Hak Asal Usul Nagari

Oleh Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang 12 Agustus 2016

 

Hak asal usul desa atau nagari merupakan hal yang tak terpisahkan dari wilayah, sejarah, adat budaya, hukum dan ekonomi tiap desa/ nagari yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa, tegas menyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bab I pasal 1 dijelaskan lagi. Selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab I, pasal 1 ayat 7 Perda Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, ditegaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pada ayat 8 ditegaskan lagi,”” Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua pihak tentu menyadari bahwa berdasarkan hak asal usul itu, masyarakat nagari yang berbasis pada kesatuan masyarakat hukum adat menyatu dengan wilayah nagarinya. Masyarakat nagari secara geneologis (garis keturunan), terdiri dari kaum dan suku-suku. Tiap suku  dipimpin seorang penghulu (sako). Penghulu-penghulu di satu nagari ada yang dipimpin tuo adat ada yang dipimpin datuak pucuak. Lembaga musyawarah penghulu nagari disebut Kerapatan Nagari.

Setiap kaum dan suku  memiliki teritorial/ wilayah tersendiri yang disebut pusako. Jabatan dan kewenangan seorang penghulu melekat pada wilayah pusako-nya, termasuk tanah ulayat kaum dan suku sebagai lahan cadangan untuk menampung perkembangan anggota suku. Inilah kemudian yang diungkapan melalui pepatah pusako selingka kaum.

Di luar teritorial  kaum dan suku,  ada diantara nagari yang memiliki lahan cadangan yang  disebut ulayat nagari, kawasan yang telah dirintis dan diberi tanda-tanda alam oleh nenek moyang  di nagari itu. Meski tak tertulis namun riwayat tiap suku dan penghulunya beserta pusako dan ulayatnya diwarisi secara turun temurun dan diakui para penghulu di nagari dan penghulu nagari tetangga. Inilah kemudian yang disebut dengan hak asal usul nagari.

Tapal Batas

Mencermati berbagai peristiwa sejak 1981 silam (saat jorong jadi desa) sampai saat mengikuti rombongan DPRD Sumbar, dipimpin Ketua Komisi I, Drs.H. Aristo Munandar, ke Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung 3 dan 4 Agustus 2016 lalu, terbaca bahwa pertikaian soal tapal batas di provinsi ini umumnya dipicu adanya pelanggaran atau pengingkaran terhadap sejarah dan hak asal usul nagari itu.

Pelanggaran atau pengingkaran hak asal usul, lazimnya terjadi karena arogansi atau ambisi pribadi atau pemangku adat tertentu yang boleh jadi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan motif ekonomi/ bisnis.

Pemekaran jorong (dulu) menjadi desa, kemudian pemekaran nagari,  dan berlanjut dengan pemekaran kecamatan dan kabupaten, menimbulkan sengketa  tapal batas tak lain karena terabaikannya hak asal usul nagari. Aparat atau tim pemekaran lebih mempertimbangkan persyaratan administrasi pemerintahan yaitu soal luas wilayah dan jumlah penduduk. Akibatnya, setelah terbetuknya wilayah administrasi pemerintahan, warga satu nagari yang tadinya secara adat menyatu dalam satu teritoril nagari secara administratif terpisah dari hak asal usulnya.

Dalam kasus seperti itu, kebijakan bahwa pemekaran administrasi pemerintahan bukan pemekaran nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat,  tak banyak menolong. Apalagi Perda Tentang Nagari dan Perda Tentang Tanah Ulayat yang seharusnya jadi pegangan masyarakat hukum adat, tidak merinci dan tak tuntas mengatur soal hak asal usul nagari itu. Keadaan kemudian diperburuk  dominasi pemerintahan nagari atas masyarakat hukum adat yang memberikan legalitas formal dan administratif terhadap hak-hak asal usul di nagari.

Perda  pemekaran nagari dan kecamatan oleh pemda Kabupaten atau Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Kabupaten yang diusulkan Pemprov juga berpotensi  menimbulkan sengketa, karena jarang dilengkapi peta rinci patok/tapal batas sesuai hak asal usul sebelum Perda diberlakukan. Malah ada Perda pemekaran nagari yang cuma menyebut tapal batas “kira-kira”. Ada pula yang menyatakan peta akan disusulkan kemudian. Namun setelah bertahun-tahun Perda diberlakukan peta dimaksud tak juga dituntaskan. Akibatnya, muncul berbagai penafasiran di lapangan yang  berujung sengketa antar nagari.

Komisi I DPRD Sumbar saat mengevaluasi pemekaran nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Mei 2016 lalu menemukan sejumlah kasus Perda yang tak tuntas itu. Diantaranya, ada oknum tertentu di satu nagari yang berani mengalihkan patok batas asal usul nagari tetangganya.  Karena itu Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim, langsung menyurati Gubernur dan minta agar segera menyurati Bupati Pesisir Selatan untuk diambil langkah antisipasi sebelum muncul kerusuhan. Toh, sampai hari ini belum jelas perkembangannya.

Apapun kejadiannya, selama negara masih mengakui nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang punya hak-hak asal usul, maka solusi mengatasi pertikaian tapal batas nagari atau kabupaten di Sumbar haruslah  merujuk/ mendengar kembali hak asal usul tiap nagari. Pendekatan administratif dan yuridis formal, apalagi kekuasaan, hanya membuat api padam puntung berasap. Saat ditiup angin, apinya kembali bergelora, sebagaimana  terjadi selama ini. (*)

Komentar Singgalang 12 Agustus 2016

 

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: