Bank Nagari Sendiri

5 Januari 2015

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dua hari lalu saya dikagetkan kiriman kliping koran harian Singgalang yang sudah usang, edisi 15 September 2014. Dan lebih kaget lagi membaca judul berita yang ada di dalamnya: BANK NAGARI DISINGKIRKAN? ; Pemko Payakumbuh Pindahkan Rp60 Miliar–

Wartawan Muhammad Bayu Vesky di situ melaporkan bahwa Pemko Payakumbuh selama ini menyimpan kas daerahnya di Bank Nagari. Kini, sebesar Rp 60 milyar dana kas itu dialihkan ke bank BRI, BNI dan Mandiri secara lelang. Alasanya, “Bunga di ketiga bank itu mencapai 9,5 % sementara di Bank Nagari hanya 3%. “ kata Syafwal Kepala DPPKAD Payakumbuh.

Muhammad Bayu Vesky menulis kebijakan Pemko Payakumbuh itu mirip dengan yang dilakukan Pemprov Sumbar Agustus 2013. Yang dimaksud rupanya berita Singgalang 20 Agustus 2013 yang mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar mengalihkan dana kas daerah sebesar 25 miliar ke BTN.

Alasanya pun serupa: bunga di BTN lebih tinggi, 7 % setahun. Di Bank Nagari cuma 6,5 % setahun. Kecilnya bunga di Bank Nagari itu dianggap merugikan daerah. Tapi Gubernur Irwan Prayitno membantah tuduhan menerima fee dari BTN. “ Masa, saya memindahkan dari hal yang buruk menjadi lebih baik dianggap ada apa-apanya,” katanya.

Namun begitu, seperti dikutip Singgalang, berbagai pihak merespon negatif. Baik terhadap sikap Pemko Payakumbuh maupun Pemprov Sumbar. Pengamat ekononomi Niki Lukviarman, seperti dikutip Haluan 21 Agustus 2013, menilai tindakan Pemprov itu merupakan presdent buruk bagi Bank Nagari.

Menurut Niki, alasan kecilnya bunga deposito bukan alasan yang mendasar mengalihkan kas daerah ke luar Bank Nagari. Bank Nagari adalah milik Pemprov dan Pemko Pemkab. Seharusnya gubernur dan Pemda berusaha mamajukan Bank Nagari bukan malah memindahkan kasnya ke bank lain. “Sebagai pemilik Pemprov Sumbar kan tak cuma mendapat keuntungan dari bunga, tapi juga deviden,” katanya.

Rasa Memiliki

Berita tersebut mengingatkan kita pada seleksi calon komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah alias Bank Nagari oleh tim Bank Indonesia sekitar 3 tahun lalu. Kepada salah seorang calon komisaris diajukan pertanyaan begini: ”Di Bank Nagari misalnya bunga deposito cuma 6 %. Di bank lain bunganya 8 %. Lantas anda pilih yang mana?” tanya penguji. ”Saya akan pilih bank lain itu ,” ujar yang diuji.

Ternyata kemudian orang ini dinyatakan tidak lulus. Tim penilai menganggapnya tak punya integritas. ”Calon komisaris itu lebih mengejar materi. Jika jadi komisaris dia akan meninggalkan banknya sendiri demi kuntungan pribadi. Dia tak punya rasa memiliki,” ujar kalangan penguji kala itu.

Tapi memang, kalau dibaca sejarah, akta pendirian dan Perda yang diterbitkan untuk Bank Nagari, terlihat jelas bahwa bank ini didirikan untuk kepentingan daerah dan pemerintahan daerah. Salah satunya berbunyi :” Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian tersebut diatas, maka perlu ditetapkan ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni, antara lain (huruf e): Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.

Wajar kiranya kalau Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeni, seperti dikutip Singgalang, menghimbau Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sumbar menyimpan dana kas daerah di Bank Nagari. Katanya, cara itu dapat memacu kinerja Bank Nagari dalam membangun perekonomian daerah.

Menurut Betty, lebih dari itu, akan mendukung penyelenggaraan keuangan daerah yang baik dan bersih. Sebab, pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh BPK menggunakan data Bank Nagari. “Dan itu akan memudahkan audit aliran dana Pemda,” katanya.

Pernyataan Betty tentu saja membantah informasi bahwa rendahnya bunga deposito di Bank Nagari mengurangi pendapatan daerah dan menjadi temuan Inspekrat Jendral Kemendagri.

Maka, jika dilihat kembali sejarahnya, AD/ ART, Perda dan tanggapan berbagai pihak termasuk BPK seputar pengalihan dana Pemda/ Pemrov ke luar Bank Nagari, tak berlebihan kiranya kalau ada yang menganggap Bank Nagari digembosi (istilah Singgalang> disingkirkan) pemiliknya sendiri.

Padahal seperti yang ditunjukkan pejabat Bank Indonesia dan BPK , sikap dalam melihat milik sendiri jelas berbeda dengan milik lain. Pada milik sendiri berhubungan dengan moralitas, integritas, tanggungjawab dan patriotisme. Dan itu merupakan ajaran moral yang sudah sangat tua di negeri ini. Hal itu misalnya terbaca dalam pribahasa, ”(jangan karena) sayang ka baruak di rimbo anak di pangkuan dilepaskan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri.

Artinya, adalah perbuatan tercela kalau seorang ibu melepaskan anak di pangkuannya karena berharap beruk di rimba. Atau dianggap tak punya integritas dan patriotisme kalau lebih mencintai negeri orang hanya karena di negeri sendiri cuma hujan batu.

Bank Nagari memang sebuah bank yang mengejar provit dan keuntungan. Tapi dia anak kandung pemerintah daerah, pemiliknya. (*)

Komentar Singgalang 12 Desember 2014

Iklan

Kenapa Partai Islam ke Prabowo?

11 Juni 2014

Komentar 3 Juni 2014
Oleh Fachrul Rasyid HF

Hari-hari menjelang munculnya capres dan cawapres sungguh menyesakkan dada umat. Maklum ada lima partai berbasis Islam. Perolehan suara kelimanya dalam pemilu legislatif 9 Juli 2014 lalu sekitar 31,39 persen ( PKB 9,04 persen, PAN 7,57 persen, PKS 6,79 persen, PPP 6,53 persen dan PBB 1,46 persen) cukup syarat untuk mengusung sepasang capres-cawapres.

Tapi apa hendak dikata. Masing-masing partai berkeinginan memajukan capres dan cawapres sendiri, suatu hal yang sulit mendapatkan dukungan bersama. Di tengah kebuntuan itu Suryadarma Ali, Ketua Umum PPP merapat ke Prabowo Subianto. Dan itu sempat membuat “gaduh” di kepenguruasan pusat PPP.

Tentu saja “gaduh” di PPP itu membuat gunda Prabowo. Situasi ini segera dimanfaatkan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, untuk meminang Prabowo. Ternyata pucuk dicinta ulam tiba, Prabowo menerima dan langsung mendeklarasikan dirinya sebagai capres dan Hatta sebagai cawapres. Kejadian itu kemudian meneduhkan suasana dan makin membulatkan dukungan PPP pada Prabowo. Partai Islam yang lain PKS dan PBB pun menyatukan barisannya ke Prabowo-Hatta.

Hanya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mungkin berharap jadi cawapres Jokowi, menjadi orang pertama yang merapat ke barisan Jokowi. Nyatanya, Jokowi kemudian memilih Yusuf Kala, mantan Ketua Umum Golkar, sebagai cawapresnya. Padahal ARB, Ketua Umum Golkar, bergabung ke dalam barisan Prabowo. Kejadian itu tak hanya memecah dukungan Partai Golkar tapi juga barisan NU dan PKB. Beberapa tokoh Golkar kemudian menyatakan dukungan kepada Jokowi dan sejumlah petinggi NU dan PKB menyatakan dukungannya untuk Prabowo- Hatta.

Spirit bagi Partai Islam

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa empat partai berbasis Islam itu (22,35 persen suara) memilih merapat ke Probowo – Hatta? Di luar negosiasi dan hitung-hitungan pembagian jabatan dan kekuasaan, kita membaca beberapa alasan:

Pertama, karena memang partai-partai Islam belum mampu memunculkan sepasang capres/cawapres yang bisa diterima bersama. Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, meski dari partai nasionalis namun seperti dinyatakannya, partainya adalah nasionalis religius. Selain itu, meminjam istilah AA Gym, Prabowo dianggap lebih memahami perjuangan dan aspirasi umat Islam.

Tapi jauh sebelumnya, isyarat bahwa partai-partai berbasis masyaraat Islam akan bersatu bersama Prabowo sudah terbaca saat Sutrisno Bakir, mantan Ketua Umum PAN bertemu beberapa kali. Sutrisno selaku Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) misalnya, menyatakan dukungannya kepada pencapresan Prabowo saat Rakernas PKB PII di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 1 Maret 2014.Untuk diketahui anggota PKB-PII banyak menduduki jabatan penting di PPP, PKS, PAN dan PBB. Ketika Prabowo kemudian memilih berpasangan dengan Hatta Rajasa, 30 Mei 2014 lalu Sutrisno berbalik mendukung Jokowi-JK.

Kedua, pasangan Prabowo – Hatta dianggap memberi spirit baru dan kekuatan baru bagi barisan partai Islam menghadapi persoalan sosial budaya, ekonomi dan agama yang mendera bangsa dan umat Islam Indonesia hari ini dan kedepan. Karena itu bisa dipahami jika partai-partai Islam tersebut mengamini seruan MUI dan Forum Ukhuwah Islamiyah yang mendesak partai politik berbasis massa Islam berada dalam satu koalisi jelang pemilihan Presiden Juli mendatang.

Spirit itu menyadarkan bahwa melihat kondisi dan tantangan umat Islam saat ini dirasa perlu adanya tokoh dan pemimpin lintas partai dan ormas Islam yang kuat dan komptensional. Paling tidak, spirit itu mengisyaratkan kepada seluruh pemimpin partai bersama ulama dan elemen umat Islam bahwa sudah tiba saatnya punya wadah bersama mungkin berbentuk Forum Ukhuwah Partai –Partai Islam.

Ketiga, karena faktor sensitifisme keyakinan/ aqidah. Hal itu selain faktor hubungan Prabowo dan tokoh-tokoh Islam selama ini keberadaan Hatta Rajasa, selaku Ketua Umum PAN, partai yang nota bene lahir dari Muhammadiyah, sebagai cawapres kemudian faktor Fadli Zon sebagai Ketua umum, Gerindra, yang dibesarkan dalam organisasi pemuda/pelajar Islam semakin menguatkan harapan bahwa pasangan ini lebih memahami, paling tidak lebih dekat pada barisan Islam.

Keempat, karena faktor sensitifisme sejarah. Sebagaimana diketahui kemerdekaan bangsa dan negara ini diraih atas keterpaduan tentara dan umat Islam. Meski Prabowo bukan lagi tentara aktif, tapi orang yang berlatar belakangan militer, peran tokoh militer dan Islam, seperti yang ditunjukkan Jendral Sudirman dan para ulama besar dalam perjuangan kemerdekaan jelas membangunkan kesadaran bahwa TNI dan umat Islam selalau bersatu dan berada di garis terdepan membela bangsa dan negara ini. Sejarah serupa juga ditunjukkan TNI dan umat Islam ketika negara dan bangsa menghadapi rongrongan Partai Komunis Indonesia dan G.30.S/PKI 1965.

Jika kemudian petinggi Partai Golkar memilih bersatubarisan dengan Probowo- Hatta, tentu tak terlepas dari kesadaran yang melatarbelakangi sikap mayoritas pertai-partai berbasis umat Islam tersebut, selain tentunya hitungan-hitungan pembagian kekuasaan dalam kabinet mendatang yang memang lumrah dalam koalisi. Sebab, sebagaimana diketahui sejumlah tokoh penting Partai Golkar, seperti ARB (Ketua Umum), Akbar Tanjung (Ketua Dewan Pertimbangan), Fadel Muhammad, Fahmi Idris (Ketua DPP), Idrus Marham (Sekjen) adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Idrus Marham sendiri adalah mantan Ketua Bakor Remaja Masjid Indonesia.

Karena itu bisa dimengerti jika alasan serupa kemudian mendasari pemikiran sejumlah tokoh NU dan PKB, seperti Mahfud MD dan Oma Irama yang sebelumnya berkampanye untuk PKB bergabung ke dalam barisan Probowo -Hatta. Sebaliknya, jika dari kalangan Golkar sendiri ada yang menyeberang ke barisan Jokowi, tentulah tak terlepas dari faktor senisitifisme aqidah dan sejarah itu.

Dalam situasi sulit dan kritis, memang, sensitifisme agama dan sensitifme sejarah akan muncul secara reflektif menuntun pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan, umat Islam Indonesia yang membaca sejarah bangsa serta perkembangan informasi dan peristiwa di sekitarnya, tentu juga akan terpanggil untuk menggunakan alasan serupa dalam pemilu presiden Juli 2014 mendatang.(*)

Padang 30 Mei 2014


Bayangan di Balik Gerindra

17 Mei 2014

Fokus Minggu Harian Haluan 22 Maret 2009

Oleh Fachrul Rasyid HF

Seungkap kalimat Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Letjen (Pur.) Prabowo Subianto saat berkampanye di di Danau Cimpago, Purus V Padang, Kamis (19/3-09) agaknya mengusik pengalaman sejarah masyarakat Sumatera Barat. Probowo seperti dikutip padangmedia.com mengatakan, bahwa ia menaruh perhatian besar terhadap masyarakat Sumatera Barat. Sebab, katanya, dulu di zaman PKI ia dilindungi oleh masyarakat Sumatera Barat.

Sayang padangmedia.com tak mencari tahu kenapa Probowo sampai di Sumatera Barat di zaman Partai Komunis Indonesia (PKI) itu dan mengapa ia dilindungi masyarakat Sumatera Barat. Padahal Prabowo mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996–1998) dan Panglima Komando Cadangan dan Strategi TNI Angkatan Darat (1998) lahir di Jakarta 17 Oktober 1951.

Agaknya zaman PKI yang dimaksud adalah sekitar tahun 1958 sampai 1960 atau saat ia berusia sekitar 7 dan 9 tahun.  Kala itu di Sumatera Barat dan beberapa daerah lain, terjadi pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pimpimpinan militer PRRI di Sumatera Barat adalah almarhum Kolonel Ahmad Hosen.

Perjuangan PRRI pada prinsipnya adalah menuntut pemerataan pembangunan dan otonomi daerah seperti yang telah dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir, kepada Presiden Soekarno yang pemerintahannya kala itu didominasi PKI. Karena itu perjuangan PRRI bukan hanya berupa gerakan militer tapi juga gerakan politik dari dua partai besar waktu itu, yakni Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonsia (PSI).

Tokoh penting di balik PRRI itu adalah almarhum Dr.Mohammad Natsir, ketua Partai Masyumi itu sendiri yang memang didukung mayoritas masyarakat Sumatera Barat. Tokoh PSI yang terlibat PRRI diantaranya adalah almarhum Prof.Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang tak lain adalah ayah  Probowo Subianto. Keduanya memilih basis perjuangannya di Sumatera Barat.

Tentu di saat pak Soemitro (akrab disapa pak Mitro saja) berada di Sumatera Barat itulah Prabowo berada di Sumatera Barat. Jika ia mengaku dilindungi masyarakat Sumatera Barat karena memang ayahnya sendiri keluar masuk hutan berjuang bersama pejuang lainnya sebelum kemudian di akhir 1960 menyeberang ke Malaysia dan dilindung Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdurrahman. Soemitro kembali ke Indonesia sekitar tahun 1967/1968 setelah dijemput Presiden Soeharto. Begawan ekonomi itu kemudian diangkat jadi Menteri Perekonomian dan berlanjut jadi Menko Ekonomi Keungan dan Perindustrian.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, SS, MSc lahir di Jakarta 1 Juni 1971 adalah putera asal Payakumbuh salah satu basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan basis perjuangan PRRI. Wartawan Tabloid IQRA dan Majalah Suara Hidayatullah (1990-1991) ini sejak dari mahasiswa sudah bersentuhan dengan organisasi pelajar dan mahasiswa Islam. Fadli Zon kini Ketua HKTI, juga Ketua Yayasan Peduli Perjuangan PDRI Jakarta dan Anggota Dewan Pakar Gebu Minang.

Tidaklah mengherankan jika Fadli Zon kemudian tercatat sebagai salah seorang pendiri dan pernah menjabat Ketua DPP Partai Bulan Bintang yang mendeklarisikan diri sebagai penjelmaan kembali partai Masyumi. Karena itu partai tersebut menamakan diri Partai Bulan Bintang lambang yang dulu digunakan partai Masyumi.

Tidak berlebihan kiranya kalau bersatunya Prabowo dan Fadli Zon dalam Partai Gerindra membayangkan lintasan sejarah kalaboarsi Partai Masyumi dan PSI itu. Dan itu pasti bukan untuk menjelmakan kembali PRRI. Sebab, otonomi sudah terujud meski kesejahteraan rakyat yang dijanjikan otonomi itu baru sampai pada nama partai. Bersatunya Prabowo dan Fadlizon, paling tidak, dari membaca visi dan misinya kemudian iklan dan pidato kampanyenya, menjangkau tujuan otonomi sebagaimana bunyi bait-bait awal lagu mars Masyumi: Di bawah Masyumi rakyat hidup makmur (*)


Leguh Legah Wakil Kepala Daerah

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang 23 November 2011

Oleh Fachrul Rasyid HF

Leguh legah komentar dan argumentasi kalangan DPRD, dan pengamat tentang hubungan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim  beberapa pekan terakhir cukup mengelitik. Sebab, hubungan kepala dan wakil kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) bukanlah hal baru. Cerita seperti  itu sudah muncul sejak otonomi dan pilkada langsung  serpuluh tahun terakhir.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 membuktikan cuma 15 persen dari 524 daerah yang kepala/wakil kepala daerahnya menjalankan tugas pemerintahan secara harmonis. Sedangkan 85 persen lagi kemesraan mereka hanya berjalan maksimal satu tahun. Di tahun kedua mereka mulai  pecah kongsi. Dan, dari 224 pilkada sepanjang tahun 2010 hanya  22 pasangan kepala daerah dan wakilnya yang kembali berpasangan untuk pilkada periode berikutnya.

Padahal jika dibaca UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai “kitab suci” pengikat hubungan kepala daerah/wakil kepala daerah, hal memalukan itu tak perlu terjadi. Soalnya UU itu menempatkan kepala/wakil kepala daerah bak matahari dan bulan, bukan dua matahari. Bulan mendapat cahaya dari matahari. Bila malam tiba, bulan menerangi bumi. Namun bulan purnama sekalipun,  cahayanya takkan menggantikan sifat dan fungsi matahari. Cahaya bulan hanya memberi keindahan bukan penerangan. Kalau pun terbit berdempetan, yang terjadi cuma gerhana matahari atau gerhana bulan. Toh, itu hanya sesaat, dan tak membuat bumi gelap gulita.

Pada pasal 24  ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 itu dinyatakan, wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah. Tugas wakil kepala daerah (pasal 26 ayat 1) membantu kepala daerah : menyelenggarakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, memberdayakan perempuan dan pemuda, serta membantu upaya pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

Tugas berikutnya membantu kepala daerah mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota (bagi wakil kepala daerah provinsi) mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa (bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota). Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugasnya wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah (ayat 2). Menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tak dapat menjalankan kewajibannya enam bulan berturut-turut dalam masa jabatannya (ayat 3).

Tapi kenapa pasangan kepala daerah begitu rapuh?  Pertama, dari banyak kejadian diduga diantara wakil kepala daerah belum memahami atau tak mau tahu posisi, hak dan kewajibannya sebagaimana diatur UU No. 32 Tahun 2004 itu. Buktinya, ada yang merasa tertipu, menyesal dan bahkan merasa dilecehkan diposisikan sebagai pembantu kepala daerah.

Kedua, diantara wakil kepala daerah ada yang merasa lebih hebat karena pengalaman, senioritas, merasa lebih punya pendukung, lebih banyak berinvesatsi dalam pilkada dan sebagainya. Meski pilkda tak menjanjikan bagi “hasil kewenangan”, namun kaerena merasa serba lebih, ia menuntut persamaan hak, kewajiban, kewenangan dan lebih didengar oleh kepala daerah. Ketika keinginan itu tak tercapai, ia melakukan menuver politik, kekuatan dan pengaruhnya sehingga seolah ada dua matahari di langit daerah.

Ketiga, ada yang mendalilkan agar kepala daerah menerapkan etika pergaulan dalam menjalankan tugasnya bersama wakilnya. Duduk sama rendah tegak sama tinggi.  Padahal dalam manajemen modern berlaku adagium, pergaulan tak boleh merusak birokrasi, birokrasi tak boleh merusak pergaulan. Artinya, ada saatnya berlaku birokrasi dan ada saatnya berlaku etika pergaulan. Lagi pula etika bisa ditegakkan atas prinsip ”anda sopan, kami segan” alias saling menghargai.

Keempat, hubungan kepala/wakil kepala daerah rawan pecah kongsi karena bak pernikahan ”kawin paksa”. Kemesraan mereka hanya sampai di pelaminan. Selanjutnya saling curiga, saling fitnah, ”pisah ranjang” dan tak bertegur sapa sampai akhirnya rumah tangga mereka berantakan. Lalu, berseteru berebut jadi orang nomor satu di medan laga pilkada. Hubungan mereka tak didasarkan kesamaan cita-cita dan kesamaan idiologi/ partai. Hubungannya lebih didasarkan kepentingan politik atau uang. Padahal dalam poltik tak ada persahabatan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Nah, setelah pelantikan ”persahabatan” dikalahkan kepentingan, maka, meski tetap seperahu sampai akhir masa jabatan, mereka tak lagi sedayung.

Kita di Sumatera Barat mestinya belajar dari gubernur/wakil gubernur terhadahulu. Misalnya, pasangan Gubernur/Wakil Gubernur H. Hasan Basri Durin dan H. Sjoerkani (1987-1992) yang sebelumnya sempat bertarung berebut jadi orang nomor satu bisa akur sampai akhir. Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Hasan Basri Durin/Muchlis Ibrahim (1992-1997). Pasangan Gubernur /Wakil Gubernur Zainal Bakar – Fachri Ahmad (2000-2005). Padahl saat itu berlaku UU No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kala itu Wakil Kepala daerah (gubernur) tak dipilih melainkan diangkat Presiden dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diangkat Mendagri dengan persetujuan DPRD. Namun hak dan kewajiban serta kewenangan wakil gubernur sama dengan yang berlaku sekarang.

Yang unik pasangan Gubernur Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman (2005-2009). Dilihat latar belakangnya pasangan ini merupakan pasangan mahasiswa dan rektor. Maklum, Gamawan adalah mantan mahasiswa dan Marlis mantan Rektor Universitas Andalas. Toh mereka bisa kompak serempak.

Maka, melihat leguh legah yang berkembang, tak ada jalan lain keculai kembali menempatkan diri sesuai aturan yang berlaku. Biar tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang pernah dilontarkan bersama bisa diwujudkan. Sebaliknya, jika perseteruan pribadi kepala/wakil kepala daerah terus digelorakan, rakayt malah yang dirugikan. Sementara, apapun manuver wakil kepala daerah mustahil menjatuhkan kepala daerah, kecuali karena hal-hal yang sudah diatur UU. (*)


Menunggu Ledakan Lamang Angek

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres 23 November 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sudah diduga dana aspirasi DPRD Sumbar yang ramai dibicarakan media sejak dua tahun terakhir akan menjadi lamang angek di pundak pejabat SKPD. Betapa tidak. DPRD yang menentukan bentuk, lokasi kegiatan dan anggarannya, pejabat SKPD yang harus melaksanakan dan bertanggungjawab atas segala kemungkinan resiko.

Kini lamang angek itu tampaknya semakin panas dan bukan mustahil dalam waktu dekat akan meledak. Maklum, kasusnya sudah sampai ke meja KPK. Ahdiman Koordinator dan Supervisi Pen­cegahan pada KPK, mengungkapkan hal itu dalam seminar “Pencegahan Korupsi me­lalui Peningkatan Kualitas Pe­layanan Publik dan Penge­lolaan APBD” Provinsi Sumbar di Padang Selasa 20 November lalu.( Padang Ekspres 21/11/2012)

Menurut Ahdiman ditemukan kenaikan belanja pada APBD Sumbar 2012 sebesar Rp 383 milyar. Anggaran itu masuk di luar mekanisme musrenbang dan digunakan pada pos dan kewenangan yang keliru yaitu melalui aspirasi anggota DPRD. Padahal usulamn program/ kegiatannya tidak dilengkapi dokumen pe­rencanaan, belum ada ke­jelasan status tanah, dan tidak dikoordinasikan dengan pem­kab atau pemko dimana kegiatan dilaksanakan.

Atas kejadian tersebut, KPK me­rekomendasikan Pemprov se­bagai partner DPRD  meng­kaji secara intensif stiap usulan-usu­lan apirasi DPRD. Penyusunan program kegiatan agar mem­pedo­mani standar pelayanan minimal dan analisa standar biaya dan standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah. “Masuknya kegiatan tanpa pe­ren­­canaan, memperlihatkan ma­sih adanya praktik-praktik yang tidak transparan. Ini akan me­­nyebabkan target pem­ba­ngu­nan terhambat,” katanya.

Ahdiman mengaku sudah mengikuti perkembangan pembahasan di DPRD Sumbar itu sejak Juli lalu. Namun apakah temuan itu hanya sekedar jadi bahan seminar atau akan ada tindaklanjutnya tentu kita menunggu perkembangan.

Namun dibicarakan prihal dana aspirasi itu oleh pejabat KPK setidaknya memberi isyarat kepada kita bahwa kasus tersebut sudah diketahui oleh KPK dan berpeluang menjadi persoalan hukum.

Aspirasi Ekstra.

Sebagaimana diketahui secara kelembagaan DPRD adalah penampung dan penyalur aspirasi rakyat. Untuk merealisasikannya dalam APBD aspirasi itu kemudian dirumuskan dalam bentuk usulan-usulan. Pemprov pun menyerap aspirasi rakyat melalui mekanisme Musrenbang. Kemudian keduanya dipertemukan untuk mendapatkan kebijakan umum nggaran (KUA). Lalu Pemda dan DPRD memilahnya dalam prioritas plafon an­g­ga­­ran se­mentara (PPAS).

Selanjut rapat anggaran membicarakan bentuk kegiatan dan rencana anggaran tiap kegiatan. Kemudian dibicarakan lagi dalam rapat anggaran untuk RAPBD. Semua aspirasi (baca usulan/ permohonan) rakyat diharapkan terjawab melalui kebijakan angaran yang direalisasikan dan disahkan melalui APBD. Pelaksanaan APBD itulah yang diawasi DPRD.

Ternyata lembaga penampung aspirasi itu masih lagi punya aspirasi ekstra, yang masuk melalui jalur di luar mekanisme musrenbang atau reses yang disebut anggaran atau dana aspirasi. Anggota dewan menampung aspirasi (kegiatan) dari daerah pemilihannya masing-masing. Lal mengusulkannya langsung dalam bentuk klegiatan. Misalnya,  jembatan dan jalan desa, jalan lingkungan, saluran dan drainase, irigasi ukuran kecil, perbaikan rumah ibadah dan sebagainya.

Agar bisa dibahas dalam rapat APBD Perubahan, anggota dewan minta pejabat SKPD terkait mengusulkan anggaran tiap kegiatan yang diaspirasikannya. Usulan itu, tentu saja, diterima anggota dewan. Dengan cara itu, anggaran dan kegiatannya seolah berasal dari SKPD dan disetujui dewan.

Meski tanpa didahului kajian kelayakan, efektivitas, efisiensi, klasifikasi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dan sebagainya, para pejabat SKPD tak kuasa menolak karena akan beresiko pada penolakan usulan anggaran SKPD masing-masing. Tak aneh jika kemudian dana aspirasi  itu ngacir ke berbagai pos anggaran. Dan menjadi lamang angek  karena sepenuhnya jadi tanggungjawab pejabat SKPD.

Tahun 2011 dana spirasi mencapai Rp 11 milyar (Haluan 21 Juli 2011). Tahun 2012 ini dana aspirasi dewan itu sekitar Rp 227 milyar. Sempat dihebohkan setelah BPK menemukan keganjilan dan Gubernur melalui SKPD terkait menolak mencarikan.

Temuan BPK antara lain,  ada anggaran belanja barang masuk ke kelompok belanja modal. Kegiatan yang seharusnya jadi kewenangan Pemkab/Pemko, digarap oleh Pemprov. Antara lain pembangunan jalan lingkungan, perbaikan dan pembangun irigasi, drainase dan sebagainya. Meski sebagian sempat dicairkan, namun Pemprov menolak melanjutkan karena akan beresiko hukum.

Rupamnya sebagian anggota dewan tak rela kegiatan melalui dana aspirasi itu dibatalkan. Sebanyak 12 anggota DPRD Sumbar kemudian membentuk Forum Penyelamat Aspirasi Masyarakat DPRD Sumbar. Pada 24 September 2012 mereka menerbitkan pengumuman tentang gagalnya sejumlah kegiatan yang yang telah mereka aspirasikan dalam APBD. Seolah dengan cara itu mereka ingin mengabarkan bahwa mereka sudah berjuang tapi ditolak pihak Pemprov.

Kini dengan diungkapkannya kekeliruan dana aspirasi itu oleh KPK tentu publik menunggu kabar berikutnya. Siapa yang akan jadi korban ledakan lamang angek itu,  bukan?. (*)


Pilihan Rakyat atau Rakyat Pilihan

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres Senin 11 Maret 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Meski jadwal pemilihan Walikota Padang belum ditetapkan, namun kesibukan politisi dan peminat pengganti Walikota Fauzi Bahar, sudah bermunculan menyuarakan diri lewat iklan, spanduk dan baliho.  Pemilu legislatif 2014 juga masih cukup lama lagi. Malah partai-partai belum menetapkan siapa calon mereka untuk pemilu itu. Tapi diantara para peminat sudah berkeliaran keluar masuk nagari “menjajakan” diri.

Mengingat angin pemilu sudah mulai bertiup, selayaknya rakyat diingatkan mengenai siapa orang-orang yang seharusnya dipilih. Baik untuk duduk di kursi kepala daerah maupun jadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi, DPRRI, dan DPD.

Hal ini jadi penting karena pengalaman dari hasil pemilu kepala daerah secara langsung dan pemilu legislatif, pemilihan anggoat DPD selama ini mengajarkan agar rakyat selektif melihat dan menilai perbedaan antara figur pilihan rakyat dan figur rakyat pilihan. Lalu, dari situ rakyat bisa berkesimpulan siapa sebetulnya yang dibutuhkan bagi kemajuan kota/kabupaten, provinsi dan negerara ini. Apakah pilihan rakyat atau rakyat pilihan?

Dari hasil pilkada ke pilkada dan pemilu ke pemilu rakyat bisa membedakan tokoh-tokoh yang dihasilkannya. Banyak anggota legislatif yang terpilih dengan suara melebihi batas mininal, baik karena dukung kader partainya maupun karena kredibilitas pribadi, dan kemampuan dana, sehingga mereka bisa menyebut diri sebagai tokoh pilihan rakyat.

Namun setelah duduk di kursi DPR/DPD dan DPRD, pikiran, pendapat serta aspirasi rakyat yang disuarakannya dalam menentukan kebijakan pemerintahan nyaris tak sebanding dengan dukungan suara yang diberikan rakyat. Bahkan ada yang asal ngomong atau tak memberikan respon sama sekali terhadap aspirasi dan kehidupan rakyat. Kenyataan itu menjadi bukti langsung bahwa tokoh pilihan rakyat bukan jaminan bahwa dia juga pro rakyat.

Tak cuma itu. Diantara mereka kemudian malah menjadi beban rakyat karena terlibat tindak pidana korupsi. Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sejak  Oktober 2004 hingga Juli 2012 membuktikan. Dari  2008 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia,  431 orang terlibat korupsi. Dari 16.267 anggota DPRD kabupaten/kota 2.553 terlibat kasus korupsi. Sejumlah yang lain jadi urusan polisi karena tersangkut kasus pidana narkoda dan susila.

Angka itupun akan bertambah mengingat sejumlah anggota DPRD kini sedang dalam pemeriksaan penyidik. Di Sumatera Barat sendiri, dua priode terakhir anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disebut-sebut akan diperiksa penyidik sehubungan tindak pidana korupsi itu.

Hasil pilkada bupati/walikota dan gubernur juga demikian. Diantara bupati/walikota, dan gubernur ada yang menjadi pemenang mutlak pemilu. Kemenangan itu, seperti juga anggota legislatif, ada yang karena dukungan masa partai, karena kekuatan mempengaruhi massa dengan kampanye, spanduk dan tanda gambar, pengerahan artis serta kekuatan uang atau serangan fajar, sehingga ia jadi tokoh pilihan rakyat.

Tapi evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap gubernur dan bupati/walikota sepanjang delapan tahun terakhir juga patut pertimbangkan rakyat. Sebanyak 17 dari 33 gubernur di Indonesia dan 260 dari 524 bupati dan walikota terlibat tindak pidana korupsi. Itu belum termasuk mereka yang kini dalam daftar penyidik, baik yang buron maupun yang sedang sakit atau  yang masih dalam penyelidikan KPK, Kejaksaan dan Polri. Maka, sekali lagi, fakta tersebut di atas membuktikan kepada kita bahwa kepala daerah pilihan rakyat tidak sama artinya, atau bukan jaminan bahwa mereka adalah rakyat pilihan.

Kenyataan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya yang dicari rakyat, yang dibutuhkan daerah dan negara ini adalah rakyat pilihan. Rakyat pilihan artinya orang yang memang sudah dikenal integritasnya, yang sudah diketahui dan dilihat kiprahnya selama ini. Terutama sudah dikenal kepribadiannya dan keluarganya. Sudah teruji kecerdasannya, kejujurannya dan keberanian moral dan itlektualnya di tengah-tengah masyarakat.

Indikator rakyat pilihan itu sangat penting dicermati karena hanya orang yang punya integritas: kepribadian dan keluarga yang baik, punya kecerdasan dan kejujuran dan keberanian yang teruji bisa terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hanya mereka yang bisa jadi ikutan, jadi pemimpin dan pemegang amanah.

Rakyat pilihan itu mungkin tak bergelar akademis yang tinggi seperti master, doktor dan profesor, tak kaya dan bermobil mewah, saat kampanye tidak tampil dengan organ tunggal dan artis, tidak banyak baliho dan spanduknya. Mungkin juga tak mahir berkhutbah dan berpidato. Dulu, Walikota Padang Sjahrul Ujud, bukan orang yang pintar berorasi tapi sangat komunikatif dengan rakyat.

Mungkin juga partai pendukungnya tak terlalu besar, dan tidak membagi-bagikan uang kepada rakyat saat kampanye. Sebab, kenyataannya orang yang didukung partai besar pun tak menjamin ia bisa melahirkan pemikiran dan karya besar buat rakyat. Juga, bukan orang-orang yang membagikan uang kepada rakyat saat kampanye dan pemilu. Karena terbukti setelah menduduki jabatanya tak peduli dengan rakyat lantaran merasa sudah membeli suara rakyat dan merasa tak perlu lagi menyuarakan rakyat.

Negeri ini memang sedang mencari rakyat pilihan. Untuk memilah mana yang  pilihan rakyat dan rakyat pilihan, dari sekarang  cermatilah jalan pikirannya, sikap dan prilaku serta kejujuran dan keberanian moral dan inlektualnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga tak terulang lagi: pemilu habis rakyat binasa.(*)


Buku Pahlawan Sudah Tertutup

8 Agustus 2013

Komentar Singgalang 5 Maret 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF 

Lembar-lembar buku pahlawan masih banyak yang kosong. Artinya masih banyak peluang bagi pahlawan-pahlawan baru di masa yang akan datang. Namun melihat perkembangannya buku itu kini sudah tertutup. Soalnya, setelah Indonesia merdeka atau sejak berakhirnya perang melawan penjajahan, tak ada lagi nama baru yang bisa didaftarkan.

Pahalawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dalam realita, setidaknya dilihat dari sejumlah tokoh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pahlawan adalah seseorang yang berbakti kepada masyarakat, negara, bangsa atau umat manusia tanpa menyerah dan rela berkorban tanpa pamrih. 

Disamping itu seorang pahlawan juga memiliki sikap dan sifat dasar yang terhormat. Yaitu, kepribadian yang terpuji, keluarga yang terhormat, kepedulian yang tinggi, kejujuran, kecerdasan dan keberanian yang teruji. Untuk keenam hal tersebut, seorang pahlawan jadi panutan, dihargai dan ditauladani. Begitulah pahlawan dalam pandangan masyarakat, baik pahlawan di medan perang, di bidang perjuangan politik, ekonomi, seni, teknologi, maupun di bidang agama, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Pasca perang perjuangan kemerdekaan, baik di Era Orde Lama maupun di Era Orde Baru, sebetulnya banyak tokoh penting yang tampil dan muncul di republik ini. Tapi ketika diantaranya diusung untuk diakui sebagai pahlawan muncul perdebatan dan bahkan pro kontra.

Yang diperdebatkan, terutama, mengenai bakti kepada masyarakat, negara, bangsa dan atau umat manusia dan berkorban tanpa pamrih. Kemudian soal kepribadian, keluarga, kepedulian, kejujuran, kecerdasan dan keberanian. Lihat misalnya perdebatan sekitar usulan pahlawan nasional bagi almarhum mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid.    

Di Era Reformasi sekarang juga banyak nama tokoh yang muncul di tingkat nasional. Baik di bidang ekonomi/ perbankan, industri, ilmu dan teknologi maupun di bidang politik. Paling tidak sejumlah nama telah tampil sebagai pucuk pimpinan partai sebagaimana para tokoh perjuangan kemerdekaan yang diantaranya kemudian diakui sebagai pahlawan nasional.

Tapi melihat perkembangan pemimpin sekarang, khususnya para pemimpin politik, tampaknya perdebatannya akan lebih ribut lagi kalau misalnya kelak diusulkan jadi pahlawan nasional. Soalnya, publik meragukan  apakah benar bakti, pengorbanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, negara, bangsa dan atau umat manusia dilandasi rasa kebangsaan dan keikhlasan tanpa pamrih.

Publik jadi ragu karena adanya kecenderungan para pemipin partai politik jadi pejuang untuk kelanggengan, memperkaya diri dan partai. Jika hakikatnya partai politik bertujuan merebut kekuasaan untuk membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan negara, nyatanya yang terjadi justru  memperkaya partai, memperkaya diri dan keluarga, memperluas kolusi dan nepotisme. Akibatnya, kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa itu menjadi terabaikan.

Apa yang terbaca di halaman media massa hari-hari ini adalah contoh yang gamblang. Tokoh nasional, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak, kini berada dalam tahanan KPK karena disangka terlibat tindak pidana  suap impor daging sapi. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urba Ninggrum,  kini juga berstatus tersangka dan belum ditahan KPK, karena dianggap terlibat pidana korupsi proyek gelanggang olahraga Hambalang.

Tokoh Partai Demokrat lainnya, Mantan Menpora Andi Malaranggeng, juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama. Sementara bendahara Partai Demokrat Nazaruddin dan Wakil Sekretaris Anglena Sondak, malah sudah lebih dahulu dibui dalam kasus serupa. Beberapa tokoh nasional partai lain, seperti Amin Nasution dari PPP jauh lebih dulu ke penjara karena terbukti terlibat korupsi. Beberapa yang lain dicopot dari kursi DPR atau kursi partai karena terlibat kasus moral. 

Di tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri mencatat dari Oktober 2004 hingga Juli 2012  sebanyak 17 (dari 33) gubernur dan 260 (dari 524) bupati dan walikota terlibat korupsi. Dan, masih akan ada yang menyusul. Sementara anggota DPRD, dari total 2008 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia,  431 orang terlibat korupsi. Dari 16.267 anggota DPRD kabupaten/kota, 2.553 terlibat kasus korupsi. Angka itupun akan bertambah mengingat sejumlah anggota DPRD kini sedang dalam pemeriksaan penyidik.  

Dari situ kita melihat perbedaan yang mencolok antara pahlawan perjuangan kemerdekaan dan calon “pahlawan” Era Reformasi. Di zaman perjuangan kemerdekaan seorang tokoh politik dipenjara karena memperjuangkan kebenaran, hak-hak rakyat demi bangsa dan negara. Sehingga, dipenjara menjadi klimaks dan uji keteguhan hati seorang pejuang dan dibanggakan. Tapi, kini justru tokoh politik dipenjara karena korupsi hak-hak (uang) rakyat, melanggar hukum, memperkaya diri atau partai, sesuatu yang dicela. 

Berdasarkan gambaran itu, tentulah tokoh politik, apalagi pemimpin tertinggi partai, yang terlibat korupsi, kolusi dan kasus tercela lainnya, mustahil akan diakui kelak sebagai pahlawan. Maka, melihat kecenderungan itu buku pahlawan jadi tertutup, khususnya bagi pemimpoin politik. Kecuali bila nanti korupsi tak lagi dianggap perbuatan pidana melainkan perbuatan mulia. (*)