Jurus Fitnah di Jalur Pilkada

Fitnah tampaknya menjadi salah satu jurus yang nyaris digunakan dalam pemilu dan pilkda di Sumbar. Lihat saja fitnah yang bertiup dalam menyongsong pemilihan calon walikota Padang putaran kedua antara pasangan Desry Ayunda – James Wallyward vs Mahyeldi –Emzalmi yang akan berlangsung 18 Desember 2013 nanti.

Prof. Dr. Ir. H. James Hallyward, calon wakil walikota pasangan calon walikota Desry Ayunda, diftnah berbau Sara (suku, adat, ras dan agama), Jim, panggilannya, dikatakan warga keturunan Cina atau Tionghoa dan beragama Kristen karena itu tidak layak dipilih. Belum jelas bagaimana sikap pendukung DeJe tentang itu.

Yang jelas fitnah itu amat mengada-ada dan konyol. Sebab, Jim lahir 1961, suku Tanjuang, warga asli Tanjung Saba, Lubuk Begalung. Dia seorang haji, guru besar Fak. Peternakan Unand, dan pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata Sumbar. Jim dikenal khalayak menantu pengusaha almarhum Mansyur Rajo Marah (MRM) asli Tanjung Saba yang membangun hampir separuh jalan di kota Padang. MRM juga seorang pejuang kemerdekaan teman dekat Ahmad Hosen dan Ismail Lengah. Saya pernah ikut napak tilas perjuangannya bersama Ahmad Hosen dan MRM mengemudikan mobil, ke Gantung Ciri, Solok tahun 1992 silam.

Tapi jurus fitnah itu bukan yang pertama. Pada masa kampanye pemilihan Gubernur priode 2010-2015 calon gubernur Prof. Dr. Marlis Rahman MSc yang berpasangan dengan Aristo Munandar juga diserang menggunakan jurus fitnah. Juru fitnah sengaja membuat selebaran bergambar Marlis- Aristo. Isinya: Marlis sengaja menghambat turunnya bantuan dana gempa 30 September 2009. Dari Rp 313, 9 milyar dana yang sudah diturunkan pemerintah pusat hanya sebagian kecil yang dicairkan. Bunga uangnya disimpan di rekening pribadi.

Padahal dari Rp 313,9 milyar dana bantuan itu, untuk bantuan perbaikan rumah warga hanya Rp 114, milyar. Sisanya untuk rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Dan sesuai proses dsan prosedurnya dana untuk bantuan perumahan rakyat itu sudah dicairkan 50%. Tahap dua akan dicairkan sesuai kemajuan pekerjaan masing-masing kelompok masyarakat melalui rekening kelompok dan dikontrol oleh pejabat penanggungjawab operasional kegiatan di kabupaten/kota.

Hebatnya, selebaran fitnah itu dicetak dalam bentuk selebaran ukuran setengah folio. Jumlah yang sudah dicetak sekitar satu juta lembar. Rencananya, sesuai kertas yang disediakan, akan dicetak 10 juta lembar dan akan disebarkan di seluruh Sumbar.

Sayang, dini hari 27 Juni 2010, sekitar pukul 00.15 polisi yang menguntit para pelaku pencetakan menggerebek dua percetakan di Padang. Polisi menangkap basah barang bukti dan mengamankan empat pekerja di kedua pecetakan ke Mapoltabes Padang. “Siapa dan partai apa di belakang selebaran fitnah itu masih kami usut,” ujar Kapolda Sumbar, kala itu, Brigjen Pol. Andayono saat jumpa pers bersama Muspida Sumbar di auditorium Gubernuran siang 28 Juni 2010. (Pos Metro 29 Juni 2010)

Bersamaan dengan fitnah terhadap Marlis Rahman, Ir. H. Muzni Zakaria, yang saat itu calon bupati Solok Selatan juga diserang dengan selebaran fitnah ukuran setengah polio. H. Muzni disebut orang bodoh dan dituduh menilap besi bangunan korban gempa saat menjabat Kepala Dinas PU Kota Padang. Selebaran fitnah itu disebut pemitnah sebagai salah satu bentuk jihad siasah kemudian dierdarkan di Solok Selatan dan di Padang.

Jurus fitnah juga menimpa Gamawan Fauzi yang berpasangan dengan Marlis Rahman pada pemilihan calon gubernur Sumbar priode 2005-2010. Gamawan dituduh melakukan korupsi. Seperti diungkannya kepada saya, Gamawan yang tahu sumber isu mendatangi orangnya. “Kok, anda memfinah saya,” tanya Gamawan. “Oh, itu halal dalam jihad siasah (jihad politik)”, kata yang bersangkutan. Kalimat itupun sempat terbetik dalam debat calon gubernur di Hotel Pangeran yang disiarkan langsung Metro TV beberapa hari sebelumnya.

Menghalalkan fitnah, jelas sesuatu yang mengerikan. Prilaku jahat itu bisa mengancam keutuhan masyarakat Sumbar dan bahkan bangsa dan negara. Selain itu, kebiasaan memfitnah jelas bertentangan dengan ajaran agama dan merusak citra Islam, sekaligus merusak tatanan masyarakat Minang yang damai.
Paling tidak kejahatan seperti itu telah mengkhianati kesepakatan pemilu/pilkada “badunsanak” yang selalu dikumandangkan selama ini.

Maka, karena itu, melalui tulisan ini kita menghimbau agar MUI memberikan fatwanya, apakah benar Islam membolehkan/ menganjurkan fitnah tersebut dalam pemilu/ pilkada. Pantaskah “fitnah” yang dihalalkan dalam siasat perang melawan musuh negara dan atau kaum kafir, boleh dilakukan dalam pemilu /pilkada. Jika memang dibolehkan berarti partai atau kelompok di luar mereka meski satu agama, satu suku bangsa dan satu negara, adalah musuh yang harus dihabisi.

Jika demikian halnya tentu masyarakat bersama aparat keamanan dan pertahanan negara perlu waspada bahwa di sekitar kita ada bahaya yang mengancam keselamatan bangsa dan negara.(*)

Fachrul Rasyid HF

Komentar di Harian Singgalang 30 November 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: