Hilangnya Tradisi Pemerintahan di Sumbar

Fachrul Rasyid HF

(Komentar Singgalang 27 Januari 2014)

Tiga peristiwa yang terjadi berbarengan di Pemprov Sumbar selama Januari 2014 ini, cukup mengundang perhatian. Pertama, seputar APBD Sumbar 2014 yang urung rampung sampai pekan ketiga Januari dari mestinya 31 November 2013 lalu.

Sebagaimana diketahui, peristiwa ini merupakan buntut perdebatan soal sekitar 1.190 dari 2.200 pemohon dana bansos dan hibah tahun 2013 yang belum dibayarkan. Rencana hendak mengalihkan ke APBD 2014, ditolak DPRD. Sebab, sekitar 350 pemohon dinilai belum diverifikasi dan diragukan kebenarannya. Kata anggota DRPD Nurnas, tak jelas nama dan alamatnya.

Maka, sesuai Permendagri No 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyu¬sunan APBD 2014, jika sampai 31 Januari APBD belum disahkan, Pemprov Sumbar dikenai sanksi pemotongan DAU (dana alokasi umum) sebesar 25%. Dibandingkan DAU 2013 (Rp 1,039 trilyun) nilainya mencapai Rp 25 milyar. Dan, itu akan beresiko pengurangan belanja pegawai (gaji pokok, gaji ke-13, gaji CPNS Daerah) atau pembangunan infrastruktur.

Kedua, persitiwa kedatangan ribuan warga, mayoritas ibu-ibu, di Kantor Gubernur menyerahkan proposal permohonan bansos/hibah sejak 10 hingga 20 Januari lalu. Biro Umum dan Satpol PP Kator Gubernur sempat direpotkan karena kedatangan warga tanpa diduga sebelumnya. Sempat terjadi kericuhan, tapi kemudian dapat diredakan setelah dipajang pengumuman dan pintu pagar Kantor Gubernur ditutup bagi pengunjung serupa.

Ketiga, Rabu 21 Januari lalu, sekitar pukul 14.00 WIB, seorang pria tak dikenal berbadan tegap memakai topi membawa sebilah pisau mencari Gubernur Irwan Prayitno di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Gubernur Sumbar. Belum jelas apa motiv pria itu, apakah karena urusan pribadi atau politik . Padahal Gubernur tak berkantor di ruang tersebut. Gubernur berkantor di kediamannya, Gubernuran.

Tradisi Yang Hilang.

Apapun di balik ketiga peristiwa di atas, yang terbaca adalah disharmoni komunikasi antara Gubernur dan masyarakat serta Gubernur dan DPRD sebagaimana mestinya diatur pasal 1 UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Meski heboh bansos/hibah dianggap bermuatan politik namun kala sampai mengganjal pengesahan APBD 2014 tentu makin mempertegaskan suasana hubungan antara eksekutif dan legislatif itu.

Peristiwa kedua boleh jadi merupakan impilkasi atau ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peristiwa pertama. Tapi bukan tak mungkin pula sebagai imbas ketidakpercayaan warga terhadap DPRD serta hiraki dan prosedur pelayanan di Pemrpov sehingga dicoba berurusan langsung ke Kantor Gubernur. Lalu, karena merasa gagal dengan cara itu, muncullah peristiwa ketiga sebagai “ledakan” kecil atas ketidakpuasan selama ini.

Ketiga peristiwa itu terbilang gejala baru sepanjang sejarah pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya, sejak Gubernur Harun Zain 1967 silam.
Lantas kenapa ketiga peristiwa itu kini muncul? Berbagai analisa bisa saja dikemukakan.

Namun jika dilihat dari konteks kultur dan tradisi pemerintahan di Sumbar, kelihatanya ada tradisi atau kultur sebagai kearifan lokal yang kini “hilang”. Yaitu prinsip pemerintahan tigo selo (tiga kedudukan/ tiga pilar) yaitu kebersamaan unsur ulama/cerdik pandai dan pemuka adat atau dengan istilah lain tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin yang selama ini berperan penting menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar.

Karena itulah sejak Gubernur Harun Zain, para Gubernur rutin minimal sekali sebulan secara bergantian mengundang dan menerima kedatangan pemuka masyarakat sesuai bidangnya. Di situ Gubernur dapat mendengar keluhan, harapan dan pemikiran yang berkembang. Sebaliknya, Gubernur pun dapat mencurahkan isi hati dan tentang banyak hal mengenai pembangunan daerah ini.

Tradisi kedua yang hilang adalah komitmen “demi Sumbar dan Minangkabau”, yaitu menempatkan kepentingan Sumbar di atas kepentingan yang lain. Di atas komitmen itulah Gubernur terdahulu dan kebijakannnya didukung masyarakat.

Untuk mengaktualisasikan komitmen itu pula Gubernur-gubernur terdahulu menjadwal pertemuan berkala berbicara dan berdialog secara terbuka dengan elemen masyarakat. Di situ Gubernur bisa membaca respon masyarakat sehingga kebijakannya dan bahkan perjalanannya tak lagi dibayangi kecurigaan

Singkat kata, sukses pemerintahan di Sumbar selama ini amat dipengaruhi komunikasi dan dialog informal/ kekeluargaan yang dilandasi komitmen “demi Sumbar” antara Gubernur dan masyarakat, termasuk personil anggota DPRD, sehingga persoalan serumit apapun bisa diselaikan di depan secangkir kopi.

Komunikasi itu menjadi penting karena pepatah adat mengajarkan,”bialah mintak indak dapek asal tanyo lai bajawab”. Artinya, komunikasi lebih dari segala-galanya.

Sayang kini, jangankan permintaan, tanya pun tak lagi berjawab. Padahal mengandalkan UU dan peraturan yang ada saja tak cukup efektif menyukeseskan penyelenggaraan pemerintahan.

Buktinya bisa dibaca SK- Mendagri No.120- 2818 Tahun 2013 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tanggal 24 April 2013.
Kinerja Pemprov Sumbar 2012 berada di pringkat ke 25 dari 33 provinsi di Indonesia; sembilan tingkat di bawah Provinsi Riau (16) dan empat tingkat di atas Provinsi Papua (29).

Melihat gelagatnya, tak mustahil, akan muncul peristiwa yang mungkin lebih mengejutkan, dan peringkat kinerja Pemprov Sumbar akan tambah melorot.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: