian penyidik.

Seharusnya ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa mata hati mestilah relevan dengan mata anggaran. Aspirasi mesti juga singkron dengan aturan administrasi dan birokrasi. Jika menurutkan mata hati saja, akan terjebak tindak pidana korupsi. Ini penyebab kenapa 431 dari 2.008 anggota DPRD provinsi di Indonesia, sejak 2004 hingga Juli 2012,  terjerat hukum. Dek hati (bisa) mati dek mato (bisa)  buto. (*)

 

 


Sekat Profesionalisme Birokrat

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres Senin 25 Febaruari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Isu profesionalisme pejabat birokrat daerah provinsi atau kabupaten/kota di Sumatera Barat sejak Gubernur Irwan Prayitno mengungkapkan hasil pemetaan SDM awal Maret 2011 silam nyaris tak pernah sepi di media massa. Menurut hasil pemetaan itu dari 8.700 PNS, hanya 30% yang profesional.

Angka itu kemudian seperti dibenarkan hasil uji kompetensi pejabat eselon II Pemprov Sumatera Barat 21 Januari 2013 lalu. Separuh diantaranya tak lulus uji kompetensi pengetahuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa dan pemahaman aset.

Isu itu memanas lagi kala 19 pejabat esolon III dan IV  yang di- nonjob-kan tanpa alasan menghadap Gubernur Irwan 4 Februari lalu. Tapi menurut Gubernur, mereka ini tak perlu menghadapnya karena masalahnya masih di bawah kewenangan pejabat eselon II/Kepala SKPD atasan yang menilai kinerja mereka.

Alur karir zik-zak

Apa yang diungkapkan Gubernur Irwan menggambarkan problema profesionalisme yang dihadapi pejabat birokrat Pemda. Problema itu sebenarnya bermula dari persyaratan penerimaan PNS, mekanisme dan kecenderungan penempatan pejabat. Selama ini calon PNS Pemda diterima dari berbagai latar belakangan pendidikan/ jurusan. Baru sekitar 10 tahun terakhir mulai disinerjikan formasi dan kompetensi pendidikan calon PNS. Toh, tak termasuk integritas, bakat dan prilaku calon PNS.

Kecuali untuk dinas/instansi teknis yang terbatas bagi yang berpendidikan keahlian tertentu, setelah diterima bekerja, semua calon pegawai diikutkan LPJ dan jenjang pelalatihan dan pendidikan. Kemudian ditempatkan di berbagai bidang yang kadang tak sejalan dengan kompetensi keilmuannya. Akhirnya,  semuanya jadi pekerja administrasi, yang boleh jadi tak pernah diperoleh di bangku pendidikan.

Selanjutnya PNS yang meningkat jadi pejabat akan mengikuti alur karir zik-zak sesuai hasil seleksi baperjakat, kemauan atasan, dan formasi yang tersedia. Lebih parah lagi, penempatan itu diwarnai primordialisme, nepotisme, politik termasuk jilatisme. Sehingga, tiap kali terjadi mutasi pejabat eselon II, maka pejabat eselon III pun berganti. Begitu seterusnya.

Akibat prilaku mutasi itu terjadilah “pemaksaan-pemaksaan” karir. Misalanya mereka yang tadinya berkerja di bidang ekonomi dalam rentang waktu tertentu pindah atau promosi ke bagian hukum. Yang berpengalaman di pemerintahan dipindah ke bagian humas dan seterusnya. Pindah/ promosi itu selain tak relevans dengan pendidikan juga tak sejalan dengan pengetahuan dan pengalaman kerja sebelumnya. Akibatnya, meski dipromosi namun mereka jadi orang baru dengan pengetahuan baru di tempat yang baru sehingga tak pernah menguasai satu bidang tertentu. Alasan selama ini, kalau tak dizik-zakkan, si pejabat kehilangan kesempatan promosi dan naik pangkat.

Sekat profesionalisme.

Pertanyaannya sekarang adalah mungkinkah dengan sekat-sekat (ganjalan) seperti di atas bisa dilahirkan pejabat profesionalisme? Pendidikan memang tak selalu sejalan dengan profesinalnya seseorang. Hasil penelitian terhadap 14.000 sarjana di Amerika dan Eropa tahun 1970 silam menemukan hanya 15 % yang bekerja sesuai pendidikannya. Sisanya bekerja berdasarkan kemauan dan kemampuan sehingga profesional di bidang yang ditekuninya itu.

Belajar dari situ, mestinya  PNS/ pejabat pun profesional di bidang yang ditekuninya. Cuma untuk tekun di bidang tertentu bukan hal mudah kecuali bila memang secara ekstra berusaha sendiri jadi seorang prfesional. Sebab, melihat proses, mekanisme dan prilaku penempatan pejabat dengan alur karir zik-zak, apalagi diwarnai alasan politik (suka/tak suka) mustahil melahirkan pejabat profesional.

Selain itu pola kerja di pemerintahan yang tak punya deadline, kendali mutu dan tak memberi peluang kreativitas, sangat berpengaruh pada pembentukan profesionalisme. Pejabat birokrat bekerja tergantung perintah atasan. Bila Kepala Biro tak kreatif misalnya, otomatis kabag hingga kasubag dan stafnya “mengaggur”. Saat seperti itu pejabat bisa nongkrong di warung, berkeliaran di pasar, menjemput anak istri bahkan berjualan di kantor saat jam kerja.

Dengan pola kerja “tergantung perintah” itu birokrat hanya bisa jadi pekerja. Itu sebabnya, ketika di-nonjob-kan, meski tetap menerima gaji, mereka merasa kehilangan pekerjaan. Bahkan diangkat jadi staf ahli gubernur atau bupati/walikota (rata-rata eselon II atau III), mereka bak si buta kehilangan tongkat. Maklum, di jabatan ini tak ada lagi perintah atasan. Perintah justru datang dari kreativitas, kecerdasan dan kemampuan sendiri, suatu hal yang sebelumnya tak dibiasakan.

Bukti lain bisa dilihat diantara pejabat yang telah bekerja 30 tahun. Setelah pensiun misalnya, dari kepala biro, asisten, sekda, bahkan kepala daerah, mereka seperti tak menyisakan ilmu dan pengalaman kerja. Mereka yang seharusnya bisa jadi pembicara di berbagai seminar, menulis buku atau kolom, jadi pemimpin sekolah atau madrasah, koperasi dan sebagainya, malah hilang dari pergaulan.

Maka, selama pola rekrutmen, penempatan dan penyaluran karir seperti sekarang sulit menciptakan pejabat profesional dan punya integritas serta karakter yang baik : kepribadian yang baik, kepedulian yang tinggi, kecerdasan, kejujuran dan keberanian yang teruji. Bahkan untuk mendapatkan pekerja yang baik saja, dari kalangan pejabat, sebagaimana dibuktikan gubernur selama ini, tampaknya juga bukan hal mudah.

Jadi, kalau Gubernur Irwan ingin pejabatnya profesional, maka mulai dari  pembinaan karir dan penempatan seharusnya dilakukan secara terarah sebagaimana pembinaan karir perwira di TNI. Mulai dari calon perwira, mereka yang punya integritas dan karakter pemimpin disalurkan ke pendidikan, jabatan dan jenjang karir yang relevans sehingga dalam rentang waktu tertentu diharapkan jadi profesinal di bidangnya. Jika tidak demikian, sama juga berharap tanduk ke kuda.(*)


Fenalti Untuk Pilkada dan Otonomi

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang 23 Maret 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Saya merasa beruntung jadi moderator seminar nasional bertema Qua Vadis Pilkada yang diadakan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unand di Istana Bung Hatta Bukittinggi 18-19 Maret 2013 lalu. Karena, menuerut saya, seminar itu  sudah memberi fenalti terhadap sistem/ mekanisme pilkada dan otonomi daerah yang terjadi selama era reformasi ini: pilkada langsung harus diubah dan otonomi daerah perlu direvisi.

Fenalti itu tersimpul dari tiga pembicara  berkompeten dalam urusan pilkda dan otonomi daerah. Yaitu, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara yang berbicara Persfektif Pergeseran Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Prof. Dr. Ryas  Rasyid, yang membindani UU Tentang otonomi Daerah, membahas Eksistensi Otonomi  Daerah Untuk Penyelenggaraan Pilkada. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri  berbicara tentang Isu Strategis Pilkada ke Depan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Analisa oleh Kemendagri, seperti diungkapkan Djohermansyah, membuktikan betapa banyak muncul persoalan dari sistem pilkda langsung selama ini. Diantaranya, politik biaya tinggi. Baik untuk biaya penyelenggaraan pilkda maupun biaya yang dikeluarkan calon kepala/wakil kepala daerah, termasuk biaya perkara pelanggaran pilkada. Maklum, 290 (16,38%) kepala daerah melanggar aturan pilkada. Dan, itu terbukti berimplikasi langsung pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Sebanyak 17 dari 33 gubernur dan 260 dari 524 bupati dan walikota terlibat korupsi.

Pilkada juga berdampak pada politisasi birokrasii :muatsi dan promosi pejabat didasarkan pada kepentingan politik kepala daerah terpilih. Akibatnya selain menimbulkan perpecahan juga merusak profesionalisme dan karir pejabat. Pilkda juga membuat perpecahan dan menimbulkan konflik horizontal yang berbuntut perusakan kantor gubernur, kantor bupati/ walikota dan kantor polisi. Kemudian, pilkada langsung telah menimbulkan politik dinasti atau nepotisme: anak, menantu atau istri menjadi calon pengganti suami kepala daerah. Setidaknya, 54 kepala daerah (10,30%) yang membangun politik dinasti itu.

Soal wakil kepala daerah juga sorotan. Maklum, 852 dari  886 kepala daerah terpilih, 852 ( 96,16%) mengalami pecah kongsi dengan wakilnya. Hanya 34 pasangan ( 3,83%) yang maju kembali dengan pasangannya. Tak berlebihan kalau saya komentari bahwa pasangan kepala/wakil kepala daerah tak lebih setia dari pasangan sendal. Jika pasangan sendal setia sampai habis,  pasangan kepala daerah malah ada yang karam di tepi.

Menurut Ryas Rasyid otonomi daerah dirancang untuk provinsi. Tapi kemudian dialihkan ke kabupaten/kota karena dianggap fedralisasi dan bisa mengundang sparatisme di daerah. Toh, ia bisa menerima otonomi diletakkan di kabupaten/kota dengan harapan agar pengambilan keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu dari pusat.

Sayang, otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tak memenuhi harapan. Program pemda yang seharusnya memprioritaskan percepatan kesejahteraan rakyat, kenyatannya lebih mepercepat kesejahteraan kepala daerah dan partainya. Konsep otonomi daerah yang dimaksudkan melahirkan pemerintahan yang baik: kepemimpinan yang baik, yang punya integritas, kompetensi dan efektif, manajemen yang baik efisien dan produktif, juga jauh dari harapan.

Namun otonomi daerah tak menyarankan pilkada langsung. Sebab, pilkada langsung sudah diperkirakan akan bermasalah. Ryas setuju kalau pilkada dalihkan ke DPRD sehingga akan meringankan APBD/APBN.  Kalau ketentuan pilkada langsung tak berhasil direvisi, ia menyarakan supaya ada UU yang dapat memaksa partai menyeleksi secara ketat dan jelimet calon kepala daerah usulannya.

Yusril Ihza Mahendra tegas menyatakan pilkda langsung tak sesuai dengan pasal 18 UUD 1945.  Cuma dulu karena Orde Baru dianggap sentralistik, maka dibangunlah pemerintahan otonomi daerah. Awalnya memang otonomi daerah diletakkan pada provinsi dan kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD seperti sebelumnya.

Namun setelah melihat perkembangannya, maka untuk menjalankan demokrasi secara benar, meski otonomi tetap pada daerah ia mengusulkan supaya bupati/walikota dipilih DPRD. Hanya gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu, tanpa harus merevisi padal 18 UUD1945,  maka perlu diperluas kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan strategis nasional yang tadinya ada di tangan menteri dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan cara itu bukan menjadikan negara federal melain berbentuk semi federal.

Soal wakil kepala daerah, termasuk wakil menteri, menurut Yusril tidak perlu karena tak sesuai dengan UUD 1945. UU, katanya, hanya mengatur wakil presiden.  Khusus daerah ibukota, Yusril menyarakan suapaya keistimewaannya diletakkan di bawah kewenangan langsung presiden. Daerah ibukota bukan dipimpin gubernur yang dipilih langsung melainkan pejabat setingkat menteri yang diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden.

Rupanya filanti dari seminar ini terus bergulir. Rabu malam (21/3) kemarin TVRI pun mengelar diskusi senada dengan pembicra Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPRD Marzuki Ali dan Ketua Wakil Ketua KPK Bambang Widiyanto.

Agaknya, rakyat memang berharap segara ada perubahan sistem pilkda dan bentuk otonomi daerah dari yang ada sekarang. Soalnya, prilaku kepala daerah dan banyaknya pemilu membuat rakyat semakin lelah dan bahkan putus asa. Karena itu agaknya, partisipasi rakyat dalam pemilu terus menurun. Jangan-jangan akhirnya  pilkada dianggap sebagai pemilihan kada alias pemilihan penyakit. (*)

 

 


KAN Diantara Nagari Pemekaran

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang  Jumat 4 November 2011

Oleh Fachrul Rasyid HF

Semangat pemekaran nagari tampaknya masih terus bergelora. Baik karena alasan peningkatan pelayanan pemerintahan dan luas wilayah, jumlah penduduk atau untuk tujuan pemekaran kecamatan dan kabupaten maupun tergoda iming-iming akan adanya bantuan Rp 1 milyar/nagari/desa.

Dulu sebelum diberlakukan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, jumlah nagari di Sumatera Barat hanya 543. Lalu, karena tergoda bantuan pemerintah Rp 100 ribu/ desa/ tahun maka tahun 1982 jorong yang tadinya bagian nagari “diangkat ” jadi desa sehingga Sumatera Barat memiliki 3.593 desa.

Setelah 20 tahun berdesa, meski jumlah bantuan desa terus meningkat,  muncul kesadaran bahwa persoalan yang muncul kemudian tak sebanding dengan nilai materi yang diperoleh. Terutama persoalan yang berhubungan dengan aset/kekayan nagari, kepemimpinan adat dan kultur adat salingka nagari pusako salingka kaum. Keberadaan pemerintahan desa dan pemimpin masyarakat adat malah menimbulkan dualisme kekuasaan/ kewenangan dalam masyarakat.

Upaya mengukuhkan nagari sebagai wilayah hukum adat dan KAN sebagai lembaga pengawas dan pelindung wilayah hukum adat  melalui Perda No.13 Tahun 1983 tak serta merta memuluskan jalan pemerintahan desa.  Maka, setelah reformasi dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan (otonomi) Daerah, kemudian diganti UU No. 32 Tahun 2004,  muncul semangat untuk menggali potensi daerah, termasuk desa.

Pilihan akhirnya kembali ke pemerintahan nagari dan desa kembali ke jorong.  Alasannya, selain desa dianggap tak cukup kuat membiayai dirinya sendiri, potensi sosial ekonomi dan budaya dinilai lebih berkembang di bawah pemerintahan nagari. Tahun 2000 pemerintahan terendah di Sumatera Barat resmi  kembali ke nagari, kecuali Kota Sawahlunto yang tetap dengan pemerintahan desa dan kota-kota dengan kelurahan.

Tahun 2001  jumlah nagari  masih 538.  Kemudian tahun 2010 atas berbagai pertimbangan beberapa nagari dimekarkan hingga mencapai 642 nagari. Kini, dengan adanya iming-iming batuan pemerintah Rp 1 milyar/ desa/ nagari, keinginan untuk memekarkan nagari menggebu lagi.  Kabupaten Pesisir Selatan misalnya. Semula cuma terdiri dari 36 nagari (364 desa). Pada tahun 2010 dimekarkan jadi 76 nagari. Belakangan setelah disahkan Perda No. 9 Tahun 2010 akan ada lagi 96 nagari baru sehingga nanti berjumlah 172 nagari. Diantaranya satu nagari dimekarkan jadi 20 nagari.

Dilema Lama Nagari Baru

Uang memang menentukan jalannya pemerintahan. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Pengalaman di bawah pemerintahan nagari kemudian beralih ke pemerintahan desa, lalu, kembali lagi ke nagari cukup jadi bukti. Maka, kalau kini uang kembali jadi motivasi pemekaran nagari, persoalan yang pernah dihadapi pemerintahan desa otomatis akan terulang kembali di bawah nagari pemekaran.

Persoalan itu antara lain mengenai pewilayahan nagari. Dalam pasal 2 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dengan batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Pasal 3 menyebutkan bahwa wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas tertentu yang berlaku secara turun temurun dan diakui sepanjang adat. Artinya, adat salingka nagari pusako salingka kaum, di urus oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan jajarannya sebagai perwakilan permusyawaratan adat (pasal 28). Sedang urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan pasal 1 ayat (9) dan pasal 4 ayat (1) diurus pemerintah (wali) nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) nagari.

Jika nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat dan hukum adat, dan kewenangan itu berada di bawah KAN, seharusnya tiap nagari memiliki satu KAN. Sebaliknya, tidaklah utuh sebuah nagari tanpa adanya satu KAN.  Padahal membentuk KAN baru di sebuah nagari pemekaran/ baru, jelas tak mudah.  Hal ini akan berimplikasi pada penentuan wilayah hukum dan masyarakat adat baru yang bukan mustahil berbenturan dengan prinsip adat salingka nagari.

Misalnya, nanti akan ada tuntutan untuk membentuk suku dengan penghulu baru yang terpisah dari suku dan penghulu di nagari induk. Bahkan, tak mustahil, akan mengundang muncul kasus kawin sesuku karena setelah nagari terbagi akan berlaku pantun bialah kangkuang asal indak kasek, bialah sakampuang (sasuku) asal indak badakek. 

Selain itu pembentukan nagari baru juga akan berimplikasi pada pembagian harta kekayaan dan pendapatan nagari sebagaimana diatur pasal 16 dan 21 Perda No. 2 Tahun 2007 . Yaitu, pasar nagari, tanah lapang atau objek rekreasi, balai, masjid, dan atau surau nagari, tanah, hutan, sungai, kolam, laut yang menjadi ulayat nagari, bangunan milik pemerintahan nagari dan harta kekayaan lainnya. Tanpa kekayaan itu sebuah nagari tentu tak memiliki sumber pendapatan.  Karena itu agaknya Nagari Pangkalan Kotobaru (10  jorong), Kabupaten 50 Kota, berpenduduk 11 ribu jiwa tak berniat memekarkan diri.

Meski nagari terus beranak pinak,  jumlah KAN sejak 1970-an silam masih 543. Perda No. 2 Tahun 2007 hanya mengatur soal pemekaran nagari dan tak satu kata pun menyinggung soal pembentukan KAN baru.  Bahkan sejauh ini belum ada solusi atau tawaran pemikiran pemecahan dilema KAN diantara nagari pemekaran itu baik dari  pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tak berani menyentuh pembentukan KAN baru. Niat untuk merevisi Perda No. 2 Tahun 2007 juga belum terbetik.  Maklum urusan itu sangat sensitif karena akan berimplikasi pemecahan kekayaan, wilayah dan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian bisa dipastikan, keberadaan dan persoalan yang dihadapi pemerintahan nagari (pemekaran) yang tak disertai KAN tersendiri persis sama dengan pemerintahan desa di bawah nagari tempo hari. Artinya, persoalan yang dulu muncul dalam pemerintahan desa akan terulang dalam pemerintahan nagari (pemekaran). Sebuah PR yang perlu segera diatasi sebelum jadi perkara yang membara.(*)