Islam dan Budaya Islam

8 Agustus 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Islam dan Keadaban: Eksistensi, Tantangan dan Peluang. Inilah tema seminar yang diangkat dalam rangka ulang tahun ke 50 Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang, 15 Agustus 2013 ini.  Prof. Dr.Machasin, MA, Pjs Kepala Balitbang Kemenag berbicara tentang Ilmu Adab, Eksistensi, Tantangan dan Harapan. Prof.  Dr. Nashruddin Baidan, MA, berbicara Konstribusi Keilmuan Alumni Fak Adab, Drs. Irhash A Samad, MH, berbicara soal Presfektif Keilmuan Budaya dalm Konteks Pengembangan Budaya Minangkabau.

Tidak ditegaskan  apakah Islam dan Keadaban dimaksud adalah Islam dalam konteks perkembangan ilmu sastra Arab atau Islam dalam konteks budaya Islam. Dilihat dari keberadaan Fak. Adab (Sastra) tampaknya pembiacaraan lebih mengarah pada Islam dan Kebudayaan Islam sesuai dengan Fak. Adab yang kini dipopulerkan sebagai Fak. Ilmu Budaya.

Dengan beberapa alasan, sasaran  tema seminar itu tentu saja menarik disiasati. Sebab, Islam sebagai basis nilai dan budaya Islam sebagai aplikasi nilai sejauh ini masih berada di dua bibir jurang yang tak kunjung bertaut. IAIN umumnya dan Fak. Adab khususnya masih berperan sebagai ajang penyebaran teori-teori keilmuan atau teks-teks Islam ketimbang sebagai lembaga pembudayaan Islam, meski lembaga pendidikan dianggap sebagai wadah akulturasi budaya yang efektif.

Sikap dan peran tekstual itu kemudian menjelma dalam pendekatan dan pengajaran bahkan metoda dakwah Ilsmiyah di tengah-tengah masyarakat. Hampir semua mimbar dari surau dan sekolah –sekolah hingga ke perguruan tinggi Islam diwarnai kajian-kajian tekstual normatif sehingga meski secara keilmuan Islam, paling tidak ilmu-ilmu dasar keislaman telah diperkenalkan kepada masyarakat, namun belum mampu membentuk budaya Islami.

Meski lembaga pendidikan Islam terus berkembang, namun  pendekatan tersebut terus diwariskan sejak berabad –abad silam. Inilah penyebab kenapa muncul pemilahan/ pemisahan urusan agama (Islam) dan realitas kehidupan. Agama seolah hanya urusan pengetahuan, urusan ibadah dan urusan akhirat.  Islam sebagai basis nilai sekan berhenti sampai pada pengetahuan, ibadah dan akhirat itu.

Tak heran jika orang semakin rajin menunaikan sholat, menjalan puasa Ramadhan dari tahun ke tahun, semakin ramai yang menunaikan ibadah haji dan umrah dan ibadah lainnya, tapi budaya Islam semakin jauh dari kehidupan.

Sebuat saja soal menutup aurat. Berpuluh-puluh tahun wanita menjalankan sholat dan ke masjid menutup aurat sesuai syariat Islam. Tapi begitu keluar dari masjid atau usai menunaikan sholat, kebanyak mereka kembali ke pakaian biasa yang tak lagi menutup aurat.

Singkat kata, semakin banyak masjid yang dibangun, semakin ramai jamaah sholat dan pengajian, semakin banyak yang beribadah haji dan semakin banyak lembaga pendidikan Islam, tapi semakin ramai pula kejahatan dan kemaksiatan. Kenyataan itu memperlihatkan bahwa agama begitu terpisah dari kehidupan.

Kenapa nilai-nilai Islam belum melahirkan budaya Islami, salah satu penyebab utamanya adalah karena Islam belum diajarkan sebagai basis nilai kehidupan riil yang berimbalan akhirat. Para ilmuwan, akademisi, da’i dan ulama tak lagi memerankan diri sebagai budayawan, pembentuk budaya Islam. Artinya, Islam tidak dikembangkan secara kontekstual normatif. Dalam bahasa lain bisa dikatakan, Islam belum diajarkan untuk menjawab dan membentuk budaya masyarakat. Inilah tantang terbesar dan terberat yang sedang diahadapi Islam dan umat Islam hari-hari ini.

Padahal agama dalam konteks pembentukan budaya lokal Minangkabau, misalnya, sudah dirumuskan dengan sederhana : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsipnya, Syarak (Islam) mengato (menentukan nilai) adat memakai (membudayakan/ mewujudkannya dalam bentuk budaya). Sayang, pemahaman sederhana itupun tak mendapat sambutan akademisi IAIN.

Maka, membicarakan Islam dan Keadaban: eksistensi tantangan dan peluang, tentunya tidak hanya dibicarakan dalam presfektif transformasi keilmuan, tapi lebih pada aplikasi nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini maka, seharusnya M.Ts.N dan MAN yang kini hanya menjadi sekolah umum bernuansa (beraroma) Islam, harus dikembalikan menjadi lembaga pembudayaan/ pembentukan karakter  Islam sehingga jilbab tak hanya jadi pakaian seragam belaka. IAIN yang digiring jadi UIN sehingga hanya jadi pusat studi/ belajar Islam harus dikembalikan sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya Islam. Ini mestinya jadi tugas pokok Balitbang Kementerian Agama.

Selain itu methoda dakwah yang larut dalam pendekatan tekstual normatif, harus diubah jadi kontekstual normatif sehingga setiap norma yang ajarkan Islam mampu diaplikasikan/ terasa berguna dalam kehidupan nyata.

Begitupun seminar itu tentulah hanya sekedar pemenuhan acara ulang tahun atau sekedar menyentuhkan ujung lidah ke Departemen Agama, kebiasaan yang tak kunjung luntur di IAIN. Artinya, tak banyaklah yang bisa diharapan dari seminar tersebut. (*)

Iklan

Guru Mengaji Tanpa Advokasi

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang 6 November 2012

Fachrul Rasyid HF

Berapa diantara orang tua yang mengajari langsung anak-anaknya tentang Rukun Islam, Rukun Imam, kemudian membaca/menulis Alquran, beribadah, berakhlak mulia dan pengetahuan tentang syariat Islam? Agaknya sulit menemukan satu diantara seratus kepala keluarga yang melakukan hal itu.

Yang terjadi, dan itu pasti, hampir seluruh anak-anak diajari dan dididik oleh guru TPA/TPSA/MDA alias guru mengaji di masjid, mushalla atau di surau-surau. Karena itu tidaklah lancang kalau saya mengatakan bahwa Islamisasi dari generasi ke generasi anak-anak kita berada di tangan guru mengaji, bukan di tangan mubaligh bahkan ulama (Islamisasi di Tangan Guru Mengaji-Singgalang 24 Juli 2009).

Kemudian diakui pula bahwa pendidikan surau seperti TPA/TPSA/MDA itu sangat menentukan krakter generasi ke generasi yang berimplikasisi pada prilaku individu dan masyarakat. Di Sumatera Barat TPA/TPSA/MDA bahkan masih lagi mengemban misi pembinaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Klitabullah (ABS-SBK).

Legalitas Masjid

Meski demikian penting posisi, fungsi dan perannya dalam masyarakat, bangsa dan negara namun keberadaan guru mengaji masih ditaruh sebagai tenaga pendidikan masyarakat. Di Sumatera Barat misalnya, ada Perda No. 2 Tahun 2007  Tentang Pemerintahan Nagari. Pasal 16 (huruf c) tentang kekayaan (pemerintahan) nagari,  menyatakan bahwa diantara kekayaan nagari adalah masjid atau surau nagari, tempat dimana TPA/ TPSA /MDA berdiri.

Sedangkan masjid atau surau yang berada di kelurahan/ desa di wilayah perkotaan tak jelas posisinya. Sebab, dalam PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan tak diatur prihal masjid tersebut. Sementara, Pemprov Sumatera Barat dan  pemerintahan kota sejauh ini juga belum menerbitkan Perda tentang pemerintahan kelurahan sehingga ada tuntunan teknis soal masjid dan surau itu.

Jadi, sejauh ini, kecuali di nagari di bawah kabupaten, kelembagaan masjid dan surau di perkotaan Sumatera Barat belum dinaungi atau dilindungi oleh Pemda. Begitupun, Perda No. 2 Tahun 2007, masih sebatas menyatakan masjid sebagai kekayaan nagari alias benda mati. Tak ada tindaklanjutnya, baik berupa Surat Edaran, Peraturan Gubernur maupun Perda Kabupaten atau Peraturan Bupati yang mengatur pembinaan, pemanfaatan serta pengelolaan masjid atau surau itu.

Maka, jangan heran jika sampai saat ini ( 6 tahun Perda) belum satupun masjid yang masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Padahal masjid dan surau yang menjadi urusan bagian kesra kantor Pemkab/Pemko dan Biro Sosial Pemda Sumatera Barat, seharusnya pula jadi urusan bagian kesra pemerintahan nagari. Akibatnya, meski mendapat bantuan temporer dari kabupaten/kota dan provinsi namun pembangunan, pengelolaan dan pembinaan masjid dan surau belum termasuk ke dalam anggaran belanja nagari.

Keberadaan TPA/TPSA/MDA di masjid dan surau otomatis belum tersentuh langsung pemerintahan kabupaten/kota. Kecuali bantuan insentif triwulanan dengan jumlah terbatas dan nilai yang minim bagi imam masjid dan guru mengaji, (Pemko Bukittinggi memberikan dana operasional bagi TPA/TPSA/ MDA antara Rp 5 juta dan Rp 9 juta/tahun), tak ada pembinaan struktural dan fungsional dari pemerintah daerah.

Tanpa Perlindungan   

Jika benar data Kanwil Kemenag Sumatera Barat di provinsi ini terdapat 4.693 unit masjid, 4.449 unit mushalla dan 5.714 langgar/surau ( total 14.856 unit). Kemudian terdapat TPA/TPSA/MDA sebanyak 5.398 unit. Artinya, tiap 3 masjid atau surau terdapat satu TPSA atau MDA.  Rata-rata  tiap TPA/TPSA atau MDA punya dua guru. Berarti, setidaknya, ada sekitar 17. 000 guru mengaji di Sumatera Barat.

Sementara keberadaan TPA/TPSA/MDA di masjid dan surau itupun secara struktural dan fungsional juga belum jelas. Ada yang hanya sebatas jadi bagian  kegiatan masjid dan sebagian menjadikan bagian organisasi masjid sehingga belum banyak masjid yang langsung menjamin kesejahteraan atau gaji/honor guru mengaji. Kebanyakan mereka mendapat honor dari iyuran/ uang mengaji anak-anak yang jumlah dan nilanya jauh dari memadai.

Pertanyaannya kemudian adalah, ketika guru mengaji menghadapi persoalan seperti  jatuh sakit, siapa yang harus menolong. Selama ini hanya berharap uluran tangan warga. Bagiamana pula kalau menghadapi persoalan hukum, misalnya dilaporkan orang tua murid ke polisi, atau dilambrak orang tua murid, mungkin karena melecut murid yang bandel, tak ada lembaga yang memberikan advokasi, pembelaan dan perlindungan? Padahal kemungkinan itu sangat besar mengingat kini isu kekerasan terhadap anak sudah melampui batas sehingga urusan guru dan murid, orang tua dan anaknya sendiri,  rawan jadi perkara pidana.

Oleh karena itu melihat posisi kelembagaan masjid dan status hukum kelembagaan TPA, TPSA, MDA, sudah saatnya semua pihak terutama kalangan ulama/ mubalig serta guru-guru agama mendesak Pemprov dan Kabupaten/kota beserta DPRD untuk menempatkan masjid dan surau beserta lembaga pendidikan di bawahnya sebagai bagian dari urusan pemerintahan nagari/desa atau kelurahan sebagai pemerintahan terendah dibawah binaan langsung Pemrpov dan Kabupaten/kota yang diprioritaskan dalam APBD.

Langkah itu perlu segera dikonkretkan sejalan dengan tujuan Perda No. 2 Tahun 2007, RPJMD Sumatera Barat dan visi misi Gubernur serta komitmen Bupati/ Walikota membangun masyarakat yang religius. Jika tidak, sama artinya dengan mengkhianati komitmen sendiri dan mengabaikan kelangsungan regenerasi umat dan masyarakat Minangkabau.(*)

Padang 6 November 2012


IAIN Dijamah JIL Saat MTQ

13 Februari 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Persis di saat MTQ ke 34 Tingkat Sumatera Barat dibuka Meteri Agama Suryadharma Ali di Pulaupunjung, Dharmasraya, Selasa 22 November 2011 lalu, di  Aula Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol (IB) Padang berlangsung bedah buku berjudul Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia berupa tulisan Dawam Raharjo, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abasr Abdallah dan lain-lain yang dikenal sebagai penganjur Jariangan Islam Liberal (JIL). Hebat, memang.

Penyelenggara Komunitas Epistemik (kelompok kecil pemikir) Muslim Indonesia (KEMI) diantaranya  aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, kelompok yang pernah bentrok dengan Forum Pembela Islam  di lapangan Monas, Jakarta, Ahad, 2 Juni 2008.

Pembicara tunggal dalam acara ini, seperti diberitakan Haluan Rabu, 23 November 2011, adalah Abdul Moqsith Ghazali yang dikenal sebagai tokoh JIL, anggota tim penyusun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang antara lain membolehkan pernikahan antar agama. Ia menilai  susunan KHI lama banyak mengandung  ketidakadilan. Karena itu ia menyusun KHI baru dengan mengacu pada dalil bahwa  jika tidak ada dalil yang melarang untuk mengubah sesuatu hal, berarti itu merupakan dalil untuk mengubahnya ( membuat dalil baru). ( Republika, Selasa, 5 Oktober 2004)

Sebagaimana diberitakan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan Moqsith tampaknya berangkat dari prinsip-prinsip ajaran JIL,  yang melihat dan memahami ajar Islam atas dasar keilmuan dan rasionalitas. Moqsith, sebagaimana dikutip, antara lain menyebutkan bahwa kelemahan umat Islam saat ini selalu mengaitkan apapun dengan masa lalu. Misalnya, perjuangan agama sebagai dasar bernegara. Katanya, menjamurnya gerakan konservatif dalam beragama akan menyebabkan umat mengalami kemunduran karena sifat jumud dalam beragama.

Seperti sudah diduga, pemikiran JIL itu kontan disambut reaksi mahasiswa peserta diskusi. Adikurniawan misalnya menyodok bahwa liberalisasi agama akan menghilangkan sakralitas agama. Islam hanya akan jadi sumber kajian intlektual belaka tanpa diikuti komitmen untuk mengikutinya. Padahal Islam meruapakan ajaran yang sudah komplek bagi kehidupan individu, masyarakat dan negara. Pantas jika Alkhendra, Dekan Fakultas Dakwah, mengingatkan. Katanya, setiap orang boleh saja berpendapat. Tapi jangan sampai menambah kebingungan umat. “Masyarakat kita kini butuh kesejahteraan, terlepas dari kemiskinan, bukan teori-teori yang yang masih mengawang,” ujarnya.

Irfianda Abidin Ketua Komite Penegak Syari’at Islam (KPSI) menyangkan kedatangan  pentalon JIL di IAIN. Katanya, acara tersebut membahas hal yang sangat sensitif. Mestinya KEMI mengundang pemuka Islam dan KPSI, sehingga ada pengimbangan. “Saya berharap para petinggi IAIN IB menjaga perguruan tinggi ini agar tidak dicemari gagasan liberalisme,” katanya.

Menjaga IAIN. Inilah yang sulit dilakukan di IAIN.  Entah merasa berdiri di buminya sendiri, berbagai diskusi dan seminar kalangan JIL terus  berlanjut disana. Akhirnya IAIN bukan hanya dijamah melainkan sudah dirasuki JIL. Buktinya, seorang dosen IAIN dengan pada diskusi 5 Juni 2006 dengan gamblang membawakan makalah berjudul Agama dan Budaya Kekerasan. Ia merujuk sejumlah pandangan barat yang melihat Islam sebagai bahaya, lalu, tanpa beban  menyodok ke arah ajaran Islam.

Adatiga  hal yang selalu dititiupkan oleh penganjur JIL di Ranah Minang. Pertama bahwa di Minangkabau terjadi perampasan kemerdekaan perempaun oleh ninik mamak. Yang diajdikan bukti adalah keikutsertaan ninik mamak menekensurat–suratnikah keponakannya. Padahal ini berkaitan dengan pengakuan terghadap sako jo pusako.

Kedua, orang minang mengajrkan kekerasan permanen. Ia menyebut bukti pepatah “sayang jo anak dilacuti, sayang jo kampuang di tinggakan”. Padahal, bahasa Minang selalu bermakna ganda. Lecut dis itu bermakna ingatkan.

Ketiga, Islam mengajarkan kekerasan. Yang ditunjuk sebagai bukti adalah hadits yang mengatakan apabila anak-anakmu sudah berusia tujuh tahun belum sholat maka lecuti dia agar sholat. Padahal kata itu bermakna agar dibimbing dan diingatkan, bukan dipukuli layaknya mengajari binatang.

Bahkan Gubernur Gamawan juga pernah disodok Siti Musdah Mulia, tokoh JIL di Metro TV persis sebulan setelah diskusi IAIN itu. Gamawan dipersoalakan karena saat Bupati Solok memberlakukan Perda Wajib Baca tulis Alquran dan pakaian seragam muslim karena berbau syariat Islam. Tapi ketika Gamawana balik menyoal kenapa Musda yang menantang syariat Islam tak melepas saja jilbab dan berbaju pendek biar kelihatan pusarnya, Mursida terdiam.

Mantan Rektor IAIN, Maidir Harun juga menunjukkan sikap liberalnya saat dialog tungku tigo sajarangan di gubernuran 26 Juli 2006. Dengan berani ia menyebutkan bahwa pemberian nama-nama islami pada anak-anak muslim (sebagaimana dianjurkan Nabi Muhammad SAW-pen) merupakan arabnisasi dan anti globalisasi. Tak aneh jika pemilihan Rektor IAIN Senin, 19 Desember dan berulang 29 Desember 2005, dianggap dirasuki kepentingan liberaliasi Islam. Akibatnya, kemenangan Prof. Dr. Nasrun Haroen  yang Muhammadiyah atas lawannya  Dr. Maidir Harun kemudian dianulir  Menteri Agama. Dan, seru deru tuntutan agar IAIN menjadi UIN juga tak terlepas dari upaya menjungkirkan balikkan dari Islam sebagai basis dan subjek studi  menjadi Islam sebagai objek studi belaka

Karena itu banyak yang menduga begitu terjadi pergantian kepemimpinan di IAIN aktivitas kelompok JIL di IAIN akan semakin mendapat tempat. Dugaan itu seperti ada benarnya. Karena itu kini tinggal pada mahasiswa dan dosen serta pejabat yang ada. Akankah penyebaran pemikiran JIL  akan terus mendapat tempat di IAIN IB?

Jawabannya tergantung integritas  dan kesetiaan civitas akademika IAIN pada visi dan misi IAIN itu. Yaitu (visi) pengembangan ilmu, pemantapan akidah, pembinaan moral, pengembangan wawasan islami yang menghasilkan lulusan yang berwibawa dalam ilmu, moral, dan iman serta mampu merespon kebutuhan masyarakat bangsa dan negara. Dan misinya : meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian dan pengabdian sehingga tercapai kualitas prima sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Yaitu membangun wawasan saintifik, filosofis, moral dan teologi islami sebagai landasan aktualisasi keyakinan ilmiah dan imani antara agama, masyarakat dan negara. Memantapkan budaya ilmiyah, iman dan taqwa dan budaya kesalehan kedalam/keluar lingkungannya. (*)

Refleksi Haluan Jumat 25 November 2011


Cemeti Edaran Dikti

13 Februari 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Suratedaran (SE) Djoko Santoso Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas  No.152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang wajib karya/ makalah ilmiah yang terpublikasi pada jurnal ilmiah untuk kelulusan  sarjana S1, S2 dan S3. SE, seperti sudah diduga  mengundang heboh. Halaman internet dua pekan terakhir nyaris diwarnai pro kontra pihal tersebut. Banyak yang bernada menolak. Bukan hanya untuk kelulusan S1 tapi juga bagi kelulusan S2 dan S3.

Padahal menurut Djoko Santoso,  SE yang akan diberlakukan di seluruh perguruan tinggi negeri mulai Agustus tahun ini diterbitkan supaya sebagai ahli seorang sarjana harus memiliki kemampuan menulis secara ilmiah dan menguasai tata cara penulisan ilmiah yang baik. Dengan demikian tiap mahasiswa dapat menulis karya ilmiah baik dari rangkuman tugas, penelitian kecil, maupun ringkasan skripsinya.

Prof. Dr. H. Elfindri SE, MA, pada Refleksi Haluan Sabtu 11 Februari 2012 lalu mengungkapkan beberapa kendala yang menjadi keberatan kalangan penolak di dalam (internal) perguruan tinggi. Toh, ia menilai positif  SE itu karena bisa menjadi sugesti bagi calon sarjana di tiap level untuk memperkuat kepedulian dan kemampuan meneliti dan menulis. Saya sependapat dengan Elfindri. Bahkan kalau mau jujur  SE itu, merupakan  respon terhadap kegelisan dan kritikan masyarakat  terhadap akademisi kita selama ini dan mestinya diberlakukan sejak 2o tahun silam.Coba simak kritikan Prof. Dr. Emil Salim terhadap Sumatera Barat sekitar 20 tahun lalu. Katanya, Sumatera Barat yang miskin sumber daya alam sebenarnya bisa jadi daerah industri otak. Alasan Emil tentulah karena daerah ini punya potensi besar: setidaknya kini ada sekitar 45 perguruan tinggi, sekitar 3.700 dosen diantaranya ada sekitar 350 orang profesor dan doktor.

Nah, andaikata tiap profesor dan doktor itu, sesuai kompetensinya, menyumbangkan satu tulisan dalam satu tahun di mediamassa, tentu seluruh  pembaca di daerah ini tiap hari sepanjang tahun jadi mahasiswa pasca sarjana karena menyantap pikiran profesor dan doktor dari berbagai disipilin ilmu.  Dan, industri otak yang disebut Emil tentu bisa jadi kenyataan. Tapi jangankan pemikiran dan tulisan, sosoknya pun tak muncul di masyarakat. Hebatnya, diantaranya, kemudian tampil misalnya jadi rektor.

Ada memang beberapa hal yang perlu dijelaskan dari SE itu. Misalkan semua calon sarjana S1 mampu menulis makalah ilmiah karena memang terbiasa dengan kegiatan ilmiah, lantas di media mana dan berapa jumlahnya yang memenuhi syarat memuat karya ilmiah itu. Ini penting supaya ribuan calon sarjana S1 yang akan menyelesaikan perkuliahan tiap tahun tak terkendala ketersediaan media. Toh ini hanyalah masalah teknis. Persoalan mendasar, termasuk yang melatarbelakangi keberatan pada SE, justru pada rendahnya kemampaun menulis itu sendiri. Kenapa? Belum ada hasil penelitian tentang ini.

Namun pengalaman menggeluti mediamassaselama 30 tahun di Sumatera Barat mungkin bisa jadi sumbangan. Seperti diketahui tiap media koran, majalah dan buletin dan tabloit lazim menyediakan ruang opini bagi karya tulis siapapun yang dianggap layak muat. Ternyata konstribusi kalangan perguruan tinggi  terhadap rubrik ini minim sekali. Bahkan untuk mendapatkan sumber wawancara dari kalangan ilmuwan yang dianggap berkompten dengan suatu peristiwa bukan hal mudah. Banyak kilah yang dikemukakan.  Adayang menolak karena tak tahu peristiwa yang terjadi.Adayang mengaku tak berwenang, dan ada yang mengaku tak berani berbicara. Celakanya, seseorang yang sering menulis atau sering diwawancari wartawan, malah dipersoalkan, “kok  inyo ka inyo sajo”. Padahal Prof Dr Saldi Isra yang terbilang  guru bsar muda usia mengaku terapacu maju karena disugesti nasehat,” kalau mau maju banyaklah menulis di media”.

Dari pengalaman tersebut  ada beberapa indikasi penyebab minimnya karya tulis akademisi. Diantaranya, rendahnya kepedulian dan sensitivitas terhadap perkembangan yang terjadi akibat terbatasnya bacaan dan pergaulan di masyarakat. Banyak yang suka melahap buku tapi karena rendah kepedulian dan senstivitas, tak mampu menganalisa masalah sehingga tak mampu merespon hal-hal aktual. Akibatnya, mereka miskin ide-ide, modal penting bagi seorang penulis.

Rendahnya kepedulian dan sensitivitas juga akan berimpilkasi rendahnya keberanian moral dan intlektual berpendapat di depan publik. Tingginya motivasi material/poyek juga ikut menyumbang rendahnya kesadaran dan dedikasi inlektual pada masyarakat. Karena itu agaknya jumlah perguruan tinggi dan sarjana belum dapat mengindikasikan kemajuan suatu daerah.

Penolakan SE Dikti di kalangan calon sarjana S1 selain terkait hal-hal di atas juga tak terlepas dari mata pelajaran di SLTA, sistem ujian dan suasana yang berkembang di kampus perguruan tinggi. Sebut misalnya, mata pelajaran mengarang dan membuat kesimpulan buku di SLTA sudah jarang terdengar. Padahal ini sangat membantu melatih kemampuan/kebiasaan menulis. Lalu, sistem pendidikan kita yang menakar prestasi berdasarkan angka-angka bukan pemahaman dan daya nalar, ditambah lagi sistem ujian dengan soal multy choise bukan esey ikut menjauhkan kebiasaan mengolah nalar dan menulis itu.

Suasana mahasiswa di kampus yang lebih diwarnai diskusi/pembicaraan politik ketimbang kajian keilmuan terhadap perkembangan ikut menyumbang ketidakbiasaan menulis itu. Tak aneh jika yang sering muncul bukan kajian/ analisa dan alternatif dari masalah yang berkembang melainkan aksi dan orasi lisan terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Karena itu SE Dikti, meski terasa amat terlambat diharapkan akan diterapkan secara ketat sehingga gelar yang disandang para sarjana setakar dengan kemampuan dan daya nalar yang dimilikinya.  Sehinga selain bisa berdampak positif bagi perguruan tinggi  itu sendiri juga akan bermanfaat bagi pejabat pemerintahan,  penerbit media dan tentu juga masyarakat. (*)

Refleksi Haluan Senin 13 Februari 2012


Sikap Mahasiswa Pada Pelimu 2009

2 Mei 2009

Beranda Publik No 15 Tahun VII Rabu 12 Maret 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

 

Himbauan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi saat menerima kunjungan audiensi pengurus KAMMI Sumbar Rabu, 4 Maret lalu, tampaknya pantas dicerna oleh mahasiswa itu sendiri. Menurut Gubernur, mahasiswa adalah calon intelektual yang mestinya bersih dari kepentingan politik partai politik. Berpikir jernih dan berjuang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta berpihak kepada rakyat. Mahasiswa perlu melihat persoalan lebih komperhensif, mengkaji dan menganalisa bagaimana negara ini sedang berproses menuju perubahan yang lebih baik.

 

Sikap itu, kata Gubernur, perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, jika kelak menjadi pemimpin tidak mempergunakan kekuasaan untuk kepuasan pribadi atau kelompok. Mestinya, pemimpin yang pernah jadi mahasiswa terus berpikir untuk kesejahteraan bangsa dan negara sesuai dengan tugas intelektual yang berpikiran maju, demokratis dan bermartabat.

 

Saya melihat bahwa substansi himbauan gubernur kepada mahasiswa itu instinya adalah pada sikap rational, jernih (objektif) dan arif membaca perkembangan bangsa dan negara, sesuai dengan sikap seorang kademis dan intlektual. Maka, pertanyaanya adalah bagaimana sikap mahasiswa melihat dan memilih partai dan caleg pada pemilu 9  April mendatang?

 

Sebagai mahasiswa tentulah produk pemilu tahun 1999 dan 2004 lalu atau sepuluh tahun sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah layak jadi objek studi/kajian politik untuk menentukan sikap politik oleh mahasiswa.

 

Sebagaimana diketahui misi utama UU No.32 Tahun 2004 tersebut adalah merealisasikan demokrasi sampai ke daerah dan untuk peningkatan (percepatan) kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat itu ditandai pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan rakyat, terbukanya lapangan kerja dan jaminan sosial, meningkatnya kesehatan dan pelayanan kesehatan rakyat, meningkatnya fasilitas dan kesempatan berpendidikan, meningkatnya keamanan dan perlindungan hukum rakyat dan seterusnya.

 

Maka perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik dalam pemilu, baik di tingkat nasional apalagi di daerah, seharusnya adalah berebut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, sadar atau tidak, aktivis partai selalu “menjual” visi dan misinya tentang peningkatan kesejahteraaan rakyat tiap kali kampanye pemilu. Visi dan misi itulah yang dipertimbangkan rakyat untuk “membeli” atau memilih calon anggota legislatif partai yang bersangkutan.

 

Ketika kemudian sebuah partai keluar sebagai pemenang pemilu dan berhasil meraih sejumlah kursi di parlemen/ DPRD, sehingga menduduki kursi ketua atau wakil ketua DPRD, bahkan berhasil mendudukkan kader partainya di kursi kepala daerah/wakil kepala daerah, harapan utama dari rakyat adalah bagaimana visi dan misi “jualan” partai tadi direalisasikan secara konkret melalui penyusunan APBD dan kebijakan kepala daerah sebagai upaya peningkatan kesejahateraan tersebut.

 

Realisasi visi dan misi itu harus pula bersifat kelanjutan dan pengembangan program dan kebijakan yang telah dirintis oleh kepala daerah sebelumnya sesesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian rakyat tidak terombang ambing dan mengalami kerugian oleh kebijakan yang bergonta ganti setiap kali pergantian kepala daerah. Dengan prnisp pembangunan berkelanjutan itu  rakyat pun  bisa melanjutkan rencana hidup, mengembangkan investasi dan usahanya sehingga mampu menumbuhkan gairah kerja, motivasi usaha yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

Tapi mengapa setelah 10 tahun otonomi daerah dan sudah dua kali pemilu, di beberapa daerah sebuah partai mendominasi kursi DPRD juga berhasil menduduki kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi misi partai tersebut tak kunjung jadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, daerah tersebut menjadi daerah dengan persentase penduduk miskinnya lebih besar dari daerah lain?

 

Kenyataan itu, seperti dihimbaukan Gubernur Gamawan bisa dijadikan bukti bahwa partai hanya merebut kekuasaan untuk kesejahteraan/ kekuasaan partai dan belum berorentasi pada kepentingan rakyat. Di saat seperti itu partai, apapun nama dan ideologinya, hanya menjadikan daerah dan segala potensinya jadi ladang kekayaan dan kekuasaan. Itu sebabnya, makin besar PAD sebuah daerah makin besar investasi partai calon kepala daerah untuk merebut kekuasaan.

 

Kenyataan itu bisa dilihat mahasiswa di daerah ini. Partai apa yang memenangkan pemilu 2004 di daerah itu bisa dilihat siapa ketua/wakil ketua DPRD-nya dan berapa jumlah kursi partai itu di DPRD tersebut. Lalu, dari partai mana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Kemudian nilai sendiri, apakah pembangunan di daerah itu lebih baik atau tidak. Apakah perekonomian dan kesejahteraan rakyat meningkat atau malah sebaliknya.

 

Jika pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap buruk, berarti secara politik dan ketatanegaraan partai pemenang pemilu gagal melaksakan misinya di daerah itu. Dan logikanya, kenyataan itu menjadi pertimbangan rakyat untuk tidak lagi memilih partai dan caleg partai tersebut pada pemilu 9 April yang akan datang. (*)


Perguruan Tinggi dan Otonomi

22 Juli 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

 

Mengembalikan Semangat dan Krakter Intelektual islami pada Segenap Kader. Inilah tema diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang di Wisma HMI Jalan Hangtuah Padang, Selasa sore pekan lalu.

 

Kebetulan saya diundang sebagai pembicara bersama Gubernur Gamawan Fauzi, SH dan Buya H. Mas’ud Abidin. Hadir pula Walikota Padang, Drs. Fauzi Bahar, yang sebelumnya memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus baru HMI Cabang Padang.

 

Tema diskusi itu tentu saja jadi bukti bahwa telah hilangnya semangat dan krakter intlektual islami di kalangan HMI.  Karena itu tak heran jika pembicaraan yang berkembang, baik yang disampaikan para pembicara maupun sambutan walikota, langsung ke soal kaderisasi inteletual di kalangan HMI itu.

 

Terungkap misalnya,  bahwa kaderisasi intlektual islami di HMI jadi stagnan karena HMI kehilangan arah orentasi. Di satu pihak HMI terus menyuarakan kaderisasi intlektual islami, di pihak lain para senior HMI terus menggiring yuniornya ke tujuan-tujuan politik jangka pendek. Antara lain, memburu kursi DPRD atau jabatan birokrat. 

 

Akibatnya, HMI sebagai organisasi mahasiswa yang mestinya andal dengan pembinaan sikap serta prilaku intlektual terjebak ke dalam prilaku pedoalisme, birokratisme dan materilistik.

 

Hampir selama 15 tahun terakhir anggota HMI sebagai calon intlektaul islami maupun para alumninya sebagai kalangan intelektual nyaris tak memperlihatkan kepedulian sosial islami. Apalagi melakukan pembinaan masyarakat islami. Itu sebabnya kenapa jarang sekali muncul respon intlektual dari HMI maupun alumi HMI sebagai lembaga kaderisasi, baik terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun terhadap penyimpangan prilaku sosial.

 

Walikota Fauzi Bahar misalnya menyebut sejumlah kebijakan pemerintah kota. Baik yang bersifat pengembangan ekonomi maupun pembinaan masyarakat islami. Sayang, kata Fauzi, belum satu pun partisipasi, konsatribusi maupun koreksi dari HMI. Padahal, katanya, HMI bukan hanya bisa memberikan responnya tapi juga dapat ambil bagian membangun masyarakat yang islami di kota ini.

 

Dalam konteks yang lebih luas Gubernur Gamawan pun menyoal bagaimana penyimpangan prilaku sosial saat merespon berbagai kebijakan dan gagasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada kelompok masyarakat yang menolak apa yang sesungguhnya mereka tuntut. Namun, HMI sebagai organisasi kader yang berbasis pada intelektulitas tidak memberikan responnya sehingga  masyarakat bisa terdidik cerdas menanggapi perkembangan.

 

Saya melihat, meski diskusi itu menyoal kader HMI, pada dasarnya yang diungkapkan para pembicara, termasuk walikota Padang, adalah prilaku umum kalangan akademisi perguruan tinggi di Sumatera Barat. Ada sekitar 40 perguruan tinggi di Padang dengan sekitar 86 ribu mahasiswa dan 3 ribu dosen, diantaranya sekitar 350 orang bertitel profesor doktor.

 

Perguruan tinggi sebesar itu bagi Sumatera Barat yang cuma berpenduduk sekitar 5 juta jiwa mestinya sangat besar artinya. Didukung ketersediaan media komunikasi seperti surat kabar, televisi dan radio, seharusnya perguruan tinggi mampu mewarnai kehidupan dan prilaku  sosial dan kebijakan pemerintahan di daerah ini, terutama sejak pemerintahan otonomi daerah.

 

Sayang,  kecerdasan emosional dan tingkat kepedulian kalangan akademisi perguruan tinggi kita rendah sekali. Sebut misalnya, bidang penegakkan hukum. Paling tidak ada lima fakultas hukum di Sumatera Barat. Tapi tak satupun yang berusaha mengkritisi penyimpangan penegakkan hukum di daerah ini.

 

Lucu memang, selama ini ada anggapan bahwa pengabdian dan kepedulian  perguruan tinggi dilihat dari keterlibatanya dalam proyek penelitian, kerjasama seminar dengan pemerintah daerah sebagai bentuk partisipasi, konstribusi kepedulian perguruan tinggi terhadap daerah. Padahal itu adalah proyek yang nota bene berujung uang. Tak heran kalau masyarakat yang tak punya proyek dan tak punya uang tidak tersentuh oleh kalangan akademisi.

 

Tampaknya, sudah saatnya rektor-rektor perguruan tinggi melakukan reorentasi kemasyarakatan sehingga alumni perguruan tinggi juga punya kepedulian sosial. Mudah-mudahan para akademisi dan alumni perguruan tinggi tidak hanya berpikir proyek dan jadi pegawai negeri tapi berpikir tentang kehidupan masyarakat dan mampu membuka lapangan kerja di masyarakat.***