Politik Injit-Injit Semut

Fachrul Rasyid HF
(Komentar Singgalang 17 Maret 2016)

               Pada 19 Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran No 2 Tahun 2016 Tentang Pergantian Pejabat Pasca Pilkada. Surat tersebut ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota yang baru dilantik.

Surat edaran itu menjadi menarik karena (1) diterbitkan dua bulan setelah pilkada serentak 9 Desember 2015 lampau. Atau persis sepekan (12 Februari) setelah para Gubernur dilantik Presiden dan dua hari setelah pelantikan Bupati/ Walikota 17 Februari 2016.

Padahal (2) isi surat edaran tersebut bukan hal baru. Menteri PNARB hanya menghimbau agar Gubernur dan Bupati/Walikota tidak melakukan pergantian pejabat sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku.

Aturan dimaksud adalah pasal 162 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pilgub, Pilbup/Pilwako. Isinya, Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Artinya, sampai pertengahan Agustus 2016 tidak boleh ada penggantian pejabat.

Kemudian Pasal 116 UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Isinya, (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
(2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Membaca fakta di atas maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa Menteri PANRB mesti lagi menerbitkan surat edaran? Apakah kepala daerah dianggap belum membaca dan belum memahami pasal-pasal kedua UU tersebut?

Logikanya, sebagai pejabat negara, kepala daerah (Gubernur,Bupati/Walikota) tentulah wajib memahami dan mengamalkan pasal UU yang berlaku. Mungkin juga sekedar mengingatkan pejabat yang baru pertama kali menduduki kursi kepala daerah yang sebelumnya atau dianggap ada kepala daerah terpilih selama ini mengabaikan aturan tersebut.

Tapi alasan “mengingatkan” mungkin lebih tepat. Soalnya, (1) ada memang kecenderungan sejak pilkada langsung muncul praktek politik injik-injik semut siapa sakit naik atas alias balas dendam. Pemenang pilkada kemudian menyingkirkan siapa saja di jajaran pemerintahan daerah yang dianggap tak mendukung pemenangannya (terutama inkumben). Bahkan semua akses dan kesempatan ditutup bagi pihak-pihak lain yang berhubungan langsung atau tak langsung dengan pejabat dan lembaga semi pemerintahan di bawah kendali kepala daerah. Ini persis perlakuan sebagian pejabat era Orde Baru.

Dampak kecenderungan itu sudah terlihat. Atara lain tertutupnya peluang munculnya kader-kader pemimpin terbaik di bidang pemerintahan dari kalangan birokrat. Mereka- yang dianggap baik itu bisa jadi dianggap buruk di mata politik kepala daerah- dipangkas sebelum mekar.

Alasan “mengingatkan” itu juga lebih tepat karena (2) adanya kecenderungan calon kepala daerah memperlakukan pilkada sebagai upaya penaklukan atau pendudukan sebuah daerah. Indikasi itu terlihat pada upaya menghalalkan secara cara, misalnya penyalahgunaan kekuasan dan fasilitas pemerintah dan bahkan menggunakan jurus fitnah di masa kampanye pilkada.

Maka, setelah memenangkan pilkada, semua pejabat staf yang pintar dan kreatif yang taat asas yang seharusnya mendapat tempat namun dianggap telah dan akan merugikan kepentingan politik kepala daerah disingkirkan dengan berbagai cara dan alasan. Perlakuan serupa juga terjadi pada pejabat BUMD dan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi di bawah naungan daerah.

Tindakan tersebut diikuti dengan penggantian pejabat yang dianggap mendukung kemauan politik kepala daerah meski karir dan prestasinya tak menonjol. Mereka kemudian diganti dengan orang-orang dari luar pemerintahan daerah dan bahkan dari luar daerah. Maka, demi kepantingan, panitia seleksi atau lelang jabatan menjadi percuma. Tak aneh jika kemudian ada satu daerah yang melakukan mutasi dan pergantian pejabat hingga 20 kali dalam setahun. Dan, ini selain meresahkan tentu juga akan memupus kesempatan pembinaan kompetensi dan prestasi.

Maka, (3) surat edaran Menteri PANRB itu juga sekaligus menjadi perlindungan awal bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemda dari tindakan sewenang-wenang atas nama kewenangan kepala daerah. Upaya hukum ASN melalui PTUN selama ini sering tak menguntungkan. Kalaupun gugatan diterima, toh eksekusinya sering mentok di tangan kepala daerah karena kekuasaan masih di atas kehendak hukum itu sendiri.

Perlakuan ini perlu diwaspadai oleh masyarakat peduli daerah, terutama oleh DPRD sebagai lembaga pengawal dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Surat edaran Menteri PANRB itu selayaknya dijadikan starting point melakukan pengawasan dan kontrol terhadap mitranya pemerintahan daerah.

Bagaimanapun surat edaran Menteri PANRB itu juga mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari pilkada adalah sukses pemerintahan daerah dengan indikasi utama peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan peningkatan kekuasan dan kekayaan partai politik kepala daerah.

Pengawasan oleh masyarakat dan DPRD menjadi penting mengingat masa tugas seorang kepala daerah maksimal hanya dua priode atau sepuluh tahun. Sementara PNS dan ASN sebagai aset daerah akan bertugas lebih 30 tahun. DPRD tentu berkewajiban mengawasi dan menyelamatkan aset daerah ini sehingga tak dirusak oleh kekuasan sesaat. Di atas semua itu DPRD tentu juga menyadari kepentingan, kemajuan dan kesejahteraan daerah jauh lebih penting dari kepentingan politik kepala daerah sendiri. (*)

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: