Mengkaji Hibah Honor Guru Mengaji

Komentar Singgalang 24 Maret 2014

Oleh Fachrul Rasyid HF

Saat berbicara tentang Taman Pendidikan Seni Alquran (TPSA) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Lembaga Pembinaan Karakter Anak di depan guru-guru mengaji se-Sumatera Barat, Jumat 21 Maret lalu, salah seorang peserta dari Andaleh, Kabupaten Limapuluh Kota, menyodok saya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat anda tentang penghentian honor guru mengaji oleh Pemkab Limpuluh Kota sejak 2012 lalu dan oleh Pemko Payakumbuh, sejak smester II  tahun 2013?

Menjawab pertanyaan itu saya terpaksa agak mengurai.  Bantuan honor guru mengaji (mungkin juga garim masjid) selama ini dibayarkan berdasarkan Perda atau Peraturan Walikota/Bupati. Sebagaimana juga di daerah lain bantuan diberikan langsung ke tangan masing-masing guru mengaji pertriwulan atau persemester hanya dengan meneken daftar tanda terima uang.

Akibatnya, sebagimana terjadi di berbagai daerah, banyak penyimpangan. Ada hibah fiktif dan ada kepala daerah yang menyalahgunakannya untuk kepentingan politik.

Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang berlaku sejak 28 Juli 2011, selanjutnya direvisi dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 pada 22 Mei 2012, pemberian bantuan honor guru mengaji itu dianggap melanggar peraturan tersebut sehingga menjadi temuan BPK.

Artinya, sejak itu pemberian bantuan sosial atau hibah harus disesuaikan dengan ketentuan penganggaran, penyaluran, administrasi dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur Permedagri. Toh, daerah yang telah menganggarkan pada APBD 2011 diizinkan meneruskannya sampai akhir tahun. Bagi yang Pemda yang tak mengikuti Permendagri tersebut, akan terjerat perbuatan melawan hukum.

Padahal Permendagri tak menutup mati hibah (dalam kasus ini) untuk guru mengaji . Saya sengaja hanya menyebut guru mengaji (karena garim merupakan bagian pengurus masjid yang berbeda kriterianya). Lihat misalnya, Permendagri pasal 4 ayat 4 tentang kriteria pemberian hibah. Yaitu peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Kemudian pasal 6 ayat 4 dan 5 mengatakan, “Hibah kepada masyarakat itu diberikan ke kelompok/organisasi yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 menjelalaskan, syarat pemberian hibah kepada masyarakat setidaknya: punya pengurus yang jelas; dan berdomisili di daerah setempat, terdaftar di Pemda setempat minimal 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan punya sekretariat tetap.

Sedangkan daftar penerima dan besarnya hibah (pasal 14) ditetapkan Kepala daerah dengan keputusannya berdasarkan Perda APBD dan penjabarannya. Daftar tersebut jadi dasar penyaluran hibah setelah penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Pertanggungjawaban Pemda atas pemberian hibah harus berisikan usulan penerima hibah, keputusan kepala daerah, NPHD, pernyatan penerima hibah bahwa akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan bukti transfer uang.

Penerima hibah pun harus bertanggungjawab secara formal dan material atas hibah yang diterimanya. Yaitu dengan menunjuk bukti: laporan penggunaan hibah, surat pernyataan bahwa hibah  telah digunakan sesuai NPHD, dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. LPJ itu disampaikan kepada kepala daerah selambatnya 10 Januari tahun anggaran berikutnya yang akan berguna sebagai obyek pemeriksaan. Artinya, Pemko/Pemkab kini tinggal menyesuaikan dengan Permedagri.

Tampaknya yang akan jadi persoalan adalah ketentuan bahwa hibah tak boleh terus menerus tiap tahun anggaran. Tapi hal itu bisa diatasi dengan mendalilkan beberapa prinsip yang dibenarkan UU. Antara lain, bahwa TPA/TPSA/MDA adalah organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam pembangunan, mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila (Permendagri pasal 1 ayat 18 ). Dengan prinsip itu TPA/TPSA/MDA dapat disamakan dengan PKK, PMI, atau KONI, dalam hal ini, sebagai penunjang penyelenggaraan urusan Pemda di bidang keagamaan. Bukankah adanya guru mengaji Pemko/Pemkab dan pemerintah bisa menyelenggarakan MTQ.

Dalil lain adalah prinsip bahwa guru TPA/TPSA/MDA menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang bertujuan pembinaan keagaamaan, pembentukan karakter bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia sebagai diatur UU No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. Sesuai prinsip ini, maka hibah ke guru mengaji bisa disalurkan melalui Dinas Pendidikan. Atau merujuk UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan atau  prinsip pendidikan kakter, pengembangan pendidikan luar sekolah di bidang keagamaan. Hal itu pun bisa dikonsultasikan dengan pejabat BPK.

Dengan demikian, Permendagri itu bukan jadi penghalang melainkan jadi peluang pemberian honor guru mengaji secara legal formal. Apalagi, sesuai prinsip otonomi, daerah berhak mengatur keuangannya sendiri selama mengikuti aturan yang berlaku. Maka, karena itu guru mengaji terlebih dahulu harus tergabung dalam satu organisasi (mengukuhkan Bakor yang ada) sehingga ada lembaga penanggungjawab sehingga pemberian bantuan memenuhi syarat by name dan by addres.

Sayang, baik anggota DPRD kedua daerah maupun Dinas Pengelola Keuangan Daerah tidak berusaha menyiasati ketentuan yang ada sehingga pemberian honor guru mengaji itu tak bisa dilajutkan.

Menyedihkan, memang. Guru mengaji yang diagung-agungkan sebagai orang yang berjasa menanamkan aqidah agama dan mengajarkan baca tulis Alquran pada anak-anak kemudian diangkat menjadi perhelatan MTQ tiap tahun, nasibnya amat menyedihkan. Tak ada perlindungan politik, tak ada perlindungan sosial /jaminan sosial dan tak ada perlindungan hukum. Meski mereka adalah rakyat, tapi mereka seakan tak punya wakil di lembaga legislatif. Akankah guru mengaji terus dipuji  karena mau mengabdi tanpa jaminan periuk nasi?.  (*)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: