Kenapa Objek Wisata Jadi Objek Maksiat

Kenapa Objek Wisata Jadi Objek Maksiat
Oleh Fachrul Rasyid HF

Objek wisata (khusus objek wisata alam) jadi objek maksiat. Tema ini sudah beberapa kali saya bahas sejak sepuluh tahun terakhir. Kini menjadi menarik kembali ditulis seiring maraknya pemberitaan seputar pondok ”baremoh” di pantai bagian Utara dan tenda ceper di pantai bagian Barat Kota Padang.

Sebetulnya objek wisata menjadi objek maksiat bukan hanya di kota Padang melainkan hampir terjadi di 94 objek wisata alam dari 149 objek wisata yang tersebar di 19 Kota/kabupaten di Sumatera Barat. Belum termasuk tempat-tempat yang diobjekkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kondisi itu makin menarik dicermati karena terasa kontradiksi dengan sosok kepala daerah yang kini banyak berstatus buya, ustaz, dan datuk. Mereka juga mengusung visi dan misi: membangun daerah berbasis nilai-nilai adat budaya dan agama. Menjadi kontradiksi pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat 2010-2015 maupun di RPJMD kabupaten/kota yang dijadikan arah pembangunan.

Pertanyaannya, kenapa objek wisata itu jadi maksiat? Jawabannya tentu kurang relevan kalau dikaitkan dengan pridiket ekstra pribadi para kepala daerah dan gubernur itu. Apalagi kalau prediket itu tak melandasi sikap dan kebijakannya dalam mengelola objek wisata tersebut.

Jadi, kenapa objek wisata menjadi objek maksiat tak lain karena umumnya objek wisata tersebut nyaris merupakan kawasan tak bertuan. Padahal dilihat dari kewenangan, objek wisata alam, seperti sungai, danau dan pantai berada di bawah Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA). Jalan raya dan jembatan menuju objek atau daerah wisata dibangun dan dikelola Dinas Prasarana Jalan/PU.

Objek wisata hutan, cagar alam atau hutan lindung dengan segala isi dan penghuninya berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan. Dinas Prawisata yang punya urusan tak memiliki apa-apa kecuali sekedar membangun fasilitas umum seperti tempat duduk, panorama, restoran dan toilet sekenanya. Lalu “menjualannya”.

Dengan demikian tak jelas siapa sesungguhnya yang mengelola objek wisata itu untuk kepariwisataan. Tak jelas siapa sesungguhnnya pengelola atau pemegang otorita di tiap objek wisata itu. Konsekwensinya objek wisata itu termasuk fasilitas yang dibangun Dinas Prawisata menjadi tak terurus dan terkelola dengan baik.

Tapi karena ramai dikunjungi warga pun membangun warung, pondok dan tenda sederhana, beratap rumbia atau beratap tenda plastik semaunya. Dibuat pula tempat duduk muat dua orang berdinding plastik bak menanam pohon. Makan dan minuman dijual dengan harga sesukanya. Karena tak terurus, jalan raya digunakan tempat parkir, dijejali warung, pepohonan di pinggir sungai ditebangi, pantai disesaki tenda-tenda, hutan dan keaslian hutan rusak.

Karena memang bak tempat tak bertuan, uang masuk tarif parkir jadi tak menentu. Keamanan di lokasi juga tak terjamin. Pengunjung terutama anak muda pun berbuat semaunya. Akibatnya, tempat yang seharusnya terbuka berubah jadi tertutup. Akibatnya, objek wisata itu secara pisik dan moral menjadi kotor. Kondisi itu sangat tak layak jadi objek wisata siswa dan tak pantas dikunjungi wisatawan keluarga.

Tak berlebihan kalau objek wisata cenderung menjadi objek liar, baik secara manajemen usaha maupun secara estetika dan etika. Maka, keindahan dan kekayaan alam anugerah Allah SWT berubah jadi lahan subur bagi tindak pidana dan maksiat sehingga membawa kerusakan sosial dan alam. Kenyataan itu jelas mustahil diatasi dengan hanya bersidak-sidak atau berkoar-koar di media sebagaimana dilakukan anggota DPRD dan Mahyeldi Walikota Padang.

Jika memang berniat membangun objek wisata sebagai tempat rilek, nyaman, aman, edukatif dan produktif mestilah dikelola secara profesional. Untuk itu perlu koordinasi konkret dan efektif antar isntansi terkait. Kemudian tiap objek wisata dibentuk badan usaha dengan pengurus dan manjemen yang jelas dilengkapi perjanjian dan aturan yang tegas. Aturan itu selain mengenai pengunjung, restoran dan menu makanan, harga dan tarif-tarif juga faktor estetika dan etika di lokasi sampai ke urusan keamanan dan parkir. Badan pengelola ini bertanggungjawab memelihara alam, hutan, sungai, dan pantai serta kebersihan dan lingkungannya.

Terhadap yang lahannya berada di lahan milik nagari atau suku maka, libatkan pemerintahan nagari atau ninik mamak penghulu suku, atau lakukan kerja sama bagi hasil.

Kalau tiap objek wisata dikelola dengan jelas, tentulah Dinas Pariwisata dan isntansi terkait termasuk kepolisian mudah mengawasi dan melakukan pembinaan secara berkala. Dan, ini akan berimplikasi pembukaan lapangan kerja bagi penduk dan warga sekitarnya. Mereka bisa diterima sebagai pekerja di restoran, pedagang cinderamata, pemandu dan satpam sampai tukang parkir. Objek wisata pun bisa jadi pasar produk rumah tangga seperti makanan dan hasil kerajinan.

Selama hal itu belum dilakukan, kecenderungan objek wisata jadi objek maksiat sulit dihindari. Dan, bukan mustahil kelak Dinas Pariwisata pun dijuluki Dinas Permaksiatan. (*).

Refleksi Haluan 4 Desember 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: