Mempersiapkan Gubernur Sumatera Barat

Komanter Singgalang Senin 7 September 2009
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Isu bahwa Gubernur Gamawan Fauzi, SH tidak akan maju lagi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015, tampaknya semkain kuat. Karena itu agaknya Harian Singgalang dalam edisi sebelumnya mulai mengapungkan sejumlah nama tokoh yang disebut-sebut atau menyebut diri sebagai pengganti Gubernur tersebut.

Meski demikian, berita Harian Singgalang Jumat (28/08/2009) berjudul Salah Pilih Gubernur Sumbar akan Hancur, secara tak langsung mengingatkan bahwa siapapun boleh mencalonkan diri jadi gubernur. Tapi, tentu saja, tak semuanya layak dipilih. Kenapa?

Seperti diungkapkan Singgalang dalam berita tersebut, dialog yang berlangsung terbatas dan bebas tanpa protkoler dan tanpa dihadiri staf antara Gubernur Gamawan Fauzi sebagai pribadi dan para pengamat sebagai pribadi yang lain di Restoran Rumah Nenek malam 27/08/2009, mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, calon gubernur periode mendatang mestilah orang yang memahami secara mendalam kondisi objektif, peluang dan tantangan Sumatera Barat hari ini dan ke depan. Kondisi, peluang dan tantangan itu diproyeksikan pada sistem pemerintahan daerah yang berlaku saat ini, fakta yang berkembang dalam pemerintahan dan kondisi sosial budaya dan sosial politik dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat belakangan.

Antara lain bahwa Sumatera Barat secara ekonomi miskin sumber daya alam, minim peluang investasi besar dan masih berkutat pada bidang pertanian, industri dan jasa skala kecil. Meski demikian Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia yang didukung tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih maju, keberadaan lembaga pendidikan menengah dan tinggi yang memadai, bahkan dibandingkan provinsi tetangga.

Di samping itu, satu hal yang tak boleh diabaikan adalah bahwa provinsi ini merupakan sebuah wilayah kesatuan hukum adat Minangkabau. Meski tiap daerah punya kewenangan otonomi namun secara keseluruhan mestilah berada dalam satu gerak dan rencana terarah dan terkoordinasi berdasarkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang berbasis pada Islam.

Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi, potensi, peluang dan tangan tersebut kehadiran calon Gubernur Sumatera Barat yang akan datang diharapkan ”kalau tak akan menambah, ia tidak mengurangi kemajuan yang telah diraih selama ini”.

Dari pemahaman itu, calon Gubernur Sumatera Barat yang akan datang bukanlah tokoh yang bermotivasi meraup keuntungan dari potensi yang ada. Jika itu terjadi niscaya akan berimplikasi langsung pada penyimpangan APBD, akuntabilitas, transparansi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada pelayanan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari pertimbangan tersebut muncul argumentasi dan pilihan-pilihan prasyarat tentang figur dan porofil gubernur yang dianggap relevan dengan Sumatera Barat hari ini ke depan. Antara lain pilihan bahwa gubernur yang akan datang masih diperlukan seorang birkorat/pamong senior yang kepemimpinannya dianggap sukses, diterima/dirasakan masyarakat sepanjang karirnya dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Baik di segi penyelenggaran pemerintahan, administrasi keuangan/ pembangunan, penegakkan hukum, mapun di segi pemberdayaan sosial budaya masyarakat.

Pemikiran ini dilandasi pertimbangan bahwa pendidikan politik setelah Orde Baru belum sepenuhnya mampu melahirkan figur pemimpin kepala daerah yang profesional dan kompetensional yang memahami administrasi pemerintahan, perencanaan dan strategi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat. Bahkan diperkirakan sampai 20 tahun Reformasi kepemimpinan kepala daerah birokrat pamong masih perlu dipertimbangkan.

Tanpa mengabaikan beberapa kepala daerah non birokrat yang sukses, pengalaman selama ini juga bisa dirujuk. Banyak diantara kepala daerah, meski terpilih dengan suara mayoritas namun kepemimpinannya tak didukung dan tak mampu menyerap aspirasi mayoritas. Bahkan ada kepala daerah yang berjalan dengan kebijakan sendiri-sendiri yang kadang bertolak belakang dengan aspirasi dan kondisi daerahnya. Akibatnya, kursi jabatan dijadikan kursi belajar sehingga terjadi stagnasi peningkatan kesejahteraan rakyat selama periode kepemimpinannya.

Pertimbangan bahwa calon Gubernur Sumatera Barat yang akan datang punya integritas dan kepemimpinannya perlu mendapat pengakuan pemerintah pusat didasarkan pada fakta bahwa PAD Sumatera Barat masih minim ( 60% berasal dari pajak kendaraan) dan sebagian besar APBD serta pembiayaan pembangunannya berasal dari pusat.

Alasan kenapa calon Gubernur Sumatera Barat yang akan datang mesti memahami/ menyadari bahwa Sumatera Barat adalah wilayah Minangkabau karena faktor sosial budaya merupakan inti potensi daerah ini. Baik potensi sosial maupun potensi ekonomi. Karena itu prinsip tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin masih sangat menentukan sukses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ini.

Pertimbangan tersebut sekaligus menguatkan harapan bahwa Gubernur Sumatera Barat yang akan datang adalah orang yang punya niat mengabdi untuk membangun kampung halaman. Bukan yang memanfaatkan jabatannya sebagai menara popularitas, ladang keuntungan pribadi, keluarga, kelompok atau partai.

Dari pemikiran itu tentulah diharapkan semua pihak, tertutama para politisi/ pengurus partai dan anggota DPRD, kalangan akademisi dan pemuka semua elemen masyarakat menaruh perhatian dan pertimbangan yang sama demi masa depan Sumatera Barat.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: