Negeri Multi Anarchi

Oleh Fachrul Rasyid HF

Anarkhis, kata sifat dari anarkhi, tampaknya makin akrab di masyarakat kita. Tiap kali ada tindakan kekerasan selalu disebut anarkhis. Anarkhi berasal dari kata Yunani, terdiri dari dua kata  an (tanpadan archia (pemerintahan) berarti tanpa pemerintahan. Dalam Bahasa Inggris, anarchy, berarti kekacauan (akibat) tidak tegaknya hukum atau tidak efektifnya pemerintahan.

Merujuk makna dasarnya, tindakan anarkhi tampaknya tidak terbatas hanya pada tindakan kekerasan atau pemaksaan politik yang secara pisik mengabkibatkan luka-luka, kematian atau kerusakan dan kerugian harta benda. Tapi, termasuk juga tindakan, ucapan lisan, dan tulisan yang melanggar hukum yang secara psikologis, moril mapupun materil merugikan orang atau kelompok lain dan mengganggu stabilitas negara.

Artinya, anarkis bisa terjadi dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan hukum, penyelengaraan pemerintahan, penyelanggaran administrasi / keuangan negara. Bisa juga berupa ucapan lisan atau tulisan yang menyebabkan terjadinya pencercaan, penistaan, penghinaan, pencemaran, pelecehan, penoadaan terhadap perasaan, budaya, kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Pertanyaan kenapa suasana di negeri ini belakangan makin mudah keruh dan ricuh, tampaknya karena aksi anarkis nyaris mewarnai setiap lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan anarkis itu kemudian menjadi subur dan dianggap legal hanya karena mendalilkan kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan aspirasi, kebebasan berkumpul, kebebasan berdemokrasi, dan hak asasi manusia. Sehingga unjuk rasa (baca perasaan/aspirasi) dianggap wajar meski sering berubah jadi arena caci maki, penghinaan, penistaan dan bahkan berubah jadi unjuk raga.   

Apa yang sering kita saksikan di layar televisi dan media massa sejak sepuluh tahun terakhir adalah bukti nyata praktek-praktek anarkhis itu. Lihat saja beberapa tokoh yang mengaku reformis. Mengandalkan kekuasaan, kekuatan massa, mazhab, partai politik, organisasi keagamaan, dan dukungan negara asing, mereka, tanpa pernah mempertimbangkan martabat pribadi, suku, adat, ras (etnis) dan agama (SARA) orang lain, tanpa menghargai proses hukum, moral bangsa dan kewibawaan negara, begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan.

Tindakan anarkhis serupa juga datang dari lembaga yang menamakan diri pusat studi, pusat kajian dan lembaga sosial masyarakat yang sebagian didanai negara asing. Mereka begitu saja mempublikasikan tulisan, pendapat dan pandangannya  tanpa mempertimbangkan hak orang lain untuk melindungi budaya, agama, hak-hak keperdataan dan hak-hak politiknya.

Hebatnya, ketika kemudian muncul respon dan reaksi dari masyarakat dan kelompok yang dirugikan, mereka balik menuduhnya anarkis, fundamentalis, garis keras, anti keberagaman dan sebagainya. Inilah tampaknya penyebab kenapa masyarakat kini sering baku anarkis dan suka unjuk kekuatan.

Kini kian nyata, terutama dalam urusan politik dan budaya, siapa yang kuat melindas yang lemah. Ketentuan hukum tentang tata krama dan etika berpendapat, beraspirasi, berorasi, berdemonstrasi, menyampaikan hasil kajian seolah dianggap membatasi kebebasan dan tidak lagi diindahkan. Sehingga, tidak jelas lagi kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, nasionalisme, serta tidak jelas lagi hak dan kewajiban warga terhadap negara dan bangsa.

Kenyataan ini jelas membahayakan integritas negara dan bangsa. Jika sebelumnya potensi disintegrasi bangsa dipicu kektidakadilan pembangunan dan diskriminansi politik,  maka kini potensi disintegrasi itu tampaknya datang dari sikap dan aksi  anarkhis tokoh kelompok kekuatan dan kelompok kepentingan. Memanfaatkan media masa, terutama televisi, mereka semakin cenderung memperlakukan bahwa Indonesia itu hanya Jakarta dan Pulau Jawa. Mereka cenderung tidak menghargai masyarakat berbudaya, beragama dan beraspirasi politik, berpendidikan dan berekonomi daerah lain yang tak selalu dapat dipukulrata dengan Jakarta dan Pulau Jawa itu.

Berangkat dari kenyataan dan ancaman yang membahayakan negara itu tampaknya sudah saatnya pemerintah dan genrasi muda yang cinta bangsa  kembali membangun kesadaran bernegara, berpolitik dan pemahaman tentang demokrasi sesuai budaya bangsa. Pemerintah sudah saatnya menindak kesewenang-wenangan lembaga dan kelompok tertentu yang mengintervensikan budaya dan kepentingan asing di negeri ini. Jika tidak, Indonesia akan berubah jadi ladang kepentingan asing dan terkeping-keping sesuai kekuatan kepentingan itu.(*)  

Fokus Minggu Harian Haluan Padang  8 Juni 2008

 

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: