Pelajaran Berharga Dari DPRD Sumbar

Komentar Singgalang 3 Desember 2015
Fachrul Rasyid HF               ———

DPRD Sumbar mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi Sumbar Tahun 2016 Kamis sore 26 November 2015 lalu. Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Hendra Irwan Rahim dalam sambutannya menyatakan bahwa inilah pengesahan APBD tercepat sepanjang tiga tahun terakhir.

Pernyatan Hendra tentu saja mengusik perhatian. Selain bermakna kepuasan dan prestasi juga menyiratkan kegagalan pengesahan ABPD tahun-tahun sebelumnya. Lihat saja, APBD Tahun 2011 disahkan 29 Desember 2010. APBD Tahun 2012 disahkan 30 November 2011. APBD 2013 disahkan tanggal 22 Desember 2012 dinihari. APBD Tahun 2014 disahkan 6 Februari 2014. APBD Tahun 2015 disahkan Senin 15 Desember 2014.

Pantas pula jika tujuh fraksi di DPRD itu dalam pandangan umum juga menyuarakan hal yang sama. Juru bicara Fraksi PKS H. Mochklasin, SSi, bahkan menyatakan “ada yang berbeda dibandingkan yang biasa. Pj. Gubernur Sumbar yang juga Dirjen Kuangan Daerah Kemendagri terlibat langsung dalam pembahasan Ranpareda kali ini. “Kita berharap penetapan APBD tahun ini bisa jadi model ke depan karena langsung ditangani pejabat yang berkompeten di bidangnya,” ujar Mochklasin,

Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunaan APBD Tahun 2016 memang memerintahkan APBD harus telah disahkan sebulan sebelum dimulai tahun anggaran 2016. Jika tak rampung sesuai tenggat waktu, kepala daerah dan Ketua/anggota DPRD akan dikenai sanksi tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 6 bulan. Kepala daerah akan terkena sanksi itu bila terlambat menyampaikan Ranperda APBD ke DPRD. Bila DPRD yang lalai membahas dan mengesahkan Ranperda itu, sanksi hanya akan menimpa ketua/anggota DPRD saja.

Boleh jadi keberhasilan pembahasan dan pengesahan ASPBD kali ini karena adanya ancaman dari Permendagri itu. Tapi dibalik itu kita membaca bahwa keterlambatan pengesahan APBD selama ini sangat ditentukan tiga hal sebagai berikut :

1. Rendahnya Kepedulian dan kompetensional kepala daerah
Kita tahu bahwa porses pengusulan, pembahasan hingga pengesahan APBD di satu daerah merupakan indikator utama keberhasilan tatakelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan itu bisa dicapai bila didukung sikap, kesadaran, kepeduliaan, kesungguhan kepala daerah terhadap pembangunan rakyat di daerahnya. Dan itu sekaligus menjadi bukti bahwa seorang kepala daerah seperti gubernur, bupati atau walikota mestilah orang yang punya kompetensi, ilmu dan pengalaman bidang pemerintahan

Sebagaimana diketahui Reydonnyzar Moenek yang kini Pejabat Gubernur Sumatera Barat memang seorang yang berpendidikan di bidang ilmu pemerintahan, pejabat karir di Kementerian Dalam Negeri dan bahkan jabatannya kini Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Jika proses pengusulan dan pengesahan APBD selama ini sering molor dan ribut, antara lain karena kepala daerahnya tak berkompeten di bidang pemerintahan. Boleh jadi ia datang dari kalangan politisi dan tak berlatarbelakang pendidikan kepemerintahan daerah, apalagi tak berpengalaman di bidang kepamongan.

2. Miskomunikasi dan Disharmoni hubungan eksekutif / legislatif
Kelancaran dan keberhasilan pengusulan, pembahasan dan pengesahan APBD juga sangat ditentukan komunikasi dan harmonisasi hubungan Gubernur, bupati/ walikota dan DPRD. Jika kini APBD bisa dirampungkan lebih awal tentulah karena PJ. Gubernur Reydonnyzar Moenek yang amat berpengalaman sebagai Public Relation menjaga komunikasi dan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.

Sebaliknya, jika selama ini pengesahan APBD sering berlarut-larut tak terlepas dari miskomuniksi dan disharmoni hubungan eksekutif dan legislatif . Apalagi kalau diwarnai keraguan dan saling curiga akan disalahgunakannya bagian –bagian anggaran yang diusulkan. Baik kepala daerah terhadap anggota DPRD atau sebaliknya.

Pengesahan APBD Sumbar Tahun 2014 adalah sebuah contoh nyata. APBD ini baru disahkan 6 Februari 2014, molor sekitar 3 bulan, atau hampir dua bulan setelah tahun anggaran. Akibat keterlambatan itu Gubernur Irwan Prayitno mendapat teguran tertulis dari Mendagri ( Surat Teguran 31 Desember 2013)

Yang mengganjal APBD ini adalah perdebatan panjang tentang sekitar 1.190 dari 2.200 pemohon dana bansos dan hibah tahun 2013 yang belum dibayarkan. Rencana hendak mengalihkan ke APBD 2014 ditolak DPRD. Sebab, kata, HM Nurnas, anggota DPRD kala itu, sekitar 350 pemohon bantuan belum diverifikasi dan diragukan kebenarannya. Tak jelas nama dan alamatnya sebagaimana diatur Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

3. Sarat Kepentingan dalam APBD.
Sebagaimana diketahui anggota DPRD terdiri dari wakil-wakil partai. Maka, belajar dari proses pengesahan APBD yang sering terlambat selama ini, tak dapat dipungkiri selain kepentingan politik partai kepentingan politik pribadi pun sering ditumpangkan dalam bagian-bagian dari rancangan APBD tersebut.

Begitu juga dengan Gubernur, terutama yang berasal dari partai politik, juga punya kepentingan dan pertimbangan politik dalam rancangan APBD tersebut. Perdebatan bisa berlarut-larut dan APBD terlambat disahkan misalnya, apabila masing-masing kepentingan tidak terakomodasikan dalam APBD. Perdebatan soal dana hibah dan bansos dalam APBD Tahun 2014 itu adalah contoh APBD yang sarat kepentingan itu.

Jika APBD 2016 bisa dirampungkan lebih awal, boleh jadi karena minim tumpangan kepentingan tersebut. Boleh jadi karena Pj. Gubernur yang profesional dan tak punya kepentingan politik kelompok atau pribadi di APBD itu. Atau anggota DPRD sendiri menahan diri karena sedang berhadapan dengan seorang Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Maka, sebagaimana himbauan semua juru bicara fraksi di DPRD itu, seharusnya sukses pengesahan APBD 2016 ini menjadi pelajaran berharga bagi Sumbar dan kabupaten/kota di masa yang akan datang sehingga tak lagi terrsandung pada batu yang sama.(*).

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: