Impian Camat Teladan

Fachrul Rasyid HF – Wartawan Senior

Pemilihan camat teladan yang berlang­sung pekan-pekan lalu mengingatkan saya pada rapat kerja camat se-Sumbar di Convention Hall Bukittinggi 26 dan 27 Januari 2010 lampau. Kala itu saya jadi moderator pada sesi pembicara Sudirman Gani, saat itu Kepala Kesbang Linmas, Fajaruddin, Kepala Dinas Perkebunan Sumbar dan M. Shadiq Pasadigoe, Bu­pati Tanahdatar.

Karena sudah sore para camat tampak mulai mengantuk. Saya men­coba menyegarkan sua­sana. Saya bilang, tak mudah bertemu dengan camat dari seluruh daerah seperti ini. Maklum, camat kini terperangkap di bawah “tempurung” otonomi daerah. Meski dimutasi, tapi pindahnya juga ke kantor camat yang lain di daerah yang sama. Mungkin karena itu “camat” diplesetkan calon mati.

Padahal camat, terutama alumi APDN/IPDN adalah kader pamong yang sejak muda dididik khusus ilmu pemerintahan. Mereka kaya pengalaman di masyarakat. Karena itu saya menyebut camat (cakap mengurus rakyat). Buktinya, banyak mantan camat berprestasi sampai di kursi bupati dan menduduki jabatan penting di provinsi.

Sebut misalnya Aristo Munandar, mantan camat Nanggalo Padang, kemudian jadi Bupati Agam yang sukses. Lalu, mantan camat Pangkalan Aziz Haili yang jadi Bupati Limapuluh Kota, mantan Camat Kapur IX Limapuluh Kota Yohannes Dahlan jadi (saat itu) Asisten III kemudian jadi Sekprov Sumbar dan Sultani Wirman, mantan Camat Lubukkilangan Padang, menjabat Asisten I kemudian jadi Plt Sekprov Sumbar.

Rusdi Lubis, yang cuma tamatan Kursus Dinas C (KDC) Kemendagri, sekolah camat —cikal bakal APDN, lalu bekerja di kantor camat, menjulang hingga jadi Sekprov Sumbar. “Saya harap camat yang ada sekarang juga bisa menduduki jabatan penting di provinsi,” ujar saya menyemangati.

Rupanya gayung bersambut. Malamnya, saat dialog dari hati ke hati dengan Gubernur Sumbar, kala itu, Marlis Rahman, tampil Camat Batipuah, Tanahdatar, berbicara mewakili rekan-rekannya. Bertubuh agak gemuk, masih muda, namanya Osman, mengaku sangat tergugah pernyataan saya.

“Pak Gubernur,” katanya, “Kami memang ingin berkiprah sampai di provinsi seperti senior-senior kami terdahulu. Tapi kami lihat tak ada celah untuk maju ke provinsi itu. Bagaimana pun prestasi kami sebagai camat, toh, kembalinya ke kantor camat juga,” katanya mengundang haru.

Gubernur Marlis Rahman menyambut gembira suara hati camat itu. Ia pun berharap camat-camat berprestasi bisa dipromosikan ke provinsi. “Pemerintah provinsi banyak membutuhkan kader-kader bidang pemerintahan, memahami tugas-tugas kepamongan dan berpengalaman melayani rakyat. Apalagi camat terbiasa menghadapi urusan lintas sektoral, bahkan menguasai dan membina teritorial,” katanya.

Menurut Marlis pemerintahan itu satu cabang ilmu. Orang yang tak menjalani pendidikan ilmu pemerintahan, kemudian menduduki jabatan bidang pemerintahan, tentu akan berbeda kemampuannya dari orang yang berpendidikan ilmu pemerintahan. Maka, untuk menyeleksi camat berprestasi, Gubernur menyatakan akan menghidupkan kembali pemilihan camat teladan yang sebelumnya sempat terhenti. “Mulai tahun ini saya adakan lagi pemilihan camat teladan sebagai ajang seleksi untuk promosi camat ke provinsi,” ujar Marlis disambut tepuk tangan meriah para camat.

Sejak itu memang diadakan pemilihan camat teladan. Hingga kini sudah berlangsung empat tahun. Tiap tahun terpilih tiga camat terbaik. Yaitu mereka yang dinamis, kreatif, menguasai administrasi dan prinsip kepemerintahan dan kepamongan, punya leadership yang baik, cerdas, jujur, komunikatif, tidak arogan, tidak bermental korup, mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang diri sendiri.

Sayang, kendati selama empat tahun ini sudah 12 camat terbaik yang didapat belum satu pun dipromosikan ke provinsi. Padahal Gubernur Irwan Prayitno sering kali mengeluhkan minimnya pejabat kompetensional dan profesional di lingkungannya.

Ada memang mantan camat yang diterima di Pemerintahan Provinsi. Namun bukan yang terbaik melainkan yang “selamat” dari baperjakat (badan pertimbangan jauh dekat). Tak heran, di antaranya ada yang a-sosial, alias tak bisa bergaul dan susah bermasyarakat. Mungkin ia jadi camat bukan karena latar belakang pendidikan, tapi hanya karena disukai wali kota dan bupati.

Tampaknya obsesi camat teladan dipromosi ke provinsi kini tinggal mimpi. Sebagai pelipur lara, mereka diberi hadiah umrah ke tanah suci.

Sejauh ini tak ada yang memperjuangkan aspirasi para camat. Anggota DPRD yang menyetujui program dan anggaran pemilihan camat teladan itu juga tak pernah mengevaluasi kegiatan tersebut. Padahal anggota DPRD sering berkeluhkesah saat menghadapi pejabat pemerintahan provinsi yang dianggap kurang memahami urusan pemerintahan. Agaknya nasib camat bak burung bangau. Setinggi-tinggi “terbang”camat turunnya ke kantor camat juga. (*)

 

TERAS UTAMA Padang Ekspres • Senin, 10/06/2013

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: