Paripurna Dulu, Sempurna Kemudian

Komentar Singgalang 4 Agustus 2016

Oleh Fachrul Rasyid HF

 

Paripurna dulu sempurna kemudian, begitulah yang terjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Sumatera Barat 2016-2021, yang disahkan Selasa 3 Agustus 2016 lalu. Sidang paripurna memang diburukan sebelum tenggat waktu 12 Agustus 2016 sehingga tak terkena sanksi penundaan gaji anggota dewan dan gubernur.

Maka, dapat dipastikan RPJMD tersebut belum sempurna jadi Perda RMPJD. Penyempurnaan justru dilakukan kemudian. Bak nikah gantung: Nikah dulu kumpul kemudian. Penyempurnaan tentu saja akan memakan waktu sehingga  RPJMD 2016-2021 lebih konkret, lebih logis, lebih realistis, dan terdukung oleh  pejabat SKPD yang ada serta anggaran yang mamdai.

Sikap tersebut tergambar pada pendapat akhir  sembilan fraksi yang ada .  Afrizal, SH,MH Sekretaris Fraksi Partai Golkar misalnya, mengharapkan  agar RPJMD ini jangan sampai jadi dokumen pasif, sekedar memenuhi ketentuan dan UU. Kami ingin RPJMD ini jadi acuan penyusunan RAPBD. Jangan sampai RPJMD bicara lain RAPBD pun jalan sendiri tiap tahun,” katanya.

Afrizal pun mengkritisi proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD 2016-2021 yang hanya 8 sampai 10%. Padahal rata-rata realisasi dalam RPJMD 2010-2015  mencapai 16,43 %.  Katanya, ini harus diwaspadai karena hal itu  berarti Pemprov sudah mematok penuruan kinerja pendapatan daerah lima tahun ke depan sekitar 5 dan 6 %.    

Agar RPJMD bisa jadi rujukan tentu anggota dewan sendiri tentu perlu lebih kritis. Apalagi RPJMD 2016-2021 punya banyak kemiripan, kalau bukan kesamaan, dengan  RPJMD lima tahun sebelumnya. Lihat misalnya, Visi RMJD tahun 2010- 2015 yang berbunyi:  “Tewujudnya Sumatera Barat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat”. Bandingkan dengan visi pada RPJMD 2016-2021: “Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera”. Keduanya hanya dibedakan kata adil dan bermartabat.

Begitu pula dengan misi pada RPJMD Tahun 2010-2015: 1. Mewujudkan Kehidupan agama dan adat budaya berdasarkan filosofi ABS- SBK. 2. Mewujudkan tata pemerintahan dan sistem hukum yang baik. 3.Mewujudkan SDM yang berkualitas tinggi dan pengembangan SDM sesuai potensinya.  4. Mewujudkan ekonomi yang produktif, kerakyatan dan daya saing global. 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, hijau, asri dan berkelanjutan.

Sedangkan misi pada RPJMD Tahun 2016-2021 berbunyi : 1.Meningkatkan tatakehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK. 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. 3. Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat, beriman, berkrakter dan berkualitas tinggi. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dan tangguh, produktif, berdasaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daera. 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Kemudian agenda RPJMD Prov Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 berbunyi :

Peningkatan penerapan ajaran dan budaya daerah. Perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah. Peningkatan kualitas SDM dan ilmu pengetahuan/teknologi. Pengembangan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kualitas lingkungan hidup

Prioritas RPJMD Prov Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 :

  1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat. 2. Pelaksanaan reformasi dalam pemerintahan. 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan. 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan. 6. Pengembangan industri olahan dan perdagangan. 7. Pengembangan wisata alam dan budaya. 8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan. 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. 10. Mitigasi, penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Sementara isu strategis yang akan diangkat jadi prioritas RPJMD 2016-2021 adalah 1. Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama. 2. Penanganan bencana alam. 3. Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. 4. Penguatan struktur ekonomi. 5. Peningkatan infrastruktur. 6.  Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas SDM, 8. Pemberdayaan usaha Mikro kecil, menengah dan koperasi. 9. Kedaulatan pangan. 10. Peningkatan pemafataan potensi kelauatan. 11. Pengurangan pengangguran. 12 Peningkatan daya saing daerah.  13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Aplikasi RPJMD lima tahun pada APBD selama ini pun perlu dicermati. Contohnya pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat yang menjadi prioritas pertama. Ternyata anggaran yang dialokasikan dalam APBD kurang dari satu persen. Program dan kegiatannyapun tak teramat konkret. Begitu juga dengan pembinaan pemerintahan desa/nagari yang menjadi priortas ketiga. Desa/nagari berada di bawah kabupaten/kota. Provinsi selama ini cuma memberikan pelatihan dan raker massal. Lalu ada penilai nagari dan walinagari. Namun masukan yang diperoleh dari tiap penilaian, termasuk penilai camat teladan, tak pernah dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagai peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan. 

Sebenarnya kondisi Sumatera Barat lima tahun lalu, terbaca  pada Bab IV (point 1) naskah RPJMD 2016-2021 itu sendiri. Isinya, “Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui seranghkaian kebijakan, program, secara berkelanjutan lima tahun ke depan. Permasalahn itulah yang tergambar pada isu-isu strategis sebagaimana diungkapkan di atas.  

Bisa dimengerti jika Ketua DPRD Sumatera Barat Ir. H. Hendra Irwan Rahim dan sejumlah anggota DPRD, bertekat untuk mencermati  dan membahas secara konprehensif rancangan RMJD Sumatear Barat 2016-2021 tersebut. Sebab, dari gambaran yang terbaca pada RPJMD 2016-2021 kalangan  anggota dewan memproleh kesan bahwa RPJMD lima tahun lalu itu belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga hal-hal yang seharusnya sudah berada tahap peningkatan perlu diulang kembali lima tahun ke depan.

Apapun kenyataannya, DPRD memang perlu lebih kritis melihat dan mengoreksi RPJMD tersebut sehingga rakyatn bisa merasakan gerak pembangunan dari tahun ke tahuan. Jika tidak, tentulah tak beralih lenggang dari ketiak. (*)

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: