Harapan ABS-SBK Pada Dinas Kebudayaan.

Komentar Singgalang 24 November 201

Oleh Fachrul Rasyid HF

****** Dua priode kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dua kali visi dan misi ditekadkan. Sebagai implementasi dari visi dan misi itu dua kali   pula Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Medengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat disahkan.

Priode pertama 2010-2015 Gubernur mengusung visi Tewujudnya Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat, dan misi : (ke 1)  Mewujudkan Kehidupan Agama dan Adat Budaya Berdasarkan Filosofi ABS- SBK.

Misi itu kemudian dijabarkan  antara lain: Terwujudnya tata kehidupan masyarakat religius dan berbudaya, berakhlak mulia dan berbudi. Menjadikan, Sumatera Barat pusat pendidikan berorientasi Islam, terwujudnya kesalehan pribadi dan kepedulian sosial. Terbentuknya pengelolaan tanah ulayat berkepastian hukum, kemudahan umat beragama menjalankan ibadah dan peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan. Terwujudnya pengembangan dan pembinaan adat dan budaya daerah/nagari

Maka kemudian yang jadi program prioritas pertama adalah  Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat. Dari visi dan misi itu disusun RPJMD dan disahkan DPRD menjadi Perda RPJMD 2010-2015.

Priode kedua, 2016-2021.  Ternyata visi dan misi yang diusung nyaris serupa dengan priode sebelumya. Visi  yaitu : “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera“. Misi pertama dari lima misi  juga serupa, yaitu :  Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah ABS-SBK.

Prioritas pertama dari 10 program prioritas juga sama yaitu, “ Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat. Itulah kemudian yang dirumuskan dalam RPJMD Sumatera Barat dan disahkan DPRD jadi Perda RPJMD 2016-2021.

Ternyata setelah lima tahun berlalu, upaya meralisasikan visi dan misi mewujudkan kehidupan agama dan ABS- SBK dalam masyarakat itu tak mendapat prioritas, baik kelembagaan maupun pembiayaan. Urusan Agama, ABS-SBK cuma ditangani dua Bagian di bawah Biro Binas Sosial.

Kegiatannyapun sebatas mengadakan pelatihan mubaligh, ninik mamak, guru TPA/MDA, masing-masing sekitar 100 orang/ tahun. Kemudian menyalurkan bantuan kepada lembaga kemasyarakatan agama dan adat. Maklum, alokasi anggarannya juga sangat minim. Pada tahun 2014-2015 anggaran untuk ropgram ini hanya 0,83% dari APBD. Tahun 2016 turun lagi menjadi 0,63%.

Meski masyarakat sudah resah melihat berbagai kejadian berbau maksiat, namun tak banyak yang peduli dengan realisasi visi, misi kepala daerah dan Perda RPJMD itu. Apalagi ada yang menyoal hal itu sebagai pembohongan publik, misalnya sampai menuntut secara class action.

Dinas Kebudayaan

DPRD sendiri yang tiap tahun mengevaluasi pelaksanaan APBD dan RPJMD, baru kini menyadari. Aristo Munandar, Ketua Pansus Ranperda Pembentukan dan Susunan Pengkat Daerah, dalam laporannya pada sidang paripurna DPRD 1 Oktober 2016 lalu, mengungkapkan bahwa Gubernur selama ini tak serius melaksanakan visi/misinya membangun masyarakat yang religius sesuai filosofi ABS-SBK.

Menurut Aristo, meski hal itu merupakan program prioritas namun pelaksanaanya belum diprioritaskan. Urusan pembinaan kehidupan beragama sesuai ABS-SBK sebagaimana disebutkan di atas hanya dilaksanakan dua kepala bagian pada Biro Bina Sosial. Anggarannya pun sangat minim.

Karena itu Aristo mengharapkan, setelah dibentuknya Dinas Kebudayaan, Gubernur melimpahkan urusan Adat dan Agama tersebut kepada dinas yang baru akan difungsikan tahun 2017 nanti.

Tampaknya, saran Pansus memang seharusnya dipertimbangkan. Meski sampai sekarang belum jelas profil dinas dimaksud, namun bila program peningkatan kehidupan agama dan adat berdasarkan filosofi ABS-SBK diserahkan sebuah badan khusus tentulah pelaksanaannya bisa lebih serius. Dinas Kebudayaan setidaknya membawahi tiga bagian: Agama, Adat dan seni budaya. Itu kalau  seni budaya yang kini berada di bawah Dinas Pendidikan, dialihkan ke Dinas Kebudayaan.

Kemudian dinas ini dapat  bermitra dengan lembaga Keagamaan, Adat dan Seni Budaya yang ada, layaknya Dinas Pertanian dan organisasi petani atau Dinas Perikanan dan organisasi nelayan.  Tentu semua ini harus didukung anggaran yang memadai. Mungkin di atas alokasi anggaran Dinas Kebudayaan untuk tahun 2017,  sebesar Rp 4 milyar.

Tapi kalau Dinas Kebudayaan pun tak dapat diharapkan, maka visi dan misi tersebut tentu hanya akan jadi pelipur lara  masyarakat yang masih terus mendambakan tegaknya kehidupan ABS-SBK.

Jika saran Pansus DPRD itu tak digubris, tentu juga RPJMD, sebagaimana selama ini,  seolah disusun sekedar memenuhi tuntutan administrasi pemerintahan. Maklum tak semua instansi perangkat daerah menjadikannya rujukan utama dalam menyusun rencana kerja tahunannya. Kalau DPRD sendiri  ikut lupa  mengevaluasinya, maka RPJMD hanya akan jadi dokumen pasif dan saksi bisu berdebu. (*)

 

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: