Satu Priode RPH Sumbar di Payakumbuh

Komentar Singgalang 5 Mei April 2015
Oleh Fachrul Rasyid HF

Proyek Rumah Potong Hewan (RPH) Moderen milik Pemprov Sumbar di Kota Payakumbuh, dibangun sejak tahun 2010 dengan biaya Rp 25 milyar sudah berusia hampir lima tahun. Itu setara satu priode jabatan Gubernur Irwan Prayitno yang berakhir 15 Agustus 2015 nanti. Namun sampai pekan ini belum tampak tanda-tanda akan beroperasi sebagaimana mestinya.

Padahal rencananya akan beroperasi penuh Juni 2014 lalu. Tapi kabar terakhir dari Efdal, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RPH Payakumbuh, menyebutkan bahwa belum beroperasinya RPH itu lantaran masih menunggu teknisi pemasangan mesin potong hewan dari Spanyol. Kapan teknisi itu akan datang juga belum jelas.

Namun kalau dicermati lebih jauh, persoalan yang dihadapi RRPH itu tampaknya bukan sekedar urusan mesin potong sapi itu saja. Sebab secara teknis mesinal, kalau teknisi dari Sepanyol sudah datang, tentulah urusan pemotongan hewan akan tuntas.

Terganjal sapi.

Persoalan mendasar yang sedang dan akan terus mengganjal RPH tersebut jutsru pengadaan sapi itu sendiri. Sebab, dari berbagai informasi yang terpublikasikan selama ini, kapasitas produksi (kemampuan menjegal) RPH ini mencapai 23 ribu ekor setahun. Pihak Dinas Peternakan Sumbar sendiri selaku penanggungjawab RPH ini menyebut 100 ekor sehari atau sekitar 36 ribu ekor setahun. Belakangan berubah jadi sekitar 60 – 80 ekor sehari.

Mengandalkan sapi asal Sumbar saja jelas tak memadai. Maklum, populasi sapi potong, termasuk kerbau, di Sumbar hanya sekitar 349 ribu. Dan, itu tak jelas berapa banyak yang bisa digiring tiap hari ke RPH tersebut. Menurut informasi dari Dinas Peternakan Sumbar selama ini ( sebelum RPH) untuk memenuhi pasar lokal saja Sumbar membutuhkan sekitar 180- hingga 200 ekor sapi sehari. Sekitar 80 persen dipenuhi sapi lokal dan 20 persen didatangkan dari provinsi lain.

Kalau saja semua kebutuhan daging di seluruh Sumbar dipotong di Payakumbuh, tentulah kapasitas produksi RPH itu akan terpenuhi. Tapi, itu jelas tak masuk akal. Siapa pedagang yang mau memotong sapinya ke Payakumbuh untuk memenuhi pasar, misalnya di Kabupaten Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan Dharmasraya? Artinya, kebutuhan RPH ini jelas tak mungkin dipenuhi sapi lokal.

Lantas mau mendatangkan sapi dari mana? Sepanjang berita yang terbaca selama ini, ada upaya mengimpor secara bertahap 4 juta ekor sapi dari Afrika Selatan. Belum jelas nasib sapi dari benua Afrika itu, tersiar pula kabar adanya rencana kerjasama Pemprov Sumbar dan pengusaha Australia untuk pengembangan 60 ribu ekor sapi.

Dikabarkan, pihak pengusaha Australia mendatangkan sapi dan Pemrpov Sumbar menyediakan lahan peternakan dan kandang. Toh rencana itupun gagal lantaran kandang sapi yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Menurut Erinaldi Kepala Dinas Peternakan Sumbar, seperti dikutip Haluan 25 Februari 2014 lampau, ”Rencana ini sulit direalisasikan karena pengadaan lahan untuk kandang itu bukan hal mudah.”

Kenapa tidak mengandalkan sapi program satu petani satu sapi (SPSS) yang telah dilunncurkan sejak 2010 silam? Menurut Erinaldi, seperti dikutip Haluan 10/09/2014, sapi SPSS ini memang cuku banyak. Namun dari 1.252 ekor sapi yang telah disebar ke masyarakat, banyak yang gagal. Antara lain karena petani tak mengikuti petunjuk teknis dan aturan memelihara sapi itu. Akibatnya, banyak petani yang menjaul atau mengganti sapinya dengan ternak lain. Erinaldi mengakui apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan rencana awal.

Begitu pun Erinaldi tak tahu berapa dari sapi SPSS itu yang masih tersisa karena belum mendapatkan laporan. ”Sapi itu merupakan program hibah dan itu sulit dikontrol sampai ke pelosok-pelosok”, katanya.

Dari rangkaian informasi itu kita membaca bahwa kebutuhan produksi RPH tersebut tampaknya sejauh ini masih sulit dipenuhi. Dan kita pun membaca betapa sebuah RPH Moderen yang dibangun dengan biaya milyaran rupiah, tidak didukung perencananan yang moderen dan persiapan yang matang. Penggagas tampaknya hanya berfikir tekenologi pemotongan ternak yang moderen namun lupa mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Sumbar dan ketersediaan sapi yang akan dipotong. Hal itu pula yang terbaca pada kegagalan program satu petani satu sapi.

Maka, bisa ditebak, kecuali sekedar memotong ternak lokal Payakumbuh, invetasi RPH itu akhirnya bukan mustahil hanya akan jadi monumen kegagalan. Dan, ini mengingatkan kita pada cerita investasi kuda beban di pedesaan terisolir. Ditambah kudanya, barang bawaannya kurang. Ditambah barangnya, kudanya kurang. Diinvetasi keduanya (ditambah kuda dan barangnya) induk semangnya mati. (*)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: