Kalau Renah Indo Jati Sempat Berdiri

Komentar Harian Singgalang 31 Oktober 2015
Oleh Fachrul Rasyid HF

Kalau saja Kabupaten Renah Indo sempat berdiri tahun 2014 lalu, tentu hari-hari ini warga Kecamatan Pancung Soal (lama) tak lagi merasa jauh dari pelayanan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Setidaknya, harga sawit di tangan petani tak harus anjlok sampai 300 dan Rp 500/kg dan di pabrik sekitar Rp 700/kg. Sebab, Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah (TP3D) – diketuai Kepala Bappeda dan Sekretaris Kepala Dinas Perkebunan – seperti di Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat, tiap bulan bisa melakukan koordinasi dan memediasi petani dan pengusaha pabrik menetapkan harga sawit petani. Di Dharmasraya dan Pasaman Barat terakhir harga sawit ditetapkan pabrik Rp 1.139 sehingga di tangan petani berkisar 700 dan Rp 800/kg.

Kalau saja Kabupaten Renah Indojati sempat berdiri tentu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan, calon ibukota Renah Indojati, sudah beroperasi dua tahun lalu. Maklum RSUD yang dibiayai APBN sebesar Rp 15 milyar itu di bangun sejak 2012 seharusnya sudah beroperasi Januari 2013. Nyatanya sampai hari ini masih terbengkalai. Bangunannya belum berwujud rumah sakit. Warga setempat menjulukinya kandang sapi karena jadi tempat bernaung sapi di malam hari. (Harian Singgalang 02/04/15)

Kalau RSUD itu rampung tentu ibu-ibu melahirkan yang membutuhkan pertolongan khusus tak harus bersabung nyawa di atas mobil ambulance 140 KM (dari Tapan) atau 185 Km (dari Silaut) ke Painan atau sekitar 250 Km ke Padang. Ambulance korban kecelakaan yang kritis pun tak mesti balik pulang sebelum sampai di RSUD Painan atau RSUP M.Jamil Padang.

Tapi kenapa Kabupaten Renah Indojati tak jadi berdiri? Pertanyaan itu belum terjawab tuntas. Yang ada cuma keterangan Dirjen Otonomi Daerah, saat itu Djoehermansyah Djohan. Seperti dikutip Antara 6 Desember 2014, Dirjen mengatakan Pemekaran Renah Indojati dari Kabupaten Pesisir Selatan gagal dan prosesnya harus dimulai dari awal.

“Pemerintah tidak bisa lagi mengajukan pemekaran Renah Indojati berdasarkan usulan yang lama karena telah dinyatakan gagal oleh DPR RI periode 2009-2014 dan tidak “dititipkan” untuk dibahas pada DPR RI periode 2014-2019. Karena itu, jika Renah Indojati tetap ingin dimekarkan, harus mengulang kembali prosesnya dari awal. Semua berkas dan data kelengkapan harus diperbaharui kembali,” kata Djoehermansyah.

Masyarakat mungkin amat kecewa. Sebab, selain telah menghabiskan waktu tenaga dan pikiran, juga dana Rp 3,5 milyar, kabarnya berasal dari dana CSR sebuah perusahaan di kawasan Ranah Indojati. Bagaimana pertanggungjawaban moril dan materil atas kegagalan itu, masyarakatlah yang lebih tahu.

Tapi kenapa berkas usulan lama tak berlaku dan harus diulang dari awal, tak ada penjelasan resmi dari Kemendagri. Kendati demikian, tim investigasi Kemendagri menelusuri Perda-perda yang diterbitkan untuk pemekaran nagari dan kecamatan diketahui usulan pemekaran Kabupaten Renah Indojati melanggar beberapa ketentuan.

Ketetentuan tersebut diantaranya, pasal 4 huruf a dan b, PP No. 19/2008 Tentang kecamatan. Isinya, syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a.Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun; b.Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;

Usulan itu juga melanggar pasal 2 ayat 4 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Isinya, Pemekaran satu desa menjadi dua desa atau lebih (ayat3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian usulan itu melanggar pasal 4 Permendagri No. 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Isinya, Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Sementara empat nagari (Tapan, Indrapura, Lunang dan Silaut) yang diusulkan jadi wailayah Kabupaten Renah Indojati pertama kali dimekarkan sekitar Oktober 2009. Baru dua tahun, sekitar Mei 2011, sudah dimekarkan lagi. Tapan misalnya, yang tadinya satu nagari dimekarkan jadi 8 (delapan) nagari dimekarkan jadi 20 nagari. Bersamaan dengan itu kecamatan pun dimekarkan dari satu, jadi tiga kemudian jadi enam kecamatan. (Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Lunang Silaut ditambah Kecamatan Silaut, Air Pura dan Ranah Ampek Hulu). Tiap kecamatan membawahi 10 nagari (baru).

Tak pelak kenyataan ini jelas mengundang pertanyaan besar. Kenapa Bupati, DPRD Pesisir Selatan dan Gubernur Sumatera Barat, yang seharusnya sangat mengerti bisa mengabaikan ketentuan tersebut. Sebuah kesengajaankah atau kelalaian?

Padahal realita menunjukkan bahwa tuntutan kabupaten yang berdiri sendiri bagi warga Renah Indojati menyangkut hidup dan mati.(*)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: