RANCAK DI LABUAH BURUAK DI BANDA

Komentar Singgalang Jumat1 April 2016

Oleh Fachrul Rasyid HF

 

——————– Ketika ungkapan rancak di labuah buruak di banda ini saya muat di dinding facebook saya usai banjir di beberapa kota di Sumbar Selasa 22 Maret 2016 lalu , seorang sarjana (maaf saya tak menyebut gelar kesarjaannnya)  berinitial “R” berkomentar, ” alah mancaci urang juo le”.

Mencaci? Bagi yang tidak mengerti pemerintahan , lalu, tak berpikir realistis dan tidak memahami pembangunan perkotaan boleh jadi ungkapan tersebut dianggap cemeeh/cemooh. Tapi kalau mau jujur melihat, mengamati dan membaca keadaan barangkali banjir yang terjadi Selasa dinihari itu bisa menjadi guru terbaru dari alam yang menunjukkan hasil tes sikap kita terhadap pembangunan drainase di perkotaan selama ini.

Bayangkan, ketika sebuah lobang muncul di seruas jalan, apalagi sempat mengganggu dan membawa kecelakaan, pasti ramai disorot media.  Para pejabat pun sibuk mengatasi lobang jalan tersebut. Bahkan rumput dan pepohonan, trotoar yang dianggap tak klimis akan dipangkas dan dirapikan. Pokoknya, jalan raya, apalagi berstatus jalan yang banyak dilalui para pejabat, tidak boleh tak segeh.

Banda alias saluran atau dranase di perkoataan, entah itu di Kota Padang, Pariaman, Bukittinggi, Payakumbuh dan kota-kota lainya, kecuali di saat musim banjir nyaris tak pernah dibicarakan apalagi jadi perhatian. Inilah fakta rancak di labuah buruak dibanda.

Padahal sebebelum merancang Kota Padang Ir. Herman Thomas Kasten tahun 1900-an terlebih dulu menyiasati hamparan wilayah kota. Ketinggian, kemiringan dan daerah-daerah genangan air dipetakan sedemikian rupa. Setelah itu Pemerintahan Belanda membangun banjir kanal alias Banda Bakali, Bandar Jati, Bandar Purus, Bandar Damar, Bandar Gereja dan sebagainya. Kala itu wilayah  Kota Padang baru sekitar antara Batang Arau sdan Banjir Kanal dan dari Muara ke Indarung.

Bandar Jati, tak berhulu tapi punya dua muara ke Banda Bakali dan ke Batang Arau,  berada di cekukan kawasan Jati/ Jalan Pertintis Kemerdekaan. Berfungsi mengatasi genangan air dari kawasan Padang Timur, Padang Selatan dan sebagain Padang Barat.  Jika Bandar Jati tersumbat dan melimpah, airnya bisa melebar sampai ke Pasar Raya dan Balaikota Padang, sebagaimana pernah terjadi 21 Oktober 2001 silam. Inilah pertama kali Balaikota direndam air sejak dibangun 1930.

Kini Pemko Padang berniat menutup bandar Jati untuk  pembangunan jalan Perintis Kemerdekaan jadi kembar dua. Jika niat ini dikabulkan Dinas PSDA Sumbar, tak terbayangkan bagaimana nasib daerah ini di musim hujan. Sekarang saja masih terbuka tak pernah dikeruk, apalagi kalau sudah tertutup.

Nah, seluruh saluran utama Kota Padang tersebut pernah direnovasi dan dinormalisasi dengan beton oleh Ir. Ardi Bahar dari Dinas Pengairan Sumbar tahun 1987 silam.  Tahun 1992 /1993 banjir kanal dan Batang Arau dinormalisasi oleh Ir. Bambang Istiyono, juga dari Dinas Pengairan. Tapi hingga lima tahun kemudian, sejak 1994 hingga hari ini saluran-saluran  utama ke banjir kanal tak pernah dikeruk lagi. Sendimen di bandar-bandar itu kini rata-rata sudah setinggi satu meter.

Lalu, kota Padang semakin luas dan penduduk serta pemukiman kian padat. Hebatnya, saluran lama tak terpelihara, saluran baru di kawasan pemukiman baru pun tak terurus. Tak aneh jika banjir genangan 22 Maret lalu yang terparah  terjadi di kawasan pemukiman baru yang selama ini disebut daerah pengembangan. Antara lain, kawasan Aie Pacah, Anak Aie. Lubuk Buaya dan sebagainya.

Kota Pariaman juga demikian. Kota kecil ini lebih asyik membangun jalan raya ke berbagai pelosok kota. Sementara drainase di kiri kanan jalan dan saluran-saluran utama terabaikan.

Kita memang lebih suka rancak di labuah dan buruk di banda.  Buktinya, nyaris tak ada kota yang memiliki peta dan pemetaan kawasan banjir dan genangan serta peta rencana pembangunan drainase itu.  Tak heran bila terjadi bencana banjir, para pejabat kalang kabut mencari informasi lokasi banjir. Padahal dengan adanya pemetaan kawasan, sudah pasti diketahui daerah h mana saja yang rutin dan rawan banjir. Karena suidah berulang-ulang tentu pembangunan drainase di daerah itu mesti diprioritaskan.

Sayang, sikap kita dalam menghadapi banjir dan bencana selalu terlambat. Bencana dulu rencana kemudian. Pemukiman dulu, baru (setelah kebanjiran) drainse kemudian. Bila musim hujan berganti kemarau rencana pembangunan drainase dan segala bunyi retorika pun lenyap.  Selakanya, anggota DPRD pun lebih suka menjadikan arena banjir sebagai pentas menabur simpati ketimbang menggiring kebijakan Pemko mengatasi banjir tersebut.

Akhirnya, kalau benarlah  pengakuan bahwa kita pemimpin yang merakyat maka, kepedulian terhadap nasib rakyat semestinya kebijakan pembangunan drainase itu yang nota bene menyangkut kesejahteraan, kebersihan, kesehatan keamanan dan kenyamanan rakyat menjadi perhatian serius layaknya jalan raya.

Sikap itu tentu tidak cukup ditunjukkan dengan menenteng bingkisan pada rakyat yang terkena banjir. Sebab, bantuan seperti itu hanyalah pelipur lara. Sedang lara itu sendiri hanya diatasi dengan kebijakan pembangunan. (*)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: