Sukses Pilkada Bukan Sukses Pemda

Komentar Singgalang 7 Maret 2014
Oleh Fachrul Rasyid HF

Sukses memenangkan pilkada bukan jaminan sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda). Atau dengan kata lain, sukses dalam pilkada, meski menang mutlak, tak otomatis menjadi pertanda sukses dalam Pemda. Inilah kenyataan yang terjadi selama penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk diketahui, pilkada dan penyelenggaraan Pemda memang dua hal yang berbeda. Pilkada adalah proses penggantian kepala daerah melalui pemungutan suara. Keberhasilannya ditentukan dukungan rakyat pemilih di kotak suara. Baik dengan dukungan beberapa partai politik maupun yang maju secara independen.

Sayangnya selama ini pilkada seolah diidentikkan dengan penyelengaraan Pemda dan sukses pilkada diidentikkan dengan sukses penyelenggaraan Pemda. Di atas persepsi itu masyarakat diiming-iming seolah memilih/ memenangkan seorang calon kepala daerah sama artinya akan sukses penyelenggaraan pemerintahan. Semua program dan kegiatan pembangunan yang dijanjikan akan sukses diuwujudkan. Seolah-olah setelah pilkada semuanya menjadi mudah diwujudkan.

Padahal penyelengaraan pemerintahan bukan ditentukan dukungan suara rakyat. Suses penyelenggaraan Pemda amat ditentukan dukungan politik di DPRD selain profesionalisme, kemampuan berkoordinasi, manajemen, perencanaan serta integritas, ketaatan pada proses/ prosedur pemerintahan dan kewibawaan figur kepala daerah.

Sukses penyelengaraan pemerintahan antara lain, dapat dilihat dari kemampuan mewujudkan RPJMD, memenuhi jadwal dan target penyusunan perencanaan yang terakumulasi dalam penyusunan APBD. Kemudian dilihat pula pada kemampuan merealisasikan APBD atau anggaran dan program yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah. Lalu, ketaatan pada prosedur administrasi dan mekanisme penyelenggaran pemerintahan, mengatasi persoalan dan tantangan yang muncul di daerah.

Tak aneh kalau ada calon kepala daerah yang memenangkan pilkada dengan suara terbatas, namun sukses menyelenggarakan Pemda karena hubungannya yang harmonis dan mendapatkan dukungan politisi di DPRD. Sebaliknya
ada kepala daerah yang memenangkan pilkda secara mutlak, tapi gagal tampil sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik. Hal itu terjadi, selain akibat figur dan profesionalisme kepala daerah, juga akibat lemahnya koordinasi dan dukungan DPRD. Lazimnya, dukungan DPRD itu merupakan implikasi dari sikap dan prilaku kepala daerah juga.

Indikasi kegagalan itu misalnya terlihat pada tidak terwujudnya RPJMD, keterlambatan penyusunan dan pengesahan APBD. Rendahnya realisasi penggunaan anggaran, bahkan gagalnya sejumlah kegiatan pembangunan dirampungkan sesuai jadwalnya. Juga seringnya terjadi mutasi dan pergantian pejabat.

Maka, kala kemudian seorang kepala daerah yang sukses dalam pilkada telah berada di tampuk Pemda, dan dianggap tak mampu atau gagal menyelengarakan pemerintahan dan gagal merealisasikan programnya, saat itu rakyat baru merasa kecewa dan bahkan merasa tertipu. Itu pula kemudian yang memicu sulitnya merangkul partisipasi rakyat dan bahkan munculnya berbagai gejolak sosial politik di masyarakat. Tingginya angka kriminalitas dan semakin buruknya pelayanan publik.

Ketertipuan rakyat seharusnya tak perlu terjadi kalau saja rakyat memperoleh pendidikan politik secara benar. Sayang selama ini praktek pendidikan politik hanya sebatas mengajarkan pentingnya pilkada, kampanye dan partai politik dan kehidupan rpibadi calon kepala daerah. Pendidikan politik rakyat belum mengajarkan bahwa ada yang lebih kursial dari pilkada, yaitu kejujuran, profesionalisme dan kemampuan manejerial serta figur kepala daerah.

Pendidikan politik rakyat seharusnya mengajarkan bahwa diharapan rakyat bukan diwujudkan melalui pilkada melainkan oleh tangan dan pikiran serta kemauan dan kemampuan kepala daerah sebagai penanungjawab penyelenggara pemerintahan di daerah.

Maka kini, semakin redahnya partisipasi dalam pilkada boleh jadi merupakan aktualisasi dari ketertipuan rakyat dalam pilkada selama ini. Dan, itu bisa menjadi pertanda akan rendahnya partisipasi rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan oleh kepala daerah terpilih.

Boleh jadi juga rakyat kini semakin sadar bahwa sekali salah memilih kepala daerah berpuluh-puluh tahun rakyat menderita akibatnya. Karena itu, dengan tidak ikut memilih dan yang terpilih bukan pilihannya, setidaknya rakyat merasa tak ikut jadi korban ketertipuan.(*).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: