Bendi dan Kantor Gubernur Sumatera Barat (12/7/13)

23 September 2013
Gambaran Kondisi Pemerintahan Sumatera Barat hari-hari ini.

Gambaran Kondisi Pemerintahan Sumatera Barat hari-hari ini.


Resep Dokter Racikan Dukun

21 Desember 2010

Refleksi Haluan  Desember 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Resep dokter racikan dukun. Begitulah agaknya yang terjadi selama satu kuartal pemerintahan pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Betapa tidak.  Lima point misi gubernur cukup menjanjikan. Yakni mewujudkan (1) tata kehidupan mayarakat yang agamis dan berbudaya berdasarkan ABS-SBK, (2) tata pemerintahan yang baik bersih dan profesional, (3) sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas,(4) ekonomi masyarakat sejahtera, sehat, produktif berbasis kerakyatan dan (5) pembangunan yang bekelanjutan berwawasan lingkungan.

Dua point  dari sebelas agenda yang diprioritaskan ialah  perbaikan tatakelola pemerintahan dan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini boleh   dibilang resep dan formula yang paten. Sayang resep yang baik itu bukan dibaca apoteker melainkan diracik oleh dukun yang tak tahu membaca tulisan dokter dan tak mengerti formula dan dosis yang tepat. Akibatnya, obat yang yang seharusnya menyembuhkan malah menambah penyakit.

Lihat saja  upacara HUT Korpri  Senin 29 November lalu. Upacara sangat penting bagi jajaran PNS dan pemerintahan itu tak dihadiri tiga pimpinan tertinggi pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur dan sekda. Gubernur selaku pembina Korpri dan wakil pemerintah pusat di daerah yang seharusnya menjadi inspektur upacara membacakan sambutan Presiden RI, entah atas saran siapa, justru membacakan sambutan Menteri Kehutanan pada acara penanaman sejuta pohon di Tanah Datar. Akhirnya Wakajati Sumatera Barat, Mohammad Kohar, jadi inspektur upacara dan membacakan sambutan Presiden RI.

Niat gubernur meningkatkan pendapatan petani melalui program satu petani satu sapi  juga dianggap menjanjikan. Namun karena dikelola orang tang relevan,  yang dilakukan  bukan kajian mendalam oleh pejabat dan instansi terkait, melainkan studi banding ke Jepang dan Jerman.

Hebatanya, perjalanan itu yang seharusnya menyertakan pejabat Dinas Peternakan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Ketua Bappeda justru diikuti kepala biro administrasi pembangunan dan seorang swasta non pengusaha. Itu tak memenuhi hirarki pemerintahan yang baik. Akibatnya, yang muncul bukan sambutan dan dukungan melainkan kritikan dan kecaman. Nasib program itu sendiri tak ubahnya bak balon yang naik meroket lalu jatuh entah di mana.

Keinginan gubernur untuk mewujudkan misi peningkatan tatalaksana pemerintahan yang baik malah jadi lelulocon dalam beberapa kali rapat koordinasi. Rapat itu, seperti lazimnya, dipersiapkan sebuah biro. Surat undangan mengunakan kode dan nomor surat biro bersangkutan. Anehnya, rapat yang seharusnya dipimpin sekda atau asisten terkait, justru dipimpin langsung oleh  si kepala biro. Padahal secara eselonering berada di bawah asisten atau kepala SKPD yang ada.

Kelucuan pun terjadi di Kesbang Linmas Sumatera Barat. Lembaga ini  dikepalai pejabat definitif yang merangkap pelaksana tugas (Plt) Sekda Mentawai. Namun entah atas saran siapa, kursi Kepala Kesbang yang masih melekat pada pejabat defenitif, diserahkan pada seorang  pejabat pelaksana harian (Plh). Maka, Kesbang Linmas pun jadi wanita bersuami dua. Kejadian ini selain melanggar prinsip pemerintahan yang baik, Plh yang menggunakan anggaran, aset, fasilitas jabatan seperti mobil dinas Kepala Kesbang Linmas bisa beresiko hukum.

Harapan kita ke depan kebijakan dan gagasan yang baik dari gubernur mestilah diolah dan dikelola oleh staf  yang secara hukum, administrasi, hirarki dan SOTK  punya kewenangan. Gubernur tampaknya, perlu menghindarkan agar resep-resep patentnya tak ke staf atau orang-orang di luar pemerintahan yang tak berkompeten. Apakah itu teman dekat, satu sekolah atau satu partai. Sebab, meski mereka cerdas dan pintar, jika tak berwenang dan tak  mau tahu  prosedur tata pemerintahan tentu bisa bersiko politik dan hukum.

Agaknya, sudah saatnya Gubernur merangkul apoteker (staf) atau pihak-pihak yang pandai membaca resep (jalan pikiran dan misi dan misi gubernur). Sebab, kata tetua kita, “ kalau  pandai meramu obat, jelatang pun bisa dikannya  obat.(*)